Workshop Strategi Akselerasi Sulbar dalam penurunan AKI dan AKB

, ,

YASMIB Sulawesi – Yasmib ( Swadaya Mitra Bangsa ) Sulawesi bekerja sama dengan Pemerintah provinsi Sulawesi Barat dan didukung sepenuhnya oleh Prakarsa, menggelar Seminar dan Workshop terkait dengan angka kematian ibu ( AKI ) dan angka kematian bayi (AKB), (20-21/11) di Hotel Anugerah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Pembicara dalam seminar ini adalah, Victoria Panggidae dan Wiko Saputra dari Prakarsa, Drs. Muh. Tahir dari Ahli Kemasyarakatn dan SDM provinsi Sulbar, Prof. Dr. Ridwan Amiruddin,SKM.M.Kes.MSc.PH, besar FKM Unhas Makassar, dan fasilitator Rosniaty Azis dari YASMIB Sulawesi.

Dalam sambutannya, Staf Ahli Kemasyarakatn dan SDM provinsi Sulbar, Drs. Muh. Tahir mengatakan pemerintah Provinsi Sulawesi barat sangat merespon positif kegiatan yang dilakukan oleh Yasmib Sulselbar ini. Menurutnya, kegiatan seperti ini nantinya bisa memberikan sebuah rekomendasi untuk mengurangi tingkat AKI dan AKB yang ada di provinsi Sulbar.

“Pemprov Sulbar mengharapkan dari kegiatan ini nantinya lahir sebuah langkah strategis dan sebuah rekomendasi bagi pemerintah di Sulawesi Barat untuk membuat aturan ataupun perda terkait penanganan AKI dan AKB, sehingga nantinya semua lapisan masyarakat dapat memberikan sumbangsi dalam penurunan AKI dan AKB,” tuturnya.

Sementara itu, Prof. Dr. Ridwan Amiruddin,SKM.M.Kes.MSc.PH, guru besar FKM Unhas Makassar mengatakan, tingginya AKI dan AKB yang ada di Sulbar ini tidak terlepas dari beberapa faktor yaitu, Aspek kualitas penduduk, Pernikahan Dini, Tenaga kesehatan yang kurang terlatih, dan masih minimnya anggran yang dialokasikan untuk aspek kesehatan.

“sebaiknya pemerintah harus lebih responsive dalam permasalahan yang ada di daerah. Jika pemerintah lebih responsive baik dari segi pelayanan dan penganggrannya, optimalisasi pelayanan kesehatan akan lebih baik. Selain itu, penyediaan sara kesehatan yang cukup banyak di sulbar namun, tidak memiliki tenaga pelayanan kesehatan yang terlatih sehingga, hal ini cenderung menjadi faktor yang membuat angka kematian ibu dan bayi makin tinggi’, jelasnya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bappeda provinsi Sulbar, dinkes Sulbar, kepala Bappeda se-Sulbar, dinkes se-Sulbar, LSM, dan media.

Pada hari kedua seminar dan workshop penurunan AKI dan AKB, peserta yang mengikuti sebanyak 18 peserta. Kegiatan dimulai pada pukul 09.00 Wita, dengan penjelasan dari fasilitator.

pada workshop ini, yang menjadi pembicara adalah dr. azis kepala dinas kesehatan Provinsi Sulawesi barat. Dalam persentasenya kadis kesehatan menyinggung beberapa hal yang saat ini menjadi masalah dan tantangan dalam penurunan AKI dan AKB di Sulawesi Barat.

Menurut dr. Azis, beban saat ini krn kita akan menyambut jaminan kesehatan nasional sementara AKI dan AKB blum bisa reratasi secara optimal. Terjadi paradox antara yang dikerjakan oleh dinkes dan hasil MDGs.

“bagaimana kita bisa menurunkan AKI dan AKB, sementara kita tidak memiliki kesadaran dan keahlian. Bidan juga harusnya lebih responsive dalam menjalankan tugasnya”, katanya.

Azis juga menambahkan bahwa untuk tahun 2007-2013 proporsi balita Gizi di Sulbar Kurang bahkan menempati 3 dari bawah di atas papua barat dan NTT.Selain itu, jumlah kematian bayi menurut kabupaten di Sulbar 2011-2012, kabupaten Majene, Polman, Mamasa, dan Mamuju mengalami peningkatan AKB sedangkan kabupaten Mamuju Utara cenderung menurun, tambanya.

Adapun yang menjadi tantangan yang dihadapi dalam penurunan AKI dan AKB adalah:

  • Dukungan anggran kurang dari 10%
  • Kualitas tenaga kesehatan yang rendah
  • Akses ke sarana pelayanan kesehatan yang sulit
  • Kurangnya sosilalisasi dan partispasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan

Sebagai rencana tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

  • Membuat satgas sebagai payung hukum daerah dala menentukan budgeting kesehatan di daerahnya
  • Membuat regulasi khusus (perda) untuk mengatur masalah AKI, AKB, dan AKABA
  • Mengadakan pelatihan bagi petugas kesehatan yang ada di Sulbar
  • Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan yang di daerah
  • Pemerintah akan turun ke setiap daerah untuk memantau langsung kondisi kesehatan yang ada di Sulbar.
  • Menjadikan pembelajaran kesehatan sebagai kurikulum untuk SD, SMP hingga SMA, sebagai salah satu muatan pendidikan kesehatan untuk masyarakat
  • Perlu adanya legaliatas dan dukungan pemerintah daerah
  • Perlu adanya regulasi (perda yang mengatur) terkait dengan KIBBLA
0 Comments

Pelatihan Advokasi Anggaran Daerah dan Desa

, ,

Secara umum Advokasi Anggaran dapat dipahami sebagai upaya memperjuangkan anggaran agar lebih berpihak kepada masyarakat rentan, serta dapat mengakomodasikan adanya kebutuhan yang berbeda antara kelompok dalam masyarakat (laki-laki, perempuan, anak, remaja, lansia, serta disabilitas)

Sedangkan Dasar argumentasi, anggaran merupakan hak masyarakat, tujuannya agar kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat, terutama mereka yang lemah, mereka yang terpinggirkan, dan mereka yang tidak terperhatikan. 

Salah- satu indikator keberhasilan advokasi anggaran yang sering dilakukan adalah sejauh mana terjadi perubahan pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) menjadi lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat dan mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara kelompok masyarakat yang tercermin pada program-program yang ada dan besaran anggarannya. 

Salah satu bentuk penguatan kapasitas penyandang Disabilitas, DPO (Disabilitas people organization), CO/PO dan Organisasi Mitra (LPP Bone dan KPI Gowa) yang sudah dilakukan bagi Mitra Program Peduli Difabel adalah penyelenggaraan Pelatihan Bebarapa waktu lalu YASMIB Sulawesi telah melakukan 2 kegiatan yaitu Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Daerah dan Pelatihan Perencanaan Penganggaran Desa dengan jumlah peserta 30 orang dari 7 Lembaga berbeda.

Pasca Pelatihan, diharapkan teman-teman DPO (Disabilitas people organization), CO/PO dan Organisasi Mitra (LPP Bone dan KPI Gowa) telah belajar memahami siklus dan kondisi proses perencanaan dan penganggaran di daerahnya masing-masing. Pelaksanaan Pelatihan tersebut sebagai bentuk dukungan peningkatan kapasitas dalam melakukan pendampingan Program Peduli Difabel di Kabupaten Gowa dan Bone. 

Untuk memberi tambahan ‘amunisi’ bagi kekuatan advokasi masyarakat sipil bagi percepatan pelaksanaan implementasi UU Desa di Kab. Gowa dan Bone serta intervensi pada tingkat Daerah, YASMIB Sulawesi bermaksud menyelenggarakan Pelatihan Advokasi bagi Alumni Pelatihan Perencanaan Desa Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang telah dilakukan sebelumnya. 

Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan ini ialah Menguatkan konsep dan praktik strategi advokasi anggaran Penyandang disabilitas DPO (PPDI Su, HWDI) Organisasi mitra (LPP, KPI), Meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan Penyandang disabilitas DPO (PPDI Su, HWDI) Organisasi mitra (LPP, KPI) dalam mendampingi  proses perencanaan pembangunan di desa dan kabupaten, Meningkatkan kapasitas Penyandang disabilitas DPO (PPDI Su, HWDI) Organisasi mitra (LPP, KPI) dalam melakukan advokasi perencanaan dan penganggaran dana desa dan kabupaten di daerah masing-masing.

Dan dari kegiatan ini hasil yang diharapkan : Adanya tukar pengalaman advokasi anggaran yang sudah dilakukan oleh peserta, Peningkatan pemahaman tentang konsep dan bentuk-bentuk advokasi anggaran, Peningkatan ketrampilan (skill) peserta dalam mempraktikkan bentuk-bentuk advokasi anggaran, Terlatihnya penyandang disabilitas, DPO dan organisasi mitra yang akan melakukan advokasi perencanaan dan penganggaran desa dan daerah dalam konteks implementasi Undang-Undang Desa, Rumusan kerja advokasi perencanaan advokasi perencanaan desa dan daerah. 

Kegiatan ini di fasilitatori oleh

  1. Akhmad Misbahkul Hasan (Seknas FITRA)
  2. Rosniaty Azis (YASMIB Sulawesi)
  3. Masita Syam (Co Fasilitator/YASMIB Sulawesi)
  4. Affan Nasir (Co Fasilirator/YASMIB Sulawesi)

Dengan dihadiri  oleh Peserta pelatihan ini sebanyak 30 orang yang merupakan alumni Pelatihan Perencanaan Desa, Pelatihan Perencanaan Penganggaran Daerah yang telah dilaksanalan sebelumnya. 

Adapun unsure peserta yakni dari pelaksana Program Yasmib Sulawesi, KPI WIl.

0 Comments

YASMIB Sulawesi Menakar Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar

,

Makassar – YASMIB ( Swadaya Mitra Bangsa ) Sulawesi bekerja sama dengan Pemerintah kota Makassar dan Seknas Fitra dukungan dari Ford Foundation, menggelar Tudang Sipulung (30/9) di Wisma Kalla, Jl. Ratulangi, Makassar.

Kegiatan ini mengusung tema “Menakar Program Penanggulangan Kemikiskinan di Kota Makassar” dihadiri oleh berbagai element seperti, pemerintah kota makssar, Bappeda kota Makassar, NGO local, akademisi, masyarakat sipil, dan mahasiswa. Kegiatan ini juga disiarkan langsung oleh salah satu televisi lokal di Makassar.

Selain itu, narasumber dalam kegiatan ini yaitu, Walikota Makassar, Dr. Ir. Ilham Arief Sirajuddin, MM , Faraksi Golkar DPDR kota Makassar, DR. HM. Rudhy Syahruddin SH.MBA.MH, SAPA Nasional, Yauri, Seknas Fitra, Zulkifli Jumli, dan Dr. Alwi Rahman dosen Unhas.

Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin dalam sambutannya mengatakan, tingginya angka urbanisasi yang masuk ke kota Makassar tanpa memiliki skill dan kemampuan menjadi pekerjaan rumah tersendiri untuk pemkot. Menurutnya, urbanisasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat dan jumlah kemiskinan yang ada di kota Makassar.

“Banyaknya urbanisasi setiap tahunnya yang masuk ke Makassar membuat pemkot harus bekerja keras dalam mengantisipasi hal ini. Hal itu dimulai dengan penertiban dan memproteksi layanan identitas kependudukan kota Makassar”, katanya.

Selain itu, IAS menambahkan yang menjadi beban untuk pemkot adalah maslah kesehatan yang terus menjadi keluhan di masyarakat.

Ini terjadi karena memang pihak pemkot tidak memiliki alat ukur untuk kesehatan. “kita tidak tahu kapan masyarakat miskin sakit, jadi kita tidak bisa memberikan tolka ukur untuk kesehatan makanya kami kucurkan anggaran yang besar untuk pelayan kesehatan ini”, tutupnya.

Dalam sambutannya, Abd. Azis Paturungi selaku direktur eksekutif YASMIB SULAWESI mengatakan bahwa, kita perlu member apresiasi kepada pemerintah kota Makassar terkait program penaggulangan kemiskinan di Makassar. Hal ini dibuktikan dari penurunan angka rumah tangga miskin di kota Makassar dari tahun 2009 hingga 2013, dimana pada tahun 2011 jumlah rumah tangga miskin sebanyak 67.988 RT miskin, dan pada tahun 2013 ini jumlah ini turun menjadi 43.696 RT miskin.

Abd. Azis Paturungi juga menambahkan, terlepas dari penurunan jumlah tersebut tidak serta merta bahwa pemekot Makassar berhasil secara keseluruhan melainkan, juga memiliki masih banyak problem yang harus diselesaikan. Salah satunya, problem data yang selama ini terus menjadi sorotan masyarakat belum bisa dituntaskan secara baik.

“Masih ada temuan dari teman-teman JAMPER terkait data untuk penerimaan raskin belum bisa mengakomodir semua warga miskin”, tuturnya.

Selain melibatkan peserta yang hadir secara langsung di Wisma Kalla, panitia penyelengara juga membuka layanan intraktif via telephone dan sms.

0 Comments

Sulbar Janji Optimalkan Tupoksi Dinas Pendidikan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat berjanji akan mengoptimalkan peran tugas pokok dan pungsi (Tupoksi) Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kancab Dikbud) yang berkedudukan di ibu kota kecamatan.

“Semenjak daerah otonom baru, nyaris peran kantor cabang Dikbud kecamatan tidak memiliki peran penting untuk meningkatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Mestinya, harus diberikan ruang lebih selaku ujung tombak pengembangan kependidikan di wilayah kecamatan,”kata Kepala Dikbud Sulbar Mulyadi Bintaha di Mamuju, Kamis.

Karena itu kata dia, mulai tahun ini akan mencoba memanfaatkan peran Kancab Dikbud dalam rangka mendorong percepatan persoalan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Sulbar.

“Saya yakin dan percaya jika peran setiap kecamatan berjalan normal maka upaya mengatasi persoalan pendidikan akan jauh lebih terhormat. Peran inilah yang tidak berjalan sehingga persoalan pendidikan di daerah kita terlihat suram,” ungkapnya. 

Mulyadi menyampaikan, peran Kancab Dikbud kecamatan harus ditingkatkan lagi termasuk kebijakan pemberian anggaran.

“Selama ini Kancab Dikbud kecamatan hanya memperoleh anggaran perjalanan dinas hanya sekitar Rp2,5 juta/tahun. Ini sangat memprihatinkan karena dana yang minim itu tidak mungkin mampu menutupi biaya operasionalnya.

0 Comments

Deklarasi Masyarakat Peduli Pemilu “Kawal Pemilu 2014 Tanpa Kecurangan”

,

YASMIB Sulawesi – Gabungan berapa NGO lokal di Sulawesi Selatan dan nasional menggelar deklarasi Masyarakat Peduli Pemilu “kawal pemilu 2014 tanpa kecurangan” di Kantor Bawaslu provinsi Sulsel Senin, 7 April 2014. 

Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan peserta yang merupakan pemantau dan paralegal pemilu, Kepolisian daerah SulselBar, KPU dan Bawaslu Sulsel. Deklarasi ini dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH.MH. Dalam sambutannya SYL mengatakan, deklarasi yang dilakukan oleh NGO yang ada di Sulawesi Selatan ini merupakan wujud dari dan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang ingin melihat Indonesia ini lebih baik. “tahun 2014 ini merupakan tahun yang sangat berarti untuk kita di Indonesia khususnya yang ada di Sulsel ini, dengan hadirnya deklarasi Masyarakat Peduli Pemilu ini sudah sangat jelas bahwa masyarakat kita itu menginginkan sebuah perubahan yang signifikan dan jelas untuk kemajuan bangsa kita”, kata Syahrul Yasin Limpo.

SYL juga menambahkan, pemilu 2014 ini harus lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Karena, masyarakat sudah jenuh dengan segala yang ada saat ini. partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan guna menciptakan Indonesia yang lebih baik.

Selain itu, orang nomor satu Sulsel ini  juga menghimbau kepada seluruh peserta yang hadir dalam deklarasi tersebut untuk tetap mengawal jalannya pemilu 2014 ini. ia menekankan bahwa, jika masyarakat mendapatkan atau lembaga pemantau pemilu mendapatkan pelanggaran pemilu segera dilaporkan kepada pihak pengawas pemilu. “yang harus kita kawal saat ini bukan Cuma tahapannya melainkan, semua aspek yang berhubungan dengan pemilu seperti, logistiknya serta kesiapan penyelenggaranya.

“kalau anda menemukan pelanggaran pemilu disekitar anda segera laporkan kepada pihak pengawas pemilu, dan pihak pengawas juga harus melakukan tindakan  \tegas terkait dengan temuan masyarakat di lapangan”, tutupnya.

Setelah pembukaan oleh Gubernur Sulsel, kegiatan ini pun dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan deklarasi yang dipimpin langsung oleh pimpinan Bawaslu provinsi Sulsel, Fatmawati, SH. MH. Dalam pernyataan yang dibacakan serentak oleh peserta Jaringan Masyarakat Pedulin Pemilu menuntut :

  1. Pemantau pemilu yang tersebar di kab/kota di Sulsel akan mengawal pelaksanaan pemilu2014 dengan melakukan pengawasan terhadap setiap dugaan pelanggaran pemilu dan akan melaporkan kepada pengawas pemilu apabila ditemukan terjadinya pelanggaran pemilu.
  2. Badan Pengawas Pemilu Sulsel akan mendukung dan menjalin konektisitas dengan pemantau pemilu dalam pemberian data pelanggaran dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu termasuk bekerjasama dengan pemantau dalam pengawasan di wilayah pengawasan atau pemantauan masing-masing.
  3. Pemantau pemilu akan memberikan informasi dan data hasil pemantauan masing-masing kepada Bawaslu Sulsel dan pengawas pemilu di wilayah pemantauan masing-masing terkait jalannya proses pemungutan, perhitungan suara rekapitulasi suara dan secepatnya akan melaporkan apabila ditemukan ada dugaan pelanggaran pemilu. Mendesak dan mengutuk keras pelaku pelanggaran pemilu, dan menghimbau untuk tidak melakukan pelanggaran baik di masa tenang kampanye dan hari H tanggal 9 April 2014 nanti. 

Adapun organisasi dan lembaga yang tergabung dalam Jaringan MAsyarakat Peduli Pemilu yaitu, Bawaslu Sulsel, ICW Jakarta, Perludem Jakarta, YASMIB Sulawesi, LBH Makassar, FIK Ornop Sulsel, LBH APIK Makassar,Koalisi Perempuan Indonesia Sulsel, JPPR Sulsel, Solidaritas Perempuan Anging Mammiri Sulsel, FPMP Sulsel, AJI Makassar.

0 Comments

Training Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemilu 2014

,

Selasa 11 Maret 2014 Yasmib Sulawesi kerja sama dengan Indonesia Parliamentary Center dan didukung oleh The Asia Foundation menggelar Pelatihan Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemilu 2014 di Sulawesi Selatan yang bertempat di Hotel Continent Makassar.

Pelatihan ini di hadiri 14 peserta dari berbagi beberapa unsur ada dari mahasiswa, masyarakat sipil, media dan lembaga bantuan hukum,  Yang berada dalam Sulawesi Selatan.

Pelatihan ini bertujuan Membangun kesadaran aktivis lembaga masyarakat sipil dan masyarakat sipil mengenai pentingnya keterbukaan dalam pemilu, Memberikan pemahaman kepada aktivis lembaga masyarakat sipil dan masyarakat mengenai mekanisme akses informasi pada lembaga penyelenggara pemilu, Memberikan pemahaman kepada aktivis lembaga masyarakat sipil dan sipil mengenai bagaimana advokasi kepentingan masyarakat pada pemilu berbasis UU KIP dan Membangun rencana aksi mendorong keterbukaan pemilu 2014.

Menurut Direktur Yasmib Sulawesi, Azis Paturungi dari pelatihan ini kita harapkan para pesaerta dapat mengatahui yang mana saja informasi public dan mana informasi yang tidak dapat di komsumsi oleh public khususnya bagi penyelenggara pemilu 2014, dan saya harapkan pasca pelatihan ini para peserta yang terdiri dari beberapa unsur masyarakat mau mengakses data dan informasi apa saja tentang penyelenggara pemilu di Sulawesi seletan.

Pelatihan yang di laksanakan 3 hari ini menghasilkan banyak temuan yang di temukan peserta mulai dari kurang mulai dari proses updating website Komisi Pemilihan Umum, seperti agenda-agenda kegiatan KPU, nomor kontak kantor KPU, alamat kantor yang salah dan masih banyak lagi temuan yang peserta dapatkan selama pelatihan ini.

Menurut Arbain selaku peneliti di Indonesia Parliamentary Center (IPC) Dari hasil temuan tersebut kami  akan lengsung menyurat ke Komisi Pemilihan Umum Sulsel untuk melakukan perbaikan terhadap temuan-temuan yang peserta dapatkan selama pelatihan dan saya juga sangat berharap kepada seluruh peserta pelatihan ini ingin memanfaatkan UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik khususnya bagi penyelanggara pemilu untuk mengetahui apa saja tentang pemilu 2014 ini.

0 Comments

Temu Perempuan Se-Sulawesi Barat 2014

,

YASMIB (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi atas dukungan dari The Asia Foundation dan DFATD Canada bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat menggelar temu perempuan se- Sulawesi Barat , Rabu ( 5/3/2014 ) yang bertempat di hotel d’ Maleo kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Kegiatan ini akan dihadiri 300 perempuan yang berasal dari jaringan  perempuan yang berasal dari enam kabupaten di Sulbar dan  di buka oleh gubernur Sulbar. Hadir juga perwakilan dari TAF, Seknas Fitra.

Menurut kepala biro pemberdayaan perempuan provinsi Sulawesi Barat mengawakili gubernur Sulbar dalam sambutannya mengatakan, kegiatan temu perempuan ini merupakan kegiatan yang sangat bagus dan sudah banyak sekali dampak positif yang diberikan oleh YASMIB Sulawesi kepada pemerintah Sulbar. “tingkat kritis perempuan Sulbar sudah sangat bagus dalam mengawal setiap perencanaan dan pengangaran yang ada di provinsi Sulbar”, katanya.

Sementara itu, dalam sambutannya Hana A. Satriyo, direktur Partisipasi Perempuan dan Gender TAF  mengatakan,  selamat untuk jaringan perempuan Sulbar karena sudah nampak apa yang telah dilakukan di Sulbar dalam hal partisipasi dan pengawasan setiap pengangaran yang di Sulbar.  Menurutnya, orang itu berdaya bukan dari program-program yang didaparkan dari program-program melainkan berdaya dengan melahirkan sebuah solusi-solusi untuk meyelesaikan setiap masalah yang ada disekitar kita. “ temu perempuan ini merupakan siuatu cara yang dilakukan untuk mengejar kesenjangan untuk pembangunan yang berkeadilan bukan untuk sebuah pembangunan saja. Pembangunan berkeadilan ini harus ada karena saat ini masyarakat khususnya perempuan miskin sudah terlupakan oleh pembangunan”, tuturnya.

Temu perempuan ini merupakan kegiatan yang satu-satunya dilakukan di pulau Sulawesi dan hanya  di provinsi Sulawesi Barat.

Kegiatan ini juga memilki beberapa tujuan yaitu, Pertama Sebagai wadah sharing informasi serta pengalaman lintas wilayah antara kelompok perempuan di 6 (enam) Kabupaten, khususnya terkait dengan issue/permasalahan perempuan dan yang ada disekitarnya atau didaerah masing-masing, Kedua  meningkatkan sinergisitas jaringan perempuan untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada kebutuhan perempuan dan masyarakat miskin, Ketiga adanya rekomendasi untuk menjadi bahan masukan dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi, untuk tahun anggaran 2015.

Sebagai provinsi termuda kedua, Provinsi Sulawesi Barat telah mencatat beberapa prestasi pembangunan.  Misalnya pada tahun 2013, berhasil mendapatkan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) untuk level Madya, terkait dengan upaya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA).

Namun tidak dipungkiri masih terdapat berbagai macam permasalahan pembangunan khususnya yang beririsan langsung dengan persoalan perempuan yaitu:

  1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia ditunjukkan oleh peringkat IPM yang baru mencapai 70,11 yang masih di bawah dari IPM nasional yang mencapai 72,77.
  2. Indeks Pembangunan Gender tahun 2011 yang masih di bawah IPG nasional yaitu 65,86 (Kementerian PP dan PA tahun 2012).
  3. Kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis untuk usia 15-24 tahun yang masih rendah, dimana posisi Sulawesi Barat menempati peringkat terendah keempat setelah Papua, Papua Barat, dan NTT terkait Angka melek huruf (Bappenas 2011)
  4. Persentase penduduk melek huruf pada tahun 2012 yang baru mencapai 88,79 dimana laki-laki sebesar 90,98 dan perempuan 86,66. Sedangkan secara nasional sudah mencapai 93,25 (BPS, Susenas 2012)
  5. Masih rendahnya pelayanan dan perlindungan ibu dan anak serta penyandangan masalah kesejahteraan sosial lainnya
  6. Belum terbangunnya secara menyeluruh jaringan transportasi antar wilayah sebagai penunjang kemajuan perekonomian daerah
  7. Belum terwujudnya pembangunan di wilayah perbatasan antar kabupaten di dalam provinsi dan antar provinsi, terpencil dan kepulauan secara baik dan berkeadilan
  8. Akses pada air bersih dan sanitasi lingkungan yang layak masih belum optimal.
  9. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang mencapai 39 kasus dan anak sebanyak 74 kasus di tahun 2013 (yang terlaporkan ke intansi terkait).

Dalam kegiatan ini juga membahas masalah-masalah penting bagi perempuan  dan masyarakat Sulawesi Barat yaitu, Pertama,  masalah kesehatan seperti, Angka Kematian Ibu ( AKI ), dan AKB, Jamkesmas, Program keluarga Harapan. Kedua,  masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak,

Ketiga,  masalah pendidikan seperti, Angka putus sekolah, buta huruf, dana BOS, dan pendidikan dan kesempatan kerja, Keempat, masalah peningkatan pendapatan ( ekonomi ) seperti, pertanian, perikanan, dan UMKM.

Pertemuan perempuan Sulbar menghasilkan beberapa rekomendasi penting bagi pemerintah dan penyelenggara Negara di Sulawesi Barat. Beberapa rekomendasi diantaranya adalah :

  1. Penambahan dan pemerataan tenaga medis di enam kabupaten di Sulawesi Barat
  2. Pembentukan regulasi yang mengatur mitra persalinan dukun dan bidan
  3. Pembentukan regulasi penempatan tenaga kesehatan spesialis
  4. Memperbaiki infrastruktur jalan untuk akses kesehatan
  5. Penambahan dokter spesialis
  6. Memberikan bantuan susu, air, dan pembangunan wc
  7. Penambahan dokter kandungan
  8. Perbaikan infrastruktur untuk akses pendidikan
  9. Pengadaan sekolah luar biasa ( disabiltas/difable ) di setiap desa yang membutuhkan
  10. Bantuan pendidikan siswa yang berkebutuhan khusus
  11. Menambah PAUD
  12. Pengadaan sekolah kejuruan yang berbasis kebutuhan lapangan kerja di Sulbar
  13. Perbaikan infrastruktur untuk akses ekonomi masyarakat
  14. Akses informasi tentang sumber permodalan bagi UMK perempuan
  15. Pelibatan kelompok tani perempuan dalam pembagian pupuk
  16. Pemberian bantuan untuk pengolahan rumput laut, abon ikan, dan
  17. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Peningkatan Ekonomi keluarga
  18. Perluasan informasi tentang regulasi PKDRT
  19. Memudahkan akses pelaporan dan pelayanan korban tindak kekeras

Untuk Info Lebih lanjut silahkan menghubungi : Rosniaty Azis ( 081241366679 ), Masyita Syam ( 085255611065 )

0 Comments

Launching Pemantauan Pemilu 2014 Bebas Politik Uang

, ,

Makassar – Swadaya Mitra Bangsa Bekerja (YASMIB) Sulawesi  bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan didukung sepenuhnya oleh The Asia Foundation (TAF), melakukan Launching Pemantauan Pemilu  Tolak Politik Uang  di Warko 76 Toddopuli , Makassar 20/02/2014.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini yaitu, Ketua Bawaslu provinsi Sulsel, Laode Arumahi, SH.MH, Prof Aswanto, SH. MH, dan Abdullah Dahlan dari ICW. Peserta dari CSO, NGO, jaringan Masyarakat Sipil yang ada di kota Makassar.

Menurut laode Arumahi, politik uang ini merupakan masalah kalsik yang memang harus diberantas. Dalam perjalanan jpemilu paska reformasi di Indonesia, banyak calon legislative yang menjadikan politik uang ini sebagai pintu masuk untuk mereka duduk sebagai wakil raakyat. “kalau kitasalah pilih nanti bisa saja kita akan mendapatkan wakil rakyat yang sama saja dengan sebelumnya”. Arumahi menambahkan, dengan hadirnya tim pemantau yang dibuat oleh YASMIB Sulawesi, ini bisa menjadi sebuah sinergitas dari  bawaslu sebagai bagian dari bentuk dan peran masyarakat yang masih peduli untuk melakukan sebuah perubahan di Indonesia. 

Sementara itu, Prof. Dr. Aswanto mengatakan, politik uang sangat dilarang dalam setiap pemilu. Partai dan caleg yang memberikan bantuan untuk sebuah nama dan kedudukan jangan dipilih lagi.  Kita sudah bosan dengan wakil rakyat yang nantinya akan menjadi wakil kitatidak bisa mengamodir apa yang seharusnya menjadi tugas mereka. Abdullah Dahlan dari ICW,  menuturkan jbahwa politik uang sekarang sudah mengalami varian yang sangat maju.  Dalam tinjauan kami di ICW politik uang itu dibagi menjhadi dua yaitu, Pra Bayar dan Paska Bayar.  Paska  Bayar adalah politik uang dengan mengobral janji kepada pemilihnya, sedangkan  pra bayar seperti, pemberian sembako dengan mencantumklan stiker salah satu kandidat, sarung dan yang lainnya yang memberi bantuan secara langsung denagn maksud untuk mendaptkan suara.

Kegiatan dihadiri oleh 60 orang yang terdiri dari perempuan 24 orang dan 36 orang laki-laki, yang berasal dari jaringan perempuan Makassar, CSO, NGO, Akademisi, yang ada di kota Makassar. Kegiatan ini ditutup dengan deklasi pemilu bersih, berkualitas dan berintegritas 2014 “Tolak Politik Uang “ yang dibacakan serentak oleh semua peserta yang hadir.

0 Comments

Training Pemantauan Pimilu 2014 Bebas Politik Uang

, ,

YASMIB Sulawesi – Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch ( ICW ) Jakarta dan didukung sepenuhnya oleh The Asia Foundation (TAF),  menggelar pelatihan pemantauan pemilu legislatif, dan DPD untuk wilayah pemilihan Sulawesi Selatan di Warkop 76 Toddopuli (19/2), Makassar.

Menurut direktur eksekutif YASMIB Sulawesi, Abd. Azis A. Paturungi, pelatihan ini merupakan bentuk partisipasi kita sebagai masyarakat yang peduli dengan kondisi kekinian khususnya yang terkait dengan pemilu.

Kondisi Negara yang tidak stabil membuat para calon dan kandidiat wakil rakyat kita tidak bisa berkompetisi secara sehat “kami nanti akan memantau di tujuh wilayah di Sulsel yaitu, Makassar, Kab. Gowa , Kab. Bulukumba, Kab.  Pangkep, Kab, Sidrap, Kab. Pinrang, dan Kabupaten Luwu”. Dalam kegiatan ini turut pula hadir sebagai pemateri yaitu, direktur LBH Makassar, Abd Azis, SH, ketua Bawaslu provinsi Sulsel, Laode Arumahi, SH. MH, dan Koordinator divisi korupsi dan politik ICW, Abdullah Dahlan.

Menurut Abdullah Dahlan, pemilu sekarang ini sudah banyak memiliki varian jadi, politik uang itu tidak hanya bahwa kita diberikan uang, sembako, bahkan proyek daerah yang diklaim sebagai bantuan dari caleg itu juga bagian dari pelanggaran politik uang dan penyalahgunaan fasilitas Negara.

“teman-teman pemantau harus jeli dalam melihat setiap pelanggran namun, tetap juga harus berhai-hati dilapangan. Kita harus memenaki strategi yang betul bisa membuat kita lebih nyaman dalam memantau”, tuturnya ketika memberikan materi.

Lebih lanjut Abdullah menambahkan, Penting bagi kita sebagai pemantau, sebagai wujud sinergitas peran dan peran kita untuk mewujudkan integritas dari Pemilu itu sendiri.

Sehingga, pemilu yang kita harapkan bisa terwujud bukan hanya sekedar ajang ceremony lima tahunan saja. Ditempat yang bersamaan,   Abd.Azis mengatakan politik uang sekarang ini sudah menjadi sebuah cara klasik namun, terus dilakukan untuk memperoleh suara. Dalam tinjauan pidana, politik uang ini adalah satu bentuk dari tindakan pidana karena, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mengharapkan sebuah imbalan atau suara untuk duduk di perwakilan rakyat. Abd. Azis menuturkan, tingginya politik uang juga tidak terlepas dari lingkaran setan dari pemilu itu sendiri.

“kita sama-sama tahu, setiap parpol peserta pemilu 2014 ini tidak lepas dari campur tangan pemodal atau kalangan elit  yang menguasai parpol kita”. Ia juga menambahkan, hadirnya perusahaan ataupun pemilik modal dalam parpol, membuka celah lahirnya sebuah politik uang. Sehingga, kita memang harus cerdas, dan bahkan kita harus bisa menjadi bagian untuk menciptakan sebuah pemilu yang berkualitas dan berintegritas. ‘jika dilapangan anda sebagai pemantau mendapati caleg yang membagikan uang ataupun sembako catat lalu laporkan kepada kami, karena itu bagian dari suap dan merupakan pelanggran pidan murni”, tutupnya.

Dalam kegiatan ini, peserta yang hadir berasal dari   tujuh wilayah pemantauan  yang terdiri dari empat pemantau perempuan dan 16 laki-laki yang merupakan pemantau utama di masing-masing daerah pemantauan terdiri dari CSO, Jaringan Perempuan, dan jaringan YASMIB Sulawesi Lainnya yang ada di daerah.

Sebagai tindak lajut dalam pelatihan ini, pint penting menjadi tugas pemantau di lapangan adalah :

  1. Pelanggaran politik uang
  2. Penyalahgunaan fasilitas Negara
  3. Mengawal pelaporan dokumen dana kampanye parpol.
0 Comments

Study Dampak Program B3WP di Kabupaten Polewali Mandar

, ,

YASMIB Sulawesi – Sebagai salah satu bagian dari monitoring dan evaluasi ( Monev ) yang dilakukan oleh tim Seknas FITRA melakukan study dampak selama 2 hari ( 10– 11 /2/14 ) di Kabupeten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Hari pertama : Polman Kabupaten Data

Dalam study dampak yang dilakukan di kabupaten Polman ini dihadiri oleh, Yusuf Mujiono dan Madhekan dari FITRA,  Masyita Syam Koordinator YASMIB Sulawesi untuk provinsi Sulbar, Muh. Rahmat Koordinator YASMIB untuk wilayah Kabupten Polman, Muh. Syaihan Staf YASMIB Sulawesi Polman, dan Muh. Arif Koordinator Publikasi YASMIB Sulawesi. 

Wawnacara pada hari pertama dilakukan dibeberapa SKPD yang sudah dijadwalkan untuk bertemu dengan tim study dampak dari FITRA. Adapun  SKPD yang dikunjungi oleh tim Study damapak pada hari pertama yaitu, Bappeda Polman, BLH Kabupaten Polman, Dinas BKKB – PP Kab. Polman, Dinas Capil Kab. Polman, dan wawancara ditutup dengan mewawancarai media dan tim YASMIB Polman di Café Bakery Polewanli Mandar.

Menurut Imawan kepala litbang bappeda Polman, untuk masalah pendataan ini kabupaten Polman, kita sudah dikenal sebagai kabupaten data, di Polman sendiri semua program yang dilakukan, mulai dari pengentasan masyarakat miskin hingga pendampngan usulan musrenbang semuanya sudah berbasis data jadi  dalam melakukan pelaksanaan program tim sudah tidak perlu melakukan pengecekan lagi dilapanagn karena warga sudah memperlihatkan sendiri data yang mendukung usulan mereka.

Dalam penelitiannya, tim Study damapak  pada hari mengatakan, kinerja Pendampingan YASMIB di Kabupaten Polman sangat Bagus . beberapa hal menarik dan cerita dari SKPD terkait kebersamaannya sangat luar biasa sudah bersama YASMIB dalam mendampingi program B3WP di Polman sangat luar biasa.

“Selama menjadi bagian dari tim B3WP waktu masih di Bappeda Polman”, tutur kepala Laboratorium BLH kabupaten Polman, Nur Hikmah.

Selain itu, tim juga banyak mendapatkan crita pendampingan yang dilakukan oleh beberapa SKPD dalam advokasi masyarakat dan manfaat yang luar biasa dari penerpan GAP dan GBS dalam penyusunan program. 

Hari kedua

Pada hari kedua ataupun hari terakhir penelitian yang dilakukan ,oleh tim dari FITRA dalam penerapan program B3WP di Kabupaten Polman, wawancara dimulai dengan ketua kepala bidang penganggaran Sekda Kab.Polman. dalam wawancara tersebut, Yusuf dari FITRA menawarkan sebuah perda untuk membantu percepatan pembangunan di desa. 

Menurut Yusuf, kalau pemerintah ingin lebih bagus dalam penerapan bantuan untuk desa, lebih baik didorong pembuatan perda percepatan pembangunan desa. 

Setelah melakukan wawancara dengan bagian keuan gan Polman, tim kemudian melanjutkan wawancara dengan DPRD ( Farid dari banggar) Dinkes ( Syuaib ) dan Dinas Kelautan Perikana ( Budiman ). Dari wawancara ketiga narsum tersebut di Warkop sija’ kabupaten polman, Madhekan dan Yusuf mengatakan, YASMIB dalam skala jaringan di Polewali Mandar sangat bagus, tinggal bagaimana menjaga keutuhan jaringan ini. 

Wawncara hari kedua di tutup dengan wawncara dengan jaringan perempuan kabupaten Polman.  Dalam wawancara ini itm study dampak mendapatkan banyak cerita pendampingan yang dilakukan oleh para jaringan perempuan Polman.  Bahklan beberapa ibu-ibu yang menjadi peserta diskam pun hadir dalam wawncara ini ditambah lagi kehadiran lurah setempat. Hal menjadi  hal yangh sangat berbeda bagi tim dari FITRA.

“Saya kira peran dari YASMIB sudah tidak diragukan lagi, tingkat kritis masyarakat pun sudah terbangun dengan sendirinya, bahkan ada desa yang yang belum didampingi tapi selalu meminta kepada YASMIB untuk dilatih khusunya pengenalan gender, PPRG bahakan B3WP”, ujar Yusuf disela-sela jamuan makan siang di rumah salah satu jaringan perempuan Polman. 

0 Comments