Terkini.id, Makassar – Momentum memperingati Right to Know Day (RTKD) atau Hari Hak untuk Tahu Internasional yang diperingati setiap 28 September, YASMIB Sulawesi bersama Komisi Informasi Publik Provinsi Sulsel melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Toraja Room Kantor Gubernur Provinsi Sulsel. Senin, 27 September 2021.

Kegiatan tersebut disaksikan langsung oleh Asisten III Bidang Administrasi Tautoto Tana Ranggina yang mewakili Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Diskominfo Sulsel Amson Padolo, Ketua Komisi Informasi (KI) Sulsel Pahir Halim dan Anggota KI diantaranya Fauziah Erwin dan Beni Mansjur.

Penandatanganan MoU terkait bagaimana peran Organisasi Non Pemerintah (NGO) dalam pengembangan strategi implementasi dan pengawasan Keterbukaan Informasi khususnya di Sulawesi Selatan.

Asisten III Bidang Administrasi Tautoto Tana Ranggina mengatakan, penandatanganan MoU dengan YASMIB Sulawesi ini terkait dengan pembinaan, pengawasan dan bagaimana proses keterbukaan informasi publik dan bagaimana melaporkan, hal ini juga termasuk transparansi keuangan desa.

“Ini perlu terus-menerus mendapatkan bimbingan dan kerjasamanya di Sulawesi Selatan, termasuk pilot proyeknya di Bantaeng dan Pangkep. Kami atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sangat mendukung hal ini,” jelasnya.

Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi dan Komisi Informasi Sulawesi Selatan menandatangani nota kesepahaman mengenai peran organisasi masyarakat sipil dalam mengawasi keterbukaan informasi publik. Acara diselenggarakan di Ruang Toraja, kantor Gubernur Sulawesi Selatan, pada Senin, 27 September 2021, dalam rangka memperingati Hari untuk Tahu Sedunia atau Right to Know Day.

Kegiatan itu dihadiri Asisten III Bidang Administrasi Tautoto Tana Ranggina dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Amson Padolo. Ketua Komisi Informasi Sulawesi Selatan Pahir Halim serta anggotanya, Fauziah Erwin dan Beni Mansjur, turut datang dalam acara tersebut.

Tautoto Tana Ranggina mengatakan penandatanganan nota kesepahaman dengan YASMIB Sulawesi terkait dengan pembinaan dan pengawasan keterbukaan informasi publik, salah satunya mengenai dana desa. “Kegiatan ini perlu dibimbing, khususnya pilot project di Kabupaten Banteng dan Pangkep. Pemerintah Sulawesi Selatan sangat mendukung hal ini,” kata Tautoto.

Terkini.id, Makassar –YASMIB Sulawesi bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar Pelatihan Pemanfaatan Penggunaan Opentender.net sebagai intrumen pengawasan dalam melakukan pemantauan terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah sebagai upaya kolaborasi bersama dalam melakukan pemantauan PBJ, khususnya di Sulawesi Selatan.

Diikuti oleh beberapa unsur peserta diantaranya, NGO, akademisi, media dan mahasiswa yang digelar di hotel Remcy Makassar, jumat 24 September 2021. Pelatihan ini bertujuan memutus rantai korupsi dalam proses PBJ, diharapkan pentingnya upaya kolaborasi yang dilakukan semua pihak untuk menekan angka korupsi, terutama di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Wakil koordinator ICW, Siti Juliantari mengatakan Opentender.net adalah website atau Platform yang dibuat oleh ICW dengan menyajikan Pengadaan barang dan jasa pemerintah diseluruh Indonesia serta melihat potensi resiko kecurangan.

“ICW menggunakan serangkaian indikator yang disebut metode Potential Fraud Analysis (PFA) untuk melihat sejauh mana potensi resiko kecurangan dari tiap paket pengadaan pemerintah. Jadi ada tujuh indikator untuk menilai potensi kecurangannya yaitu, melihat dari proses durasi waktu, HPS, nilai kontrak tinggi, judul pengadaan kurang dari 20 karakter, diskripsi kurang lebih dari 60 karakter, kuarter ke 4 dan sub kontrak. Indikator ini dikembangkan dari riset tentang pola korupsi yang dilakukan sejak 2004 dan pola korupsi pengadaan sejak 2008,” ungkapnya.

ia juga menambahkan dalam opentender ini dijelaskan alur data di peroleh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), data dianalisa dan divisualisasikan lalu data digunakan oleh publik untuk memantau.

selain itu, Koordinator Devisi pengelolaan pengetahuan ICW Wana Alamsyah menagatakan, opentender.net bukan sebagai temuan final tapi digunakan untuk mengidentifikasi pengadaan.

“Jika pengadaan itu mencurigakan maka akan dilakukan peneulsuran lebih lanjut,” jelasnya.

Pelatihan ini untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, keterlibatan masyarakat dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah sehingga lebih transparan. Selain itu peserta dilatih cara penggunaan opentender.net dan diajak untuk memantau proyek pemerintah yang memiliki potensi resiko rawan adanya kecurangan dan korupsi.

Sesi terakhir pelatihan, peserta diminta untuk mempersentasikan temuan yang telah didiskusi dalam kelompok untuk menilai sejauh mana peserta memahami penggunaan opentender.net tersebut.

Radiogamasi.com, Makassar – YASMIB Sulawesi bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) melaksanakan kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Penggunaan Opentender.net sebagai intrumen pengawasan dalam melakukan pemantauan terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah, khususnya di Sulawesi Selatan.

Diikuti sejumlah Organisasi Kemasyarakatan, media dan perguruan tinggi yang digelar di hotel Remcy, jumat (24/9/2021). Pelatihan ini bertujuan memutus rantai korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa, diharapkan pentingnya upaya kolaborasi yang dilakukan semua pihak untuk menekan angka korupsi, terutama di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Wakil koordinator ICW, Siti Juliantari mengatakan Opentender.net adalah sebuah platform yang dikembangkan Indonesia Corruption Watch dengan tujuan menyajikan data pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta potensi resiko kecurangannya.

“ICW menggunakan serangkaian indikator yang disebut metode Potential Fraud Analysis (PFA) untuk melihat sejauh mana potensi resiko kecurangan dari tiap paket pengadaan pemerintah. Indikator ini dikembangkan dari riset tentang pola korupsi yang dilakukan sejak 2004 dan pola korupsi pengadaan sejak 2008,” jelasnya.

Pelatihan ini untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah sehingga lebih transparan.

Tahapan Pengadaan yang Tersedia di Opentender dimulai dari perencanaan, tender, penetapan pemenang, kontrak dan pelaksanaan kontrak.

Dalam opentender ini menurut Juliantari dijelaskan, alur data di peroleh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), data dianalisa dan divisualisasikan lalu data digunakan oleh publik untuk memantau.

Selain berkenalan dengan situs opentender.net, Para peserta juga dilatih cara penggunaan platform opentender tersebut. Peserta juga diajak berdiskusi proyek-proyek pemerintah yang ditengarai rawan korupsi. (*)

Pangkep — Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pitusunggu, Kabupaten Pangkep, menggelar kegiatan pembekalan dan sosialisasi Tim Pelaksana Pemilihan Kepala Desa pada Senin, 23 Agustus 2021. Kegiatan dibuka oleh Ketua BPD H. Naharuddin. Peserta dalam kegiatan ini di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), BPD, Pemerintah Desa, dan perwakilan masayarakat serta calon kepala desa.

Pembekalan dan sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada Tim Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (PPKD). Materi yang disampaikan kepada tim adalah (1) Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; (2) Tahapan Pilkades yang terdiri dari 4 tahapan yakni Persiapan, Tahapan Pencalonan, Tahapan Pemungutan Suara, dan Tahapan Penetapan Pemenang. 

Diketahui, jadwal Pilkades di Pitusunggu diundur tiga kali karena pandemi Covid-19. Batas pendaftaran calon kepala desa juga diperpanjang sampai 21 September 2021. Menurut perwakilan DPMD, Mursalim, pilkades diharapkan bisa digelar pada bulan November.

“Tidak diundur lagi sehingga pesta demokrasi desa bisa diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

YASMIB Sulawesi bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar pelatihan pemanfaatan Opentender.net sebagai intrumen pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah di Hotel Remcy Makassar, Jumat 24 September 2021. Kegiatan diikuti oleh NGO, akademisi, media, dan mahasiswa.

Pelatihan bertujuan untuk memutus rantai korupsi dalam proses PBJ, terutama di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Wakil koordinator ICW, Siti Juliantari mengatakan Opentender.net adalah website atau platform yang dibuat oleh ICW dengan menyajikan pengadaan barang dan jasa pemerintah di seluruh Indonesia serta melihat potensi resiko kecurangan. */**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Padanglampe, Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, dari tanggal 13-17 September 2021, berhasil mengumpulkan 256 aspirasi warga di 4 dusun. Mengumpulkan aspirasi warga desa adalah tugas dan fungsi BPD.

Aspirasi yang terkumpul itu akan sangat bermanfaat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerindah Desa (RKPDes) 2022 yang akan dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pangkep. BPD Padanglampe akan mengawal agar aspirasi warga ini bisa tertuang dalam dokumen RPKDes 2022 dan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa 2022. 

BPD Padanglampe dan Tim Yasmib-Fitra akan membuat spanduk atau baliho untuk media publikasi hasil aspirasi warga. 

Foto anggota BPD Padanglampe diambil setelah pengumpulan aspirasi warga selesai, 17 September 2021.