YASMIB – ICW MANTAU PENGADAAN PEMERINTAH

, ,

Rabu 4 Maret 2015 bertempat di Hotel Horison Panakukang, YASMIB Sulawesi menyelenggarakan Multistakeholder Meeting Pemantauan Pelaksanaan barang dan Jasa secara elektronik dilingkungan pemerintah Kota Makassar yang diselenggarakan atas kerja sama ICW (Indonesia Corruption Watch), kegiatan ini dibuka Muh. Mario Said Selaku Kepala bagian Perekonomian dan Pembangunan yang mewakili Sekertaris Daerah Kota Makassar

kegiatan ini bertujuan :

  1. Memberikan pemahaman tentang konsep pemantauan proyek e-Procurement untuk para pengambil kebijakan dan pengguna anggaran di tingkat daerah
  2. Menginisiasi upaya bersama antara aparat pemerintah daerah dengan CSO di tingkat daerah untuk mengawal PBJ dan mencegah korupsi.
  3. Mendorong iklim usaha yang sehat,transparan dan kompetitif bagi peserta pelaksana kontrak PBJ di Daerah.

Hadir sebagai  peserta pada kegiatan ini Kejaksaan Tinggi Sulsel, Polrestabes Makassar, Inspektorat Sulsel, LPSE Sulsel, Inspektorat Makassar, LPSE Makassar, Sekretariat DPR-D Makassar, Dinas Pendidikan Kota Makassar, Dinas Kesehatan Makassar dan Dinas Pekerjaan Umum Makassar, ICW (Indonesia Corruption Watch) dan YASMIB (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi.

Pada proses kegiatan ini Lais Abid peneliti ICW banyak menjelaskan proses dan cara pemantauan Pelaksanaan Barang dan Jasa dengan metode Potential Fraud Analysis (PFA) metode ini telah dikembangkan ICW dalam bentuk website www.opentender.net  yang bisa digunakan oleh siapapun dimanapun.

pada kegiatan ini peneliti YASMIB Sulawesi Masita Syam menjelaskan proses pemantauan Pengadaan Barang dan jasa dengan menggunakan www.opentender.net  terhadap proses pelaksanaan pengadaan di Sulawesi Selatan.

0 Comments

Pelatihan Advokasi Anggaran Daerah dan Desa

, ,

Secara umum Advokasi Anggaran dapat dipahami sebagai upaya memperjuangkan anggaran agar lebih berpihak kepada masyarakat rentan, serta dapat mengakomodasikan adanya kebutuhan yang berbeda antara kelompok dalam masyarakat (laki-laki, perempuan, anak, remaja, lansia, serta disabilitas)

Sedangkan Dasar argumentasi, anggaran merupakan hak masyarakat, tujuannya agar kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat, terutama mereka yang lemah, mereka yang terpinggirkan, dan mereka yang tidak terperhatikan. 

Salah- satu indikator keberhasilan advokasi anggaran yang sering dilakukan adalah sejauh mana terjadi perubahan pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) menjadi lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat dan mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara kelompok masyarakat yang tercermin pada program-program yang ada dan besaran anggarannya. 

Salah satu bentuk penguatan kapasitas penyandang Disabilitas, DPO (Disabilitas people organization), CO/PO dan Organisasi Mitra (LPP Bone dan KPI Gowa) yang sudah dilakukan bagi Mitra Program Peduli Difabel adalah penyelenggaraan Pelatihan Bebarapa waktu lalu YASMIB Sulawesi telah melakukan 2 kegiatan yaitu Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Daerah dan Pelatihan Perencanaan Penganggaran Desa dengan jumlah peserta 30 orang dari 7 Lembaga berbeda.

Pasca Pelatihan, diharapkan teman-teman DPO (Disabilitas people organization), CO/PO dan Organisasi Mitra (LPP Bone dan KPI Gowa) telah belajar memahami siklus dan kondisi proses perencanaan dan penganggaran di daerahnya masing-masing. Pelaksanaan Pelatihan tersebut sebagai bentuk dukungan peningkatan kapasitas dalam melakukan pendampingan Program Peduli Difabel di Kabupaten Gowa dan Bone. 

Untuk memberi tambahan ‘amunisi’ bagi kekuatan advokasi masyarakat sipil bagi percepatan pelaksanaan implementasi UU Desa di Kab. Gowa dan Bone serta intervensi pada tingkat Daerah, YASMIB Sulawesi bermaksud menyelenggarakan Pelatihan Advokasi bagi Alumni Pelatihan Perencanaan Desa Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang telah dilakukan sebelumnya. 

Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan ini ialah Menguatkan konsep dan praktik strategi advokasi anggaran Penyandang disabilitas DPO (PPDI Su, HWDI) Organisasi mitra (LPP, KPI), Meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan Penyandang disabilitas DPO (PPDI Su, HWDI) Organisasi mitra (LPP, KPI) dalam mendampingi  proses perencanaan pembangunan di desa dan kabupaten, Meningkatkan kapasitas Penyandang disabilitas DPO (PPDI Su, HWDI) Organisasi mitra (LPP, KPI) dalam melakukan advokasi perencanaan dan penganggaran dana desa dan kabupaten di daerah masing-masing.

Dan dari kegiatan ini hasil yang diharapkan : Adanya tukar pengalaman advokasi anggaran yang sudah dilakukan oleh peserta, Peningkatan pemahaman tentang konsep dan bentuk-bentuk advokasi anggaran, Peningkatan ketrampilan (skill) peserta dalam mempraktikkan bentuk-bentuk advokasi anggaran, Terlatihnya penyandang disabilitas, DPO dan organisasi mitra yang akan melakukan advokasi perencanaan dan penganggaran desa dan daerah dalam konteks implementasi Undang-Undang Desa, Rumusan kerja advokasi perencanaan advokasi perencanaan desa dan daerah. 

Kegiatan ini di fasilitatori oleh

  1. Akhmad Misbahkul Hasan (Seknas FITRA)
  2. Rosniaty Azis (YASMIB Sulawesi)
  3. Masita Syam (Co Fasilitator/YASMIB Sulawesi)
  4. Affan Nasir (Co Fasilirator/YASMIB Sulawesi)

Dengan dihadiri  oleh Peserta pelatihan ini sebanyak 30 orang yang merupakan alumni Pelatihan Perencanaan Desa, Pelatihan Perencanaan Penganggaran Daerah yang telah dilaksanalan sebelumnya. 

Adapun unsure peserta yakni dari pelaksana Program Yasmib Sulawesi, KPI WIl.

0 Comments

Launching Pemantauan Pemilu 2014 Bebas Politik Uang

, ,

Makassar – Swadaya Mitra Bangsa Bekerja (YASMIB) Sulawesi  bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan didukung sepenuhnya oleh The Asia Foundation (TAF), melakukan Launching Pemantauan Pemilu  Tolak Politik Uang  di Warko 76 Toddopuli , Makassar 20/02/2014.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini yaitu, Ketua Bawaslu provinsi Sulsel, Laode Arumahi, SH.MH, Prof Aswanto, SH. MH, dan Abdullah Dahlan dari ICW. Peserta dari CSO, NGO, jaringan Masyarakat Sipil yang ada di kota Makassar.

Menurut laode Arumahi, politik uang ini merupakan masalah kalsik yang memang harus diberantas. Dalam perjalanan jpemilu paska reformasi di Indonesia, banyak calon legislative yang menjadikan politik uang ini sebagai pintu masuk untuk mereka duduk sebagai wakil raakyat. “kalau kitasalah pilih nanti bisa saja kita akan mendapatkan wakil rakyat yang sama saja dengan sebelumnya”. Arumahi menambahkan, dengan hadirnya tim pemantau yang dibuat oleh YASMIB Sulawesi, ini bisa menjadi sebuah sinergitas dari  bawaslu sebagai bagian dari bentuk dan peran masyarakat yang masih peduli untuk melakukan sebuah perubahan di Indonesia. 

Sementara itu, Prof. Dr. Aswanto mengatakan, politik uang sangat dilarang dalam setiap pemilu. Partai dan caleg yang memberikan bantuan untuk sebuah nama dan kedudukan jangan dipilih lagi.  Kita sudah bosan dengan wakil rakyat yang nantinya akan menjadi wakil kitatidak bisa mengamodir apa yang seharusnya menjadi tugas mereka. Abdullah Dahlan dari ICW,  menuturkan jbahwa politik uang sekarang sudah mengalami varian yang sangat maju.  Dalam tinjauan kami di ICW politik uang itu dibagi menjhadi dua yaitu, Pra Bayar dan Paska Bayar.  Paska  Bayar adalah politik uang dengan mengobral janji kepada pemilihnya, sedangkan  pra bayar seperti, pemberian sembako dengan mencantumklan stiker salah satu kandidat, sarung dan yang lainnya yang memberi bantuan secara langsung denagn maksud untuk mendaptkan suara.

Kegiatan dihadiri oleh 60 orang yang terdiri dari perempuan 24 orang dan 36 orang laki-laki, yang berasal dari jaringan perempuan Makassar, CSO, NGO, Akademisi, yang ada di kota Makassar. Kegiatan ini ditutup dengan deklasi pemilu bersih, berkualitas dan berintegritas 2014 “Tolak Politik Uang “ yang dibacakan serentak oleh semua peserta yang hadir.

0 Comments

Training Pemantauan Pimilu 2014 Bebas Politik Uang

, ,

YASMIB Sulawesi – Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch ( ICW ) Jakarta dan didukung sepenuhnya oleh The Asia Foundation (TAF),  menggelar pelatihan pemantauan pemilu legislatif, dan DPD untuk wilayah pemilihan Sulawesi Selatan di Warkop 76 Toddopuli (19/2), Makassar.

Menurut direktur eksekutif YASMIB Sulawesi, Abd. Azis A. Paturungi, pelatihan ini merupakan bentuk partisipasi kita sebagai masyarakat yang peduli dengan kondisi kekinian khususnya yang terkait dengan pemilu.

Kondisi Negara yang tidak stabil membuat para calon dan kandidiat wakil rakyat kita tidak bisa berkompetisi secara sehat “kami nanti akan memantau di tujuh wilayah di Sulsel yaitu, Makassar, Kab. Gowa , Kab. Bulukumba, Kab.  Pangkep, Kab, Sidrap, Kab. Pinrang, dan Kabupaten Luwu”. Dalam kegiatan ini turut pula hadir sebagai pemateri yaitu, direktur LBH Makassar, Abd Azis, SH, ketua Bawaslu provinsi Sulsel, Laode Arumahi, SH. MH, dan Koordinator divisi korupsi dan politik ICW, Abdullah Dahlan.

Menurut Abdullah Dahlan, pemilu sekarang ini sudah banyak memiliki varian jadi, politik uang itu tidak hanya bahwa kita diberikan uang, sembako, bahkan proyek daerah yang diklaim sebagai bantuan dari caleg itu juga bagian dari pelanggaran politik uang dan penyalahgunaan fasilitas Negara.

“teman-teman pemantau harus jeli dalam melihat setiap pelanggran namun, tetap juga harus berhai-hati dilapangan. Kita harus memenaki strategi yang betul bisa membuat kita lebih nyaman dalam memantau”, tuturnya ketika memberikan materi.

Lebih lanjut Abdullah menambahkan, Penting bagi kita sebagai pemantau, sebagai wujud sinergitas peran dan peran kita untuk mewujudkan integritas dari Pemilu itu sendiri.

Sehingga, pemilu yang kita harapkan bisa terwujud bukan hanya sekedar ajang ceremony lima tahunan saja. Ditempat yang bersamaan,   Abd.Azis mengatakan politik uang sekarang ini sudah menjadi sebuah cara klasik namun, terus dilakukan untuk memperoleh suara. Dalam tinjauan pidana, politik uang ini adalah satu bentuk dari tindakan pidana karena, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mengharapkan sebuah imbalan atau suara untuk duduk di perwakilan rakyat. Abd. Azis menuturkan, tingginya politik uang juga tidak terlepas dari lingkaran setan dari pemilu itu sendiri.

“kita sama-sama tahu, setiap parpol peserta pemilu 2014 ini tidak lepas dari campur tangan pemodal atau kalangan elit  yang menguasai parpol kita”. Ia juga menambahkan, hadirnya perusahaan ataupun pemilik modal dalam parpol, membuka celah lahirnya sebuah politik uang. Sehingga, kita memang harus cerdas, dan bahkan kita harus bisa menjadi bagian untuk menciptakan sebuah pemilu yang berkualitas dan berintegritas. ‘jika dilapangan anda sebagai pemantau mendapati caleg yang membagikan uang ataupun sembako catat lalu laporkan kepada kami, karena itu bagian dari suap dan merupakan pelanggran pidan murni”, tutupnya.

Dalam kegiatan ini, peserta yang hadir berasal dari   tujuh wilayah pemantauan  yang terdiri dari empat pemantau perempuan dan 16 laki-laki yang merupakan pemantau utama di masing-masing daerah pemantauan terdiri dari CSO, Jaringan Perempuan, dan jaringan YASMIB Sulawesi Lainnya yang ada di daerah.

Sebagai tindak lajut dalam pelatihan ini, pint penting menjadi tugas pemantau di lapangan adalah :

  1. Pelanggaran politik uang
  2. Penyalahgunaan fasilitas Negara
  3. Mengawal pelaporan dokumen dana kampanye parpol.
0 Comments

DISKUSI PUBLIK RAPBD TAHUN ANGGARAN 2014 (Live Radio Suara Tipaloyo)

, ,

Senin 23 Desember 2013, Yamib (Swadaya Mitra Bangsa) Sulselbar bekerjasama dengan Jaringan Jurnalis MDG’s  (JJM) menyelenggarakan diskusi public RAPBD Tahun 2014 yang di Live dengan interaktif radio Suara Tipalyo dengan tema “Anggaran Kesehatan untuk Keselamatan Ibu dan Anak di Kab. Polewali Mandar”. Kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian dari program “Tata Kelola  Anggaran yang Berpihak kepada Perempuan dan Kelompok Miskin di Kabupaten. 

Polewali Mandar, Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat”. Kegiatan tersebut didukung oleh The Asia Foundation dan Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada (DFATD).

Tujuan dari Diskusi Publik RAPBD Kabupaten Polewali Mandar TA 2014 yang dilaksanakan tersebut yaitu Adanya upaya masyarakat untuk mendorong perubahan kebijakan anggaran yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar warga terutama bagi ibu dan anak, Mendorong komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan anggaran kesehatan terkait untuk keselamatan ibu dan anak dan Terpublikasinya hak-hak masyarakat miskin, perempuan, ibu, anak  dan kaum marginal lainnya  dalam skema perencanaan dan penganggaran daerah.

Narasumber pada kegiatan tersebut yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar yang diwakili oleh Muh. Arsyad (Kasubg Perencanaan Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar) dengan tema “Mendorong Kebijakan Anggaran untuk Mewujudkan Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Masalah Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Di Kab. Polewali Mandar”. Beberapa penyampaiannya yaitu terkait dengan Kebijakan Anggaran Untuk Keselamatan ibu dan anak adalah Mencoba menyeimbangkan anggaran pada bagian yang besar Anggaran dan pada bagian yang kecil Anggarannya, Komitmen adalah menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi, Mengatasi Masalah Anggaran output dan Hasil (outcome) yang tidak bermakna dan melakukan koordinasi dengan tepat terkait Dana lintas sektoral Kesehatan ibu dan anak (BKBPA, Ketahanan pangan, Bappeda dan Dinkes).

Sedangkan dari Legislatif diwakili oleh anggota komisi IV DPRD Kabupaten Polewali Mandar M. Fariduddin dengan tema “Mendorong Kebijakan Anggaran untuk Mewujudkan Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mendukung Peningkatan dan Maksimalisasi Alokasi Anggaran Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Di Kab. Polewali Mandar“. Dalam kegiatan tersebut disampaiakn bahwa akan mengawal anggaran kesehatan ibu dan anak agar tepat sasaran karena hal tersebut terkait dengan tupoksi Komisi IV DPRD yang membidangi masalah kesehatan. Bahkan ditambahkan bahwa DPRD siap memangkas anggaran perjalanan dinas untuk peningkatan anggaran kesehatan ibu dan anak.

Peserta serius mengikuti diskusi public RAPBD yang dilaksanakan di Warkop Dg

0 Comments

Perempuan Desa Pantau Pelaksanaan Pembangunan

,

YASMIB Sulawesi – YASMIB (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi bekerja sama dengan Canadian International Developmant Agency (CIDA) dan The Asia Foundation (TAF), menggelar pelatihan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Bagi Relawan Desa, yang dilaksanakan di hotel d’ Maleo Jl. Yos Sudarso, no. 51, Mamuju, Sulawesi Barat.

Pelatihan ini dihadiri sebanyak 28 peserta ( perempuan sebanyak 25 orang, dan peserta laki – laki sebanyak 5 orang ), dari tiga wilayah yang menjadi dampingan YASMIB, yaitu, Kota Makassar, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamuju. 

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari program Building Better Budget for Women and the Poor ( B3WP). Kegiatan ini dibuka oleh Masyita Syam, Koordinator YASMIB provinsi Sulawesi Barat. Menurutnya kegiatan ini sangat salah satu wujud partisipasi dalam mencerdaskan dan mengajak seluruh relawan khususnya perempuan untuk lebih peka terhadap setiap masalah ataupun kondisi yang ada di desa masinhg-masing relawan.

“kami dari YASMIB Sulawesi mengajak relawan untuk melakukan pengawasan dan pemantaun melalui Diskusi Kampung kemudian di lanjutkan dengan melakukan pelatihan.” Tuturnya.

Masyita juga menambahkan, sebelum pelatihan ini dilakukan YASMIB Sulselbar melakukan diskusi kampung di masing-masing sepuluh desa di kab. Polman dan Kab. Mamuju.

“Pelatihan ini juga merupakan lanjutan dari pelatihan sebelumnya, dan nantinya diharapkan parapeserta atau relawan yang teloah mengikuti pelatihan ini dapat menjadi fasilitator diskusi kampung yang dilakukan di desanya, serta dapat menjadi motor penggerak bagi seluruh warga di desa untuk mengawal setiap program yang masuk ke desanya khususnya untuk program tahun 2011- 2013”, tutupnya.

Sementara itu, Bulawan daeng Manggape, salah satu peserta pelatihan dari desa Pokkang Kabupaten Mamuju mengatakan, pelatihan ini sangat bermanfaat bagi saya karena dengan menjadi relawan YASMIB SulselBar say bisa terlibat langsung dalm pengawasan setiap anggaran yang dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah yang turun ke desa saya.

“Saya dapat terlibatlangsung dalam pengawalan serta penyusunan perencangan penganggaran yang ada di desa saya”, katanya.

Senada dengan Bulawan, Sitti Mariam, peserta dari desa Segerang, Kabupaten Polman mengatakan, pelatihan ini dapat meningkatkan wawasan dan pengalaman saya serta dapat berperan aktif dalam perancangan dan pengawasan pengangaran yang ada di daerah di daerah saya.

“Pelatihan ini memberikan kami pengetahuan baru, serta meningkatkan kemampuan kami dalam mengawal setiap perancangan penganggran dan optimalisasi dari penganggaran tersebut”, katanya.

Mariam juga menuturkan, dengan hadirnya YASMIB Sulawesi, dalam mendampingi kami kami, penganggaran yang tadinya tertutup kini bisa menjadi lebih terbuka dan memberikan kami kami banyak peran dalam lingkungan ataupun daerah dimana kami berada. Tuturnya.

Sebagai harapan, keduanya ( Bulawan dan Sitti Mariam ) mengharapkan YASMIB Sulselbar dapat terus mendampingi kami baik dalam perancangan hingga memberikan kami pengetahuan yang lebih banyak lagi terkait peranan perempuan dalam pemantauan pelaksanaan pembangunan.

0 Comments

Kunjungan Konsulat Jenderal Amerika Serikat

,

YASMIB Sulawesi – Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi menggelar pertemuan dengan Konsulat Jendral Amerika Serikat di Hotel Continent (13/11/13), Panakkukang, Makassar.

Pertemuan tersebut membahas tentang perencanaan program kerja sama dengan gender budget. Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam ini, tim YASMIB dan Konjen Amerika Serikat, Mrs.Heather Coble, berbicara tentang program yang akan dilakukan diwilayah Sulawesi Barat dengan merangkul YASMIB sebagai partner kerjasamanya

Menurut Mrs.Heather Coble, YASMIB sangat luar biasa. Hal ini terlihat dari program advokasi anggran yang dilakukan di dua provinsi yaitu sulsel dan sulbar telah menjadikan beberapa daerah yang pilot project YASMIB sudah memberikan kemajuan baik dalam hal pelayanan maupun dalam hal keterbukaan informasi untuk masyarakat.

“Saya tertarik dengan YASMIB, selain stafnya yang dominan laki-laki sementara advokasinya adalah perempuan. Selain itu, saya juga merasa senang bisa ketemu dengan tim YASMIB, hal dikarenakan di YASMIB sudah ada pemetaan job yang membuat cara kerja ataupun program lebih berjalan sisitematis”, ujarnya. Sementara itu, direktur program YASMIB Sulawesi, Rosniaty Azis mengatakan, YASMIB merasa bangga karena dapat bertemu langsung dengan Konjen AS. Selain ini merupakan pertemuan untuk membicarakan program YASMIB selanjutnya.

0 Comments

Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender di Polewali Mandar

, ,

Yasmib Sulawesi bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten Mamuju dengan dukungan program dari The Asia Foundation (TAF) dan Foreign Affairs, Trade and Development Canda ( DFATD ), melaksanakan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender ( PPRG ) selama 2 ( dua ) hari, dari tanggal 2 sampai 3 September 2013 di Hotel Berkah Mamuju.Peserta Pelatihan sebanyak 51 orang, terdiri dari 29 perempuan dan 22 laki-laki Peserta kegiatan terdiri dari bagian perencanaan di SKPD se Kabupaten Mamuju.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Badan Bappeda Kabupaten Mamuju, dalam sambutannya, Bapak Rahmat Tahir. ST. M.Si Menyampaikan, selama 2 (dua ) hari ini, peserta diharpakan lebih memahami lagi tentang PPRG dan dapat segera mengaplikasikan di semua Instantasi yang ada di Kabupaten mamuju.

“Pelatihan ini sangat membantu bagi Tim Perencanaan yang ada di SKPD, karena dalam waktu yang dekat ini, TIM perencanaan akan membuat RKA di Instansi masing-masing, kami pun mengharapkan,agar Yasmib Sulselbar terus mendampingi dalam penyusunan RKA yang responsif gender ,” ucapnya.

Kepala Bappeda Kabupaten Mamuju berharap, melalui pelatihan ini mampu menambah pengetahuan dan wawasan peserta pelatihan dalam merumuskan Gender Analisis Pathway (GAB), Gender Bdget Statement (GBS, hingga sampai pada penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) tetap konsisten. Beliau juga mengharapkan agar peserta proaktif dalam pelatihan ini, pelatihan seperti ini sangat bermanfaat untuk peningkatan SDM tim perencana, ucapan terima kasih kepada Yasmib yang selama ini mendampingi. Firhan Rimbawan, selaku koordinator kabupaten Mamuju, mengharapkan agar tools ini segera dapat dipergunakan di semua SKPD se-Kabupaten Mamuju, sehingga dengan penerapan GAP dan GBS ini.

0 Comments

Pelatihan Perencanaan dan Peganggaran yang Responsif Gender bagi SKPD Untuk Perencanaan Anggaran Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014

,

Mamuju – YASMIB Sulawesi bekerja sama dengan Canadian International Developmant Agency (CIDA) dan The Asia Foundation (TAF) kembali menggelar Pelatihan Perencanaan dan Peganggaran yang Responsif Gender bagi SKPD Untuk Perencanaan Anggaran Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014, di hotel d’MALEO (31/7 s/d 01/08/13), Jl. Yos Sudarso, no. 51, Mamuju, Sulawesi Barat.

Pelatihan ini merupakan lanjutan dari pelatihan sebelumnya di Hotel Ratih (28-30 Juni 2013),Kab. Polewali Mandar, SulBar, yang dihadiri 22 peserta ( perempuan 8 orang dan laki-laki 14 orang) yang berasal dari jajaran SKPD yang ada di kabupten Polman yaitu, Bappeda, Dinsos, BPMPD, Diknas, Setda, BLH, BKKB-PP,DKCS, Dinkes, RSUD, Distannak, DKP, kabupaten Polewali mandar.

Menurut Rosniaty Azis, Direktur Program YASMIB SulSelBar mengatakan, pelatihan ini merupakan lanjutan dari pelatihan sebelumnya yang dilakukan di Kabupaten Polman. 

Beberapa waktu lalu. Sesuai dengan kesepakatan dari jajaran YASMIB Sulselbar, akhirnya pelatihan kedua atau lanjutan ini digelar di Kabupaten Mamuju yang juga merupakan ibukota Provinsi Sulbar.

Rosniaty mengungkapkan, pelatihan ini merupakan bagian dari program YASMIB Sulselbar dalam meningkatkan pamahaman dan pengetahuan jajaran SKPD dalam merumuskan perencanaan anggaran khususnya anggaran yang berbasis analisis yang Responsif Gender untuk kabupaten Polman. 

“Perencanaan yang responsive gender itu harus diwujudkan sebagai salah satu bagian dari penuntasan diskriminasi”, tutupnya.

Sementara itu, ketua panitia, Masyita Syam menuturkan, kegiatan ini dilakukan sebagai partisipasi YASMIB Sulselbar dalam mendorong Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

“Dalam pelatihan lanjutan ini para peserta sudah menyusunan anggaran yang berbasis Gender Analisys Pathway ( GAP ), dan Gender Badget Statement (GBS), serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2014. Bahkan ada beberapa SKPD yang telah memberikan dua hingga tiga program dalam pelatihan ini”, tutup Masyita.

Beberapa peserta mengemukakan, pelatihan ini sangat bermanfaat bagi para SKPD, apalagi dalam mengoptimalkan serta mensistematiskan sebuah program yang akan dilakukan nanti, terutama untuk program perencanaan dan penyusunan anggaran untuk gender seperti yang dilakukan oleh YASMIB Sulselbar.

Pelatihan ini diharapkan memberikan dampak yang signifikan dalam pembangunan khususnya pembangunan yang responsif gender di kabupaten polewali Mandar, serta di Sulawesi Barat pada umumnya.

Sebagai Rencana Tindak Lanjut dari Kegiatan ini ;

1. Teknikal Asistensi untuk RKA 2014 (road Show ke SKPD), sosialisasi tentang Gender. Pelaksanaannya tanggal 1 september 2013, penaggung jawab YASMIB

2. Penyusunan PERBUB ( September – desember. Target untuk penilaian APE ), tentang pedoman PPRG di Kabupaten POLMAN. penanggung jawab: BAPPEDA, VOCAL POINT PUG, BKKB dan PP, YASMIB, BAGIAN KEUANGAN SETDA, BAGIAN HUKUM SETDA

3. Penguatan Pokja dan Vocal point PUG (pelatihan lanjutan PPRG dan TOF), waktu pelaksanaan 2014, sekaligus sosialisasi juklak PPRG.

0 Comments

Yasmib gelar Identifikasi Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar

, ,

YASMIB Sulawesi –  Yasmib (Swadaya Mitra Bangsa), bekerja sama dengan Ford Foundation, dan Seknas FITRA menggelar pelatihan “Identifikasi Program Pengentasan Kemiskinan”, 25 juni 2013, bertempat di kantor Yasmib Sulawesi, Jl. 9, Makassar.

Pelatihan ini dibuka langsung oleh Direktur Eksekutif  Yasmib, Abd. Azis Paturungi dan di fasilitasi oleh Rosniati, selaku direktur program Yasmib.

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman semua lapisan masyarakat agar dapat menganalisis dan membaca dokumen perencanaan dan penganggaran yang bersumber dari uang rakyat (APBN/APBD) demi menciptakan kedaulatan atas anggaran khususnya masyarakat sipil.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan advokasi anggaran yang diperuntukkan pemerintah untuk masyarakat khusunya untuk pengentasan masyarakat miskin.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari 14 kecamatan yang ada di kota Makassar, yang terdiri dari peserta laki-laki sebanyak tujuh orang, dan peserta perempuan sebanyak sembilan orang, yang berasal dari berbagai elemen seperti, Mahasiswa, guru, ibu rumah tanggga, dan lain-lain. Yang nantinya akan menjadi tim untuk mengawal pelaksanaan program dari pemerintah.

Dalam pelatihan pengentasan kemiskinan ini, peserta dibagi dalam tiga kelompok yang nantinya mempresentasikan program yang dicanangkan pemerintah setempat. Setiap kelompok kemudian mempresentasikan program dari daerahnya dihadapan peserta lainnya.

Dalam presentase ini, peserta diberikan formatur sebagai bahan standar untuk melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap program yang telah dibawah dari daerah masing-masing.

Dalam diskusinya, peserta pelatihan pengentasan masyarakat miskin mengutarakan rancangan programnya kemudian menganalisis setiap program yang ada di daerahnya mulai dari jenis program, lokasi, sasaran (tepat/tidak), periode program, hingga sumber anggaran, dan penaggungjawab program tersebut.

Sebanyak 13 program dari masing-masing kelompok yang ada di daerahnya dan merupakan program-program prioritas dari pemerintah setempat.

Dari 13 program ( Dana Bergulir, Bantuan Raskin, Jamkesmas, Jamkesda, BLSM/KJS, PKH, pendidikan gratis, Project Nice, Bantuan lansia, BPC, Pansimas, dan PMT ) tersebut, ada beberapa program yang ternyata sudah diprogramkan sejak tahun 2004 hingga sekarang (2013) yaitu, Jamkesda, Dana Bergulir, jamkesmas, masih belum optimal realisasinya. Sementara itu, Beras Miskin (Raskin), masih menjadi salah satu program yang belum optimal realisasi hingga pengawasannya. Dan sisanya merupakan program yang diprogramkan dari tahun 2008 hingga 2013.

Disesi terakhir pelatihan ini, semua peserta diberikan pekerjaan rumah sebagai rencana tindak lanjut ataupun follow up dari kegiatan ini yaitu, peserta harus menjelaskan temuan dilapangan yang nantinya akan dipresentasikan pada pelatihan pengentasan kemiskinan selanjutnya.

0 Comments