YASMIB DORONG PEKAN ASPIRASI & MUSRENBANG DESA INKLUSI

, , ,

Dalam mendorong akuntabilitas sosial Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten Pangkep bersama YASMIB (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi & P3MD akan menerapakan Pekan Aspirasi & Musrenbang Desa Iklusi sebagai kegiatan rutinitas tahunan Desa dalam proses penyusunan RKPDes melalui Petunjuk Teknis (JUKNIS) Rencana Kerja Pembangunan Desa.

Pembahasan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Kabupaten Pangkep yang diselenggarakan di Ruang Kantor Bupati Lantai III. Kegiatan ini di bagi menajdi 2 gelombang, gelombang pertama melibatkan 4 Kecamatan dan sekitar 28 Desa dari Kepulauan. Gelombang kedua melibatkan 8 Kecamatan dan 37 Desa. Dari Kecamatan diwakili oleh Sekretaris Camat, dan dari Desa yakni Ketua BPD, Ketua LPM dan Kaur Perencanaan Desa serta dihadiri juga Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.

Kegiatan dibuka Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dzulfadli, beliau memberikan pengantar arah pembangunan desa. Melalui Juknis RPKDes 2023 ini, ada beberapa agenda yang harus dilaksanakan baik dari Pemerintah Desa, BPD dan LPM sebagai penanggungjawab kegiatan/agenda tersebut.

Djajang selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam sambutannya mengatakan bahwa pembangunan desa harus mendukung pencapaian SDGs dan IDM. Jka Pemerintah Desa atau Tim Penyusun RKP Desa tidak paham silakan bertanya dan jangan pernah menunda-nunda pekerjaan yang akan dilakukan.

Tolak ukur kemajuan/perkembangan desa hanya bisa di lihat dari Indeks Desa Membangun (IDM). “tambahnya.

Kepala Bidang Pemdes DPMD M. Ria Ady Saputra, mengatakan kita berharap dengan kolaborasi yang kita lakukan ini bisa mendongkrat pembangunan desa dengan merujuk pada pencapaian SDGs & IDM.

Setelah sambutan dilanjutkan dengan pemaparan Struktur Juknis RKP Desa 2023 oleh Mardini TA. P3MD, TA, Andi Ombong Sapada & Nasruddin TA P3MD.

YASMIB Sulawesi yang diwakili oleh Andri Siswanto, menjelaskan tentang gambaran umum pelaksanaan Pekan Aspirasi Masyarakat Desa & Musrenbang Desa Inklusi.

Pekan Aspirasi merupakan wadah untuk menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi, termasuk pengaduan warga desa yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis dan dikelola oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tujuannya agar aspirasi/keluhan/pengaduan warga desa dapat dengan cepat dan tepat ditangani dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Serap aspirasi merupakan salah satu bagian dari penguatan kinerja/peran BPD. Hal ini sesuai dengan mandat Permendagri 110 tahun 2016 dimana salah satu fungsi BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Peran dan fungsi BPD yang kuat dapat berdampak pada perbaikan kinerja pembangunan desa, serta percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa yang lebih baik.

Selain untuk meningkatkan kinerja/peran BPD sebagai badan legislatif Desa. Pekan Aspirasi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan akuntabilitas sosial.

0 Comments

Perempuan Aktor Strategis Dalam Pembangunan, YASMIB Sulawesi Libatkan semua Sektor

, ,

Dalam upaya untuk meningkatkan peranan perempuan dalam pengembangan wirausaha, terutama melalui iptek, YASMIB Sulawesi kerjasama dengan YAPPIKA-ActionAid melakukan kegiatan Lokakarya Keberlanjutan Usaha Ekonomi Perempuan berbasis Desa di Wisma Malaqbi Kabupaten Mamuju pada tanggal 23-24 Mei 2022.

Tujuan dari kegiatan ini untuk mengetahui potensi pengembangan ekonomi perempuan desa dan merumuskan strategi keberlanjutannya.

Peserta kegiatan terdiri dari, Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha, OMS/CSO, Pemerintah Desa, dan Komunitas Desa sebanyak 25 orang.

Rosniaty Azis, selaku fasilitator menyampaikan, pasca bencana gempa Mamuju tahun 2021. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah persoalan ekonomi keluarga, terutama perempuan. YASMIB Sulawesi bersama YAPPIKA-ActionAid melakukan upaya penguatan ekonomi perempuan berbasis desa.

“Perempuan memiliki potensi dalam mengembangkan sumber daya alam yang ada di desa. Persoalan ekonomi perempuan di desa tidak bisa di serahkan kepada pemerintah desa sepenuhnya, diharapkan keterlibatan semua sektor baik itu dari pemerintah maupun swasta yang memiliki program peningkatan ekonomi,” ungkapnya.

Selain itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Khatmah Ahmad selaku Narasumber mengatakan, dalam RPJMN perempuan bisa menjadi aktor strategis dalam pembangunan.

“Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki program prioritas yang dikemas dalam Three Ends, yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri kesenjangan ekonomi,” jelasnya.

Sementara, Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Mamuju, Nursiah menyampaikan, kami sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh YASMIB dengan membentuk kelompok usaha yang ada di Desa Taan dan Desa Ahu.

Ia menambahkan, Dinas Koperasi akan mensupport proses perizinan usaha kelompok yang telah di bentuk. Legalitas badan usaha sangat penting karena untuk mendapatkan bantuan baik berupa peningkatan kapasitas maupun bantuan modal usaha, kelompok usaha harus memiliki legalitas yang jelas.

Dilain sisi, salah satu peserta dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan, informasi program inkubasi bisnis bagi kelompok usaha baru memulai usaha yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Lanjutnya, Program Inkubasi Bisnis ini untuk kelompok usaha yang baru, kelompok usaha tersebut akan di inkubasi seperti bayi, yang betul-betul kami bina sampai menjadi kelompok usaha yang mandiri. Kami juga akan bimbing kelompok tersebut memiliki jiwa semangat yang tidak mudah menyerah.

“Kami juga akan membantu untuk mendapatkan perizinan SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan). SKP tersebut akan memudahkan dalam mengurus perizinan usaha,” jelasnya.

Diakhir sesi, peserta mengidentifikasi masalah pengembangan ekonomi perempuan di level desa, kabupaten dan provinsi. Salah satu masalahnya yaitu belum ada tools yang dimiliki Pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi program terkait ekonomi.

YASMIB Sulawesi bersama YAPPIKA-ActionAid akan membuat tools monev untuk mengukur kinerja/tingkat keberhasilan program yang dilaksanakan.

0 Comments

Temu Kader Remaja Yasmib Siap Rumuskan Rekomendasi Untuk Pemkab Mamuju

, ,

Mamuju — 19 Desember 2021, Temu Kader Remaja Perempuan Kabupaten Mamuju, yang merupakan salah satu bagian dari Program kemanusiaan dan ketangguhan (Humanitarian dan Resilience-Har) oleh lembaga Swadaya Mitra bangsa (Yasmib) dan Yappika, hari ini digelar di wisma Malaqbi mamuju.

Dalam kegiatan yang di ikuti oleh puluhan remaja perempuan dari desa taan dan ahu sebagai salah satu lokus kegiatan Yasmib, serta dari forum anak, Bupati Mamuju Hj. Sitti Sutinah Suhardi, SH., M. Si, mengaku sangat respect terhadap kegiatan dalam upaya pengembangan SDM perempuan yang digelar Yasmib, terlebih dalam kegiatan tersebut akan menjadi forum diskusi untuk melahirkan rekomendasi dalam upaya mencari kiat-kiat terbaik dalam mengatasi kompleksitas persoalan perempuan dan remaja, seperti persoalan kekerasan maupun pelecehan seksual yang angkanya masih terbilang tinggi di kabupaten mamuju.

Selebihnya, Sutinah Suhardi, mengaku pemerintah kabupaten mamuju akan senantiasa siap untuk mengawal rekomendasi hasil dari forum temu kader remaja perempuan oleh Yasmib dan Yappika dan akan dilakukan singkronisasi terhadap kebijakan pemerintah daerah, demi membuka kesempatan kepada kaum perempuan untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah serta masih dalam upaya menekan angka kekerasan dan pelecehan perempuan di kabupaten mamuju.

Sebelum itu, Direktur eksekutif Yasmib Sulawesi, Rosniati Azis, menerangkan, gelaran temu kader remaja perempuan yang dilaksanakan tersebut, berangkat dari rasa tanggung jawab terhadap berbagai issu dan persoalan yang masih dihadapi oleh kaum perempuan dan anak, ia menilai hal itu tentu tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah melainkan perlu keterlibatan semua stakeholders terutama dari kalangan remaja dan perempuan sendiri yang akan memikirkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan yang dihadapi dewasa ini, karenanya melalui forum diskusi temu kader remaja perempuan dipastikan akan merumuskan rekomendasi yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan rumusan kebijakan daerah yang diharap lebih akomodatif terhadap persoalan anak dan perempuan.

Selain dihadiri bupati, temu kader oleh yasmib juga di ikuti oleh kepala bappepan mamuju,Budianto Muin, serta Plt Kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Herlina Dahlan.(Diskominfosandi)

0 Comments

YASMIB Sulawesi Gelar Pertemuan Kader Perempuan

,

Mamuju — Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi bersama YAPPKI menggelar pertemuan kader perempuan di Mamuju, membahas rumusan rekomendasi terkait pencegahan kekerasan berbasis gender.

Pertemuan tersebut diselenggarakan di Wisma Malaqbi selama dua hari, mulai Minggu 19 Desember hingga Senin 20 Desember.

Direktur Eksekutif Yasmib Sulawesi, Rosniaty Azis mengatakan, dari pertemuan dua hari tersebut, pihaknya telah melahirkan sepuluh rekomendasi yang bakal diberikan ke Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, untuk diharapkan dapat ditindaklanjuti.

“Berbicara terkait remaja perempuan ada banyak tugas yang mesti diselesaikan bersama. Semua pihak mesti bergandengan tangan. Sehingga berbagai persoalan terkait isu gender tidak lagi terjadi,” kata Rosniaty.

Menurutnya, rekomendasi tersebut berasal dari rumusan masalah yang didapat dari dua desa di Mamuju, yakni Desa Ahu di Tapalang Barat dan Desa Taan di Tapalang. Atas berbagai permasalahan tersebut, maka lahirlah rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan di Mamuju.

Kepala DP3AP2KB Sulbar, Djamila mengaku, kegiatan ini sangat penting dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dalam memerangi kekerasan berbasis gender dan pencegahan perkawinan anak.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan temu akder perempuan, apalagi kegiatan ini melibatkan desa. Memang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, juga menjadi tanggung jawab bersama,” sebutnya.
Menutunya, telah terjadi penurunan angka kekerasan terhadap perempuan, namun hal itu meski tetap harus diwaspadai.

0 Comments

YASMIB Sulawesi Gelar Desain Inovasi BPD Perkasa

, ,

Hari Selasa, 9 November 2021, Yasmib Sulawesi, Seknas FITRA, dan KOMPAK bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng menggelar diskusi Desain Kegiatan Inovasi BPD PerKaSa. Kegiatan yang bertempat di ruang rapat wakil bupati Bantaeng ini dibuka oleh Ramlah SE Msi., Kabid PPPA, mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPP PA).

Dalam sambutannya, Ramlah mengatakan adanya kegiatan ini sangat membantu pemerintah Kabupaten Bantaeng, khususnya DPMDPP PA, dalam mendorong beberapa inovasi tentang isu-isu perempuan dan anak. Narasumber kegiatan ini adalah Rahman Ramlan dari Bonthain Institute. Peserta kegiatan Kabid Ekonomi, Kasi Kelembagaan Pemdes, BPD PerKaSa, FKBPD, Aktor Perempuan, para Kepala Desa, KPI Cab. Bantaeng, jaringan disabilitas, dan aktor Cempion Desa.*/**

0 Comments

YASMIB Siapkan Inovasi Perempuan Kawal Desa di Bantaeng

, ,

Hari Sabtu, 30 Oktober 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMDPPPA) bekerjasama dengan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi merumuskan kegiatan inovasi Perempuan Kawal Desa (PerKaSa) di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kegiatan bertempat di sekretariat Bonthain Institute (BI), Jln. Andi Manappiang, Kel. Lembang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng.

Narasumber, Rahman Ramlan, dari tim Inovasi Kab. Bantaeng, mengatakan inovasi Perempuan Kawal Desa (PerKaSa) adalah komitmen Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perempuan untuk mengawal isu-isu perempuan serta mengidentifikasi potensi dan masalah yang ada dalam ruang lingkup perempuan. “Sehingga memudahkan untuk mengadvokasi perencanaan dan penganggaran di desa dengan perspektif perempuan,” ujarnya.

Pertemuan tersebut dihadiri antara lain oleh DPMDPP, PA Yasmib Sulawesi, dan pengurus PerKaSa.*/**

0 Comments

DINAS PPA SULSEL SUSUN PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

, ,

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Selatan bersama YASMIB Sulawesi menggelar rapat penyusunan Pedoman Pengarusutamaan Gender (PUG) di ruang rapat DP2ADALDUKKB, Makassar, pada 1 Juli 2021.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Hastina, mengatakan tujuan rapat ini dimaksudkan untuk menyusun draf awal PUG. Dia berharap semua yang terlibat di forum ini bisa saling bersinergi. Satria, Kepala Subbidang PUG, berharap hasil rapat ini bisa mencakup isi pedoman PUG.

Peserta rapat di antaranya Sekretaris DP2ADALDUKKB Sulsel, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepala Bidang KB, BAPPEDA, perwakilan OPD, selain YASMIB Sulawesi.*/**

0 Comments

Launching Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Bupati Mamuju Harap Desa Taan jadi Contoh

,

Terkini.id, Mamuju — Permasalahan terhadap perempuan dan anak yang cenderung meningkat di seluruh wilayah Indonesia merupakan masalah yang mengkhawatirkan sehingga perlu adanya akselerasi kegiatan yang melibatkan lapisan masyarakat baik di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi di Sulawesi Barat (Sulbar).

Melalui program Emergency Response and recovery programner-Earthquake in West Sulawesi, YASMIB (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi bekerjasama dengan YAPPIKA-ActionAid dan Start Fund-Start Network melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Launching Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Taan, Kabupaten Mamuju, pada Minggu, 7 Maret 2021.Kegiatan ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kab.Mamuju dan TP PKK Provinsi Sulawesi Barat.

Sosialisasi dan launching tersebut di hadiri langsung oleh ketua Tim penggerak PKK Provinsi Sulbar, Bupati Mamuju, Pimpinan OPD diantaranya DP3A Sukbar, DP3A DPMD Mamuju, Camat Tapalang, Pemerintah Desa  dan Tokoh Masyarakat dan kelompok Perempuan.

Direktur YASMIB Sulawesi Rosniaty Azis mengatakan,  melalui kegiatan tersebut diharapkan kader perempuan baik dari PKK maupun lainnya dapat tampil sebagai penggerak utama dalam mengatasi permasalahan  yang dihadapi perempuan dan anak maupun rentan lainnya seperti Difabel, Lansia, maupun kelompok lain yang membutuhkan perlindungan khusus. Kepemimpinan perempuan termasuk dalam situasi bencana sangat dibutuhkan, baik di level desa, kecamatan, kabupaten maupun di level provinsi. Selasa, 9 Maret 2021.

“Diharapkan output dari kegiatan ini dapat menjadi solusi meningkatkan peran aktif berbagai pihak baik dari masyarakat maupun pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak,” ucapnya.

Selain itu, Bupati Mamuju Siti Sutinah Suhardi, menilai kesungguhan aparat desa dan kebersamaan masyarakat telah mampu membangun sinergi dengan lembaga non pemerintah dan mampu menghadirkan data yang dibutuhkan dalam upaya menghadirkan layanan tersebut.

“Dengan adanya layanan perlindungan perempuan dan anak akan dapat menekan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Mamuju dan saya berharap kegiatan ini tidak hanya di desa Taan tapi bisa di seluruh desa di Kabupaten Mamuju dan desa taan bisa menjadi percontohan untuk desa lainnya,” lanjutnya.

Sedangkan, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulbar, Andi Ruskati Ali Baal Masdar, sangat optimis layanan perlindungan perempuan dan anak akan bejalan baik di Mamuju, terlebih saat ini Bupati Mamuju adalah seorang perempuan, Jadi kita harus bangga punya bupati perempuan pertama di Mamuju dan pasti persoalan perempuan dan anak juga pasti lebih diperhatikan.

“Semoga Desa Taan ini jadi contoh untuk desa lain, serta warga tahu bagaimana alur pelayanan  jika adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak,” pungkas legislator DPR RI dan juga istri Gubernur Sulbar saat ini.

Dalam kegaiatan ini juga dipaparkan alur layanan perlindungan perempuan dan anak dari desa sampai provinsi yang disampaikan oleh Ibu Yurlin Tamba selaku Tim Satgas PPA Sulawesi Barat. Sedangkan dari Kelompok Perempuan Desa Taan, membacakan Deklarasi Gerakan 1 Kader 5 Keluarga untuk Perlindungan Perempuan dan anak.

Sebagai acara puncak, Ketua TP  PKK Provinsi Sulbar bersama Bupati Mamuju melakukan “pemukulan kentongan” sebagai tanda resmi alur layanan perlindungan perempuan dan anak dari desa sampai provinsi di Sulawesi Barat.

0 Comments

YASMIB Sulawesi Kecam Pelaku Pemerkosaan Terhadap Perempuan Disabilitas

,

MAKASSAR – Kasus dugaan percobaan pemerkosaan terhadap perempuan berusia 36 tahun ini, mendapatkan perhatian serius dari yasmib Sulawesi. Mereka mengecam tindakan pelaku dan meminta polisi agar lebih serius penangannya.

Korban tersebut bernisial JPB (36 tahun), merupakan perempuan penyandang disabilitas di Desa Loka, Lembang Bau, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja.

“Yang pertama jelas kita mengecam pelaku, apalagi seorang guru. Pelaku tega ‘memanfaatkan’ kondisi korban yang seorang disabilitas,” tegas Masita Syam, Direktur Program Yasmib Sulawesi yang juga penyelenggara program peduli disabilitas di Yasmib Sulawesi, Sabtu (5/1/2019).

Ia menambahkan, pelaku ini benar benar tidak punya hati nurani. Kalau membaca beritanya bahwa pelalu dilepas hanya karena dianggap belum cukup bukti, kita berharap aparat tetap melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Hal itu diperlukan agar kasusnya makin jelas, Kalaupun dikatakan belum melakukan pemerkosaan. Tapi kan sudah ada upaya percobaan pemerkosaan”

“Seorang perempuan disabilitas memang sangat rawan mengalami kasus seperti itu, menjadi korban kekerasan, Pelaku menganggapnya lemah,”jelasnya.

Jika kasus-kasus, seperti itu dianggap tidak serius penangannya, ini akan berdampak buruk bagi kinerja sebagai aparat polisi, akan terkesan pemerintah abai melakukan perlindungan bagi kelompok marginal.

“Justru korban seperti disabilitas ini lah yang harus didampingi penyelesian kasusnya karena dengan kondisi kedisabiltasannya, dia tidak akan bisa menjelaskan apa-apa, sehingga dibutuhkan pihak lain. Baiknya juga pihak sekolah dimana pelaku tersebut mengajar, memberi sanksi,” tegasnya.

Itu bisa disampaikan ke Dinas Pemberdyaan perempuan dan Perlindungan Anak. “Di sana ada P2TP2A,” katanya. [SHR]

0 Comments

Mengerti Gender Modal Awal Memahami Pengarusutamaan Gender

,

YASMIB – Febriani, SKM, M.Kes Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Sulawesi Selatan membawa materi pengarusutamaan gender dan perencanaan penganggaran responsif gender, di Hotel Yasmin Makassar, 27 September 2017.

Febriani menekankan pentingnya pemahaman peserta tentang gender. “Bahwa gender bukan hanya perempuan. Tetapi juga laki-laki terkait peran dan tanggung jawab sosial,” kata Febriani.

Pemahaman yang benar tentang gender akan menjadi modal awal dalam memahami Pengarusutamaan gender (PUG). 

PUG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.

Pelaksanaan PUG diitndaklanjuti dalam penyusunan kebijakan melalui perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi responsif gender.

Disampaikan pula bahwa dalam penyusunan perencanaan dengan menggunakan tools analisis gender memperhatikan 4 (empat) hal yang menjadi pisau analisisnya. Yakni akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

“Agar hasil penyusunan perencanaan yang responsif gender tersebut dipastikan dianggarkan dengan memasukkan dalam form GBS (Gender Budegt Statement),” kata Febriani.

Salah satu  indikator suatu daerah dalam upaya mengimpelementasikan pemberdayaan dan perlindungan anak adalah komitmen yanfg kuat. “Juga yang terpenting adalah dokumen RKA yang memuat lampiran GBS,” kata Febriani.

Direktur Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi Rosniaty Azis mengatakan, peserta harus mengetahui tools analisis gender (Gender Analyisis Gender/GAP) dan lembar Gender Budget Statement sebagai lembar komitmen anggaran yang responsif gender.

Salah satu yang ditekankan Rosniaty saat menjadi fasilitator pelatihan adalah ketersediaan data pilah gender. Sebab itulah salah satu indikator penting penting dalam penyusunan perencanaan yang menggunakan tools analysis gender.

Dalam tools 9 langkah tersebut,  terkait ketersediaan data pilah terdapat pada langkah kedua pada kolom Data Pembuka Wawasan.

Anjuran Penggunaan form analysis ini terdapat dalam Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah. Merupakan starategi nasional percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

Juklak tersebut ditandatangani oleh 4 (empat) kementerian, yaitu Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012.

“Minimnya data pilah masih menjadi masalah klasik yang belum teratasi di berbagai daerah,” kata Rosniaty.

0 Comments