MUSDES Penetapan Maklumat Desa Baruga Bantaeng

,

Selasa, 26 Oktober 2021, dilakukan Musyawarah Penetapan Maklumat Pelayanan Desa Baruga di aula Desa Baruga,  Kecamatan Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Peserta yang hadir dalam acara ini adalah BPD Baruga, TP PKK Baruga, perwakilan Kepala Dusun, Karang Taruna, tokoh perempuan, pendidik, difabel, anak dan kader kesehatan, serta imam desa.

Menurut Kepala Desa Baruga H. Asri, Maklumat Pelayanan membantu pemerintah desamemastikan masyarakat bisa mengakses layanan yang dibutuhkan.

“Maklumat pelayanan akan kami jalankan di desa kami demi mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya, “Baji Pa’mai”,” ujarnya.

Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ruslan mengatakan lembaganya akan melaksanakan tanggung jawab dalam mengawal kebutuhan yang diharapkan oleh warga desa.

Musdes Maklumat Pelayanan diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi, Seknas FITRA, dan KOMPAK.

0 Comments

Musyawara Desa Kanaungan Menampung Aspirasi Warga

, ,

Yasmib (Yayasan Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak) dalam pekan aspirasi menyelenggarakan musyawarah desa penyelesaian pengaduan dan umpan balik di Kantor Desa Kanaungan,Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, 5 Oktober 2021.

Kegiatan musyawarah desa ini dilaksanakan sebagai bagian dari Program Implementasi Akuntabilitas Sosial untuk Mewujudkan Desa yang Transparan dan Partisipatif di Desa Kabba tanggal 1 Oktober 2021, di Desa Tabo-Tabo tanggal 4 Oktober 2021, dan di Desa Kanaungan tanggal 5 Oktober 2021.

Musyawarah desa ini sebagai langkah lanjutan membahas dan menetapkan aspirasi dan usulan masyarakat yang disampaikan melalui Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pekan aspirasi. Aspirasi dan usulan masyarakat akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa, dan Rencana Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun anggaran 2022 mendatang.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tabo-Tabo, Arman Tolaki, mengatakan pekan aspirasi sangat bermanfaat bagi BPD, seluruh masyarakat desa dan berharap kegiatan ini terus berlanjut ke depannya.

0 Comments

Musdes, YASMIB Sulawesi Gelar Penyelesaian Pengaduan dan Umpan Balik Aspirasi Masyarakat Desa

,

Terkini.id, Pangkep — YASMIB Sulawesi melalui Program Implementasi  Akuntabiitas Sosial untuk Mewujudkan Pemerintah Desa yang Transparan dan Partisipatif kerjasama Seknas FITRA dan KOMPAK melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) Penyelesaian Pengaduan dan Umpan Balik di tiga desa kabupaten Pangkep.

Musdes ini dilaksanakan sejak tanggal 1, 4 dan 5 Oktober 2021 di tiga desa, Desa Kabba, Tabo-tabo dan Kanaungan, Kabupaten Pangkep. Rabu, 6 Oktober 2021.

Hal tersebut dilaksanakan sebagai langkah untuk membahas dan melakukan penetapan atas aspirasi dan usulan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pekan aspirasi yang nantinya akan didorong dimasukkan dalam RPKDesa, APBDesa dan RKPD Kabupaten Pangkep tahun anggaran 2022 mendatang.

Anggota BPD desa Tabo-tabo Armin Tolaki mengatakan, apa yang BPD sudah lakukan di pekan aspirasi ini adalah sebagai bentuk menggali aspirasi masyarakat untuk menjadikan desa lebih baik kedepannya.

“Masyarakat telah memberikan aspirasi untuk pembangunan desa kedepannya untuk menuju desa lebih baik,” terangnya.

Ia juga berharap, program pekan aspirasi ini terus berlanjut kedepannya karena sangat bermanfaat bagi BPD dan seluruh masyarakat desa.

0 Comments

YASMIB DAN YAPPIKA-ACTIONAID LATIH COMUNITY ORGANIZER

,

YASMIB Sulawesi dan YAPPIKA-ActionAid melaksanakan pelatihan bagi comunity organizer (CO) dan Jaringan Perempuan/Relawan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kegiatan yang dilaksanakan pada Minggu, 3 Oktober 2021, di Wisma Ilham, Mamuju, ini merupakan implementasi dari program “Kemanusian dan Ketangguhan (Humanitarian and Reailience--HAR) Sulawesi Barat”. Tujuannya untuk melahirkan tenaga fasilitator di Kabupaten Mamuju serta memperluas gerakan perlindungan perempuan dan anak khususnya di Kabupaten Mamuju.

Peserta yang hadir berjumlah 8 orang, terdiri dari 2 laki-laki dan 6 perempuan, yang merupakan perwakilan dari CO, Jaringan Perempuan dan Relawan YASMIB Sulawesi di Kabupaten Mamuju. Kegiatan secara tatap muka (offline) berfokus pada praktek fasilitasi kegiatan sebagai fasilitator.

Pada pertemuan sebelumnya secara virtual selama 4 hari, peserta berfokus pada subtansi materi (modul pelatihan). Salah satu peserta kegiatan, Hasrini, mengatakan kegiatan ini berdampak positif bagi dia secara pribadi karena dengan mengikuti kegiatan ini dilatih untuk menata kata (bahasa) dan etika berbicara serta mengatasi rasa gugup ketika harus berbicara di depan banyak orang. “Benar-benar ilmu yang sangat bermanfaat,” ujarnya. Dia berharap ke depannya pelatihan bisa melibatkan banyak peserta untuk memperluas tenaga fasilitator dan gerakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Mamuju.*/**

0 Comments

BPD DESA BARUGA – BANTAENG GELAR SEKOLAH ANGGARAN DESA KE-2

, ,

Badan Permusyawatan Desa (BPD) Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, menggelar kegiatan Sekolah Anggaran (Sekar) Desa di kantor BPD Desa Baruga pada Rabu, 23 Juni 2021. Kegiatan ini yang kedua kalinya. Kegiatan yang menggunakan anggaran APBDes ini sebagai pendalaman materi Sekar Desa, terkait perencanaan dan penganggaran.

Dalam kegiatan ini, Irdawati Sewang, CO Projet Akuntabilitas Sosial, dan Bakri, Pendamping Lokal Desa kecamatan Pajukukang, memimpin diskusi kelompok untuk kedua materi tersebut. Kelompok I mendiskusikan perencanaan dan Kelompok II membahas penganggaran.

Nur Hana, anggota BPD perwakilan perempuan, mengatakan kegiatan Sekar Desa berkontribusi dalam memberikan pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran desa, termasuk prinsip- prinsip perencanaan dan penganggaran desa serta model pendekatan perencanaan dan penganggaran desa. “Materi ini sangat luar biasa buat saya pribadi dikarenakan masih kurangnya pengetahuan dalam pemahamami hal tersebut,” ujarnya. Ruslan, pimpinan BPD Baruga, mengatakan adanya modul Sekar Desa membantu BPD dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Kegiatan ini terselenggara bekerjasama dengan Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi dan Seknas FITRA.

0 Comments

BPD DESA BONTO CINDE – BANTAENG MEMBUAT RENCANA KERJA

,

Hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, Badan Permusyawaran Desa (BPD) Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng,  Sulawesi Selatan, membuat rencana kerja BPD yang difasilitasi tim program Akuntabilitas Sosial Yasmib Sulawesi dan Seknas FITRA. Penyusun rencana kerja oleh BPD yang baru terpilih ini merupakan kegiatan penting karena menjadi alat kontrol BPD dalam menjalankan fungsi dan tugas BPD, kapan mengerjakannya, dan apa serta siapa penanggungjawabnya.

Salah satu anggota BPD yang pernah menjabat sebagai BPD sebelumnya, H. Rifai, mengatakan bahwa kegiatan ini tidak pernah dilakukan sebelumnya.

“Renja BPD baru kali ini saya dengar, setelah program Akuntabilitas Sosial ini masuk di Desa Bonto Cinde,” ujarnya.

Karena itu dia berharap kegiatan Sekolah Anggaran Desa di Desa Bonto Cinde bisa menjadi ruang belajar bersama dan sharing pengalaman dalam menguatkan BPD sebagaimana diharapkan oleh regulasi dan masyarakat.

Ketua BPD Desa Bonto Cinde Wahyudin S.Pdi merasa bersyukur dengan pendampingan ini.

“Karena saya orang baru di kelembagaan BPD,” ujarnya.

Adanya pendampingan ini juga membuat ia tidak perlu lagi keluar wilayah, membuang waktu dan tenaga, untuk belajar tentang apa itu BPD dan apa saja yang menjadi tugas dan fungsi BPD.

“Saya berharap pendampingan ini tidak berakhir dalam waktu singkat, tetapi kegiatan ini berkelanjutan di desa Bonto Cinde,” ungkapnya.

0 Comments

BPD DESA BARUGA – BANTAENG REPLIKASI SEKOLAH ANGGARAN DESA

, ,

Hari Kamis, tanggal 14 Juni 2021, Badan Pemberdayaan Desa (BPD) Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, melaksanakan Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) dengan menggunakan anggaran APBDes 2021. Tujuannya adalah untuk penguatan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra pemerintah desa.

Kegiatan Sekar Desa dengan anggaran Rp 8,3 juta ini dilakukan secara bertahap, setidaknya 5 kali kegiatan.

Ketua BPD Desa Baruga H.Saharuddin merasa bersyukur dengan terpilihnya Desa Baruga sebagai desa dampingan Program Akuntabilitas Sosial yang difasilitasi Yasmib Sulawesi bekerjasama dengan Seknas FITRA – KOMPAK.

“Kegiatan ini sangat membantu teman-teman di BPD dalam memahami bagaimana menjalankan tugas dan fungsi BPD. Mengingat usia BPD masih baru, kurang lebih 2 bulan usai dilantik Bupati Bantaeng, proses pendamping ini sangat dibutuhkan,” kata Saharuddin.

Ia berharap Sekar Desa bisa dilakukan lagi di Baruga minimal 5 kali, sampai materinya betul-betul didalami dan dikuasai.

Sekretaris BPD, Nurhayana, yang mewakili kelompok perempuan di Desa Baruga, mengatakan materi Sekar Desa adalah hal yang sangat baru dan ia bersyukur bisa memperolehnya.

“Kegiatan ini sangat memberikan manfaat dan pengetahuan baru terutama untuk BPD dan Pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing,” ujarnya.

“Kami sebagai BPD sangat mengharapkan kegiatan ini berkelanjutan demi untuk melakukan perubahan di internal BPD dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi kami selaku BPD.” tambahnya.

0 Comments

FITRA Dorong Pemanfaatan Swakelola Tipe III di Sulawesi Selatan

, ,

FITRA menempatkan isu anggaran sebagai instrumen strategis mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, responsif gender, inklusif, dan bebas korupsi (good and clean governance). Sejak Mei 2020, Sekretariat Nasional (Seknas) FITRA bersama Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi – salah satu Simpul Jaringan FITRA, mendorong pemanfaatan pengadaan barang/jasa melalui skema Swakelola Tipe III di Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuannya adalah agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Sulawesi Selatan (Sulsel) mempunyai kesiapan dalam mengimplementasikan skema Swakelola Tipe III ini, baik persyaratan secara umum maupun hal-hal teknis seperti proses pengajuan project hingga pelaporan.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang berdiri pada September 1999 merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang riset, advokasi dan managemen pengetahuan dalam rangka kontrol sosial. FITRA menempatkan isu anggaran sebagai instrumen strategis mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, responsif gender, inklusif, dan bebas korupsi (good and clean governance). Dimana, hak-hak rakyat untuk terlibat dalam seluruh proses penganggaran, mulai dari proses penyusunan, pembahasan, pelaksanaan anggaran sampai pada evaluasinya dipenuhi. FITRA membangun gerakan transparansi anggaran hingga terciptanya anggaran negara yang memenuhi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pada gilirannya, cita-cita besar FITRA akan daulat rakyat atas anggaran bisa segera terwujud.

Sejak Mei 2020, Sekretariat Nasional (Seknas) FITRA bersama Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi – salah satu Simpul Jaringan FITRA, mendorong pemanfaatan pengadaan barang/jasa melalui skema Swakelola Tipe III di Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuannya adalah agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Sulawesi Selatan (Sulsel) mempunyai kesiapan dalam mengimplementasikan skema Swakelola Tipe III ini, baik persyaratan secara umum maupun hal-hal teknis seperti proses pengajuan project hingga pelaporan.  Melalui advokasi FITRA, pada tahun anggaran 2020, terdapat dua lembaga yang berhasil membangun nota kesepahaman dengan Pemprov Sulawesi Selatan untuk implementasi Swakelola Tipe III, yakni Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Sulawesi Selatan  dan Pilar Nusantara (PINUS) Sulawesi Selatan. Kerjasama dengan PINUS berlanjut hingga tahun anggaran 2021. 

Penguatan Pemanfaatan Swakelola Tipe III

Swakelola Tipe III adalah salah satu skema pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah yang mulai diberlakukan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Cara pengadaan ini memungkinkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan barang/jasanya melalui Ormas dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada pengaturan pengadaan sebelumnya, belum tersedia cara pengadaan swakelola dari organisasi nirlaba non-pemerintah. Sebagai organisasi advokasi berbasis riset yang memandang pentingnya bukti dalam penyusunan kebijakan, FITRA menilai tipe pengadaan Swakelola Tipe III dapat menjadi peluang untuk memperluas sekaligus meningkatkan kualitas riset untuk penyusunan kebijakan sehingga kebijakan yang lahir sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang tersedia. 

Saat progam FITRA dimulai, Pemprov. Sulawesi Selatan belum pernah menerapkan Swakelola Tipe III dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Informasi mengenai tipe pengadaan ini belum seragam dan relatif belum dipahami baik oleh pimpinan, pejabat strategis di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis pemerintah daerah (pemda). Sementara itu, dari sisi regulasi, belum ada peraturan yang diterbitkan di daerah yang khusus mengatur tipe pengadaan ini.

Berdasarkan kondisi tersebut, FITRA melakukan dua jenis intervensi yakni intervensi pada sisi permintaan, dengan memfasilitasi kesiapan Pemprov Sulawesi Selatan untuk menggunakan pengadaan melalui Swakelola Tipe III, dan intervensi dari sisi penawaran dengan memfasilitasi Ormas di Sulawesi Selatan agar siap mengakses dan/atau menjadi mitra pemda sebagai pelaksana pengadaan Swakelola Tipe III. 

Di awal program pada Mei hingga Juni 2020, FITRA melakukan pertemuan audiensi dengan pemda. Hasil dari pertemuan ini adalah adanya penyamaan persepsi, pemahaman, dan dukungan Pemda terhadap rencana program yang akan dilaksanakan. Pasca audiensi, FITRA menyelenggarakan workshop online dengan tema ”Merencanakan Implementasi Pengadaan Barang Jasa Melalui Swakelola Tipe III di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan”  dalam rangka meningkatkan pemahaman bagi jajaran Pemprov Sulawesi Selatan mengenai pengadaan barang/jasa melalui Swakelola Tipe III. 

FITRA juga menyasar OPD Teknis untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai tahapan dan teknis perencanaan menggunakan skema pengadaan Swakelola Tipe III melalui beberapa pertemuan dan konsultasi. Pada Agustus 2020, FITRA melaksanakan konsultasi dengan Pemda untuk penyusunan proses bisnis Swakelola TIpe III di lingkup Pemprov Sulsel. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan, yakni kesepakatan untuk menyusun petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan Swakelola Tipe III di bawah koordinasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), kesepakatan mengenai topik yang diatur dalam juknis, dan kesepakatan mengenai adanya tim penyusun dari unsur TAPD, serta disepakatinya tiga OPD Teknis sebagai quick win Swakelola Tipe III Tahun Anggaran 2021. 

Setelah membangun pemahaman pada jajaran pemprov dan OPD teknis, FITRA mengidentifikasi kemajuan capaian program melalui mini workshop yang diselenggarakan pada 31 Agustus 2020. Workshop tersebut menyepakati rencana lanjutan advokasi untuk mendorong penggunaan Swakelola TIpe III. Selanjutnya, secara bertahap FITRA juga memfasilitasi pertemuan ormas dengan OPD Teknis yang akan bekerjasama menggunakan Swakelola Tipe III. FITRA juga memberikan asistensi kepada OPD teknis dan Ormas dalam mempersiapkan dokumen-dokumen untuk penyiapan Swakelola III. 

Kesiapan Ormas

Untuk meningkatkan pemahaman ormas di Sulawesi Selatan mengenai pengadaan melalui Swakelola Tipe III, FITRA menyelenggarakan workshop “Kesiapan Ormas dalam Pengadaan Barang/Jasa Swakelola Tipe III” pada 11 Juni 2020. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan survei online kesiapan ormas sebagai pelaksana Swakelola Tipe III selama Juni hingga Agustus 2020. Survei ini dilakukan untuk mengidentifikasi pemenuhan persyaratan dan keahlian ormas calon pelaksana Swakelola Tipe III. Seperti halnya intervensi di sisi pemerintah, FITRA menyelenggarakan mini workshop untuk mengidentifikasi kemajuan capaian pelaksanaan program serta rencana lanjutan advokasi mendorong penggunaan Swakelola Tipe III. 

Dengan sejumlah strategi advokasi dan kolaborasi yang dilakukan, FITRA berhasil mendorong pemanfaatan Swakelola Tipe III di Sulawesi Selatan. Pengaruh dari advokasi FITRA diantaranya adalah terdorongnya Biro PBJ Pemprov Sulawesi Selatan untuk mengambil peran yang lebih mendalam sebagai “pemandu” untuk mengkoordinasi penerapan Swakelola Tipe III, tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD untuk memastikan adanya program/kegiatan melalui Swakola Tipe III pada tahun 2021, adanya rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Sulsel mengenai Petunjuk Teknis pelaksanaan Swakelola Tipe III, disusunnya yellow pages ormas potensial pelaksana pengadaan Swakelola Tipe III bersama Biro PBJ, serta adanya kerjasama OPD teknis dengan ormas sebagai pelaksana Swakelola Tipe III. 

Dukungan Knowledge Sector Initative (KSI)

Dukungan dari KSI memungkinkan FITRA untuk melakukan kerja-kerja advokasi dan memperoleh pengetahuan mengenai peluang, tantangan, sekaligus aspek teknis dalam penggunaan skema pengadaan Swakelola Tipe III bagi ormas. Dukungan KSI juga mendorong FITRA untuk melakukan pemetaan pemangku kepentingan berdasarkan minat, kepentingan, dan otoritas untuk menjadi strategi advokasi. Secara internal, FITRA memperoleh masukan bagi penyusunan peta jalan pendanaan organisasi anggota FITRA untuk keberlanjutan advokasi kebijakan. Advokasi penggunaan Swakelola Tipe III di Sulawesi Selatan juga dilaksanakan untuk berkontribusi pada pilot proyek KSI bersama Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dalam pengembangan satu siklus lengkap penyusunan kebijakan berbasis bukti di Sulawesi Selatan. 

Selain Program Pemanfaatan Swakelola Tipe III di Sulawesi Selatan, Seknas FITRA juga mendapatkan dukungan terkait dengan dua studi lainnya yaitu: Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran Nasional dan Daerah (Efektivitas Platform KRISNA) serta “Janji Palsu APBN 2021? Potret APBN 2020-2021 untuk Penanganan Covid-19”.

0 Comments

Rencana Aksi Forum Penggerak Inklusif (FORGESI) Kabupaten Bone

, ,

Kegiatan diskusi penyusunan regulasi lokal desa tentang difabel yang membahas terkait rencana aksi forum penggerak inklusif kabupaten bone merupakan kegiatan tindak lanjut dari sebelumnya, karena pada pertemuan sebelumnya telah di bentuk FORGESI ini maka pertemuan kali ini memetakkan setiap peran anggota dalam gerakan mendorong pembangunan yang inklusif dikabupaten bone.

Tujuan dari kegiatan ini yaitu menyusun rencana aksi Forum Penggerak Inklusif (FORGESI) Kabupaten Bone, adapun hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini yaitu adanya rencana aksi yang sebagai dasar dalam pergerakan memperjuangkan pembangunan yang inklusif di Kabupaten Bone.

Kegiatan ini melibatkan beberapa unsur yang tergabung dalam forum penggerak inklusif (FORGESI) Pemerintah desa Mallari dan Carigading, Disabilitas desa Mallari dan Carigading, Relawan desa Mallari dan Carigading,  HWDI Bone, PPDI Bone, PERMATA Bone, POSPERA Bone, NPC Bone, LPP Bone, Pendamping Desa, PKH, Akademisi, Asosiasi BPD, dan YASMIB Sulawesi.

Karena dalam diskusi ini ada beberapa unsur yang baru bergabung maka di mulai dengan perkenalan sesama anggota forum, dilanjutkan dengan penyusunan dan pemetaan rencana aksi yang akan dilakukan oleh FORGESI kedepan. Salah satu peserta (Akbar/Akademisi) mengatakan selama ini dalam kegiatannya pada saat pengawalan PERDA Disabilitas kabupaten bone dia aktif berpartisipasi dalam penyusunan PERDA Disabilitas, banyak  mendampingi kawan-kawan PPDI Bone  dalam setiap kegiatannya, alumni dilibatkan dalam setiap kegiatan PPDI,  ada juga lembaga khusus terkait pengabdian masyarakat dan diharapkan PPDI bone bisa berkontribusi dalam lembaga tersebut.

Seoarang akademisi juga berperan diluar kampus, diantaranya membuat kegiatan-kegiatan keagamaan, dengan pejelasan Akbar sebagai akademisi terdapat juga peluang mendorong pembangunan inklusif disabilitas. Peserta lainnya (Andi Wahyuli/Kepala Desa Mallari) mengatakn terkait disabilitas di desa kami telah tersedia data by name by adress dan program kami didesa juga sudah menyentuh secara langsung penerima manfaat (disabilitas).

Koordinator FORGESI (Suardi Mandang) mengatakan unsure masyarakat yang tergabung dalamm gerakan ini perlunya kita mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan penganggran salah satunya adalah pelibatan dalam musrembang, karena ada juga kepala desa, pendamping desa, maka perlu nya kita memastikan pada saat ada kegiatan tersebut maka tugas kita adala memastikan disabilitas dan kelompok rentan lainnya itu dilabatkan dan diusahakan memberikan suaranya dalam proses perencanaan, tentunya pendamping desa, kepala desa dan BPD bisa mengakomodir hal ini. Terkait juga dengan PERDA Disabilitas, selama dalam medorong perda ada beberapa teman-teman yang terlibat seperti akademisi yang hadir dan beberapa juga NGO itu tentu telah memahami konteks ini maka yang perlu dilakukan agar lahir PERBUB disabilitas ini adalah kerjama berjejaring.

0 Comments

FGD Pelembagaan Akuntabilitas Sosial Kabupaten Pangkep

, ,

Kamis, 23 Juli 2020 di Ruang Pola Kantor Bupati Kabupaten Pangkep.

Pangkep — YASMIB Sulawesi melalui Program Pelembagaan Akuntabilitas Sosial untuk Mewujudkan Pemerintah Desa yang Transpran dan Partisipatif kerjasama Seknas FITRA dan KOMPAK atas dukungan DFAT Australia, melaksanakan FGD Pelembagaan Akuntabilitas Sosial di Kabupaten Pangkep sebagai langkah awal untuk menyusun suatu rumusan pelembagaan akuntabilitas social bisa diterapkan di semua desa dampingan program serta tereplikasi ke semua desa yang ada di Kabupaten Pangkep. Kegiatan ini bertujuan untuk Mendorong komitmen Pemerintah daerah dan atau pemerintah desa terkait replikasi Posko Pengaduan/Pekan Aspirasi dan Sekolah Anggaran (SEKAR) desa di kabupaten Pangkep.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bappeda (Mewakili Wakil Bupati Pangkep) yang mengapresiasi program dan mendorong program dapat berjalan dengan maksimal di desa dan bisa didampingi secara berlanjut, tidak parsial.

Dzulfadli (Kabid Pemdes) dan Hidayat (DC) Selanjutnya memberi arahan terkait gambaran tujuan dan apa yang ingin dicapai dalam diskusi, menjelaskan tujuan kegiatan dan merefresh terkait program yang sebelumnya telah berjalan dari tahun 2019 tentang Program Melek Anggaran untuk tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel. Tahun 2020 dengan tema yang berbeda yaitu program Pelembagaan Akuntabilitas Sosial untuk mewujudkan pemerintah desa yang transparan dan partisipatif dengan tembahan 3 desa yaitu Desa Pitusunggu, Desa padang Lampe, Kecamatan Ma’rang dan Desa Kaba, Kecamatan Minasatene.

Masyita (Direktur Program YASMIB) mengarahkan peserta desa lama diminta untuk sedikit bercerita terkait program yang telah berjalan dan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa dan BPD dalam program sebelumnya. Dan meminta respon untuk desa tambahan terkait program yang akan dilaksanakan di desanya.

Adapun beberapa hal yang mengemuka dalam diskusi:

Masita Direktur Program YASMIB Sulawesi
  • Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat terkait pengawasan dan pembinaan desa.
  • Kelembagaan BPD, Forum BPD tingkat kabupaten Pangkep. Perlu ada Peraturan Bupati. Inisiasi lahir dari beberapa desa belum mampu memberikan sinkronisasi hubungan mutualistic antara pemerintah desa dengan BPD. Untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang ada di desa.
  • Mendorong Standar pelayanan informasi desa, terkait peraturan Komisi informasi  No. 1 Tahun 2018 mengenai standar pelayanan informasi public di desa. Hal ini juga berkaitan dengan PPID kabupaten Pangkep.
  • Bagian hokum mendorong DPMD membuat Ranperda BPD, baru desa membuat kelembagaannya. Bisa didorong pembentukan forum BPD memalui keputusan Bupati.
  • Informasi public di desa, seharusnya cepat dipikirkan oleh parat desa dengan menyesuaikan dengan peraturan terkait standar pelayanan informasi public di desa, dalam bentuk peraturan Desa. Perlu dibahas bersama antara Pemdes dan BPD.
  • Anggaran Penguatan BPD yang sebelumnya telah di refocusing itu masih ada dan belum digunakan, DPMD akan mendorong kembali anggaran tersebut pada APBD perubahan 2020.
  • Mattiro Baji, Sekdes; kami punya posyandes, dilakukan penyerapan aspirasi masyarakat yang di kelola pemerintah Desa. Untuk peningkatan Aparatur Desa kami ada Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PMAD), di kecamatan ada PTPD dijadikan mentor pembelajaran untuk teman-teman di desa. 90% administrasi kependudukan telah dicover desa dengan dorongan YASMIB bersama KOMPAK dari program sebelumnya. Terkait Sekar Desa , kita sudah berkolaborasi dengan BPD untuk mendorong transparansi anggaran, Sebagian besar masyarakat sudah tau bagaiman pos-pos belanja di desa.
  • Wakil BPD, Mattiro Baji; kami sudah membuat beberapa regulasi, terkait pengelolaan keuangan di desa. Kami telah melakukan pekan aspirasi, melakukan jemput bola kepada masyarakat yang tidak atau belum bisa menghadiri forum di desa.
  • Ketua BPD, Mattiro Uleng; melakukan penggalian aspirasi didesa, door to door dan juga memperhatikan aspirasi dari disabilitas.
  • Sekcam, PTPD; dimana bisa diambil landasan hokum terkait forum BPD di kabupaten Pangkep. Teman-teman BPD butuh aturan sebagai cantolan untuk membuat forum BPD, mempercepat regulasi terkait keberadaan kelembagaan BPD.
  • Terkait forum komunikasi BPD, akan dipelajari lebih jauh oleh Bagian hokum kabupaten Pangkep.
  • Di kecamatan Liukang Tupabbiring Utara (LTU), PTPD sudah ada yang pensiun, beberapa PTPD sudah pindang dan sudah ada yang meninggal. Ada yagn mundur dan beberapa kurang aktif. Kegiatan sampai sekarang, memberikan peningkatan kapasitas untuk pemerintah desa. Di bawah bimbingan kompak melalui PMAD. Secara regulasi PMAD belum ada di desa, dianggarkan di APBDes kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa. Kegiatan PTPD dimulai dengan bagaimana mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh pemerintah desa. Dilakukan di desa Mattiro Kanja dan Mattiro Baji yang merupakan wilayah program Kompak. Direplikasi ke 4 desa dengan cara mendatangi desanya turun ke desa dengan fasilitator belajar (Fasbel) di SK kan memalui SK Kecamatan. Dengan Fasbel, dilakukan PMAD dei desa tersebut. Khusus untuk LTU PTPD dibuatkan melalui SK Camat karena belum ada SK dari Kabupaten. Perlu juga dipikirkan untuk kesejahteraan tambahan untuk PTPD dengan pemberian insentif tambahan. Ke depannya mungkin perlu ada sertifikasi untuk fasilitator misalnya seperti PTPD, sehingga dea tidak bingung lagi mencari fasilitator.
  • Desa Kabba, Kades; pemerintah desa sudah melakukan penggalian aspirasi di desa, tinggal bagaimana menatanya untuk lebih baik ke depan. Terkait program ini kami membuka ruang di desa.
  • Pitusunggu, Kepala BPD; megucapkan terima kasih karena sebelumnya di pertemuan kami mengusulkan dan Alhamdulillah dipilih oleh program. Selama ini melaksanakan tugas dan fungsi BPD salah satunya melakukan penyerapan aspirasi, kalau ditanya sudah tapi belum bisa dipastikan apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya. Kami juga membutuhkan didampingi bagaimana caranya mebuat regulasi di desa. Sampai saat ini karena diundang pada pertemuan sebelumnya kami belajar memahami menggunakan modul Sekar Desa yang pernah dibagikan.
  • Desa Padang Lampe, Wakil BPD; kami pernah mengikuti Sekar Desa di Logos yang dilakukan sebelumnya. Pembentukan Forum BPD sudah dibahas jauh sebelumnya namun belum bisa terwujud. Pada hakekatnya kami sudah laksanakan tugas dan fungsi BPD, tapi kami masih membutuhkan bimbingan secara teknis. Output dari pelatihan kami sudah laksanakan, misalnya pekan aspirasi kami sudah laksanakan, namun yang telah dilakukan sedikit berbeda bukan full metode pekan aspirasi. Terkait transparansi penggunaan APBDes, juga sudah kami lakukan dengan memasang baliho APBDes.
  • Desa Kabba, Ketua BPD; mengapresiasi karena memilih desa Kabba. Sedikit gambaran, sebelum musdes terkait penggalian aspirasi kami sudah melakukan di tingkat RT untuk dibawa ke Musdes. Kami pernah mendorong peraturan desa ke bagian hokum setahun yang lalu, kami minta dikawal perdes itu melalui YASMIB.
  • P3MD; Perbup BPD juga kami kawal. Di tingkat desa mungkin lebih koordinasi antar lembaga seperti, pemdes, BPD dan LPM, bagaimana lembaga di desa bisa focus untuk menyelesaikan permasalahan di desa. Koordinasi antar lembaga di desa ini bisa menggunakan metode Sekar Desa. Untuk Kotak Aspirasi, desa bisa menerapkan berdasarkan kebutuhan dan kreatifitas di desa.
Dzulfadli (Kabid Pemdes) dan Hidayat (DC)

Dalam kegiatan melahirkan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) untuk melaksanakan Komitmen Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah desa terkait replikasi posko pengaduan/pekan aspirasi dan Sekolah Anggaran (SEKAR) Desa melalui dokumen penganggaran daerah dan atau desa di kabupaten Pangkep antara lain:

  1. DESA :
     DPMD mendorong Pemerintah Desa Berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran untuk mereplikasi Sekar Desa, Posko Aspirasi, serta pelaksanaan pekan Aspirasi di dalam dokumen perencanaan desa baik itu diperubahan jika masih ada alokasi anggaran yang siap ataukah pada penganggaran tahun 2021.
     Penyediaan Kotak Aspirasi Di Desa, karena masih di dalam masa pandemic. Bida ditempatkan di rumah masing-masing dusun di desa.
     Pemerintah desa menginisiasi untuk diberikan pelatihan untuk Perangkat Desa dengan menganggarkan di APBDes.
  2. KECAMATAN
     Penyediaan Tim Fasilitator (PTPD) memposisikan perencanaan dan penganggaran, menyiapkan pelimpahan kewenangan ke kecamatan dari Bupati terkait penganggaran APBDes.
     Binwas, menyiapkan TIM yang akan diedukasi untuk memberikan pemahaman.
  3. KABUPATEN
     YASMIB, KOMPAK dan DPMD akan melakukan advokasi ke bagian hokum kabupaten pangkep terkait perbup BPD terkait salah satu kewenangan BPD untuk pembentukan Forum BPD. Paling tidak ada keputusan bupati sesuai arahan dari bagian Hukum.
     Butuh direfresh untuk PTPD. Kaitannya juga sebagai fasilitator untuk replikasi Sekar DesaButuh direfresh untuk PTPD. Kaitannya juga sebagai fasilitator untuk replikasi Sekar Desa.
0 Comments