Mamuju — 19 Desember 2021, Temu Kader Remaja Perempuan Kabupaten Mamuju, yang merupakan salah satu bagian dari Program kemanusiaan dan ketangguhan (Humanitarian dan Resilience-Har) oleh lembaga Swadaya Mitra bangsa (Yasmib) dan Yappika, hari ini digelar di wisma Malaqbi mamuju.

Dalam kegiatan yang di ikuti oleh puluhan remaja perempuan dari desa taan dan ahu sebagai salah satu lokus kegiatan Yasmib, serta dari forum anak, Bupati Mamuju Hj. Sitti Sutinah Suhardi, SH., M. Si, mengaku sangat respect terhadap kegiatan dalam upaya pengembangan SDM perempuan yang digelar Yasmib, terlebih dalam kegiatan tersebut akan menjadi forum diskusi untuk melahirkan rekomendasi dalam upaya mencari kiat-kiat terbaik dalam mengatasi kompleksitas persoalan perempuan dan remaja, seperti persoalan kekerasan maupun pelecehan seksual yang angkanya masih terbilang tinggi di kabupaten mamuju.

Selebihnya, Sutinah Suhardi, mengaku pemerintah kabupaten mamuju akan senantiasa siap untuk mengawal rekomendasi hasil dari forum temu kader remaja perempuan oleh Yasmib dan Yappika dan akan dilakukan singkronisasi terhadap kebijakan pemerintah daerah, demi membuka kesempatan kepada kaum perempuan untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah serta masih dalam upaya menekan angka kekerasan dan pelecehan perempuan di kabupaten mamuju.

Sebelum itu, Direktur eksekutif Yasmib Sulawesi, Rosniati Azis, menerangkan, gelaran temu kader remaja perempuan yang dilaksanakan tersebut, berangkat dari rasa tanggung jawab terhadap berbagai issu dan persoalan yang masih dihadapi oleh kaum perempuan dan anak, ia menilai hal itu tentu tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah melainkan perlu keterlibatan semua stakeholders terutama dari kalangan remaja dan perempuan sendiri yang akan memikirkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan yang dihadapi dewasa ini, karenanya melalui forum diskusi temu kader remaja perempuan dipastikan akan merumuskan rekomendasi yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan rumusan kebijakan daerah yang diharap lebih akomodatif terhadap persoalan anak dan perempuan.

Selain dihadiri bupati, temu kader oleh yasmib juga di ikuti oleh kepala bappepan mamuju,Budianto Muin, serta Plt Kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Herlina Dahlan.(Diskominfosandi)

Mamuju — Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi bersama YAPPKI menggelar pertemuan kader perempuan di Mamuju, membahas rumusan rekomendasi terkait pencegahan kekerasan berbasis gender.

Pertemuan tersebut diselenggarakan di Wisma Malaqbi selama dua hari, mulai Minggu 19 Desember hingga Senin 20 Desember.

Direktur Eksekutif Yasmib Sulawesi, Rosniaty Azis mengatakan, dari pertemuan dua hari tersebut, pihaknya telah melahirkan sepuluh rekomendasi yang bakal diberikan ke Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, untuk diharapkan dapat ditindaklanjuti.

“Berbicara terkait remaja perempuan ada banyak tugas yang mesti diselesaikan bersama. Semua pihak mesti bergandengan tangan. Sehingga berbagai persoalan terkait isu gender tidak lagi terjadi,” kata Rosniaty.

Menurutnya, rekomendasi tersebut berasal dari rumusan masalah yang didapat dari dua desa di Mamuju, yakni Desa Ahu di Tapalang Barat dan Desa Taan di Tapalang. Atas berbagai permasalahan tersebut, maka lahirlah rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan di Mamuju.

Kepala DP3AP2KB Sulbar, Djamila mengaku, kegiatan ini sangat penting dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dalam memerangi kekerasan berbasis gender dan pencegahan perkawinan anak.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan temu akder perempuan, apalagi kegiatan ini melibatkan desa. Memang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, juga menjadi tanggung jawab bersama,” sebutnya.
Menutunya, telah terjadi penurunan angka kekerasan terhadap perempuan, namun hal itu meski tetap harus diwaspadai.

Kamis, 2 Desember 2021, BPD Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas. Kegiatan dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Permendagri 110 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati No 38 TA 2018 tentang BPD.

Narasumber kegiatan ini adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Bantaeng Dr Rivai Nur, SH. M.Si dan Camat Pa’jukukang. Kegiatan Kegiatan didukung oleh DPMD KOMPAK, Seknas FITRA, dan YASMIB Sulawesi.

Kepada peserta, Rivai mengatakan, kantornya menugaskan auditor di desa dan kelurahan, untuk membantu dalam perencanaan pembangunan desa sehingga apabila permasalahan bisa diselesaikan dengan cepat. Karena itu komunikasi dengan auditor harus aktif dan efektif.

Peserta kegiatan ini adalah 9 anggota BPD Desa Nipa-nipa dan 7 Kepala Dusun.

Hari Selasa, 9 November 2021, Yasmib Sulawesi, Seknas FITRA, dan KOMPAK bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng menggelar diskusi Desain Kegiatan Inovasi BPD PerKaSa. Kegiatan yang bertempat di ruang rapat wakil bupati Bantaeng ini dibuka oleh Ramlah SE Msi., Kabid PPPA, mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPP PA).

Dalam sambutannya, Ramlah mengatakan adanya kegiatan ini sangat membantu pemerintah Kabupaten Bantaeng, khususnya DPMDPP PA, dalam mendorong beberapa inovasi tentang isu-isu perempuan dan anak. Narasumber kegiatan ini adalah Rahman Ramlan dari Bonthain Institute. Peserta kegiatan Kabid Ekonomi, Kasi Kelembagaan Pemdes, BPD PerKaSa, FKBPD, Aktor Perempuan, para Kepala Desa, KPI Cab. Bantaeng, jaringan disabilitas, dan aktor Cempion Desa.*/**

Hari Sabtu, 30 Oktober 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMDPPPA) bekerjasama dengan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi merumuskan kegiatan inovasi Perempuan Kawal Desa (PerKaSa) di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kegiatan bertempat di sekretariat Bonthain Institute (BI), Jln. Andi Manappiang, Kel. Lembang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng.

Narasumber, Rahman Ramlan, dari tim Inovasi Kab. Bantaeng, mengatakan inovasi Perempuan Kawal Desa (PerKaSa) adalah komitmen Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perempuan untuk mengawal isu-isu perempuan serta mengidentifikasi potensi dan masalah yang ada dalam ruang lingkup perempuan. “Sehingga memudahkan untuk mengadvokasi perencanaan dan penganggaran di desa dengan perspektif perempuan,” ujarnya.

Pertemuan tersebut dihadiri antara lain oleh DPMDPP, PA Yasmib Sulawesi, dan pengurus PerKaSa.*/**

Selasa, 26 Oktober 2021, dilakukan Musyawarah Penetapan Maklumat Pelayanan Desa Baruga di aula Desa Baruga,  Kecamatan Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Peserta yang hadir dalam acara ini adalah BPD Baruga, TP PKK Baruga, perwakilan Kepala Dusun, Karang Taruna, tokoh perempuan, pendidik, difabel, anak dan kader kesehatan, serta imam desa.

Menurut Kepala Desa Baruga H. Asri, Maklumat Pelayanan membantu pemerintah desamemastikan masyarakat bisa mengakses layanan yang dibutuhkan.

“Maklumat pelayanan akan kami jalankan di desa kami demi mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya, “Baji Pa’mai”,” ujarnya.

Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ruslan mengatakan lembaganya akan melaksanakan tanggung jawab dalam mengawal kebutuhan yang diharapkan oleh warga desa.

Musdes Maklumat Pelayanan diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi, Seknas FITRA, dan KOMPAK.

Makassar, Terkini.id – YASMIB Sulawesi melakukan audience dengan Komisi Informasi (KI) Provisinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di ruang Komisi Informasi Lt. 3 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Kamis, 21 Oktober 2021.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh ketua Komisi Informasi Sulawesi Selatan Pahir Halim, komisioner Komisi Informasi Benny Mansyur, Fauziah Erwin dan Andi Taddampali.

Kegiatan diawali dengan pengantar oleh Rosniaty Azis sekaligus menjelaskan program yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan kedepan. Program ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan informasi publik di sektor sumber daya alam  dan lingkungan hidup serta memperkuat pemahaman organisasi masyarakat sipil terkait keterbukaan informasi publik.

Ketua KI Sulsel mengatakan, dengan melibatkan semua stakeholder yang mempunyai komitmen kuat akan menjawab problem selama ini terjadi.

“Salah satu penyebab utama dari permasalah selama ini yakni tertutupnya informasi publik di beberapa OPD,” ungkapnya.

Sementara Komisioner KI Sulsel Benny Mansyur MP menambahkan, bahwa hampir semua OPD sudah memiliki SOP terkait pengelolaan informasi publik akan tetapi belum secara maksimal berjalan dengan baik.

“Dengan adanya program ini diharapkan bisa memaksimalkan pengelolaan informasi publik khususnya di OPD Sulawesi Selatan,” tutur Benny.

Suara.com – Seperti yang kita ketahui bahwa negara yang kita tinggali saat ini menganut sistem demokrasi, dimana musyawarah adalah sebuah metode yang digunakan dalam pemecahan masalah. Namun apa saja ciri-ciri musyawarah dan apa manfaatnya bagi kita?

Pada kesempatan ini kami akan mengulas tentang 10 manfaat musyawarah beserta pengertian, ciri dan tujuannya. Simak penjelasannya di bawah ini.

Mengutip dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) musyawarah memiliki makna sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan secara bersama dengan maksud dan tujuan untuk mencapai keputusan atas masalah yang dihadapi bersama.

Secara harfiah kata musyawarah diambil dari kata syawara-yasy’uru-musyawarah atau syura yang mengandung arti tanda, petunjuk, nasihat, pertimbangan. Perlu anda ketahui bahwa musyawarah merupakan salah satu konsep yang juga diterapkan dalam menggagas negara kita, menyadur di dalam buku Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia (2019) yang ditulis oleh Fahrl Muzaqqi gagasan musyawarah sudah diterapkan sebagai tradisi asli masyarakat Indonesia sejak dulu.

Megingat bahwa masyarakat kita yang memiliki sikap gotong royong, tolong menolong dan koetivistik, hal ini juga pernah dikemukakan secara hati-hati oleh Muhammad Yamin tentang pandangan bahwa musyawarah merupakan bentuk penguatan ajaran Islam atas tradisi serupa yang terjadi di Indonesia.

Ciri-ciri musyawarah

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa kegiatan musyawarah selalu dilakukan dengan tujuan untuk menemukan solusi berdasarkan keputusan bersama, namun disamping itu terdapat pula beberapa ciri lain dari musyawarah, yakni:

  • Hasil keputusan yang muncul dari musyawarah harus mengedepankan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani, sehingga hasilnya dapat diterima oleh siapapun.
  • Mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani yang luhur.
  • Didasari oleh kepentingan bersama
  • Pendapat yang dikemukakan di dalam forum bersifat mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota musyawarah

Tujuan Musyawarah

  • Mencapai dan menjalankan kesepakatan bersama yang berhasil disimpulkan dari musyawaraholeh seluruh anggota dengan penuh rasa tanggung jawab
  • Menyelesaikan kesulitan dan memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang sehingga keputusan yang dihasilkan sesuai persepsi dan standar anggota musyawarah. Keputusan yang diambil dengan musyawarah akan lebih berbobot karena di dalamnya terdapat pemikiran, pendapat, dan ilmu dari para anggotanya.

10 Manfaat Musyawarah

Setelah mengetahui konsep dasar dan definisi dari musyawarah, berikut kami sertakan 10 manfaat musyawarah dalam kehidupan yang perlu anda ketahui:

  1. Melatih untuk mengemukakan pendapat.
  2. Masalah dapat segera terpecahkan.
  3. Keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan.
  4. Hasil keputusan yang diambil menguntungkan semua pihak.
  5. Dapat menyatukan pendapat yang berbeda.
  6. Adanya kebersamaan.
  7. Dapat mengambil kesimpulan yang benar.
  8. Mencari kebenaran dan menjaga diri dari kekeliruan.
  9. Menghindari celaan.
  10. Terciptanya stabilitas emosi.

Demikian adalah ulasan tentang 10 manfaat musyawarah lengkap dengan definisi, ciri dan tujuannya, semoga dapat memberikan referensi baru untuk anda sekalian.

Yasmib (Yayasan Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak) dalam pekan aspirasi menyelenggarakan musyawarah desa penyelesaian pengaduan dan umpan balik di Kantor Desa Kanaungan,Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, 5 Oktober 2021.

Kegiatan musyawarah desa ini dilaksanakan sebagai bagian dari Program Implementasi Akuntabilitas Sosial untuk Mewujudkan Desa yang Transparan dan Partisipatif di Desa Kabba tanggal 1 Oktober 2021, di Desa Tabo-Tabo tanggal 4 Oktober 2021, dan di Desa Kanaungan tanggal 5 Oktober 2021.

Musyawarah desa ini sebagai langkah lanjutan membahas dan menetapkan aspirasi dan usulan masyarakat yang disampaikan melalui Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pekan aspirasi. Aspirasi dan usulan masyarakat akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa, dan Rencana Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun anggaran 2022 mendatang.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tabo-Tabo, Arman Tolaki, mengatakan pekan aspirasi sangat bermanfaat bagi BPD, seluruh masyarakat desa dan berharap kegiatan ini terus berlanjut ke depannya.

Terkini.id, Pangkep — YASMIB Sulawesi melalui Program Implementasi  Akuntabiitas Sosial untuk Mewujudkan Pemerintah Desa yang Transparan dan Partisipatif kerjasama Seknas FITRA dan KOMPAK melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) Penyelesaian Pengaduan dan Umpan Balik di tiga desa kabupaten Pangkep.

Musdes ini dilaksanakan sejak tanggal 1, 4 dan 5 Oktober 2021 di tiga desa, Desa Kabba, Tabo-tabo dan Kanaungan, Kabupaten Pangkep. Rabu, 6 Oktober 2021.

Hal tersebut dilaksanakan sebagai langkah untuk membahas dan melakukan penetapan atas aspirasi dan usulan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pekan aspirasi yang nantinya akan didorong dimasukkan dalam RPKDesa, APBDesa dan RKPD Kabupaten Pangkep tahun anggaran 2022 mendatang.

Anggota BPD desa Tabo-tabo Armin Tolaki mengatakan, apa yang BPD sudah lakukan di pekan aspirasi ini adalah sebagai bentuk menggali aspirasi masyarakat untuk menjadikan desa lebih baik kedepannya.

“Masyarakat telah memberikan aspirasi untuk pembangunan desa kedepannya untuk menuju desa lebih baik,” terangnya.

Ia juga berharap, program pekan aspirasi ini terus berlanjut kedepannya karena sangat bermanfaat bagi BPD dan seluruh masyarakat desa.