Mamuju — YASMIB (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi bersama Lembaga Prakarsa mengeluarkan hasil penelitian terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Direktur Eksekutif YASMIB Sulawesi Rosniaty Azis mengerucutkan dua rencana tindak lanjut yang akan dilakukan di Hotel D’Maleo, Mamuju. Senin, 27 Januari 2020.
Bagaimana memperbaiki data, sehingga data masyarakat miskin tervalidasi dengan baik dan basisnya berbasis desa.
“Kita berharap ini bisa ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam hal ini, Bappepan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Sosial dan Perwakilan Pemerintah Desa. Kemudian selanjutnya YASMIB Sulawesi ke depan, bisa mensupport Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk melakukan pengkajian terkait dengan evaluasi. Sampai sejauh mana penggunaan anggaran yang telah disalurkan dan diprogramkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing, dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Mamuju, baik sektor pendidikan, kesehatan dan sektor layanan sosial lainya,” Rosniaty Azis (Direktur Eksekutif YASMIB Sulawesi).
Terkait dengan Implementasi JKN, Rosniaty Azis menyampaikan memang ada beberapa kondisi yang ditemukan. Dari sisi pesertanya, masih ada yang ternyata tidak pasti melakukan pembayaran tepat waktu karena kualitas layanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ekspektasi.
Kemudian kedua, Lembaga YASMIB Sulawesi melihat bahwa ada kondisi yang menyebabkan defisitnya BPJS Kesehatan. Termasuk tentunya di Kabupaten Mamuju, karena klaim dari rumah sakit yang semakin tinggi, kemudian di sisi pendapatan.
Karena pembayaran sumber pendapatan BPJS hanya dari iuran peserta, tidak ada sumber pendapatan lain. Inilah yang kita coba dorong bagaimana BPJS juga punya kreatifitas untuk memcoba sumber pendapatan yang lain, tidak hanya tergantung pada peserta BPJS.
“Berbicara dari segi ekonomi, terkait kasus miskin multidimensi, Sulawesi Barat termasuk provinsi yang kemiskinan multidimensinya besar bersama dengan NTT. Kemiskinan multidimensi bukan hanya dari segi pendapatan, ada berbagai faktor yang mempengaruhi, termasuk faktor fisik dan faktor pendidikan dan sebagainya,”Sambungnya”.
Ia berharap, ke depan berkontribusinya Pemerintah dalam hal upaya mencegah terjadinya kemiskinan. Misalnya terjadi gizi buruk, stunting (termasuk tinggi di Sulawesi Barat) angka tingginya Stunting karena beberapa faktor.
Penyebabnya, bisa karena pernikahan dini, pola asuh yang tidak bagus, pengetahuan dan pemahaman orang tua, pola asupan makanan, dan faktor beban ekonomi yang semakin tinggi.