Wakil Bupati Pangkep Buka Pelatihan YASMIB

YASMIB.org, PANGKEP – Wakil Bupati Pangkep Sahban Sammana memberikan sambutan sekaligus membuka pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif bagi perencana organisasi perangkat daerah Kabupaten Pangkep, Selasa 5 September 2017 di Ruang Rapat Wakil Bupati Pangkep.

Semua kegiatan di OPD pasti menyentuh masalah perempuan. Terkait  Perencanaan dan penganggaran sangatlah berhubungan. Ibarat dua sisi mata uang. “Karena tanpa adanya dokumen perencanaan maka penganggaran tidak dapat dilakukan, begitupula sebaliknya,” kata Sahban.

Kegiatan ini difasilitasi oleh DR. Abd. Gaffar, ST., M.Si Selaku Kepala Bapeda dan Febriyani dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulsel selaku Narasumber.

Jumlah peserta yang hadir sebanyak 27 orang. Terdiri dari 13 peserta perempuan dan 14 peserta laki-laki.

Peserta berasal dari Bappeda, Keuangan, DPMD, Kesehatan, PU, Dukcapil, Infokom, BagianKesra, Sekretariat Daerah, DP3A, Koalisi Perempuan Indonesia Cab.Pangkep, serta  Kecamatan Liukang Tupabiring Utara.

Tujuan Pelatihan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif serta Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD yang menggunakan analisis gender dan inklusif.

Sesi pembukaan diawali dengan pemaparan terkait program dan Tujuan Pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif oleh Rosniaty Azis dari Yasmib (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi.

Febriyani dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulsel mengatakan perkembangan pengarusutamaan gender (PUG) terutama terkait penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) memiliki banyak indikator yang harus dipenuhi.

“Untuk mewujudkannya perlu dilakukan metode dan analisis,” kata Febriyani.

Indikator yang perlu dianalisis adalah data hasil quesioner APE 2016 K/L, Prov dan kab/kota. Variabel analisis menggunaka prasyarat awal PUG yakni komitmen, kebijakan dan program, kelembagaan PUG, Sumberdaya (SDM, Dana, dan Fasilitas), Tool/kelengkapan panduan dan modul, Data terpilah. dan Jejaring

Selanjutnya program khusus atau best practices yakni PKPH, perlindungan perempuan, perlindungan anak dan lainnya.

“Perlunya pemahaman konsep gender, PUG, PPRG, dan Anggaran Responsive Gender (ARG),” kata Febriyani.

Rosniaty Azis, Direktur Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi mengatakan ada beberap catatan dalam diskusi yakni keaktifan DP3A didukung Bapeda dan Inspektorat penting untuk mewujudkan PUG. Masih minimnya Pengetahuan OPD terkait konsep gender, PUG, PPRG dan ARG.

Perencanaan yang sering terbentur dengan penganggaran. Perlunya pelaksanaan PUG direfleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan penganggaran yang responsif gender (PPRG).

“Terjadinya Kesenjangan pembangunan antara Perempuan dan laki-laki,” kata Rosniaty.

Untuk memaksimalkan pemahaman peserta, setiap OPD dihimbau membawa dokumen Renja OPD dan draf  RKA dalam pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif pada pertemuan selanjutnya.