Mengerti Gender Modal Awal Memahami Pengarusutamaan Gender

,

YASMIB – Febriani, SKM, M.Kes Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Sulawesi Selatan membawa materi pengarusutamaan gender dan perencanaan penganggaran responsif gender, di Hotel Yasmin Makassar, 27 September 2017.

Febriani menekankan pentingnya pemahaman peserta tentang gender. “Bahwa gender bukan hanya perempuan. Tetapi juga laki-laki terkait peran dan tanggung jawab sosial,” kata Febriani.

Pemahaman yang benar tentang gender akan menjadi modal awal dalam memahami Pengarusutamaan gender (PUG). 

PUG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.

Pelaksanaan PUG diitndaklanjuti dalam penyusunan kebijakan melalui perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi responsif gender.

Disampaikan pula bahwa dalam penyusunan perencanaan dengan menggunakan tools analisis gender memperhatikan 4 (empat) hal yang menjadi pisau analisisnya. Yakni akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

“Agar hasil penyusunan perencanaan yang responsif gender tersebut dipastikan dianggarkan dengan memasukkan dalam form GBS (Gender Budegt Statement),” kata Febriani.

Salah satu  indikator suatu daerah dalam upaya mengimpelementasikan pemberdayaan dan perlindungan anak adalah komitmen yanfg kuat. “Juga yang terpenting adalah dokumen RKA yang memuat lampiran GBS,” kata Febriani.

Direktur Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi Rosniaty Azis mengatakan, peserta harus mengetahui tools analisis gender (Gender Analyisis Gender/GAP) dan lembar Gender Budget Statement sebagai lembar komitmen anggaran yang responsif gender.

Salah satu yang ditekankan Rosniaty saat menjadi fasilitator pelatihan adalah ketersediaan data pilah gender. Sebab itulah salah satu indikator penting penting dalam penyusunan perencanaan yang menggunakan tools analysis gender.

Dalam tools 9 langkah tersebut,  terkait ketersediaan data pilah terdapat pada langkah kedua pada kolom Data Pembuka Wawasan.

Anjuran Penggunaan form analysis ini terdapat dalam Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah. Merupakan starategi nasional percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

Juklak tersebut ditandatangani oleh 4 (empat) kementerian, yaitu Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012.

“Minimnya data pilah masih menjadi masalah klasik yang belum teratasi di berbagai daerah,” kata Rosniaty.

0 Comments

Pentingnya Administrasi Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas

, ,

BONE – Jejaring Sosial Disabilitas tingkat desa di Kabupaten Bone menggelar diskusi dengan tema : “Penjangkauan Layanan Adminduk yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas” di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Bone, Senin 26 September 2017.

Penelusuran di lapangan, masih banyak ditemukan data disabilitas yang tidak sesuai. Mulai dari desa, kecamatan, dan data kabupaten. Organisasi perangkat daerah (OPD) juga tidak memiliki data disabilitas.

“ Sehingga mempengaruhi proses perencanaan pembangunan di tingkat desa maupun di tingkat Kabupaten Bone,” kata Direktur Program YASMIB Sulawesi Masita Syam.

Diskusi melibatkan beberapa unsur antara lain dari Bappeda Kabupaten Bone, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Pemerintah Desa Mallari, Pemerintah Desa Carigading, Ketua Forum Disabilitas Mallari, Ketua Forum Disabilitas Carigading, Orang Tua Disabilitas Mallari dan Carigading, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone, Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LLP) Kabupaten Bone, Media, dan YASMIB Sulawesi.

Masita Syam mengatakan tujuan kegiatan ini adalah mengetahui ketersediaan dan indikator database desa yang ada di Kabupaten Bone dan merumuskan upaya sinkronisasi data penduduk desa inklusif dengan database desa dan kabupaten.

Dalam diskusi ini juga beberapa hal yang ingin dicapai yaitu pertama, adanya informasi indikator database desa yang ada di Kabupaten Bone. Kedua, rumusan upaya sinkronisasi data penduduk desa inklusif dengan database desa kabupaten di Bone.

Kegiatan yang dipandu oleh fasilitator Andi Ratnawati dari LPP Kabupaten Bone ini ingin melihat apakah masih ada di dua desa dampingan (Mallari dan Carigading) masyarakat yang tidak memiliki kelengkapan dokumen adminduk dan bisa bebas adminduk tahun ini. “Sesuai dengan harapan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bone,” kata Masita.

Diharapkan ada komitmen untuk penjangkauan layanan adminduk yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Dan yang perlu juga diketahui bersama bahwa yang dimaksud inklusif bukan hanya dilihat dari disabilitasnya. “Namun juga yang termasuk kelompok rentan lainnya,” kata Masita.

Andi Amda, Sekretaris Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bone mengatakan, tugas Dukcapil adalah memberi layanan yang sama ke setiap penduduk untuk penerbitan kartu kependudukannya. Termasuk warga penyandang disabilitas. “Harus kita beri ruang dalam mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia,” kata Andi.

Salah satu program Dukcapil Bone untuk memudahkan penyandang disabilitas adalah pelayanan bergerak (Mobile). Datang langsung melakukan perekaman di setiap kecamatan.

Terkait dengan persoalan layanan warga disabilitas, ada juga pelayanan khusus. Contohnya bagi yang tidak memiliki tangan (Disabilitas Daksa) tetap bisa melakukan perekaman. Cukup hanya melambaikan tangannya, dan juga bagi yang tidak bisa melihat (Disabilitas Netra) itu tetap bisa dilakukan perekaman retina mata selama matanya masih bisa terbuka.

“Kami juga meminta data disabilitas di dua desa dampingan YASMIB Sulawesi agar Administrasi kependudukan bisa segera kita tuntaskan, agar ada sinergitas antara pemerintah desa, YASMIB, dan Dukcapil,” kata Andi.

Dia menghimbau kepada warga yang belum memiliki dokumen adminduk, segera melapor.  Langsung menghadap ke Kepala Dinas atau Kepala bidang terkait untuk pelayanan prima. “Karena kita harap jangan karena Dukcapil sehingga mempersulit program peduli disabilitas ini,” kata Andi.

Andi takdir salah satu peserta dan juga Ketua PPDI Bone mengatakan, persoalan administrasi kependudukan sangat penting bagi penyandang disabilitas. Salah satu contoh kasus, ada bantuan kursi roda dari salah satu lembaga di Provinsi Sulsel berjumlah 10 unit kursi roda. Setelah diusulkan hanya sembilan yang berhak menerima. “Karena satu orang tidak lengkap administrasinya,” kata Takdir.

“Maka dari itu saya katakan adminduk ini sangat penting dan harus segera kita tuntaskan terkait dengan penjangkauan layanan adminduk bagi penyandang disabilitas,” tambah Takdir.

0 Comments

Kebijakan Pembangunan Harus Modern dan Inklusif

, ,

YASMIB – Dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) DR Nursini SE, MA mengatakan, pemerintah harus melaksanakan pembangunan yang inklusif. Cara pandang perencanaan pembangunan harus modern. Dibutuhkan perumusan isu strategis daerah yang berspektif gender dan inklusif. “Berarti tidak ada lagi satu pun masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan. kata Nursini saat membawakan materi berjudul, “Merumuskan Isu Strategis Daerah yang berperspektif Gender dan Inklusif”. Selasa, 26 September 2017.

Jika pemerintah salah dalam menyusun perencanaan akan berakibat fatal. Nursina mengibaratkan, jika seorang dokter salah mendiagnosa penyakit  pasien, hanya akan berakibat terhadap satu orang.

“Namun ketika seorang perencana keliru dalam merencanakan kegiatan, akan berdampak buruk terhadap banyak orang,” kata Nursini.

Kepala Bappeda Gowa Taufiq Mursad mengatakan, Pendekatan pemenuhan disabilitas  dimulai  dari perencanaan. Sebagai tonggak perencanaan, wajib memperkaya diri dengan pemahaman disabilitas.

Proses perencanaan bukan hanya  sekedar menyusun progam atau kegiatan. Jika hanya membuat rencana kegiatan, semua orang bisa melakukan. Namun yang diharapkan adanya pengembangan sebuah proses berpikir.

“Ketika ada permintaan atau perintah pimpinan untuk membuat rencana kegiatan,  maka kriteria tentang  disabilitas harus menjadi satu parameter,” kata Taufiq.

Dia mengatakan pemetaan disabilitas akan menjadi pekerjaan rumah Kabupaten Gowa. Menyelesaikan persoalan disabilitas tidak hanya memberi pencerahan. “Tetapi harus membuat pemetaan. Pemetaan data disabilitas per kecamatan menurut ragam disabilitas,” kata taufiq.

Menurut Taufiq, berbeda ragam akan berbeda pula intervensinya. “Setiap menyusun perencanaan harus sejak awal melibatkan disabilitas,” ungkapnya.

0 Comments

YASMIB Sulawesi Latih Jurnalis dan Aktivis Makassar Gunakan Opentender

,

MAKASSAR – YASMIB (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi menggelar pelatihan membuat tulisan, dengan cara mengulik data opentender.net sebagai pemateri, YASMIB menghadirkan Peneliti LIPI Purnama Alamsyah dan Anwari Natari, Program Manager Yayasan SatuDunia dan pengajar bahasa jurnalistik di KOMPAS-Gramedia Group.

Pelatihan digelar di Hotel Arthama, Jalan Haji Bau Makassar, Rabu sampai Kamis (13-14 September 2017).

Salah satu tugas jurnalis adalah mengulik data menjadi berita. Data yang masih mentah diolah menjadi informasi yang matang dan siap dikonsumsi oleh pembaca. “Informasi matang ini akan dicerna oleh pembaca, termasuk para pembuat kebijakan, untuk mengambil keputusan penting,” kata Affan Nasir, Analisi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah YASMIB Sulawesi kepada wartawan, Kamis 14 September 2017.

Menurut Affan, untuk topik transparansi dan korupsi, salah satu sumber data yang dapat digali oleh jurnalis dan aktivis adalah website www.opentender.net. Website www.opentender.net berisi data seputar tender yang digelar oleh Pemerintah.

Perincian datanya antara lain adalah nama proyek, nama perusahaan pemenang proyek, daerah implementasi proyek, dan nilai proyek.

Banyak hal menarik dan penting yang dapat digali dari paparan data di website ini. Sejumlah orang bahkan telah menggunakan data pada website ini sebagai bahan tesis dan disertasi.

Diharapkan, kalangan jurnalis akan menjadi pengguna utama website ini untuk membuat tulisan-tulisan terkait topik transparansi dan atau korupsi.

Indonesia Corruption Watch sebagai pengelola website ini memang memasang ekspektasi agar jurnalis dan OMS (Organisasi masyarakat sipil) menjadi pengguna paling aktif yang mengolah data ini menjadi informasi yang siap dipublikasikan di medianya masing-masing.

Tentu jurnalis memiliki berbagai cara untuk mengolah data menjadi sebuah tulisan jurnalistik, termasuk data pada website www.opentender.net. “Terkait dengan itulah kami, bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch, Humanitarian Openstreetmap Team, SatuDunia,” kata Affan.

Pelatihan ini menunjukkan contoh-contoh elaborasi data Opentender dan alat-alat sederhana untuk dikembangkan menjadi tulisan. “Salah satu yang bisa digunakan adalah microsoft excel,” kata Peneliti LIPI Purnama Alamsyah.

Dengan melatih jurnalis dan aktivis menjadikan data sebagai bahan tulisan, maka YASMIB dan ICW secara tidak langsung sedang mengkampanyekan berita hoax. Hal ini diprediksi akan menjadi tren. “Karena setiap tulisan atau komentar harus disertai data,” kata Purnama.

Anwari Natari, Program Manager Yayasan SatuDunia mengatakan, data yang ditampilkan dalam opentender tidak mudah dipahami oleh masyarakat awam. “Untuk menulisnya dengan ringan dan mudah dipahami, perlus strategi dan pemilihan bahasa yang tepat,” kata Anwari.

Salah satu peserta pelatihan, Arif mengatakan, pelatihan ini sangat bermanfaat. Karena masyarakat bisa memantau setiap pengadaan barang dan jasa dengan data yang tersedia di opentender.

0 Comments

Ini 9 Langkah Menyusun Gender Analysis Pathway

,

PANGKEP – Direktur YASMIB Sulawesi menjadi fasilitator pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif bagi perencana organisasi perangkat daerah Kabupaten Pangkep, di Ruang Rapat Wakil Bupati Pangkep, Rabu 6 September 2017.

Pelatihan yang mengangkat tema meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan ekonomi melalui kemitraan pemerintah dan masyarakat yang lebih baik ini bekerjasama dengan The Asia Foundation, KOMPAK, DFAT, dan Pemkab Pangkep.

“Tujuan pelatihan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif serta tersusunnya rencana kerja anggaran (RKA) organisasi perangkat daerah yang menggunakan analisis gender dan inklusif,” kata Rosniaty. 

Masing-masing OPD menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) sesuai dengan perencanaan 2018 yang sudah diasistensi oleh BAPEDA. Dimana  indikatornya dapat sesuai dengan 9 langkah GAP :

•    Analisis kebijakan 

•    Data dan informasi pembuka wawasan

•    Temukan kesenjangan (isu gender)

•    Sebab kesenjangan internal

•    Sebab kesenjangan eksternal

•    Reformulasi tujuan

•    Menyusun rencana aksi

•    Data dasar (base line)

•    Indikator gender

Menurut Rosniaty implementasi GAP sebagaimana matriks bisa diletakkan sebagai pola pikir dalam penyusunan suatu dokumen kebijakan, atau sebagai dokumen pendamping suatu rencana kebijakan atau program atau kegiatan tertentu yang dipilih sesuai dengan prioritas.

GAP di tingkat program dapat dilakukan apabila kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan kegiatan dengan ciri dan atau lokasi yang sama.

“Apabila kegiatan-kegiatan dalam sebuah program sangat beragam, atau sangat banyak, berbeda ciri dan atau lokasi maka analisis gender menggunakan GAP berbasis kegiatan,” kata Rosniaty.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dimana dilakukan penyusunan GAP dan Penyusunan Gender Budget Statement (GBS) oleh Masing-masing OPD. Kemudian oleh OPD, hasil penyusunan ini nantinya dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif. Terutama bagaimana isu gender masuk dalam 9 langkah GAP yang menyatakan tentang adanya keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan dan penganggaran suatu aktivitas.

Adapun Rencana Tindak lanjut dalam pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif ini yakni tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD yang menggunakan analisis gender dan inklusif. 

Jumlah peserta yang hadir sebanyak 35 orang yang terdiri dari 18 peserta perempuan dan 17 peserta laki-laki. Peserta berasal dari Bappeda, Keuangan, DPMD, Kesehatan, PU, Dukcapil, Infokom, BagianKesra, Sekretariat Daerah, DP3A, Koalisi Perempuan Indonesia Cab.Pangkep, Disdik, Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah  serta  Kecamatan Liukang Tupabiring Utara.

0 Comments

Wakil Bupati Pangkep Buka Pelatihan YASMIB

,

YASMIB.org, PANGKEP – Wakil Bupati Pangkep Sahban Sammana memberikan sambutan sekaligus membuka pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif bagi perencana organisasi perangkat daerah Kabupaten Pangkep, Selasa 5 September 2017 di Ruang Rapat Wakil Bupati Pangkep.

Semua kegiatan di OPD pasti menyentuh masalah perempuan. Terkait  Perencanaan dan penganggaran sangatlah berhubungan. Ibarat dua sisi mata uang. “Karena tanpa adanya dokumen perencanaan maka penganggaran tidak dapat dilakukan, begitupula sebaliknya,” kata Sahban.

Kegiatan ini difasilitasi oleh DR. Abd. Gaffar, ST., M.Si Selaku Kepala Bapeda dan Febriyani dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulsel selaku Narasumber.

Jumlah peserta yang hadir sebanyak 27 orang. Terdiri dari 13 peserta perempuan dan 14 peserta laki-laki.

Peserta berasal dari Bappeda, Keuangan, DPMD, Kesehatan, PU, Dukcapil, Infokom, BagianKesra, Sekretariat Daerah, DP3A, Koalisi Perempuan Indonesia Cab.Pangkep, serta  Kecamatan Liukang Tupabiring Utara.

Tujuan Pelatihan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif serta Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD yang menggunakan analisis gender dan inklusif.

Sesi pembukaan diawali dengan pemaparan terkait program dan Tujuan Pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif oleh Rosniaty Azis dari Yasmib (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi.

Febriyani dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulsel mengatakan perkembangan pengarusutamaan gender (PUG) terutama terkait penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) memiliki banyak indikator yang harus dipenuhi.

“Untuk mewujudkannya perlu dilakukan metode dan analisis,” kata Febriyani.

Indikator yang perlu dianalisis adalah data hasil quesioner APE 2016 K/L, Prov dan kab/kota. Variabel analisis menggunaka prasyarat awal PUG yakni komitmen, kebijakan dan program, kelembagaan PUG, Sumberdaya (SDM, Dana, dan Fasilitas), Tool/kelengkapan panduan dan modul, Data terpilah. dan Jejaring

Selanjutnya program khusus atau best practices yakni PKPH, perlindungan perempuan, perlindungan anak dan lainnya.

“Perlunya pemahaman konsep gender, PUG, PPRG, dan Anggaran Responsive Gender (ARG),” kata Febriyani.

Rosniaty Azis, Direktur Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi mengatakan ada beberap catatan dalam diskusi yakni keaktifan DP3A didukung Bapeda dan Inspektorat penting untuk mewujudkan PUG. Masih minimnya Pengetahuan OPD terkait konsep gender, PUG, PPRG dan ARG.

Perencanaan yang sering terbentur dengan penganggaran. Perlunya pelaksanaan PUG direfleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan penganggaran yang responsif gender (PPRG).

“Terjadinya Kesenjangan pembangunan antara Perempuan dan laki-laki,” kata Rosniaty.

Untuk memaksimalkan pemahaman peserta, setiap OPD dihimbau membawa dokumen Renja OPD dan draf  RKA dalam pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif pada pertemuan selanjutnya.

0 Comments