Kegiatan ini dilaksanakan secara online via zoom pada Kamis, 23 Juni 2022. Dihadiri oleh YASMIB Sulawesi sebagai District Support Program (DSP) dan LEKRAC sebagai Lead Partner (LP) yang berjumlah 9 orang yang terdiri dari 6 laki-laki dan 3 perempuan. Tujuan pelaksanaan pengukuran IKO (Indeks Kinerja Organisasi) untuk mengidentifikasi kinerja organisasi sekaligus mengeksplorasi kapasitas organisasi.

Indeks Kinerja Organisasi (IKO) merupakan tools untuk mengukur dan menilai kinerja organisasi, sehingga dapat diketahui posisi organisasi atau tergambar kinerja organisasi. IKO sendiri memilik indikator 5 domain dan 16 sub-domain. Tahun 2021 yang lalu, telah dilaksanakan pengukuran IKO I (Pertama) dengan posisi kinerja organisasi Tumbuh (Nascent) menuju Berkembang (Emergen) (level 1 menuju 2).

Harapannya pada tahap II ini, ada peningkatan level atau posisi kinerja yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan organisasi untuk memenuhi indikator. Sehingga proses ini akan membawa performa organisasi akan lebih baik lagi.

Kegiatan dibuka Andi Muh. Hidayat selaku District Support Program (DSP) Pangkep, kegiatan ini untuk merupakan Pra Pengukuran IKO II yang akan kita laksanakan pada bulan Juli 2022.

“Cermati baik-baik setiap indikator dan levelnya LEKRAC sudah dimana, kita berharap ada peningkatan pada domain dan atau sub domain,” ucapnya.

Setelah pembukaan dilanjutkan presentase indikator domain dan sub domain oleh LEKRAC melalui Program Manager Firdaus.

“Ada beberapa peningkatan level yang terjadi di sub domain salah satunya yakni 3.3 terkait Penyampaian Pesan Kunci dengan pencapaian level 4 pada tahap kedua ini,” tambahnya.

Setelah melakukan diskusi yang cukup panjang maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa peningkatan dan untuk memperkuat peningkatan setiap domain atau sub domain maka perlu mengumpulkan bukti (evidence).

SuaraSulsel.id – Untuk memutus mata rantai korupsi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Penting adanya upaya kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat sipil. Untuk menekan angka korupsi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama YASMIB Sulawesi melakukan penandatanganan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Maros. Dalam rangka pencegahan korupsi di bidang PBJ, di Ruang Baruga B Kantor Bupati Maros, Senin, 6 Juni 2022.

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, penandatanganan kerja sama ini merupakan yang pertama di Indonesia. Hal ini pun diapresiasi oleh ICW sebagai langkah maju Pemkab Maros dalam pencegahan korupsi.

“MoU ini yang pertama di Indonesia. Pemkab Maros yang satu-satunya yang siap berkolaborasi. Kita sudah mencoba mendekati menawarkan ke Pemda lain tapi paling cepat responnya Pemkab Maros,” ungkapnya.

Selain penandatanganan MoU, juga dilakukan bimbingan teknis penggunaan opentender.net sebagai instrumen untuk mendeteksi potensi korupsi.

Menurut Adnan, Opentender.net nantinya akan digunakan oleh inspektorat. Guna mempermudah fungsi pengawasan. Termasuk pemetaan titik rawan korupsi di sektor PBJ serta memudahkan inspektorat dalam strategi mitigasinya.

“Dengan menggunakan tools ini (opentender.net) akan mengurangi potensi kerugian negara. Selain itu juga memudahkan pengawasan dan pemetaan serta mitigasi korupsi di PBJ,” jelasnya.

Bupati Maros Chaidir Syam yang hadir membuka secara resmi kegiatan mengaku sengaja menggandeng ICW. Sebagai lembaga yang konsen dengan isu korupsi di Indonesia. Untuk mencegah perilaku korupsi di Pemerintah kabupaten Maros.

“Bagi kami Pemerintah Daerah pastinya akan sangat terbantu. Ini juga sebagai wujud komitmen pemerintahan kami dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ucapnya.

Ia menambahkan, dengan adanya MoU bersama ICW dan YASMIB Sulawesi, pihaknya bisa melakukan pengawasan, pemetaan, hingga penentuan strategis. Dalam mencegah korupsi di bidang PBJ yang dirasakan masih sangat rawan.

“Kedepannya kami berharap, pengawasan bisa lebih ketat. Sehingga potensi korupsi tidak terjadi,” harap Bupati Maros.