BPD DESA BARUGA – BANTAENG REPLIKASI SEKOLAH ANGGARAN DESA

, ,

Hari Kamis, tanggal 14 Juni 2021, Badan Pemberdayaan Desa (BPD) Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, melaksanakan Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) dengan menggunakan anggaran APBDes 2021. Tujuannya adalah untuk penguatan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra pemerintah desa.

Kegiatan Sekar Desa dengan anggaran Rp 8,3 juta ini dilakukan secara bertahap, setidaknya 5 kali kegiatan.

Ketua BPD Desa Baruga H.Saharuddin merasa bersyukur dengan terpilihnya Desa Baruga sebagai desa dampingan Program Akuntabilitas Sosial yang difasilitasi Yasmib Sulawesi bekerjasama dengan Seknas FITRA – KOMPAK.

“Kegiatan ini sangat membantu teman-teman di BPD dalam memahami bagaimana menjalankan tugas dan fungsi BPD. Mengingat usia BPD masih baru, kurang lebih 2 bulan usai dilantik Bupati Bantaeng, proses pendamping ini sangat dibutuhkan,” kata Saharuddin.

Ia berharap Sekar Desa bisa dilakukan lagi di Baruga minimal 5 kali, sampai materinya betul-betul didalami dan dikuasai.

Sekretaris BPD, Nurhayana, yang mewakili kelompok perempuan di Desa Baruga, mengatakan materi Sekar Desa adalah hal yang sangat baru dan ia bersyukur bisa memperolehnya.

“Kegiatan ini sangat memberikan manfaat dan pengetahuan baru terutama untuk BPD dan Pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing,” ujarnya.

“Kami sebagai BPD sangat mengharapkan kegiatan ini berkelanjutan demi untuk melakukan perubahan di internal BPD dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi kami selaku BPD.” tambahnya.

0 Comments

Bupati Mamuju: “Pembangunan Tanpa Basis Data Ibaratnya Tuba Habis, Ikan Tak Dapat”

,

Mamuju (10/06/2021) “Jangan pernah bermimpi dapat mewujudkan desa yang inovatif, unggul dan melaksanakan pembangunan  berkelanjutan tanpa didukung penyediaan data yang akurat, karena pembangunan yang dilakukan tanpa basis data sama halnya dengan pembangunan yang sia-sia. Ibarat peribahasa: “Tuba habis, ikan tak dapat,” demikian ujar Bupati Mamuju, Hj. Sitti Sutinah Suhardi, SH., M. Si., dalam acara peresmian peluncuran Buku Data 11 Desa Di Kabupaten Mamuju.

Acara ini bertempat di Kafe Nal, Kamis 10 Juni 2021. Penerbitan buku tersebut merupakan hasil dari program kerjasama antara Kemenko Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia, serta Seknas Fitra, Universitas Katolik Parahyangan, dan YASMIB Sulawesi. Buku tersebut memuat profil data 11 desa di Kabupaten Mamuju, yakni: Desa Taan, Desa Ahu, Desa Tarailu, Desa Tapandullu, Desa Karampuang, Desa Leling Barang, Desa Belang-Belang, Desa Salumakki, Desa Bala-Balakang, Desa Bala-Balakang Timur, serta Desa Hinua.

Data-data di dalamnya dihimpun dan diolah oleh tim penyusun sebanyak tujuh orang dari berbagai latar belakang, antara lain peneliti dari Universitas Katolik Parahyangan. Buku ini merangkum antara lain data kependudukan (demografi), potensi, serta sumber daya yang dimiliki desa.

Selain oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, penulisan buku ini juga didukung penuh oleh Kemenko PMK, YASMIB Sulawesi, serta Friederich Ebert Stiftung (FES). Mian Manurung, perwakilan dari FES memaparkan urgensi data dalam sambutannya. “Fakta di lapangan menunjukkan banyak desa yang masih memiliki data yang tidak diverifikasi dan divalidasi. Selain itu, data yang tersedia pun terkadang tidak update dalam jangka waktu yang panjang. Akibatnya, muncul kendala dalam berbagai hal, seperti penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, kekeliruan dalam pembuatan kebijakan, serta kesulitan bagi desa dalam menentukan prioritas kebutuhan  warganya.”

Hal tersebut diamini Bupati Mamuju, Hj. Sitti Sutinah Suhardi, SH., M. Si., saat memberikan sambutan. “Data merupakan road map atau peta jalan untuk kita dapat melaksanakan program pembangunan desa berkelanjutan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang mereka miliki. Karena dengan data yang akurat dan terdokumentasi dengan baik, maka semua hal yang berkenaan dengan potensi dan kekayaan desa yang menjadi kekuatan masing-masing desa, dapat disinkronkan dengan dokumen perencanaan pembangunan.”

Sinkronisasi yang dimaksud Sutinah antara lain adalah aplikasi Program Kartu Mamuju Keren. “Dari sudut pandang yang lain, hadirnya desa berbasis data tentu akan memudahkan kita merealisasikan Kartu Mamuju Keren. Karena Kartu Mamuju Keren adalah all access yang akan mengintegrasi semua orientasi pembangunan berbasis data di masyarakat, sehingga akan memberikan kemudahan kepada masyarakat Mamuju dalam menerima layanan pemerintah,” paparnya.

Turut hadir secara virtual dalam acara tersebut, Dr. Ir. Herbert Siagian, M. Sc, Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. “Pembangunan  yang dilakukan di desa sudah seharusnya berbasis data yang secara berkesinambungan terus diperbaharui. Oleh karena itu, langkah pendataan baik mengenai potensi maupun permasalahan desa yang dilakukan di sebelas desa di Kabupaten Mamuju merupakan langkah strategis yang seharusnya dilakukan di desa-desa yang lainnya,” Herbert menyudahi pembicaraan. (Diskominfosandi/RF).

0 Comments

Prodi Admnistrasi Negara Unibos Taken MoU Antara Yasmib Sulsel

,

Makassar — Program Studi Administrasi Negara (Prodi Adm Negara) Universitas Bosowa (Unibos) menggelar Pelatihan Pusat Belajar Anggaran (Pusjaga) tingkat dasar, dan pelatihan Pusjaga tingkat menengah yang dilaksanakan di Ruang Aksa Mahmud Gedung B lt 9 Unibos.

Pelatihan pusjaga kali ini dirangkaikan juga Penandatanganan Kerjasama dengan Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi yang merupakan tindak lanjut MoU dengan Unibos pada Tahun 2019 lalu.

Pada kegiatan pusjaga ini turut dirangkaian penandatangan Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani langsung oleh direktur Yasmib ibu Rosniaty Azis dan Ketua Program Studi ibu Nining Haslinda, S.Sos., M.Si., turut didampingi Wakil Rektor 1 Dr. Ir. Baharuddin, M.Si.,Ph.D, wakil dekan 1 Drs. Natsir Tompo, M.Si, dan disaksikan tim yasmib, Mahasiswa Unibos, serta sivitas prodi Ilmu Administrasi Negara Unibos.

Ketua Prodi Adm Negera Unibos dalam sambutannya menjelaskan “kegiatan Pusjaga ini merupakan bentuk dari hasil MoU bersama Yasmib maka dari itu kami melakukan Penandatanganan kerjasama dan juga merupakan bentuk Implementasi Program MBKM dari pemerintah. Tujuan dari pusjaga ini agar para peserta mendapatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai pengenalan analisis anggaran tingkat menengah, kami berharap semoga mahasiswa bisa mendapatkan ilmunya dan dapat menerapkannya di kemuadian hari juga bisa berkontribusi positif bagi negara tentunya unibos. Pelatihan Pusjaga ini mempelajari anggaran dan memiliki 3 tingkatan, yakni tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat expert” jelas Nining Haslinda, S.Sos., M.Si.

0 Comments

Launching Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Bupati Mamuju Harap Desa Taan jadi Contoh

,

Terkini.id, Mamuju — Permasalahan terhadap perempuan dan anak yang cenderung meningkat di seluruh wilayah Indonesia merupakan masalah yang mengkhawatirkan sehingga perlu adanya akselerasi kegiatan yang melibatkan lapisan masyarakat baik di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi di Sulawesi Barat (Sulbar).

Melalui program Emergency Response and recovery programner-Earthquake in West Sulawesi, YASMIB (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi bekerjasama dengan YAPPIKA-ActionAid dan Start Fund-Start Network melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Launching Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Taan, Kabupaten Mamuju, pada Minggu, 7 Maret 2021.Kegiatan ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kab.Mamuju dan TP PKK Provinsi Sulawesi Barat.

Sosialisasi dan launching tersebut di hadiri langsung oleh ketua Tim penggerak PKK Provinsi Sulbar, Bupati Mamuju, Pimpinan OPD diantaranya DP3A Sukbar, DP3A DPMD Mamuju, Camat Tapalang, Pemerintah Desa  dan Tokoh Masyarakat dan kelompok Perempuan.

Direktur YASMIB Sulawesi Rosniaty Azis mengatakan,  melalui kegiatan tersebut diharapkan kader perempuan baik dari PKK maupun lainnya dapat tampil sebagai penggerak utama dalam mengatasi permasalahan  yang dihadapi perempuan dan anak maupun rentan lainnya seperti Difabel, Lansia, maupun kelompok lain yang membutuhkan perlindungan khusus. Kepemimpinan perempuan termasuk dalam situasi bencana sangat dibutuhkan, baik di level desa, kecamatan, kabupaten maupun di level provinsi. Selasa, 9 Maret 2021.

“Diharapkan output dari kegiatan ini dapat menjadi solusi meningkatkan peran aktif berbagai pihak baik dari masyarakat maupun pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak,” ucapnya.

Selain itu, Bupati Mamuju Siti Sutinah Suhardi, menilai kesungguhan aparat desa dan kebersamaan masyarakat telah mampu membangun sinergi dengan lembaga non pemerintah dan mampu menghadirkan data yang dibutuhkan dalam upaya menghadirkan layanan tersebut.

“Dengan adanya layanan perlindungan perempuan dan anak akan dapat menekan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Mamuju dan saya berharap kegiatan ini tidak hanya di desa Taan tapi bisa di seluruh desa di Kabupaten Mamuju dan desa taan bisa menjadi percontohan untuk desa lainnya,” lanjutnya.

Sedangkan, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulbar, Andi Ruskati Ali Baal Masdar, sangat optimis layanan perlindungan perempuan dan anak akan bejalan baik di Mamuju, terlebih saat ini Bupati Mamuju adalah seorang perempuan, Jadi kita harus bangga punya bupati perempuan pertama di Mamuju dan pasti persoalan perempuan dan anak juga pasti lebih diperhatikan.

“Semoga Desa Taan ini jadi contoh untuk desa lain, serta warga tahu bagaimana alur pelayanan  jika adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak,” pungkas legislator DPR RI dan juga istri Gubernur Sulbar saat ini.

Dalam kegaiatan ini juga dipaparkan alur layanan perlindungan perempuan dan anak dari desa sampai provinsi yang disampaikan oleh Ibu Yurlin Tamba selaku Tim Satgas PPA Sulawesi Barat. Sedangkan dari Kelompok Perempuan Desa Taan, membacakan Deklarasi Gerakan 1 Kader 5 Keluarga untuk Perlindungan Perempuan dan anak.

Sebagai acara puncak, Ketua TP  PKK Provinsi Sulbar bersama Bupati Mamuju melakukan “pemukulan kentongan” sebagai tanda resmi alur layanan perlindungan perempuan dan anak dari desa sampai provinsi di Sulawesi Barat.

0 Comments

Masih Fokus Kebutuhan Primer, Koalisi Stop Perkawinan Anak Kirim Bantuan Tahap Tiga

,

RADIOGAMASI.COM, MAKASSAR – Koalisi Stop Perkawinan Anak kembali menyalurkan bantuan tahap ketiga untuk korban bencana gempa Sulbar. Kali ini bersama Yayasan Satu Nama, Yasmib Sulawesi dan sejumlah donatur lainnya, kamis (28/1) 2021).

Lusia Palulungan dari Koalisi menyebutkan, bantuan Tahap ketiga ini, rencananya akan disalurkan ke sejumlah Pengungsi yang berada di Gunung Karantuang, Desa Taan Desa Ahu di Kecamatan Tapalang yang dikoordinir oleh lembaga Payo payo.

Selanjutnya, bantuan juga akan didistribusikan ke Desa Bala’balakang Timur di Kecamatan Bala’bakang, Tapandullu, Sumare’ di Kecamatan Simboro’, Desa Karampuang dan Beberapa Titik Pengungsian di Kecamatan Mamuju, Desa Pammulu’kang, Desa Belang2 serta beberapa desa Sekitarnya di Kecamatan Kallukku’.

Sejauh ini bantuan masih difokuskan pada kebutuhan primer, Sesuai dengan informasi dan koordinasi antar lembaga-lembaga yang sebelumnya sudah ada di wilayah bencana. (*)

0 Comments

KI Sulsel Gandeng Yasmib Sulawesi Gelar Diskusi Keterbukaan Informasi Sektor LH dan SDA

TERASKATA.COM, MAKASSAR – Komisi Informasi (KI) Sulsel bekerjasama dengan Yasmib Sulawesi, menggelar Diskusi Awal Tahun Keterbukaan Informasi Publik ‘Sektor Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di Sulsel’, di Hotel Remcy Makassar, Kamis (27/1/2022).

Hadir sebagai narasumber, Ketua KI Sulsel Pahir Halim, Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulsel Andi Hasbi Nur, dan Koordinator Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho.

Diskusi yang diselenggarakan secara hybrid ini, dipandu oleh Fauziah Erwin, Komisioner KI Sulsel.
Hadir pula Rosniaty Azis, Direktur Eksekutif YASMIB Sulawesi, yang turut memberikan pengantar sebelum memulai diskusi.

Ketua KI Sulsel, Pahir Halim, dalam paparannya menjelaskan tentang peranan penting dalam mewujudkan penyelengaraan negara yang terbuka, adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang.

“Jika badan publik tidak memberikan informasi kepada pemohon, maka bisa dikategorikan pelanggaran hak azasi manusia,” kata Pahir Halim.

Menurut Pahir, kalau keterbukaan informasi ini sudah menjadi budaya bagi setiap pejabat publik, maka akan memperkecil ruang penyalahgunaan kewenangan, terutama terkait dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Keterbukaan informasi akan berujung pada terwujudnya good goverment.

“Keterbukaan informasi ini sudah seharusnya dijadikan sebuah kebutuhan dalam pemerintahan, dan tidak dapat dihindari,” ujarnya.

Sementara, Koordinator Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho, mengungkapkan, Badan Publik di Sulsel memiliki banyak aplikasi. Sayangnya, data yang dimuat di dalamnya tidak bersifat real time atau update.

“Kondisi ini harus menjadi perhatian kita bersama,” kata Aryanto.

Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulsel Andi Hasbi Nur, dalam kesempatan ini membeberkan beberapa strategi yang ia lakukan, untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui informasi publik di OPD yang dipimpinnya.

Termasuk, bagaimana melayani para pemohon informasi.

Sekadar diketahui, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulsel merupakan salah satu badan publik yang berprestasi saat monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan pada tahun 2020 lalu. Memperoleh predikat Cukup Informatif.

“Mendapatkan predikat Cukup Informatif itu tidak mudah. Perlu komitmen semua orang di jajaran dinas itu, kemudian bisa mengimplementasikan keterbukaan informasi publik,” kata Fauziah Erwin, host diskusi sekaligus Komisioner KI Sulsel, yang disambut applaus peserta diskusi. (*/int)

0 Comments

DESA KABBA, PANAIKANG, PITUSUN PUBLIKASIKAN ANGGARAN COVID-19

, ,

YASMIB Sulawesi mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panaikang, Kabba, dan Desa Pitusunggu, Kabupaten Pangkep, pada 25 Januari 2021, di kantor masing-masing desa.

Pertemuan terkait publikasi Refocusing Anggaran COVID-19, yang merupakan kegiatan pemantauan program penanggulangan dan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, pada 2020.

Zulkarnaen, anggota BPD Desa Kabba, menyatakan BPD-nya akan terus mendorong publikasi anggaran sehingga masyarakat dan BPD bisa mengawasi anggaran yang ada di desa.

“Kedepannya publikasi akan diupayakan mulai dari perencanaan, pengelolaan, sampai pertanggungjawaban,” ujarnya.

“Minimal masyarakat bisa mengetahui anggaran desa dialokasikan untuk apa saja,” Zulkarnaen menambahkan.

Saenal, Sekretaris Desa Kabba, mengatakan publikasi anggaran merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Desa sesuai dengan amanah UU Desa.

“Kami juga akan publikasikan Realisasi APBDes 2020 serta RKPDes 2021 yang sementara dalam proses penyelesaian,” kata dia.*/**

0 Comments

Posko YASMIB Sulawesi Kirim Bantuan Tahap III ke Sulbar

Terkini.id, Makassar — Posko Bersama YASMIB Sulawesi, Koalisi Stop Pernikahan Anak dan Koalisi Perempuan Indonesia menyalurkan bantuan tahap III ke Sulawesi Barat, menyisir daerah terisolir dampak gempa 6,2 SR di Mamuju dan Majene, Senin 25 Januari 2021.

“Jadi ini adalah bantuan tahap ketiga, dimana pengiriman bantuan ini tidak hanya bantuan yang diadakan donasi yang masuk lewat koalisi stop perkawinan anak, tapi juga lewat beberapa grup yang bergabung dengan koalisi. Salah satunya Makassar Betta yang kemudian menitipkan bantuannya,” kata Koordinator Koalisi Stop Perkawinan Anak Verry Mambaya.

Sebelumnya, koalisi terfokus pada Kabupaten Mamuju untuk tahap I dan II namun di tahap ke-III ini mulai membagi beberapa lokasi untuk pengiriman bantuan di daerah terisolir.

Hal itu lantaran menurut informasi Kabupaten Mamuju sudah banyak bantuan maka koalisi mencari data lain di daerah yang jauh dari kota Mamuju yang kemungkinan akses bantuan kecil.

“Jadi salah satu kerjasama dengan kami yaitu dengan lembaga Payo-Payo dimana tujuan pengiriman bantuan tahap ke-III ini ada 3 tempat yaitu desa ta’an kec.tappalang, ini posko payo-payo yang stay disana, kedua gunung karatuang, dusun tamao dan Desa tampalang juga disana sudah ada ditempat orang yang mengorganisir bantuan itu disana,” ungkap Verry.

Namun, pengiriman bantuan ini tetap didistribusikan ke posko induk yang ada di kota Mamuju yang berposko di kantor cabang YASMIB Sulawesi di Sulbar untuk di salurkan ditempat lain yang terdampak gempa.

“Nanti di posko itu juga nanti akan menyasar tempat lain yang bukan dari 2 wilayah yang sudah saya sebutkan tadi,” tambahnya.

Selain daripada kebutuhan primer, kata Very, koalisi stop perkawinan anak juga akan menjajaki apa dukungan yang akan diberikan pasca bencana seperti bantuan kesehatan.

“Ini baru kami menjajaki seperti apa dukungan yang akan diberikan pasca bencana.Tentu saja mungkin kami akan lebih fokus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang sudah ada memang di sana,” tutupnya.

Adapun lembaga yang ikut andil dalam pendistribusian bantuan Sulbar di antaranya, Yasmib Sulawesi, Dewi keadilan Sulsel, LPA MKS, LBH makassar, Aisyiyah, Fatayat NU, BAKTI, beberapa media gamasi FM, Ras FM Radar selatan dan beberapa organisasi lainnya.

0 Comments

Sekda Pangkep Dukung Simpul MABACA dalam Berkontribusi Penyusunan RPJMD

Pangkep — Fasilitator Koordinator Usaid Madani, YASMIB Sulawesi dan Komite Komunitas Demokrasi Pangkep bersama Simpul Belajar MABACA, mengunjungi kantor Sekda Kabupaten Pangkep untuk berkoordinasi terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkep, Rabu (13/01/2021) kemarin.

Rosniaty Direktur Eksekutif YASMIB Sulawesi memperkenalkan tim dan menjelaskan terkait keberadaan CSO lokal dan keberadaan Simpul Belajar yang siap berkontribusi dalam penyusunan dokumen RPJMD Pangkep, juga menyampaikan bahwa telah melakukan koordinasi dengan Kesbangpol.

Fasilitator Koordinator Usaid Madani wilayah Kabupaten Pangkep, Nawir Sikki menjelaskan, terkait program yang dilaksanakan Usaid Madani, mendorong Simpul Belajar agar dapat memberi masukan sebagai CSO lokal untuk penyusunan RPJMD Pangkep dan juga menyampaikan ke Sekda bahwa telah berkoordinasi dengan Bappeda.

Sekda Pangkep, Irdas SH MSi menyambut baik dan mendukung program yang dipaparkan oleh Fasilitator Koordinator Usaid Madani, YASMIB Sulawesi dan KKDP di ruang tamunya. Sekda mengarahkan tim berkoordinasi ke Bappeda untuk menyusun pertemuan lanjutan dengan melibatkan stakeholder terkait.

“Silakan koordinasikan dengan Bappeda untuk selanjutnya dijadwalkan pertemuan lanjutan dengan melibatkan Bappeda, Capil, Kesbang, Dinkes, dan DP3A serta yang dianggap perlu,” kata Irdas. (Mcpangkajene)

0 Comments