DISKUSI PUBLIK RAPBD TAHUN ANGGARAN 2014 (Live Radio Suara Tipaloyo)

, ,

Senin 23 Desember 2013, Yamib (Swadaya Mitra Bangsa) Sulselbar bekerjasama dengan Jaringan Jurnalis MDG’s  (JJM) menyelenggarakan diskusi public RAPBD Tahun 2014 yang di Live dengan interaktif radio Suara Tipalyo dengan tema “Anggaran Kesehatan untuk Keselamatan Ibu dan Anak di Kab. Polewali Mandar”. Kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian dari program “Tata Kelola  Anggaran yang Berpihak kepada Perempuan dan Kelompok Miskin di Kabupaten. 

Polewali Mandar, Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat”. Kegiatan tersebut didukung oleh The Asia Foundation dan Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada (DFATD).

Tujuan dari Diskusi Publik RAPBD Kabupaten Polewali Mandar TA 2014 yang dilaksanakan tersebut yaitu Adanya upaya masyarakat untuk mendorong perubahan kebijakan anggaran yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar warga terutama bagi ibu dan anak, Mendorong komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan anggaran kesehatan terkait untuk keselamatan ibu dan anak dan Terpublikasinya hak-hak masyarakat miskin, perempuan, ibu, anak  dan kaum marginal lainnya  dalam skema perencanaan dan penganggaran daerah.

Narasumber pada kegiatan tersebut yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar yang diwakili oleh Muh. Arsyad (Kasubg Perencanaan Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar) dengan tema “Mendorong Kebijakan Anggaran untuk Mewujudkan Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Masalah Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Di Kab. Polewali Mandar”. Beberapa penyampaiannya yaitu terkait dengan Kebijakan Anggaran Untuk Keselamatan ibu dan anak adalah Mencoba menyeimbangkan anggaran pada bagian yang besar Anggaran dan pada bagian yang kecil Anggarannya, Komitmen adalah menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi, Mengatasi Masalah Anggaran output dan Hasil (outcome) yang tidak bermakna dan melakukan koordinasi dengan tepat terkait Dana lintas sektoral Kesehatan ibu dan anak (BKBPA, Ketahanan pangan, Bappeda dan Dinkes).

Sedangkan dari Legislatif diwakili oleh anggota komisi IV DPRD Kabupaten Polewali Mandar M. Fariduddin dengan tema “Mendorong Kebijakan Anggaran untuk Mewujudkan Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mendukung Peningkatan dan Maksimalisasi Alokasi Anggaran Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Di Kab. Polewali Mandar“. Dalam kegiatan tersebut disampaiakn bahwa akan mengawal anggaran kesehatan ibu dan anak agar tepat sasaran karena hal tersebut terkait dengan tupoksi Komisi IV DPRD yang membidangi masalah kesehatan. Bahkan ditambahkan bahwa DPRD siap memangkas anggaran perjalanan dinas untuk peningkatan anggaran kesehatan ibu dan anak.

Peserta serius mengikuti diskusi public RAPBD yang dilaksanakan di Warkop Dg

0 Comments

Perempuan Desa Pantau Pelaksanaan Pembangunan

,

YASMIB Sulawesi – YASMIB (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi bekerja sama dengan Canadian International Developmant Agency (CIDA) dan The Asia Foundation (TAF), menggelar pelatihan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Bagi Relawan Desa, yang dilaksanakan di hotel d’ Maleo Jl. Yos Sudarso, no. 51, Mamuju, Sulawesi Barat.

Pelatihan ini dihadiri sebanyak 28 peserta ( perempuan sebanyak 25 orang, dan peserta laki – laki sebanyak 5 orang ), dari tiga wilayah yang menjadi dampingan YASMIB, yaitu, Kota Makassar, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamuju. 

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari program Building Better Budget for Women and the Poor ( B3WP). Kegiatan ini dibuka oleh Masyita Syam, Koordinator YASMIB provinsi Sulawesi Barat. Menurutnya kegiatan ini sangat salah satu wujud partisipasi dalam mencerdaskan dan mengajak seluruh relawan khususnya perempuan untuk lebih peka terhadap setiap masalah ataupun kondisi yang ada di desa masinhg-masing relawan.

“kami dari YASMIB Sulawesi mengajak relawan untuk melakukan pengawasan dan pemantaun melalui Diskusi Kampung kemudian di lanjutkan dengan melakukan pelatihan.” Tuturnya.

Masyita juga menambahkan, sebelum pelatihan ini dilakukan YASMIB Sulselbar melakukan diskusi kampung di masing-masing sepuluh desa di kab. Polman dan Kab. Mamuju.

“Pelatihan ini juga merupakan lanjutan dari pelatihan sebelumnya, dan nantinya diharapkan parapeserta atau relawan yang teloah mengikuti pelatihan ini dapat menjadi fasilitator diskusi kampung yang dilakukan di desanya, serta dapat menjadi motor penggerak bagi seluruh warga di desa untuk mengawal setiap program yang masuk ke desanya khususnya untuk program tahun 2011- 2013”, tutupnya.

Sementara itu, Bulawan daeng Manggape, salah satu peserta pelatihan dari desa Pokkang Kabupaten Mamuju mengatakan, pelatihan ini sangat bermanfaat bagi saya karena dengan menjadi relawan YASMIB SulselBar say bisa terlibat langsung dalm pengawasan setiap anggaran yang dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah yang turun ke desa saya.

“Saya dapat terlibatlangsung dalam pengawalan serta penyusunan perencangan penganggaran yang ada di desa saya”, katanya.

Senada dengan Bulawan, Sitti Mariam, peserta dari desa Segerang, Kabupaten Polman mengatakan, pelatihan ini dapat meningkatkan wawasan dan pengalaman saya serta dapat berperan aktif dalam perancangan dan pengawasan pengangaran yang ada di daerah di daerah saya.

“Pelatihan ini memberikan kami pengetahuan baru, serta meningkatkan kemampuan kami dalam mengawal setiap perancangan penganggran dan optimalisasi dari penganggaran tersebut”, katanya.

Mariam juga menuturkan, dengan hadirnya YASMIB Sulawesi, dalam mendampingi kami kami, penganggaran yang tadinya tertutup kini bisa menjadi lebih terbuka dan memberikan kami kami banyak peran dalam lingkungan ataupun daerah dimana kami berada. Tuturnya.

Sebagai harapan, keduanya ( Bulawan dan Sitti Mariam ) mengharapkan YASMIB Sulselbar dapat terus mendampingi kami baik dalam perancangan hingga memberikan kami pengetahuan yang lebih banyak lagi terkait peranan perempuan dalam pemantauan pelaksanaan pembangunan.

0 Comments

Pelatihan Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Bagi CSO di Provinsi Sulawesi Barat

,

Mamuju – YASMIB (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi bekerja sama dengan The Asian Foundation ( TAF ) dan didukung sepenuhnya oleh Department of Foregn Affairs, Trade and Development ( DFATD ) Canada. Melakukan pelatihan pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa ( PBJ ) untuk CSO di provinsi Sulbar, di hotel d’MALEO ( 8 -9 /12/13 ) Jl. Yos Sudarso, No. 51, Mamuju, Sulawesi Barat.

Menurut Hasanuddin, kepala bagian Litbang sekda provinsi Sulawesi Barat mengatakan, pelatihan PBJ bagi para CSO yang di Sulbar sangat penting dan menjadi salah satu yang saat ini sedang dirampungkan oleh pemerintah provinsi Sulbar da;lam pemantauan penagadaan barang dan jasa.

“dengan hadirnya pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini, pemerintah daerah jadi lebih cepat dalam mengawasi system tender dan lelang pengadaan barang dan jasa. Dengan dilaksanakannya p-elatihan seperti ini, kami berharap banyak baik dari YASMIB Sulselbar dapat memberikan masukan untuk pemerintah provinsi sulbar”, tuturnya.

Selain itu, Hasanuddin juga menambahkan dengan hadirnya pengadaan barang dan jasa secara eleltronik ini mempermudah pemantauan pemerintah dalam mengawasi setiap perusahaan ataupun persaingan yang tidak sehat terjadi untuk setiap proses pelelangan maupun poses pendaftaran perusahaan untuk menjadi peserta tender. “ kerja kita dipanitia lebih mudah dan lebih cepat untuk mengetahui setiap proses tender, lelang dan jenis pengadaan barang dan jasa yang akan dilelang”, tutupnya.

Sementara itu, Waid dari Seknas Fitrah mengungkapkan, pelatihan ini dilakukan mengingat tingginya angka korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya, dari hasil survey yang dilakukan oleh Seknas Fitrah yang bekerja sama dengan IPW uang dilakukan dibeberapa daerah termasuk di Jakarta, denagn jumlah respondenyang mencapai 45 % di Jakarta, ditemukan hasil, 80% perusahaan melakukan suap hanya untuk memenagkan tender selebihnya hanya untuk mendapatkan proyek tambahan.

Peserta dalam kegiatan ini terdiri dari, CSO yang berasaldari Sulbar, jaringan perempuan, dan media cetak, televisi dan radio yang ada di Sulbar.

Muh. Arif Koord. Divisi Investigasi, Advokasi dan Publikasi YASMIB SULSELBAR

0 Comments

Kunjungan Konsulat Jenderal Amerika Serikat

,

YASMIB Sulawesi – Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi menggelar pertemuan dengan Konsulat Jendral Amerika Serikat di Hotel Continent (13/11/13), Panakkukang, Makassar.

Pertemuan tersebut membahas tentang perencanaan program kerja sama dengan gender budget. Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam ini, tim YASMIB dan Konjen Amerika Serikat, Mrs.Heather Coble, berbicara tentang program yang akan dilakukan diwilayah Sulawesi Barat dengan merangkul YASMIB sebagai partner kerjasamanya

Menurut Mrs.Heather Coble, YASMIB sangat luar biasa. Hal ini terlihat dari program advokasi anggran yang dilakukan di dua provinsi yaitu sulsel dan sulbar telah menjadikan beberapa daerah yang pilot project YASMIB sudah memberikan kemajuan baik dalam hal pelayanan maupun dalam hal keterbukaan informasi untuk masyarakat.

“Saya tertarik dengan YASMIB, selain stafnya yang dominan laki-laki sementara advokasinya adalah perempuan. Selain itu, saya juga merasa senang bisa ketemu dengan tim YASMIB, hal dikarenakan di YASMIB sudah ada pemetaan job yang membuat cara kerja ataupun program lebih berjalan sisitematis”, ujarnya. Sementara itu, direktur program YASMIB Sulawesi, Rosniaty Azis mengatakan, YASMIB merasa bangga karena dapat bertemu langsung dengan Konjen AS. Selain ini merupakan pertemuan untuk membicarakan program YASMIB selanjutnya.

0 Comments

PPDI Bone Tingkatkan Kapasitas Organisasi Penyandang Disabilitas

, ,

BONE – Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone menggelar pelatihan peningkatan dan penguatan organisasi PPDI, yang diikuti puluhan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari tersebut, mulai Minggu (17/9) hingga Senin (18/9) dihelat di Cafe Kusuka, Kota Watampone, Kabupaten Bone.

Ketua PPDI Kabupaten Bone, Andi Takdir, mengatakan kegiatan terlaksana atas kerjasama program Peduli, Yasmib Sulawesi, pusat rehabilitasi Yakkum dan LPP Bone.

Dalam pelatihan ini, peserta diberi arahan tentang keorganisasian, termasuk pula penguatan organisasi untuk merealisasikan program-program PPDI Bone. “Semoga dengan kegiatan ini, teman-teman penyandang disabilitas di Kabupaten Bone bisa bermanfaat bagi masyarakat luas dan bisa memperlihatkan kelebihan-kelebihan mereka,” tandasnya.

Sementara, Direktur Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone, Andi Ratna yang bertindak sebagai fasilitator kegiatan tersebut mengatakan, PPDI Bone memiliki peran yang signifikan terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan keterlibatan dalam pembangunan.

Terlebih kata dia, baru-baru ini telah disahkan Perda Bone tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

“Tetunya PPDI secara kelembagaan berperan langsung untuk mengawal realisasi dan penerapan perda tersebut,” pungkasnya.

0 Comments

Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender di Polewali Mandar

, ,

Yasmib Sulawesi bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten Mamuju dengan dukungan program dari The Asia Foundation (TAF) dan Foreign Affairs, Trade and Development Canda ( DFATD ), melaksanakan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender ( PPRG ) selama 2 ( dua ) hari, dari tanggal 2 sampai 3 September 2013 di Hotel Berkah Mamuju.Peserta Pelatihan sebanyak 51 orang, terdiri dari 29 perempuan dan 22 laki-laki Peserta kegiatan terdiri dari bagian perencanaan di SKPD se Kabupaten Mamuju.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Badan Bappeda Kabupaten Mamuju, dalam sambutannya, Bapak Rahmat Tahir. ST. M.Si Menyampaikan, selama 2 (dua ) hari ini, peserta diharpakan lebih memahami lagi tentang PPRG dan dapat segera mengaplikasikan di semua Instantasi yang ada di Kabupaten mamuju.

“Pelatihan ini sangat membantu bagi Tim Perencanaan yang ada di SKPD, karena dalam waktu yang dekat ini, TIM perencanaan akan membuat RKA di Instansi masing-masing, kami pun mengharapkan,agar Yasmib Sulselbar terus mendampingi dalam penyusunan RKA yang responsif gender ,” ucapnya.

Kepala Bappeda Kabupaten Mamuju berharap, melalui pelatihan ini mampu menambah pengetahuan dan wawasan peserta pelatihan dalam merumuskan Gender Analisis Pathway (GAB), Gender Bdget Statement (GBS, hingga sampai pada penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) tetap konsisten. Beliau juga mengharapkan agar peserta proaktif dalam pelatihan ini, pelatihan seperti ini sangat bermanfaat untuk peningkatan SDM tim perencana, ucapan terima kasih kepada Yasmib yang selama ini mendampingi. Firhan Rimbawan, selaku koordinator kabupaten Mamuju, mengharapkan agar tools ini segera dapat dipergunakan di semua SKPD se-Kabupaten Mamuju, sehingga dengan penerapan GAP dan GBS ini.

0 Comments

Pelatihan Perencanaan dan Peganggaran yang Responsif Gender bagi SKPD Untuk Perencanaan Anggaran Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014

,

Mamuju – YASMIB Sulawesi bekerja sama dengan Canadian International Developmant Agency (CIDA) dan The Asia Foundation (TAF) kembali menggelar Pelatihan Perencanaan dan Peganggaran yang Responsif Gender bagi SKPD Untuk Perencanaan Anggaran Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014, di hotel d’MALEO (31/7 s/d 01/08/13), Jl. Yos Sudarso, no. 51, Mamuju, Sulawesi Barat.

Pelatihan ini merupakan lanjutan dari pelatihan sebelumnya di Hotel Ratih (28-30 Juni 2013),Kab. Polewali Mandar, SulBar, yang dihadiri 22 peserta ( perempuan 8 orang dan laki-laki 14 orang) yang berasal dari jajaran SKPD yang ada di kabupten Polman yaitu, Bappeda, Dinsos, BPMPD, Diknas, Setda, BLH, BKKB-PP,DKCS, Dinkes, RSUD, Distannak, DKP, kabupaten Polewali mandar.

Menurut Rosniaty Azis, Direktur Program YASMIB SulSelBar mengatakan, pelatihan ini merupakan lanjutan dari pelatihan sebelumnya yang dilakukan di Kabupaten Polman. 

Beberapa waktu lalu. Sesuai dengan kesepakatan dari jajaran YASMIB Sulselbar, akhirnya pelatihan kedua atau lanjutan ini digelar di Kabupaten Mamuju yang juga merupakan ibukota Provinsi Sulbar.

Rosniaty mengungkapkan, pelatihan ini merupakan bagian dari program YASMIB Sulselbar dalam meningkatkan pamahaman dan pengetahuan jajaran SKPD dalam merumuskan perencanaan anggaran khususnya anggaran yang berbasis analisis yang Responsif Gender untuk kabupaten Polman. 

“Perencanaan yang responsive gender itu harus diwujudkan sebagai salah satu bagian dari penuntasan diskriminasi”, tutupnya.

Sementara itu, ketua panitia, Masyita Syam menuturkan, kegiatan ini dilakukan sebagai partisipasi YASMIB Sulselbar dalam mendorong Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

“Dalam pelatihan lanjutan ini para peserta sudah menyusunan anggaran yang berbasis Gender Analisys Pathway ( GAP ), dan Gender Badget Statement (GBS), serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2014. Bahkan ada beberapa SKPD yang telah memberikan dua hingga tiga program dalam pelatihan ini”, tutup Masyita.

Beberapa peserta mengemukakan, pelatihan ini sangat bermanfaat bagi para SKPD, apalagi dalam mengoptimalkan serta mensistematiskan sebuah program yang akan dilakukan nanti, terutama untuk program perencanaan dan penyusunan anggaran untuk gender seperti yang dilakukan oleh YASMIB Sulselbar.

Pelatihan ini diharapkan memberikan dampak yang signifikan dalam pembangunan khususnya pembangunan yang responsif gender di kabupaten polewali Mandar, serta di Sulawesi Barat pada umumnya.

Sebagai Rencana Tindak Lanjut dari Kegiatan ini ;

1. Teknikal Asistensi untuk RKA 2014 (road Show ke SKPD), sosialisasi tentang Gender. Pelaksanaannya tanggal 1 september 2013, penaggung jawab YASMIB

2. Penyusunan PERBUB ( September – desember. Target untuk penilaian APE ), tentang pedoman PPRG di Kabupaten POLMAN. penanggung jawab: BAPPEDA, VOCAL POINT PUG, BKKB dan PP, YASMIB, BAGIAN KEUANGAN SETDA, BAGIAN HUKUM SETDA

3. Penguatan Pokja dan Vocal point PUG (pelatihan lanjutan PPRG dan TOF), waktu pelaksanaan 2014, sekaligus sosialisasi juklak PPRG.

0 Comments

Yasmib gelar Identifikasi Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar

, ,

YASMIB Sulawesi –  Yasmib (Swadaya Mitra Bangsa), bekerja sama dengan Ford Foundation, dan Seknas FITRA menggelar pelatihan “Identifikasi Program Pengentasan Kemiskinan”, 25 juni 2013, bertempat di kantor Yasmib Sulawesi, Jl. 9, Makassar.

Pelatihan ini dibuka langsung oleh Direktur Eksekutif  Yasmib, Abd. Azis Paturungi dan di fasilitasi oleh Rosniati, selaku direktur program Yasmib.

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman semua lapisan masyarakat agar dapat menganalisis dan membaca dokumen perencanaan dan penganggaran yang bersumber dari uang rakyat (APBN/APBD) demi menciptakan kedaulatan atas anggaran khususnya masyarakat sipil.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan advokasi anggaran yang diperuntukkan pemerintah untuk masyarakat khusunya untuk pengentasan masyarakat miskin.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari 14 kecamatan yang ada di kota Makassar, yang terdiri dari peserta laki-laki sebanyak tujuh orang, dan peserta perempuan sebanyak sembilan orang, yang berasal dari berbagai elemen seperti, Mahasiswa, guru, ibu rumah tanggga, dan lain-lain. Yang nantinya akan menjadi tim untuk mengawal pelaksanaan program dari pemerintah.

Dalam pelatihan pengentasan kemiskinan ini, peserta dibagi dalam tiga kelompok yang nantinya mempresentasikan program yang dicanangkan pemerintah setempat. Setiap kelompok kemudian mempresentasikan program dari daerahnya dihadapan peserta lainnya.

Dalam presentase ini, peserta diberikan formatur sebagai bahan standar untuk melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap program yang telah dibawah dari daerah masing-masing.

Dalam diskusinya, peserta pelatihan pengentasan masyarakat miskin mengutarakan rancangan programnya kemudian menganalisis setiap program yang ada di daerahnya mulai dari jenis program, lokasi, sasaran (tepat/tidak), periode program, hingga sumber anggaran, dan penaggungjawab program tersebut.

Sebanyak 13 program dari masing-masing kelompok yang ada di daerahnya dan merupakan program-program prioritas dari pemerintah setempat.

Dari 13 program ( Dana Bergulir, Bantuan Raskin, Jamkesmas, Jamkesda, BLSM/KJS, PKH, pendidikan gratis, Project Nice, Bantuan lansia, BPC, Pansimas, dan PMT ) tersebut, ada beberapa program yang ternyata sudah diprogramkan sejak tahun 2004 hingga sekarang (2013) yaitu, Jamkesda, Dana Bergulir, jamkesmas, masih belum optimal realisasinya. Sementara itu, Beras Miskin (Raskin), masih menjadi salah satu program yang belum optimal realisasi hingga pengawasannya. Dan sisanya merupakan program yang diprogramkan dari tahun 2008 hingga 2013.

Disesi terakhir pelatihan ini, semua peserta diberikan pekerjaan rumah sebagai rencana tindak lanjut ataupun follow up dari kegiatan ini yaitu, peserta harus menjelaskan temuan dilapangan yang nantinya akan dipresentasikan pada pelatihan pengentasan kemiskinan selanjutnya.

0 Comments

Temu Konstituen DPRD Kab. Polewali Mandar di 4 Daerah Pemilihan (DAPIL)

,

Yasmib (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF) dan atas dukungan CIDA (Canadian International Development Agency) menyelaenggarakan temu konstituen dengan DPRD Kab. Polewali Mandar di 4 Daerah Pemilihan (DAPIL). Kegiatan tersebut dilaksanakan agar semakin terbangunnya komunikasi antara anggota DPRD dengan konstituennya/masyrakat yang diwakilinya. Agar masyrakat dapat menyam[aikan aspirasi, unek-unek dan permasalahan yang dirasakan dan dialami selama ini, sedangkan anggota DPRD dapat menyerap aspirasi tersebut kemudian memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Temu konstiotuen tersebut diselenggarakan di 4 tempat yang berbeda berdasarkan wilayah daerah pemilihan, Dapil I dilaksanakan pada hari Senin, Tanggal 6 April 2013 di aula Kantor Camat Polewali, Dapil III dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 10 April 2013 di aula KUA Kec. Campalagian, Dapil II dilaksanakan pada hari Kamis, Tanggal 11 April 2013 di aula kantor UPTD DIKNAS, sedangkan Dapil IV dilaksanakan pada hari Sabtu, Tangga 13 April 2013 kantor Kecamatan Balanipa.

Pada temu konstituen tersebut dihadiri oleh beberapa anggota DPRD Kab. Polewali Mandar. Dapil I dihadiri oleh 3 anggota DPRD yaitu Muhiddin Mochtar, M. Fariduddin dan Jamar Jain Badu, Dapil III 4 anggota DPRD yaitu Abdul Rahim, Rahmadi Anwar, Hj. Nuraliyah dan H. Muh Amin, Dapil II dihadiri oleh A. Mappangara dan Ir, H. Latif Abbas, sedangkan Dapil IV dihadiri oleh 3 anggota DPRD,2 anggota DPRD kab. Polewali Mandar yaitu Busman. M. Yunus dan Syamsul Samad dan 1 anggota DPRD Provinsi yaitu Ajbar.

Peserta yang hadir mengikuti temu konstituen tersebut merupakan perwakilan dari masing-masing 4 dapil. Dapil I dihadiri 66 orang peserta, Laki-laki 29 orang dan perempuan 37 orang, Dapil III dihadiri oleh 70 peserta, laki-laki 43 orang dan perempuan 27 orang, Dapil II dihadiri oleh 67 orang peserta, laki-laki 38 orang dan perempuan 29 peserta,dan Dapil IV dihadiri oleh 74 orang, laki-laki 40 orang dan perempuan 34 orang. Peserta 4 dapil yang hadir tersebut merupakan perwakilan dari beberapa unsure yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, URT, mahasiswa dan pelajar, kepala desa dan lurah, PKK, tokoh pemuda, PNPM, LSM/media radio dan cetak, guru, anggota BPD, setrawan, kepala UPTD PKM, tokoh perempua, basis/relawan desa, jaringan perempuan Kab. Polewali Mandar dan Camat.

Yang menjadi perbincangan pada pelaksanaan temu konstituen tersebut adalah, pada Dapil I Jamar Jasin Badu, S.Sos selaku wakil DPRD Kab. Polewali Mandar menjelaskan terkait dana aspirasi yang menurutnya tidak boleh diterapkan karena tidak ada dasar hokum atau paying hukumnya, yang harus dilakukan bagaimana mengawal kebutuhan masyarakat melalui sitem perencanaan yaitu musrenbang. Yang kedua adalah baimana sulitnya partai mencari Caleg perempuan yang memenuhi standar kualifikasi dari aspek kualitas dan SDM.

Berbeda dengan M. Fariduddin Wahid selaku Ketua Komisi I menjelaskan terkait proporsi APBD Kab. Polewalai Mandar Tahun 2013 yang berkisar 802 M, Belanja pegawa hamper 70 % yang khusus untuk menggaaji pegawai yang berjumalh 7300 orang, belanja barang dan jasa sekitar 123 M dan belanja yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yaitu belanja modal yang juga sekitar 134 M yang dibagi ke 167 dea/kelurahan, dari proporsi APBD 2013 menurutnya sudah mengakomodir  dan sudah ada keberpihakan terhadap kebutuhan perempuan dan kemiskinan. Amanah yang dituangkan dalam UUD 45 yaitu cerdaskan rakyat, sehatkan rakyat dan sejahterakan rakyat, hal lain yang disampaikan bahwa kelemahan selama ini masih kurangnya koordinasi yang baik antar DPRD kab, Provinsi dan Pusat yang berdampak terhadap tumpang tidihmya program/kegiatan.

Tanggapan dari peserta beraneka ragam seperti Kepala Desa Mammi mengatakan temu konstituen harus dilaksanaka disetiap kecamatan secara merata, persentase anggaran yang berpihak kepada perempuan dan masyarakat miskin, Camat Anreapi mengatakan desa Pappandangan adalah salah satu desa layak anak, akan tetpi masih banyak anaka yang belum memiliki akte kenal lahir, sementara anaka yang berusia 1 tahun keatas harus melalui pengadilan hal tersebut akan memeberatkan masyarakat, sedangkan peserta lain menanyakan tentang persoalan anak putus sekolah, hak-hak politik perempuan, penerimaan cpns harus rasional, kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan musrenbang.

Permasalahan yang mengemuka pada Dapil III antara lain keluhan masyarakat tentang Raskin yang sangat jauh dari layak konsumsi. Menanggapi itu, anggota DPRD, Rahmadi mengatakan bahwa DRPD sudah melakukan RDP dengan pihak Bulog.  penjelasan pihak Bulog bahwa mereka sudah melakukan pemeliharaan beras sesuai standar internasional. Hal ini menjadi pertanyaan mengapa kualitas Raskin yang diterima oleh masyarakat sangat buruk ( berbau dan berwarna kekuningan), jika memang sudah dilakukan pemeliharaan sesuai aturan.

Tentang proses prioritas usulan musrenbang, kembali menjadi sorotan. Tidak maksimalnya sosialisasi awal ke masyarakat terkait renstra SKPD. Inovasi Forum SKPD dengan sistem Desk juga ternyata bagi sebagian masyarakat belum menjadi terobosan yang mempengaruhi akan terakomodirnya usulan mereka.

Pada Dapil II yang menjadi pembicaraan adalah pembangunan yang tidak merata menyentuh masyarakat khususnya terkait jalan, kebersihan, jamkesmas yang belum merata pembagiannya, usulan musrenbang yang tidak terealisasi, pungutan yang masih ada disekolah terkait denmgan pembelian buku,  Fungsi pengawasan DPRD sangat kurang, Penguatan pendidikan politik masyarakat yang harus dimaksimalkan, penempatan tenaga kesehatan dan pendidik.

Sedangkan pada Dapil IV, persoalan yang mengemuka adalah peningkatan alokasi anggaranbagi perempuan Perempuan dan kelompok miskin, program aspirasi DPRD,  Pola pembangunan berbasis partisipatif, realisasi pembangunan harus memperhatiakn Muatan RPJMDes di amsing-masing desa karena banyak realisasi pembangunan tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, program pembinaan perempuan, program bedah rumah, pemberian bantuan kepada nelayan,  Jalan dan pembuangan sampah, bahkan ada yang menanyakan gaji sebagai anggota DPRD.

Terkait dengan permasalahan yang menguat dalam temu konstituen, anggota DPRD akan melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait untuk mengklarifikasi semua aspirasi measyarakat tersebut agar di cari soslusi dan dapat diselesaikan.

0 Comments

Monitoring dan Evaluasi (Monev) B3WP “Building Better Budget for Woman’s and The Poor” di Kab. Mamuju

, , ,

Selama tiga hari sejak tanggal 13 sampai 15 Maret 2013, diadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait program tata kelola anggaran yang berpihak kepada perempuan dan kelompok miskin di Kabupaten Mamuju, kerja sama Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulselbar dengan The Asia Foudation (TAF) yang didukung oleh Canadian International Development Agency (CIDA).

Monitoring dan Evaluasi ini sebagai wahana untuk mendengar dan menyaksikan sekaligus sharing antara stakeholder se-kabupaten Mamuju dengan perwakilan TAF & Seknas Fitra terkait program B3WP yang telah berjalan selama ± 2 tahun di Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju pada khususnya. 

Adapun pokok bahasan utama dalam monev kali ini diantaranya adalah ukuran keberhasilan yang dirasakan oleh masyarakat dan pihak pemerintah sebagai mitra YASMIB dalam program B3WP tersebut, disamping itu pembahasan kemudian mengerucut kepada sejauhmana peran dan partisipasi stakeholder se-Kabupaten Mamuju serta harapan-harapan untuk maksimalisasi program B3WP dimasa mendatang.

Tim Monev dari Seknas Fitra yang hadir diantaranya adalah Hesty Dwiwanti P, Abd.Waild dan Yenny Sucipto, sedangkan perwakilan The Asia Foundation (TAF) adalah Indry Madewa. Mereka didampingi secara langsung oleh Direktur Eksekutif YASMIB (Abd.Azis Paturungi), Direktur Program (Rosniaty Azis), Koord.Wilayah Sulbar (Masitha), Penanggung Jawab Program B3WP Kab.Polman (Abd.Rahmat), Koord.Riset, Advokasi & Kebijakan Publik (Bambang SP), beberapa staf, Volunteer dan Jaringan Perempuan Sulbar.

Kegiatan Monev diawali di Kabupaten Polman sejak tanggal 13 Maret 2013 dengan menghadirkan serta mendengarkan laporan hasil kegiatan dari program B3WP beberapa pihak yang menjadi mitra kerja YASMIB, diantaranya adalah: DPRD Polman, Bappeda plus Focal-Point Pokja PUG Kab.Polman, Jaringan Perempuan Polman, dan CSO se-Polman.

Dari monev tersebut, disimpulkan bahwa program B3WP yang telah berlangsung selama dua tahun sangat bermanfaat bagi tata kelola anggaran di beberapa SKPD yang telah didampingi oleh YASMIB. Namun, yang menjadi catatan penting adalah proses pendampingan dan fasilitasi kegiatan yang dilakukan oleh YASMIB harus juga direplikasikan ke beberapa leading sectoral lainnya se kabupaten Polman, sehingga tercipta sinergitas pengelolaan anggaran yang berperspektif gender dan pro rakyat miskin secara komprehensif. Dalam sambutan penutup Tim Monev dari Seknas Fitra (Abd.Waild) dikatakan bahwa capaian standar kegiatan B3WP di Kabupaten Polman telah memuaskan, sehingga komitmen untuk menerapkan perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender sudah harus menjadi suatu gerakan bersama dalam pembangunan daerah Polman saat ini. Mengapa demikian, sebab telah disadari bersama bahwa pengintegrasian gender merupakan strategi untuk mengurangi kesenjangan partisipasi dan kontrol dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan hasil pembangunan yang adil antara perempuan dan laki-laki.

Selanjutnya Direktur Program YASMIB Sulselbar (Rosniaty Azis) juga menambahkan bahwa, pengarusutamaan gender (PUG) sebagai isu sektoral di Polman merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender itu sendiri. Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) telah menjadi formulasi ampuh untuk mengimplementasikan PUG secara lebih efektif dan efisien serta berkeadilan bagi masyarakat Polman sejak hadirnya Program B3WP tersebut.

Selanjutnya, tim Monev melakukan kegiatan yang sama di Kabupaten Mamuju sejak tanggal 14 – 15 Maret 2013. Adapun pihak-pihak yang dilibatkan diantaranya adalah DPRD Mamuju, Bappeda plus Focal Point pokja PUG Mamuju, Dinas Kesehatan, DPRD Kab.Mamuju, CSO se-Kab.Mamuju, dan Aktivis Jaringan Perempuan Mamuju.

Pada monev di DPRD Mamuju tersebut, diikuti oleh belasan anggota dewan dari berbagai fraksi dan komisi yang langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Kab.Mamuju H. Sugianto. Dalam sambutannya, beliau mengatakan bahwa antara DPRD – PEMDA dan YASMIB sejak tanggal 25 Juli 2011 telah membuat nota kesepahaman bersama (MoU) tentang perwujudan perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada pengentasan kemiskinan dan kesetaraan gender sebagai bagian dari upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mamuju. Sehingga, dari MoU inilah menjadi payung resmi bagi YASMIB menjadi lembaga yang dapat memberikan asistensi dan advokasi khususnya yang terkait dengan proses perencanaan APBD yang pro-poor dan responsif gender sesuai dengan target B3WP tersebut. 

 
Di akhir sambutan ketua DPRD, beliau meminta kesediaan YASMIB selaku mitra Pemerintah khususnya bagi DPRD Mamuju untuk tidak segan-segan memberikan masukan konstruktif, baik secara langsung maupun lewat surat aspirasi. Dan alangkah baiknya manakala pada setiap rapat dan kegiatan YASMIB yang melahirkan rekomendasi strategis untuk program B3WP dan masyarakat secepatnya ditembuskan ke tiap komisi terkait khususnya untuk pimpinan dewan.

Dihadapan puluhan aktivis Jaringan Perempuan Mamuju, Indry Madewa dari perwakilan The Asia Foundation (TAF) mengemukakan bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman jaringan perempuan Mamuju dengan senantiasa mengawal proses perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten yang akan berlangsung beberapa hari mendatang, adalah manifestasi dari sikap kepedulian untuk mengawal anggaran pembangunan daerah agar mainstreamnya senantiasa tertuju kepada kepentingan rakyat miskin dan kesetaraan gender. Hal tersebut penting, mengingat urgensi pengintegrasikan aspek gender contohnya ke dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi diharapkan dapat memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam semua bidang pembangunan di Kabupaten Mamuju. Olehnya itu, semangat perjuangan teman-teman Mamuju harus tetap terjaga dan jangan pernah berhenti untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat yang menjadi skala prioritas di wilayahnya masing-masing. Segala bentuk kekurangan dan hal-hal yang belum tersentuh dalam program B3WP yang dijalankan oleh YASMIB, kedepan harus menjadi catatan tersendiri bagi YASMIB untuk diimplementasikan semaksimal mungkin, dan juga mendesign strategi advokasi baru yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan obyek dampingan serta perubahan sosial di Kabupaten Mamuju.

Di sela-sela akhir acara, Direktur Eksekutif YASMIB Sulselbar (Azis Paturungi) mengatakan bahwa kehadiran Program B3WP di Sulbar selama ± 2 tahun terakhir ini telah banyak memberi angin perubahan dan membuka cakrawala berpikir segenap stakeholder Provinsi Sulawesi Barat, meskipun masih terdapat kekurangan pada beberapa hal yang mendasar, namun Insya Allah dapat ditaktisi oleh tim program YASMIB secepatnya.

0 Comments