Hasil FGD YASMIB: SEKAR Desa untu Semua Desa di Bantaeng

,

Hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, di Ruang Pola Wakil Bupati Bantaeng, Yasmib Sulawesi (jaringan simpul Seknas FITRA dan KOMPAK) melaksanakan Kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) Pelembagaan Akuntabilitas Sosial dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa Yang Transparan, Partisipatif, Akuntabel, Responsif Gender dan Inklusi.

Kegiatan dibuka oleh H. Hartawan Kurniawan, SH. MH (Asisten Pemerintahan dan Kesra SETDA Kabupaten Bantaeng). Tujuan kegiatan ini adalah untuk: (1) mendorong pemeritahan daerah, pemerintahan desa, BPD soal pelembagaan dan replikasi akuntabilitas, (2) Mendorong pemerintahan daerah Kabupaten Bantaeng melahirkan sebuah kebijakan anggaran untuk penguatan BPD Kabupaten Bantaeng, (3) Merumuskan komitmen bersama antar pemerintah kabupaten, desa, dan BPD serta masyarakat untuk melembagakan akuntabilitas sosial terkait kewenangan masing-masing.

Capaian kegiatan FGD ini di antaranya: (1) Pemerintahan kabupaten akan membuat Perbub pelembagaan akuntabilitas sosial, (2) Penguatan FK BPD di kabupaten, (3) Penguatan pelembagaan perempuan di tingkat kabupaten, (4) Replikasi Sekolah Anggaran Desa di semua Desa di kabupaten Bantaeng, (5) Pelibatan PTPD dalam Sekolah Anggaran Desa di tingkat desa, (6) Adanya komitmen bersama pemerintah Kabupaten, Desa, BPD dan Masyarakat, (7) Pemerintah Kabupaten, FK BPD, dan tim program membangun penguatan FK BPD di semua Desa. Peserta yang hadir berjumlah 25 orang, di antaranya DC KOMPAK Bantaeng, DPMD, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Disabilitas, P2TP A, dan KPI.*/**

0 Comments

BPD DESA BARUGA – BANTAENG GELAR SEKOLAH ANGGARAN DESA KE-2

, ,

Badan Permusyawatan Desa (BPD) Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, menggelar kegiatan Sekolah Anggaran (Sekar) Desa di kantor BPD Desa Baruga pada Rabu, 23 Juni 2021. Kegiatan ini yang kedua kalinya. Kegiatan yang menggunakan anggaran APBDes ini sebagai pendalaman materi Sekar Desa, terkait perencanaan dan penganggaran.

Dalam kegiatan ini, Irdawati Sewang, CO Projet Akuntabilitas Sosial, dan Bakri, Pendamping Lokal Desa kecamatan Pajukukang, memimpin diskusi kelompok untuk kedua materi tersebut. Kelompok I mendiskusikan perencanaan dan Kelompok II membahas penganggaran.

Nur Hana, anggota BPD perwakilan perempuan, mengatakan kegiatan Sekar Desa berkontribusi dalam memberikan pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran desa, termasuk prinsip- prinsip perencanaan dan penganggaran desa serta model pendekatan perencanaan dan penganggaran desa. “Materi ini sangat luar biasa buat saya pribadi dikarenakan masih kurangnya pengetahuan dalam pemahamami hal tersebut,” ujarnya. Ruslan, pimpinan BPD Baruga, mengatakan adanya modul Sekar Desa membantu BPD dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Kegiatan ini terselenggara bekerjasama dengan Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi dan Seknas FITRA.

0 Comments

BPD DESA BONTO CINDE – BANTAENG MEMBUAT RENCANA KERJA

,

Hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, Badan Permusyawaran Desa (BPD) Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng,  Sulawesi Selatan, membuat rencana kerja BPD yang difasilitasi tim program Akuntabilitas Sosial Yasmib Sulawesi dan Seknas FITRA. Penyusun rencana kerja oleh BPD yang baru terpilih ini merupakan kegiatan penting karena menjadi alat kontrol BPD dalam menjalankan fungsi dan tugas BPD, kapan mengerjakannya, dan apa serta siapa penanggungjawabnya.

Salah satu anggota BPD yang pernah menjabat sebagai BPD sebelumnya, H. Rifai, mengatakan bahwa kegiatan ini tidak pernah dilakukan sebelumnya.

“Renja BPD baru kali ini saya dengar, setelah program Akuntabilitas Sosial ini masuk di Desa Bonto Cinde,” ujarnya.

Karena itu dia berharap kegiatan Sekolah Anggaran Desa di Desa Bonto Cinde bisa menjadi ruang belajar bersama dan sharing pengalaman dalam menguatkan BPD sebagaimana diharapkan oleh regulasi dan masyarakat.

Ketua BPD Desa Bonto Cinde Wahyudin S.Pdi merasa bersyukur dengan pendampingan ini.

“Karena saya orang baru di kelembagaan BPD,” ujarnya.

Adanya pendampingan ini juga membuat ia tidak perlu lagi keluar wilayah, membuang waktu dan tenaga, untuk belajar tentang apa itu BPD dan apa saja yang menjadi tugas dan fungsi BPD.

“Saya berharap pendampingan ini tidak berakhir dalam waktu singkat, tetapi kegiatan ini berkelanjutan di desa Bonto Cinde,” ungkapnya.

0 Comments

BPD DESA BARUGA – BANTAENG REPLIKASI SEKOLAH ANGGARAN DESA

, ,

Hari Kamis, tanggal 14 Juni 2021, Badan Pemberdayaan Desa (BPD) Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, melaksanakan Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) dengan menggunakan anggaran APBDes 2021. Tujuannya adalah untuk penguatan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra pemerintah desa.

Kegiatan Sekar Desa dengan anggaran Rp 8,3 juta ini dilakukan secara bertahap, setidaknya 5 kali kegiatan.

Ketua BPD Desa Baruga H.Saharuddin merasa bersyukur dengan terpilihnya Desa Baruga sebagai desa dampingan Program Akuntabilitas Sosial yang difasilitasi Yasmib Sulawesi bekerjasama dengan Seknas FITRA – KOMPAK.

“Kegiatan ini sangat membantu teman-teman di BPD dalam memahami bagaimana menjalankan tugas dan fungsi BPD. Mengingat usia BPD masih baru, kurang lebih 2 bulan usai dilantik Bupati Bantaeng, proses pendamping ini sangat dibutuhkan,” kata Saharuddin.

Ia berharap Sekar Desa bisa dilakukan lagi di Baruga minimal 5 kali, sampai materinya betul-betul didalami dan dikuasai.

Sekretaris BPD, Nurhayana, yang mewakili kelompok perempuan di Desa Baruga, mengatakan materi Sekar Desa adalah hal yang sangat baru dan ia bersyukur bisa memperolehnya.

“Kegiatan ini sangat memberikan manfaat dan pengetahuan baru terutama untuk BPD dan Pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing,” ujarnya.

“Kami sebagai BPD sangat mengharapkan kegiatan ini berkelanjutan demi untuk melakukan perubahan di internal BPD dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi kami selaku BPD.” tambahnya.

0 Comments

Bupati Mamuju: “Pembangunan Tanpa Basis Data Ibaratnya Tuba Habis, Ikan Tak Dapat”

,

Mamuju (10/06/2021) “Jangan pernah bermimpi dapat mewujudkan desa yang inovatif, unggul dan melaksanakan pembangunan  berkelanjutan tanpa didukung penyediaan data yang akurat, karena pembangunan yang dilakukan tanpa basis data sama halnya dengan pembangunan yang sia-sia. Ibarat peribahasa: “Tuba habis, ikan tak dapat,” demikian ujar Bupati Mamuju, Hj. Sitti Sutinah Suhardi, SH., M. Si., dalam acara peresmian peluncuran Buku Data 11 Desa Di Kabupaten Mamuju.

Acara ini bertempat di Kafe Nal, Kamis 10 Juni 2021. Penerbitan buku tersebut merupakan hasil dari program kerjasama antara Kemenko Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia, serta Seknas Fitra, Universitas Katolik Parahyangan, dan YASMIB Sulawesi. Buku tersebut memuat profil data 11 desa di Kabupaten Mamuju, yakni: Desa Taan, Desa Ahu, Desa Tarailu, Desa Tapandullu, Desa Karampuang, Desa Leling Barang, Desa Belang-Belang, Desa Salumakki, Desa Bala-Balakang, Desa Bala-Balakang Timur, serta Desa Hinua.

Data-data di dalamnya dihimpun dan diolah oleh tim penyusun sebanyak tujuh orang dari berbagai latar belakang, antara lain peneliti dari Universitas Katolik Parahyangan. Buku ini merangkum antara lain data kependudukan (demografi), potensi, serta sumber daya yang dimiliki desa.

Selain oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, penulisan buku ini juga didukung penuh oleh Kemenko PMK, YASMIB Sulawesi, serta Friederich Ebert Stiftung (FES). Mian Manurung, perwakilan dari FES memaparkan urgensi data dalam sambutannya. “Fakta di lapangan menunjukkan banyak desa yang masih memiliki data yang tidak diverifikasi dan divalidasi. Selain itu, data yang tersedia pun terkadang tidak update dalam jangka waktu yang panjang. Akibatnya, muncul kendala dalam berbagai hal, seperti penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, kekeliruan dalam pembuatan kebijakan, serta kesulitan bagi desa dalam menentukan prioritas kebutuhan  warganya.”

Hal tersebut diamini Bupati Mamuju, Hj. Sitti Sutinah Suhardi, SH., M. Si., saat memberikan sambutan. “Data merupakan road map atau peta jalan untuk kita dapat melaksanakan program pembangunan desa berkelanjutan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang mereka miliki. Karena dengan data yang akurat dan terdokumentasi dengan baik, maka semua hal yang berkenaan dengan potensi dan kekayaan desa yang menjadi kekuatan masing-masing desa, dapat disinkronkan dengan dokumen perencanaan pembangunan.”

Sinkronisasi yang dimaksud Sutinah antara lain adalah aplikasi Program Kartu Mamuju Keren. “Dari sudut pandang yang lain, hadirnya desa berbasis data tentu akan memudahkan kita merealisasikan Kartu Mamuju Keren. Karena Kartu Mamuju Keren adalah all access yang akan mengintegrasi semua orientasi pembangunan berbasis data di masyarakat, sehingga akan memberikan kemudahan kepada masyarakat Mamuju dalam menerima layanan pemerintah,” paparnya.

Turut hadir secara virtual dalam acara tersebut, Dr. Ir. Herbert Siagian, M. Sc, Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. “Pembangunan  yang dilakukan di desa sudah seharusnya berbasis data yang secara berkesinambungan terus diperbaharui. Oleh karena itu, langkah pendataan baik mengenai potensi maupun permasalahan desa yang dilakukan di sebelas desa di Kabupaten Mamuju merupakan langkah strategis yang seharusnya dilakukan di desa-desa yang lainnya,” Herbert menyudahi pembicaraan. (Diskominfosandi/RF).

0 Comments