YASMIB Sulawesi dan ICW Gelar Pelatihan Penggunaan Platform Opentender.net

,

Radiogamasi.com, Makassar – YASMIB Sulawesi bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) melaksanakan kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Penggunaan Opentender.net sebagai intrumen pengawasan dalam melakukan pemantauan terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah, khususnya di Sulawesi Selatan.

Diikuti sejumlah Organisasi Kemasyarakatan, media dan perguruan tinggi yang digelar di hotel Remcy, jumat (24/9/2021). Pelatihan ini bertujuan memutus rantai korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa, diharapkan pentingnya upaya kolaborasi yang dilakukan semua pihak untuk menekan angka korupsi, terutama di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Wakil koordinator ICW, Siti Juliantari mengatakan Opentender.net adalah sebuah platform yang dikembangkan Indonesia Corruption Watch dengan tujuan menyajikan data pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta potensi resiko kecurangannya.

“ICW menggunakan serangkaian indikator yang disebut metode Potential Fraud Analysis (PFA) untuk melihat sejauh mana potensi resiko kecurangan dari tiap paket pengadaan pemerintah. Indikator ini dikembangkan dari riset tentang pola korupsi yang dilakukan sejak 2004 dan pola korupsi pengadaan sejak 2008,” jelasnya.

Pelatihan ini untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah sehingga lebih transparan.

Tahapan Pengadaan yang Tersedia di Opentender dimulai dari perencanaan, tender, penetapan pemenang, kontrak dan pelaksanaan kontrak.

Dalam opentender ini menurut Juliantari dijelaskan, alur data di peroleh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), data dianalisa dan divisualisasikan lalu data digunakan oleh publik untuk memantau.

Selain berkenalan dengan situs opentender.net, Para peserta juga dilatih cara penggunaan platform opentender tersebut. Peserta juga diajak berdiskusi proyek-proyek pemerintah yang ditengarai rawan korupsi. (*)

0 Comments

YASMIB Sulawesi dan ICW Gelar Pelatihan Opentender.net

,

YASMIB Sulawesi bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar pelatihan pemanfaatan Opentender.net sebagai intrumen pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah di Hotel Remcy Makassar, Jumat 24 September 2021. Kegiatan diikuti oleh NGO, akademisi, media, dan mahasiswa.

Pelatihan bertujuan untuk memutus rantai korupsi dalam proses PBJ, terutama di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Wakil koordinator ICW, Siti Juliantari mengatakan Opentender.net adalah website atau platform yang dibuat oleh ICW dengan menyajikan pengadaan barang dan jasa pemerintah di seluruh Indonesia serta melihat potensi resiko kecurangan. */**

0 Comments

Pelatihan Fasilitator SEKAR Desa Se-Kabupaten Pangkep

,

Pangkep — YASMIB Sulawesi melalui Program Implementasi Akuntabilitas Sosial untuk Mewujudkan Pemerintah Desa yang Transparan dan Partisipatif melaksanakan pelatihan fasilitator Sekolah Anggaran (Sekar) Desa tingkat lanjut di Kabupaten Pangkep. Program ini hasil kerja sama Seknas FITRA dan KOMPAK atas dukungan DFAT Australia.

Tujuan pelatihan adalah agar peserta memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan teknik fasilitasi modul Sekar Desa dan melahirkan tenaga fasilitator Sekar Desa di Kabupaten Pangkep.

Kegiatan dilaksanakan di Cafe Logos, Pangkep, pada 26-27 Agustus 2021. Peserta yang mengikuti kegiatan ini berasal dari Pendamping Desa Kecamatan (PD), Pendamping Lokal Desa (PLD), serta Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD). Nara sumber kegiatan adalah Musran Andi Muchsin.

Hadir juga Mardini, Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA P3MD) dan Dzulfadli, Kepala Bidang Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). */**

0 Comments

TIGA DESA DI PANGKEP PUBLIKASIKAN ANGGARAN COVID-19 TAHUN 2020

,

Pangkep — Tim YASMIB Sulawesi mengunjungi Desa Mattiro Baji dan Mattiro Uleng di Kecamatan Liukang Tuppabiring Utara yang berbeda pulau, dan satu desa lagi di gunung, yakni Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma’rang,  Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, pada 26 Januari 2021. Kunjungan tersebut merupakan rangkaian kegiatan pemantauan penanggulangan dan pencegahan COVID-19, terkait publikasi anggaran khusus Covid-19 APBDes 2020.

Nasir, Sekretaris Desa Mattiro Baji, menyatakan anggaran Covid-19 lebih banyak diperuntukkan bagi bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD).

“BLT-DD ini diperuntukan untuk masyarakat Mattiro Baji yang belum menerima bantuan sosial seperti BPNP, BST dan PKH maupun bantuan sosial lainnya,” ujarnya.

Ahmadi, Wakil Ketua BPD Mattiro Uleng,  menyatakan peran BPD di desanya sudah mulai membaik. Ini terlihat dari keterlibatan BPD dalam beberapa kegiatan pemerintah desa seperti Sosialisasi Covid-19 maupun menjadi relawan Covid-19.

“Kami masih butuh pendampingan YASMIB Sulawesi dan Seknas FITRA karena inovasi-inovasinya yang dilakukan masih sangat dibutuhkan sehingga kinerja BPD lebih baik lagi kedepan,” ujarnya.*/**

0 Comments

FGD IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS SOSIAL KABUPATEN PANGKEP

, ,

Yasmib (Yayasan Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi, Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak) dengan dukungan Department of Foreign Affair and Trade Australia, mengadakan focus group discussion (FGD) implementasi akuntabilitas sosial Kabupaten Pangkep, 7 Juli 2021, di Ruang Pola Kantor Bupati Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.

Tujuan FGD adalah:

  1. Merumuskan komitmen bersama antara pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa terkait implementasi akuntabilitas sosial untuk mewujudkan pemerintah desa yang transparan dan partisipatif
  1. Mendorong pemerintah daerah, badan permusyawaratan desa (BPD) dan pemerintah desa terkait replikasi pekan aspirasi dan Sekar Desa
  1. Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep melahirkan sebuah kebijakan anggaran untuk penguatan BPD di Kabupaten Pangkep

Abdul Haris, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kabupaten Pangkep, yang membuka kegiatan FGD, menyampaikan bahwa peran Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD) dalam mewujudkan akuntabilitas sosial sangat penting karena salah satu perannya memonitor dan mengevaluasi pembangunan desa.

Andi Muhammad Hidayat, Koordinator Kabupaten Program Implementasi Akuntabilitas Sosial untuk Mewujudkan Pemerintah Desa yang Transparan dan Partisipatif, menjelaskan refleksi program tahun 2020.

Dzulfadli, Kepala Bidang Pemerintah Desa PMD, menyampaikan pendapatnya yaitu untuk menciptakan desa yang transparan maka desa harus membentuk peraturan desa atau peraturan kepala desa tentang keterbukaan informasi dan pelayanan informasi yang mengakomodir terbentuknya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).

Setelah tanya-jawab, FGD diakhiri dengan penandatanganan komitmen implementasi akuntabilitas sosial di Kabupaten Pangkep dan penyerahan Buku Sekar Desa versi terbaur kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pangkep.

Setelah penjelasan Fasilitator dilanjut dengan Sesi Diskusi dan diakhir dengan Penandatanganan Komitmen Implementasi Akuntabilitas Sosial di Kabupaten Pangkep & penyerahan Buku Sekar Desa versi terbaru kepada DPMD Kab. Pangkep. Ada 5 point komitment yang disepakati dalam kegiatan FGD Implememtasi Akuntabilitas Sosial Kab. Pangkep.

0 Comments

Hasil FGD YASMIB: SEKAR Desa untu Semua Desa di Bantaeng

,

Hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, di Ruang Pola Wakil Bupati Bantaeng, Yasmib Sulawesi (jaringan simpul Seknas FITRA dan KOMPAK) melaksanakan Kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) Pelembagaan Akuntabilitas Sosial dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa Yang Transparan, Partisipatif, Akuntabel, Responsif Gender dan Inklusi.

Kegiatan dibuka oleh H. Hartawan Kurniawan, SH. MH (Asisten Pemerintahan dan Kesra SETDA Kabupaten Bantaeng). Tujuan kegiatan ini adalah untuk: (1) mendorong pemeritahan daerah, pemerintahan desa, BPD soal pelembagaan dan replikasi akuntabilitas, (2) Mendorong pemerintahan daerah Kabupaten Bantaeng melahirkan sebuah kebijakan anggaran untuk penguatan BPD Kabupaten Bantaeng, (3) Merumuskan komitmen bersama antar pemerintah kabupaten, desa, dan BPD serta masyarakat untuk melembagakan akuntabilitas sosial terkait kewenangan masing-masing.

Capaian kegiatan FGD ini di antaranya: (1) Pemerintahan kabupaten akan membuat Perbub pelembagaan akuntabilitas sosial, (2) Penguatan FK BPD di kabupaten, (3) Penguatan pelembagaan perempuan di tingkat kabupaten, (4) Replikasi Sekolah Anggaran Desa di semua Desa di kabupaten Bantaeng, (5) Pelibatan PTPD dalam Sekolah Anggaran Desa di tingkat desa, (6) Adanya komitmen bersama pemerintah Kabupaten, Desa, BPD dan Masyarakat, (7) Pemerintah Kabupaten, FK BPD, dan tim program membangun penguatan FK BPD di semua Desa. Peserta yang hadir berjumlah 25 orang, di antaranya DC KOMPAK Bantaeng, DPMD, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Disabilitas, P2TP A, dan KPI.*/**

0 Comments

BPD DESA BARUGA – BANTAENG GELAR SEKOLAH ANGGARAN DESA KE-2

, ,

Badan Permusyawatan Desa (BPD) Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, menggelar kegiatan Sekolah Anggaran (Sekar) Desa di kantor BPD Desa Baruga pada Rabu, 23 Juni 2021. Kegiatan ini yang kedua kalinya. Kegiatan yang menggunakan anggaran APBDes ini sebagai pendalaman materi Sekar Desa, terkait perencanaan dan penganggaran.

Dalam kegiatan ini, Irdawati Sewang, CO Projet Akuntabilitas Sosial, dan Bakri, Pendamping Lokal Desa kecamatan Pajukukang, memimpin diskusi kelompok untuk kedua materi tersebut. Kelompok I mendiskusikan perencanaan dan Kelompok II membahas penganggaran.

Nur Hana, anggota BPD perwakilan perempuan, mengatakan kegiatan Sekar Desa berkontribusi dalam memberikan pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran desa, termasuk prinsip- prinsip perencanaan dan penganggaran desa serta model pendekatan perencanaan dan penganggaran desa. “Materi ini sangat luar biasa buat saya pribadi dikarenakan masih kurangnya pengetahuan dalam pemahamami hal tersebut,” ujarnya. Ruslan, pimpinan BPD Baruga, mengatakan adanya modul Sekar Desa membantu BPD dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Kegiatan ini terselenggara bekerjasama dengan Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi dan Seknas FITRA.

0 Comments

BPD DESA BARUGA – BANTAENG REPLIKASI SEKOLAH ANGGARAN DESA

, ,

Hari Kamis, tanggal 14 Juni 2021, Badan Pemberdayaan Desa (BPD) Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, melaksanakan Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) dengan menggunakan anggaran APBDes 2021. Tujuannya adalah untuk penguatan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra pemerintah desa.

Kegiatan Sekar Desa dengan anggaran Rp 8,3 juta ini dilakukan secara bertahap, setidaknya 5 kali kegiatan.

Ketua BPD Desa Baruga H.Saharuddin merasa bersyukur dengan terpilihnya Desa Baruga sebagai desa dampingan Program Akuntabilitas Sosial yang difasilitasi Yasmib Sulawesi bekerjasama dengan Seknas FITRA – KOMPAK.

“Kegiatan ini sangat membantu teman-teman di BPD dalam memahami bagaimana menjalankan tugas dan fungsi BPD. Mengingat usia BPD masih baru, kurang lebih 2 bulan usai dilantik Bupati Bantaeng, proses pendamping ini sangat dibutuhkan,” kata Saharuddin.

Ia berharap Sekar Desa bisa dilakukan lagi di Baruga minimal 5 kali, sampai materinya betul-betul didalami dan dikuasai.

Sekretaris BPD, Nurhayana, yang mewakili kelompok perempuan di Desa Baruga, mengatakan materi Sekar Desa adalah hal yang sangat baru dan ia bersyukur bisa memperolehnya.

“Kegiatan ini sangat memberikan manfaat dan pengetahuan baru terutama untuk BPD dan Pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing,” ujarnya.

“Kami sebagai BPD sangat mengharapkan kegiatan ini berkelanjutan demi untuk melakukan perubahan di internal BPD dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi kami selaku BPD.” tambahnya.

0 Comments

Prodi Admnistrasi Negara Unibos Taken MoU Antara Yasmib Sulsel

,

Makassar — Program Studi Administrasi Negara (Prodi Adm Negara) Universitas Bosowa (Unibos) menggelar Pelatihan Pusat Belajar Anggaran (Pusjaga) tingkat dasar, dan pelatihan Pusjaga tingkat menengah yang dilaksanakan di Ruang Aksa Mahmud Gedung B lt 9 Unibos.

Pelatihan pusjaga kali ini dirangkaikan juga Penandatanganan Kerjasama dengan Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi yang merupakan tindak lanjut MoU dengan Unibos pada Tahun 2019 lalu.

Pada kegiatan pusjaga ini turut dirangkaian penandatangan Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani langsung oleh direktur Yasmib ibu Rosniaty Azis dan Ketua Program Studi ibu Nining Haslinda, S.Sos., M.Si., turut didampingi Wakil Rektor 1 Dr. Ir. Baharuddin, M.Si.,Ph.D, wakil dekan 1 Drs. Natsir Tompo, M.Si, dan disaksikan tim yasmib, Mahasiswa Unibos, serta sivitas prodi Ilmu Administrasi Negara Unibos.

Ketua Prodi Adm Negera Unibos dalam sambutannya menjelaskan “kegiatan Pusjaga ini merupakan bentuk dari hasil MoU bersama Yasmib maka dari itu kami melakukan Penandatanganan kerjasama dan juga merupakan bentuk Implementasi Program MBKM dari pemerintah. Tujuan dari pusjaga ini agar para peserta mendapatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai pengenalan analisis anggaran tingkat menengah, kami berharap semoga mahasiswa bisa mendapatkan ilmunya dan dapat menerapkannya di kemuadian hari juga bisa berkontribusi positif bagi negara tentunya unibos. Pelatihan Pusjaga ini mempelajari anggaran dan memiliki 3 tingkatan, yakni tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat expert” jelas Nining Haslinda, S.Sos., M.Si.

0 Comments

DESA KABBA, PANAIKANG, PITUSUN PUBLIKASIKAN ANGGARAN COVID-19

, ,

YASMIB Sulawesi mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panaikang, Kabba, dan Desa Pitusunggu, Kabupaten Pangkep, pada 25 Januari 2021, di kantor masing-masing desa.

Pertemuan terkait publikasi Refocusing Anggaran COVID-19, yang merupakan kegiatan pemantauan program penanggulangan dan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, pada 2020.

Zulkarnaen, anggota BPD Desa Kabba, menyatakan BPD-nya akan terus mendorong publikasi anggaran sehingga masyarakat dan BPD bisa mengawasi anggaran yang ada di desa.

“Kedepannya publikasi akan diupayakan mulai dari perencanaan, pengelolaan, sampai pertanggungjawaban,” ujarnya.

“Minimal masyarakat bisa mengetahui anggaran desa dialokasikan untuk apa saja,” Zulkarnaen menambahkan.

Saenal, Sekretaris Desa Kabba, mengatakan publikasi anggaran merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Desa sesuai dengan amanah UU Desa.

“Kami juga akan publikasikan Realisasi APBDes 2020 serta RKPDes 2021 yang sementara dalam proses penyelesaian,” kata dia.*/**

0 Comments