Perkuat Advokasi Inklusif, Koalisi PRIMA Gelar Training Strategi Advokasi Berbasis Bukti

, ,

Makassar, 24 November 2025 — Upaya mendorong pelayanan publik yang berkeadilan dan inklusif bagi perempuan penyandang disabilitas terus diperkuat. Koalisi PRIMA (Peningkatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran) menyelenggarakan Training Strategi Advokasi Berbasis Bukti (Evidence-Based Advocacy) di Hotel Mercure Makassar pada 24–25 November 2025, sebagai bagian dari Program SPARK.

Kegiatan ini dilatarbelakangi masih tingginya ketimpangan akses layanan publik, khususnya layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan penyandang disabilitas. Berbagai hambatan masih ditemukan, mulai dari infrastruktur layanan kesehatan yang belum aksesibel, minimnya pemahaman tenaga kesehatan terhadap kebutuhan disabilitas, hingga absennya informasi layanan dalam format yang ramah disabilitas seperti braille, audio, dan Bahasa Isyarat.

Perempuan penyandang disabilitas merupakan kelompok dengan tingkat kerentanan tinggi karena menghadapi beban berlapis, yakni disabilitas dan ketimpangan gender. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, tingginya risiko kekerasan seksual, serta lemahnya perlindungan sistemik atas hak-hak reproduksi mereka.

Merespons situasi tersebut, Seknas FITRA bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Perkumpulan INISIATIF, dan International Budget Partnership (IBP) berkolaborasi dalam Program SPARK. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas melalui penguatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi yang inklusif dengan pendekatan gender dan interseksionalitas. Implementasinya di kawal oleh YASMIB Sulawesi selaku Sijar FITRA.

Koalisi PRIMA sebelumnya telah melakukan berbagai upaya strategis, antara lain penelitian dan audit sosial terhadap layanan kesehatan reproduksi inklusif di lebih dari 48 puskesmas, analisis GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion), serta perumusan rekomendasi perbaikan SOP dan pelatihan bagi tenaga kesehatan.

Ketua HWDI Sulsel, Maria Un menyampaikan bahwa pemerintah memiliki peran strategis dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang adil bagi penyandang disabilitas, salah satunya melalui penguatan SOP yang inklusif.

“Pemerintah perlu memastikan pelayanan kesehatan yang inklusif melalui penyusunan dan penerapan SOP yang ramah disabilitas. Dengan adanya SOP yang jelas dan berbasis kebutuhan penyandang disabilitas, layanan kesehatan dapat diakses secara adil, bermartabat, dan tanpa diskriminasi,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa penyediaan SOP saja tidak cukup, sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan memahami serta menerapkannya secara konsisten. “Penyandang disabilitas membutuhkan sistem layanan yang benar-benar memperhatikan kondisi, keragaman, dan hak mereka,” lanjutnya.

Selain itu, training ini bertujuan meningkatkan pemahaman perempuan penyandang disabilitas terhadap konsep advokasi berbasis bukti, menguatkan keterampilan dalam merancang rencana advokasi kebijakan, serta membangun komitmen bersama organisasi masyarakat sipil daerah untuk memperjuangkan layanan kesehatan reproduksi yang adil dan inklusif.

Adapun output yang diharapkan meliputi meningkatnya pemahaman peserta terhadap konsep dan delapan langkah advokasi berbasis bukti, kemampuan menggunakan instrumen perencanaan advokasi, serta penguatan keterampilan advokasi perempuan penyandang disabilitas di Indonesia.

Pada kegiatan ini difasilitasi oleh Rosniaty (Direktur Eksekutif YASMIB Sulawesi), Hendriadi (Fitra NTB) dan Andi Muh. Hidayat (Direktur Hukum dan Kebijakan YASMIB Sulawesi).

0 Comments

Pelantikan dan Raker Pengurus Forum Destana Desa Taan Kabupaten Mamuju

, ,

Kepala Desa Taan, Rahmat Kasim melakukan pelantikan kepengurusan Desa Tangguh Bencana (Destana) yang diinisiasi oleh YASMIB Sulawesi dan YAPPIKA-ActionAid di kantor Desa Taan, Dusun Kampung Baru, Desa Taan, Kabupaten Mamuju pada 09:00 WITA, Sabtu 17 Juni 2023.

Diketahui masa jabatan kepengurusan Destana masa bakti 2023-2025 ini, dipimpun oleh Amran Jafar dan jajarannya.

Rahmat sangat mengapresiasi pelantikan ini. “Dengan dilantiknya forum Destana tidak sekedar dibetuk tetapi juga benar-benar bermanfaat masyarakat desa Taan,” ungkapnya.

Selain itu, Andri Siswanto selaku Program Manager pada program Women-Led Community Based Protection (WLCBP) juga berharap dengan adanya forum Destana ini mampu mendorong terwujudnya masyarakat yang tangguh bencana.

“Masyarakat tangguh bencana yang lebih terarah, terencana, terpadu dan terkoordinasi dengan berbagai kegaitan yang telah direncanakan,” jelanya.

Ketua Umum Destana yang baru saja dilantik, Amran Jafar mengatakan “Dengan adanya Destana ini, kita selangkah lebih maju. Saya harap kita dapat menjalankan tugas dan fungsi dari Destana ini sebaik mungkin,” ungkapnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Babinsa, dan Bhabinkamtibnas untuk mendukung secara penuh Badan Pengurus Harian (BPH) Destana Desa Taan.

Setelah dilantik, BPH Destana Desa Taan langsung melanjutkan rapat kerja pengurus dan berakhir hingga 13.30 Wita.

0 Comments

Review Policy Breif sebagai Strategi Advokasi di Daerah sekaligus Memberi Masukan terhadap Ranperbup KIBBL Pangkep

, , ,

Sebagai salah satu rangkaian dari implementasi program, YASMIB (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi sebagai District Support Program (DSP) atas dukungan dari USAID MADANI dan FHi360, melakukan Review Policy Brief (PB) sebagai Strategi Advokasi di Daerah sekaligus memberi masukan terhadap Ranperbup Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (KIBBL) Kabupaten Pangkep.

Kegiatan ini dihadiri oleh Lembaga Demokrasi Celebes (Lekrac) sebagai Lead Partner (LP) dan MABACA sebagai Learning Forum (LF) yang dilaksanakan di Cafe Titik Jumpak Pangkep. Jumat, 19 Agustus 2022.

Adapun tujuan dari kegiatan tersebut yaitu melakukan review dan memberi masukan terhadap policy brief yang telah dibuat dan Ranperbup KIBBL Kabupaten Pangkep.

Fasilitator, A.Muh.Hidayat selaku DSP MADANI Pangkep memberikan masukan terkait perlunya ditampilkan data stunting secara keseluruhan di Kabupaten Pangkep minimal 3 (tiga) tahun terakhir.

“Data 3 tahun terakhir diperlukan karena kita mau melihat trend data stunting yang ada di daerah dan dari data trand kita bisa simpulkan dan beri masukan apa yang perlu diperbaiki,” tambahnya.

Selain itu, dalam proses review PB dan Ranperbup KIBBL Pangkep, Sahriah selaku anggota MABACA memberikan tanggapan terkait kegiatan yang dilaksanakan dimana kegiatan tersebut sangat membantu organisasi dalam penyusuanan policy brief dan memahami isu KIBBL.

“Dengan adanya kegiatan ini, banyak hal yang perlu di diskusikan bersama terkait perbaikan dalam penyusunan policy brief dan sangat membantu organisasi terutama MABACA yang baru mengenal Policy Brief itu sendiri, terutama bagaimana penyusunan policy brief yang baik dan mudah dimengerti apalagi untuk isu KIBBL”, ucapnya

Kemudian, dilanjutkan dengan sesi kedua untuk mereview Ranperbup Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (KIBBL) Kabupaten Pangkep.

0 Comments

Mentoring Penerapan SOP BAGI LEKRAC

,

Kegiatan dilaksanakan oleh YASMIB (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi sebagai District Support Program (DSP) dalam program USAID Madani, dihadiri oleh LEKRAC sebagai Lead Partner. Pada tanggal 18 Agustus 2022 di cafe Titik Jumpa.

Kegiatan ini fasilitatori oleh Andi Muh. Hidayat selaku DSP MADANI Pangkep. Diawali dengan menjelaskan tujuan yaitu melakukan pengukuran penerapan SOP baik secara pemahaman dan implementasi bagi LEKRAC. dalam pengantarnya mengatakan, “kegiatan ini berfokus untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan implementasi SOP internal organisasi Lekrac”. Selanjutnya fasilitator menjelaskan petunjuk pengisian form yang digunakan sebagai alat ukur pemahaman serta penerapan SOP organisasi. Setelah itu dilanjutkan dengan pengisian form oleh peserta.

Adapun tanggapan peserta terkait kegiatan yang dilakukan, Marlina selaku anggota dari Lekrac mengatakan, kegiatan kemarin mendukung dalam memahami lebih jauh SOP, dengan penerapan mekanisme ini kita dapat mengukur tingkat pemahaman setiap anggota.

Disusul dari pernyataan Syamsuddin selaku Badan Pengawas dari LEKRAC

“Kegiatan Monitoring Implementasi dan Pemahaman SOP bagi Lembaga kami merupakan suatu bentuk evaluasi sekaligus merefresh, penerapan SOP dilembaga dan sangat membantu kami memahami lebih jauh untuk peningkatan kapasitas SDM dan kelayakan standart lembaga.” ungkapnya.

0 Comments

YASMIB Sulawesi latih Jurnalis Makassar, membaca dan menganalisis anggaran

, , ,

YASMIB (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi menggelar pelatihan membaca dan menganalisis anggaran di Red Corner cafe, dilaksanakan pada tanggal 6-7 agustus 2022. Peserta yang ikut berpartisipasi berasal dari beberapa unsur media yang ada di kota Makassar.

Kegiatan PUSJAGA (Pusat Belajar Anggaran) merupakan wadah yang dibentuk oleh YASMIB Sulawesi untuk pengembangan literasi anggaran. Pelatihan yang dilaksanakan selama dua hari ini merupakan pendidikan anggaran tingkat dasar, materi pelatihan hanya menyajikan materi-materi dasar anggaran seperti bagaimana hakikat anggaran daerah, pengenalan regulasi perencanaan dan penganggaran daerah, pengenalan dokumen perencanaan maupun penganggaran daerah, gambaran siklus/alur perencanaan dan penganggaran daerah, membaca dan analisis anggaran, serta pengenalan paltform opentender.net.

Rosniaty Azis selaku Direktur Eksekutif YASMIB mengungkapkan, “Saat ini kontrol masyarakat atas anggaran masih lemah. Sehingga diperlukan penguatan untuk menilai penggunaan anggaran pembangunan oleh pemerintah”, Katanya.

Andri Siswanto selaku pemateri dalam kegiatan ini menambahkan, “Setelah mengikuti kegiatan PUSJAGA, peserta mampu memahami konsep dasar perencanaan dan pengangaran daerah. Dengan begitu jurnalis bisa memberikan informasi yang sehat serta dapat memberikan edukasi tentang politik anggaran dari sisi pendapatan belanja dan belanja daerah”, Ungkapnya.

Diakhir kegiatan, salah satu peserta mengungkapkan, “Perlunya transparansi pemerintah terkait anggaran, agar aspirasi dari masyarakat bisa terealisasikan secara langsung dalam bentuk pembangunan”, Jelasnya.

 

0 Comments

IKO dan IKF Dibahas Paralel di Pangkep

,

Indeks Kinerja Organisasi (IKO) dan Indeks Kinerja Forum (IKF) dibahas di Pangkep dengan dihadiri oleh Simpul Belajar MABACA, Lead Partner (LP) Lekrac, Distrik Support Program (DSP) Madani Pangkep YASMIB Sulawesi, serta Field Coordinator (FC) Madani Pangkep Junardi Jufri di Café Titik Jumpa, Kabupaten Pangkep. Selasa, 26 Juli 2022.

Tujuannya untuk membahas IKO tahap ke 2 LEKRAC dan IKF Simpul Belajar Mabaca. Selain itu diskusi dilaksanakan dengan santai tanpa mengurangi subtansi.

Andi Muh. Hidayat (DSP) menyampaikan terkait pentingnya memastikan posisi level dalam penafsiran IKO. Selain itu, dokumen pendukung sebagai alat verifikasi posisi level harus disiapkan dan didokumentasikan dengan baik.

“Sehingga tidak terjadi kebingungan dalam proses memverifikasi dan memastikan posisi level IKO berdasarkan alat verifikasinya,” tambahnya.

Selanjutnya LP akan memfinalkan laporan IKO berdasarkan masukan dari semua pihak.

Diskusi kedua LP memaparkan hasil pengukuran IKF tahap ketiga, dimulai dengan Firdaus (Lekrac) memaparkan hasil IKF tahap ketiga, 8 (Delapan) dari 14 orang anggota telah mengisi formulir berbasis online yang telah disediakan oleh LP.

Harapannya 14 orang mengisi formulir tersebut yang merupakan representasi dari 7 lembaga dalam keangggotaan simpul belajar. Tindak lanjutnya akan ada pertemuan untuk memfinalisasi hasil IKF bersamaan dengan laporannya di minggu ke dua Agustus.

Selain itu, Simpul Belajar juga mendiskusikan pengembangan keanggotaan yang sementara ini hanya melibatkan 7 (Tujuh) Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Kabupaten Pangkep.

Dari diskusi yang berkembang Simpul Belajar akan melibatkan personal birokrat, tokoh masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi serta media.

diharapkan kedepannya simpul belajar bisa menjadi forum multistakeholder yang menghadirkan berbagai solusi dalam pembangunan di Kabupaten Pangkep.

0 Comments

Pengukuran IKO Tahap II (Kedua) LEKRAC

,

Kegiatan ini dilaksanakan secara online via zoom pada Kamis, 23 Juni 2022. Dihadiri oleh YASMIB Sulawesi sebagai District Support Program (DSP) dan LEKRAC sebagai Lead Partner (LP) yang berjumlah 9 orang yang terdiri dari 6 laki-laki dan 3 perempuan. Tujuan pelaksanaan pengukuran IKO (Indeks Kinerja Organisasi) untuk mengidentifikasi kinerja organisasi sekaligus mengeksplorasi kapasitas organisasi.

Indeks Kinerja Organisasi (IKO) merupakan tools untuk mengukur dan menilai kinerja organisasi, sehingga dapat diketahui posisi organisasi atau tergambar kinerja organisasi. IKO sendiri memilik indikator 5 domain dan 16 sub-domain. Tahun 2021 yang lalu, telah dilaksanakan pengukuran IKO I (Pertama) dengan posisi kinerja organisasi Tumbuh (Nascent) menuju Berkembang (Emergen) (level 1 menuju 2).

Harapannya pada tahap II ini, ada peningkatan level atau posisi kinerja yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan organisasi untuk memenuhi indikator. Sehingga proses ini akan membawa performa organisasi akan lebih baik lagi.

Kegiatan dibuka Andi Muh. Hidayat selaku District Support Program (DSP) Pangkep, kegiatan ini untuk merupakan Pra Pengukuran IKO II yang akan kita laksanakan pada bulan Juli 2022.

“Cermati baik-baik setiap indikator dan levelnya LEKRAC sudah dimana, kita berharap ada peningkatan pada domain dan atau sub domain,” ucapnya.

Setelah pembukaan dilanjutkan presentase indikator domain dan sub domain oleh LEKRAC melalui Program Manager Firdaus.

“Ada beberapa peningkatan level yang terjadi di sub domain salah satunya yakni 3.3 terkait Penyampaian Pesan Kunci dengan pencapaian level 4 pada tahap kedua ini,” tambahnya.

Setelah melakukan diskusi yang cukup panjang maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa peningkatan dan untuk memperkuat peningkatan setiap domain atau sub domain maka perlu mengumpulkan bukti (evidence).

0 Comments

Tingkatkan Kredibilitas OMS Lokal, Direktur DRG USAID Kunjungi Sulawesi Selatan

,

Pangkep — Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) sebagai suatu ruang interaksi sosial yang terletak di antara ekonomi dan negara. Terdiri dari lingkungan kekerabatan, lingkungan organisasi/asosiasi, gerakan sosial, dan bentuk-bentuk komunikasi publik. Serta mendorong dibukanya partisipasi bagi masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan.

Untuk meningkatkan dan menguatkan kapasitas OMS yang ada di daerah, Direktur USAID DRG Walter Doetsch melakukan kunjungan di Sulawesi Selatan. Untuk diskusi dan berinteraksi langsung dengan OMS lokal.

Utamanya menganai isu-isu yang berkaitan dengan penguatan demokrasi dan pemerintah di tingkat lokal di Indonesia. USAID mengundang mitra utama diantaranya YASMIB Sulawesi, LEKRAC, dan Anggota Simpul Belajar MABACA di Sekretariat LEKRAC, Kabupaten Pangkep, Kamis 12 Mei 2022.

Dalam meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan OMS di daerah maka perlu membangun relasi yang responsif terhadap kerja-kerja OMS.

Direktor YASMIB Sulawesi Rosniaty Azis selaku DPS menyampaikan, pada tahun pertama menjalankan program MADANI, YASMIB Sulawesi berupaya memperkuat kapasitas organisasi lain dengan pengetahuan yang ditransfer dari teknikal asistensi yang dilakukan oleh MADANI pusat.

Kemudian selain itu mengawal dan memperkuat LEKRAC untuk menajdi Lead Parnert (LP) di tahun kedua meskipun ini menjadi tugas yang berat.

“Di tahun pertama juga kami mengawal pembentukan Learning Forum (LF) yang ada beberapa oranisasi lokal yang saat itu juga memperkuat mereka dalam berbagai isu. Khususnya yang dikawal oleh teman-teman yaitu KIBBL. Selain proses penguatan dari forum kami juga memperkuat proses advokasi, walaupun YASMIB sudah bekerja di Kabupaten Pangkep tapi untuk isu KIBBL kami berupaya bagaimana membawa ke isu strategis di level kabupaten,” katanya.

Program Manager LP Lekrac, Firdaus AR memaparkan progress kinerja sebagai LP. Selama menjalankan program MADANI dilakukan isu tematik yaitu kesehatan ibu bayi baru lahir (KIBBL) dan pembentukan Pokja Kolaboratif Desa Sehat sebagai proses keberlanjutan Pokja pasca Program selesai.

“Progres dari apa yang dikerjakan selama ini dengan dilakukakannya isu tematik KIBBL, Pembentukan Pokja Kolaboratif Desa Sehat dan wacana replikasi di wilayah kepulauan,” ungkapnya.

Menanggapi diskusi tersebut, Direktur USAID/DRG Walter Doetsch menyampaikan, setiap organisasi memiliki karakter yang berbeda-beda. USAID-MADANI tidak dapat mengajarkan caranya, tetapi berperan untuk menfasilitasi.

Untuk memilih pihak yang diajak bekerjasama perlu rencana strategis. Karena tidak semua pihak yang diajak membangun relasi adalah pihak yang responsif.

“Organisasi juga perlu terus menjaga kredibilitas, ketika organisasi dapat dipercaya, maka akan berhasil dan mendapat lebih banyak dukungan,” ucapnya.

Diakhir pertemuan bersama OMS lokal yang ada di Pangkep Direktur USAID memberikan startegi agar OMS lokal tetap bertahan dan berkelanjutan dalam kinerja-kinerjanya.

“Dalam melakukan intervensi juga dapat fokus melakukan kemitraan. Organisasi juga perlu mengembangan kapasitas, jika tantangan dihadapi besar cukup dikerjakan secara bertahap,” ungkapnya.

0 Comments

BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS BPD NIPA-NIPA BANTAENG

,

Kamis, 2 Desember 2021, BPD Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas. Kegiatan dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Permendagri 110 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati No 38 TA 2018 tentang BPD.

Narasumber kegiatan ini adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Bantaeng Dr Rivai Nur, SH. M.Si dan Camat Pa’jukukang. Kegiatan Kegiatan didukung oleh DPMD KOMPAK, Seknas FITRA, dan YASMIB Sulawesi.

Kepada peserta, Rivai mengatakan, kantornya menugaskan auditor di desa dan kelurahan, untuk membantu dalam perencanaan pembangunan desa sehingga apabila permasalahan bisa diselesaikan dengan cepat. Karena itu komunikasi dengan auditor harus aktif dan efektif.

Peserta kegiatan ini adalah 9 anggota BPD Desa Nipa-nipa dan 7 Kepala Dusun.

0 Comments

YASMIB Siapkan Inovasi Perempuan Kawal Desa di Bantaeng

, ,

Hari Sabtu, 30 Oktober 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMDPPPA) bekerjasama dengan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi merumuskan kegiatan inovasi Perempuan Kawal Desa (PerKaSa) di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kegiatan bertempat di sekretariat Bonthain Institute (BI), Jln. Andi Manappiang, Kel. Lembang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng.

Narasumber, Rahman Ramlan, dari tim Inovasi Kab. Bantaeng, mengatakan inovasi Perempuan Kawal Desa (PerKaSa) adalah komitmen Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perempuan untuk mengawal isu-isu perempuan serta mengidentifikasi potensi dan masalah yang ada dalam ruang lingkup perempuan. “Sehingga memudahkan untuk mengadvokasi perencanaan dan penganggaran di desa dengan perspektif perempuan,” ujarnya.

Pertemuan tersebut dihadiri antara lain oleh DPMDPP, PA Yasmib Sulawesi, dan pengurus PerKaSa.*/**

0 Comments