DINAS PPA SULSEL SUSUN PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

, ,

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Selatan bersama YASMIB Sulawesi menggelar rapat penyusunan Pedoman Pengarusutamaan Gender (PUG) di ruang rapat DP2ADALDUKKB, Makassar, pada 1 Juli 2021.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Hastina, mengatakan tujuan rapat ini dimaksudkan untuk menyusun draf awal PUG. Dia berharap semua yang terlibat di forum ini bisa saling bersinergi. Satria, Kepala Subbidang PUG, berharap hasil rapat ini bisa mencakup isi pedoman PUG.

Peserta rapat di antaranya Sekretaris DP2ADALDUKKB Sulsel, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepala Bidang KB, BAPPEDA, perwakilan OPD, selain YASMIB Sulawesi.*/**

0 Comments

Launching Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Bupati Mamuju Harap Desa Taan jadi Contoh

,

Terkini.id, Mamuju — Permasalahan terhadap perempuan dan anak yang cenderung meningkat di seluruh wilayah Indonesia merupakan masalah yang mengkhawatirkan sehingga perlu adanya akselerasi kegiatan yang melibatkan lapisan masyarakat baik di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi di Sulawesi Barat (Sulbar).

Melalui program Emergency Response and recovery programner-Earthquake in West Sulawesi, YASMIB (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi bekerjasama dengan YAPPIKA-ActionAid dan Start Fund-Start Network melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Launching Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Taan, Kabupaten Mamuju, pada Minggu, 7 Maret 2021.Kegiatan ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kab.Mamuju dan TP PKK Provinsi Sulawesi Barat.

Sosialisasi dan launching tersebut di hadiri langsung oleh ketua Tim penggerak PKK Provinsi Sulbar, Bupati Mamuju, Pimpinan OPD diantaranya DP3A Sukbar, DP3A DPMD Mamuju, Camat Tapalang, Pemerintah Desa  dan Tokoh Masyarakat dan kelompok Perempuan.

Direktur YASMIB Sulawesi Rosniaty Azis mengatakan,  melalui kegiatan tersebut diharapkan kader perempuan baik dari PKK maupun lainnya dapat tampil sebagai penggerak utama dalam mengatasi permasalahan  yang dihadapi perempuan dan anak maupun rentan lainnya seperti Difabel, Lansia, maupun kelompok lain yang membutuhkan perlindungan khusus. Kepemimpinan perempuan termasuk dalam situasi bencana sangat dibutuhkan, baik di level desa, kecamatan, kabupaten maupun di level provinsi. Selasa, 9 Maret 2021.

“Diharapkan output dari kegiatan ini dapat menjadi solusi meningkatkan peran aktif berbagai pihak baik dari masyarakat maupun pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak,” ucapnya.

Selain itu, Bupati Mamuju Siti Sutinah Suhardi, menilai kesungguhan aparat desa dan kebersamaan masyarakat telah mampu membangun sinergi dengan lembaga non pemerintah dan mampu menghadirkan data yang dibutuhkan dalam upaya menghadirkan layanan tersebut.

“Dengan adanya layanan perlindungan perempuan dan anak akan dapat menekan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Mamuju dan saya berharap kegiatan ini tidak hanya di desa Taan tapi bisa di seluruh desa di Kabupaten Mamuju dan desa taan bisa menjadi percontohan untuk desa lainnya,” lanjutnya.

Sedangkan, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulbar, Andi Ruskati Ali Baal Masdar, sangat optimis layanan perlindungan perempuan dan anak akan bejalan baik di Mamuju, terlebih saat ini Bupati Mamuju adalah seorang perempuan, Jadi kita harus bangga punya bupati perempuan pertama di Mamuju dan pasti persoalan perempuan dan anak juga pasti lebih diperhatikan.

“Semoga Desa Taan ini jadi contoh untuk desa lain, serta warga tahu bagaimana alur pelayanan  jika adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak,” pungkas legislator DPR RI dan juga istri Gubernur Sulbar saat ini.

Dalam kegaiatan ini juga dipaparkan alur layanan perlindungan perempuan dan anak dari desa sampai provinsi yang disampaikan oleh Ibu Yurlin Tamba selaku Tim Satgas PPA Sulawesi Barat. Sedangkan dari Kelompok Perempuan Desa Taan, membacakan Deklarasi Gerakan 1 Kader 5 Keluarga untuk Perlindungan Perempuan dan anak.

Sebagai acara puncak, Ketua TP  PKK Provinsi Sulbar bersama Bupati Mamuju melakukan “pemukulan kentongan” sebagai tanda resmi alur layanan perlindungan perempuan dan anak dari desa sampai provinsi di Sulawesi Barat.

0 Comments

YASMIB Sulawesi Kecam Pelaku Pemerkosaan Terhadap Perempuan Disabilitas

,

MAKASSAR – Kasus dugaan percobaan pemerkosaan terhadap perempuan berusia 36 tahun ini, mendapatkan perhatian serius dari yasmib Sulawesi. Mereka mengecam tindakan pelaku dan meminta polisi agar lebih serius penangannya.

Korban tersebut bernisial JPB (36 tahun), merupakan perempuan penyandang disabilitas di Desa Loka, Lembang Bau, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja.

“Yang pertama jelas kita mengecam pelaku, apalagi seorang guru. Pelaku tega ‘memanfaatkan’ kondisi korban yang seorang disabilitas,” tegas Masita Syam, Direktur Program Yasmib Sulawesi yang juga penyelenggara program peduli disabilitas di Yasmib Sulawesi, Sabtu (5/1/2019).

Ia menambahkan, pelaku ini benar benar tidak punya hati nurani. Kalau membaca beritanya bahwa pelalu dilepas hanya karena dianggap belum cukup bukti, kita berharap aparat tetap melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Hal itu diperlukan agar kasusnya makin jelas, Kalaupun dikatakan belum melakukan pemerkosaan. Tapi kan sudah ada upaya percobaan pemerkosaan”

“Seorang perempuan disabilitas memang sangat rawan mengalami kasus seperti itu, menjadi korban kekerasan, Pelaku menganggapnya lemah,”jelasnya.

Jika kasus-kasus, seperti itu dianggap tidak serius penangannya, ini akan berdampak buruk bagi kinerja sebagai aparat polisi, akan terkesan pemerintah abai melakukan perlindungan bagi kelompok marginal.

“Justru korban seperti disabilitas ini lah yang harus didampingi penyelesian kasusnya karena dengan kondisi kedisabiltasannya, dia tidak akan bisa menjelaskan apa-apa, sehingga dibutuhkan pihak lain. Baiknya juga pihak sekolah dimana pelaku tersebut mengajar, memberi sanksi,” tegasnya.

Itu bisa disampaikan ke Dinas Pemberdyaan perempuan dan Perlindungan Anak. “Di sana ada P2TP2A,” katanya. [SHR]

0 Comments

Mengerti Gender Modal Awal Memahami Pengarusutamaan Gender

,

YASMIB – Febriani, SKM, M.Kes Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Sulawesi Selatan membawa materi pengarusutamaan gender dan perencanaan penganggaran responsif gender, di Hotel Yasmin Makassar, 27 September 2017.

Febriani menekankan pentingnya pemahaman peserta tentang gender. “Bahwa gender bukan hanya perempuan. Tetapi juga laki-laki terkait peran dan tanggung jawab sosial,” kata Febriani.

Pemahaman yang benar tentang gender akan menjadi modal awal dalam memahami Pengarusutamaan gender (PUG). 

PUG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.

Pelaksanaan PUG diitndaklanjuti dalam penyusunan kebijakan melalui perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi responsif gender.

Disampaikan pula bahwa dalam penyusunan perencanaan dengan menggunakan tools analisis gender memperhatikan 4 (empat) hal yang menjadi pisau analisisnya. Yakni akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

“Agar hasil penyusunan perencanaan yang responsif gender tersebut dipastikan dianggarkan dengan memasukkan dalam form GBS (Gender Budegt Statement),” kata Febriani.

Salah satu  indikator suatu daerah dalam upaya mengimpelementasikan pemberdayaan dan perlindungan anak adalah komitmen yanfg kuat. “Juga yang terpenting adalah dokumen RKA yang memuat lampiran GBS,” kata Febriani.

Direktur Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi Rosniaty Azis mengatakan, peserta harus mengetahui tools analisis gender (Gender Analyisis Gender/GAP) dan lembar Gender Budget Statement sebagai lembar komitmen anggaran yang responsif gender.

Salah satu yang ditekankan Rosniaty saat menjadi fasilitator pelatihan adalah ketersediaan data pilah gender. Sebab itulah salah satu indikator penting penting dalam penyusunan perencanaan yang menggunakan tools analysis gender.

Dalam tools 9 langkah tersebut,  terkait ketersediaan data pilah terdapat pada langkah kedua pada kolom Data Pembuka Wawasan.

Anjuran Penggunaan form analysis ini terdapat dalam Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah. Merupakan starategi nasional percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

Juklak tersebut ditandatangani oleh 4 (empat) kementerian, yaitu Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012.

“Minimnya data pilah masih menjadi masalah klasik yang belum teratasi di berbagai daerah,” kata Rosniaty.

0 Comments

Workshop Strategi Akselerasi Sulbar dalam penurunan AKI dan AKB

, ,

YASMIB Sulawesi – Yasmib ( Swadaya Mitra Bangsa ) Sulawesi bekerja sama dengan Pemerintah provinsi Sulawesi Barat dan didukung sepenuhnya oleh Prakarsa, menggelar Seminar dan Workshop terkait dengan angka kematian ibu ( AKI ) dan angka kematian bayi (AKB), (20-21/11) di Hotel Anugerah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Pembicara dalam seminar ini adalah, Victoria Panggidae dan Wiko Saputra dari Prakarsa, Drs. Muh. Tahir dari Ahli Kemasyarakatn dan SDM provinsi Sulbar, Prof. Dr. Ridwan Amiruddin,SKM.M.Kes.MSc.PH, besar FKM Unhas Makassar, dan fasilitator Rosniaty Azis dari YASMIB Sulawesi.

Dalam sambutannya, Staf Ahli Kemasyarakatn dan SDM provinsi Sulbar, Drs. Muh. Tahir mengatakan pemerintah Provinsi Sulawesi barat sangat merespon positif kegiatan yang dilakukan oleh Yasmib Sulselbar ini. Menurutnya, kegiatan seperti ini nantinya bisa memberikan sebuah rekomendasi untuk mengurangi tingkat AKI dan AKB yang ada di provinsi Sulbar.

“Pemprov Sulbar mengharapkan dari kegiatan ini nantinya lahir sebuah langkah strategis dan sebuah rekomendasi bagi pemerintah di Sulawesi Barat untuk membuat aturan ataupun perda terkait penanganan AKI dan AKB, sehingga nantinya semua lapisan masyarakat dapat memberikan sumbangsi dalam penurunan AKI dan AKB,” tuturnya.

Sementara itu, Prof. Dr. Ridwan Amiruddin,SKM.M.Kes.MSc.PH, guru besar FKM Unhas Makassar mengatakan, tingginya AKI dan AKB yang ada di Sulbar ini tidak terlepas dari beberapa faktor yaitu, Aspek kualitas penduduk, Pernikahan Dini, Tenaga kesehatan yang kurang terlatih, dan masih minimnya anggran yang dialokasikan untuk aspek kesehatan.

“sebaiknya pemerintah harus lebih responsive dalam permasalahan yang ada di daerah. Jika pemerintah lebih responsive baik dari segi pelayanan dan penganggrannya, optimalisasi pelayanan kesehatan akan lebih baik. Selain itu, penyediaan sara kesehatan yang cukup banyak di sulbar namun, tidak memiliki tenaga pelayanan kesehatan yang terlatih sehingga, hal ini cenderung menjadi faktor yang membuat angka kematian ibu dan bayi makin tinggi’, jelasnya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bappeda provinsi Sulbar, dinkes Sulbar, kepala Bappeda se-Sulbar, dinkes se-Sulbar, LSM, dan media.

Pada hari kedua seminar dan workshop penurunan AKI dan AKB, peserta yang mengikuti sebanyak 18 peserta. Kegiatan dimulai pada pukul 09.00 Wita, dengan penjelasan dari fasilitator.

pada workshop ini, yang menjadi pembicara adalah dr. azis kepala dinas kesehatan Provinsi Sulawesi barat. Dalam persentasenya kadis kesehatan menyinggung beberapa hal yang saat ini menjadi masalah dan tantangan dalam penurunan AKI dan AKB di Sulawesi Barat.

Menurut dr. Azis, beban saat ini krn kita akan menyambut jaminan kesehatan nasional sementara AKI dan AKB blum bisa reratasi secara optimal. Terjadi paradox antara yang dikerjakan oleh dinkes dan hasil MDGs.

“bagaimana kita bisa menurunkan AKI dan AKB, sementara kita tidak memiliki kesadaran dan keahlian. Bidan juga harusnya lebih responsive dalam menjalankan tugasnya”, katanya.

Azis juga menambahkan bahwa untuk tahun 2007-2013 proporsi balita Gizi di Sulbar Kurang bahkan menempati 3 dari bawah di atas papua barat dan NTT.Selain itu, jumlah kematian bayi menurut kabupaten di Sulbar 2011-2012, kabupaten Majene, Polman, Mamasa, dan Mamuju mengalami peningkatan AKB sedangkan kabupaten Mamuju Utara cenderung menurun, tambanya.

Adapun yang menjadi tantangan yang dihadapi dalam penurunan AKI dan AKB adalah:

  • Dukungan anggran kurang dari 10%
  • Kualitas tenaga kesehatan yang rendah
  • Akses ke sarana pelayanan kesehatan yang sulit
  • Kurangnya sosilalisasi dan partispasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan

Sebagai rencana tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu:

  • Membuat satgas sebagai payung hukum daerah dala menentukan budgeting kesehatan di daerahnya
  • Membuat regulasi khusus (perda) untuk mengatur masalah AKI, AKB, dan AKABA
  • Mengadakan pelatihan bagi petugas kesehatan yang ada di Sulbar
  • Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan yang di daerah
  • Pemerintah akan turun ke setiap daerah untuk memantau langsung kondisi kesehatan yang ada di Sulbar.
  • Menjadikan pembelajaran kesehatan sebagai kurikulum untuk SD, SMP hingga SMA, sebagai salah satu muatan pendidikan kesehatan untuk masyarakat
  • Perlu adanya legaliatas dan dukungan pemerintah daerah
  • Perlu adanya regulasi (perda yang mengatur) terkait dengan KIBBLA
0 Comments

Temu Perempuan Se-Sulawesi Barat 2014

,

YASMIB (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi atas dukungan dari The Asia Foundation dan DFATD Canada bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat menggelar temu perempuan se- Sulawesi Barat , Rabu ( 5/3/2014 ) yang bertempat di hotel d’ Maleo kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Kegiatan ini akan dihadiri 300 perempuan yang berasal dari jaringan  perempuan yang berasal dari enam kabupaten di Sulbar dan  di buka oleh gubernur Sulbar. Hadir juga perwakilan dari TAF, Seknas Fitra.

Menurut kepala biro pemberdayaan perempuan provinsi Sulawesi Barat mengawakili gubernur Sulbar dalam sambutannya mengatakan, kegiatan temu perempuan ini merupakan kegiatan yang sangat bagus dan sudah banyak sekali dampak positif yang diberikan oleh YASMIB Sulawesi kepada pemerintah Sulbar. “tingkat kritis perempuan Sulbar sudah sangat bagus dalam mengawal setiap perencanaan dan pengangaran yang ada di provinsi Sulbar”, katanya.

Sementara itu, dalam sambutannya Hana A. Satriyo, direktur Partisipasi Perempuan dan Gender TAF  mengatakan,  selamat untuk jaringan perempuan Sulbar karena sudah nampak apa yang telah dilakukan di Sulbar dalam hal partisipasi dan pengawasan setiap pengangaran yang di Sulbar.  Menurutnya, orang itu berdaya bukan dari program-program yang didaparkan dari program-program melainkan berdaya dengan melahirkan sebuah solusi-solusi untuk meyelesaikan setiap masalah yang ada disekitar kita. “ temu perempuan ini merupakan siuatu cara yang dilakukan untuk mengejar kesenjangan untuk pembangunan yang berkeadilan bukan untuk sebuah pembangunan saja. Pembangunan berkeadilan ini harus ada karena saat ini masyarakat khususnya perempuan miskin sudah terlupakan oleh pembangunan”, tuturnya.

Temu perempuan ini merupakan kegiatan yang satu-satunya dilakukan di pulau Sulawesi dan hanya  di provinsi Sulawesi Barat.

Kegiatan ini juga memilki beberapa tujuan yaitu, Pertama Sebagai wadah sharing informasi serta pengalaman lintas wilayah antara kelompok perempuan di 6 (enam) Kabupaten, khususnya terkait dengan issue/permasalahan perempuan dan yang ada disekitarnya atau didaerah masing-masing, Kedua  meningkatkan sinergisitas jaringan perempuan untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada kebutuhan perempuan dan masyarakat miskin, Ketiga adanya rekomendasi untuk menjadi bahan masukan dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi, untuk tahun anggaran 2015.

Sebagai provinsi termuda kedua, Provinsi Sulawesi Barat telah mencatat beberapa prestasi pembangunan.  Misalnya pada tahun 2013, berhasil mendapatkan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) untuk level Madya, terkait dengan upaya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA).

Namun tidak dipungkiri masih terdapat berbagai macam permasalahan pembangunan khususnya yang beririsan langsung dengan persoalan perempuan yaitu:

  1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia ditunjukkan oleh peringkat IPM yang baru mencapai 70,11 yang masih di bawah dari IPM nasional yang mencapai 72,77.
  2. Indeks Pembangunan Gender tahun 2011 yang masih di bawah IPG nasional yaitu 65,86 (Kementerian PP dan PA tahun 2012).
  3. Kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis untuk usia 15-24 tahun yang masih rendah, dimana posisi Sulawesi Barat menempati peringkat terendah keempat setelah Papua, Papua Barat, dan NTT terkait Angka melek huruf (Bappenas 2011)
  4. Persentase penduduk melek huruf pada tahun 2012 yang baru mencapai 88,79 dimana laki-laki sebesar 90,98 dan perempuan 86,66. Sedangkan secara nasional sudah mencapai 93,25 (BPS, Susenas 2012)
  5. Masih rendahnya pelayanan dan perlindungan ibu dan anak serta penyandangan masalah kesejahteraan sosial lainnya
  6. Belum terbangunnya secara menyeluruh jaringan transportasi antar wilayah sebagai penunjang kemajuan perekonomian daerah
  7. Belum terwujudnya pembangunan di wilayah perbatasan antar kabupaten di dalam provinsi dan antar provinsi, terpencil dan kepulauan secara baik dan berkeadilan
  8. Akses pada air bersih dan sanitasi lingkungan yang layak masih belum optimal.
  9. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang mencapai 39 kasus dan anak sebanyak 74 kasus di tahun 2013 (yang terlaporkan ke intansi terkait).

Dalam kegiatan ini juga membahas masalah-masalah penting bagi perempuan  dan masyarakat Sulawesi Barat yaitu, Pertama,  masalah kesehatan seperti, Angka Kematian Ibu ( AKI ), dan AKB, Jamkesmas, Program keluarga Harapan. Kedua,  masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak,

Ketiga,  masalah pendidikan seperti, Angka putus sekolah, buta huruf, dana BOS, dan pendidikan dan kesempatan kerja, Keempat, masalah peningkatan pendapatan ( ekonomi ) seperti, pertanian, perikanan, dan UMKM.

Pertemuan perempuan Sulbar menghasilkan beberapa rekomendasi penting bagi pemerintah dan penyelenggara Negara di Sulawesi Barat. Beberapa rekomendasi diantaranya adalah :

  1. Penambahan dan pemerataan tenaga medis di enam kabupaten di Sulawesi Barat
  2. Pembentukan regulasi yang mengatur mitra persalinan dukun dan bidan
  3. Pembentukan regulasi penempatan tenaga kesehatan spesialis
  4. Memperbaiki infrastruktur jalan untuk akses kesehatan
  5. Penambahan dokter spesialis
  6. Memberikan bantuan susu, air, dan pembangunan wc
  7. Penambahan dokter kandungan
  8. Perbaikan infrastruktur untuk akses pendidikan
  9. Pengadaan sekolah luar biasa ( disabiltas/difable ) di setiap desa yang membutuhkan
  10. Bantuan pendidikan siswa yang berkebutuhan khusus
  11. Menambah PAUD
  12. Pengadaan sekolah kejuruan yang berbasis kebutuhan lapangan kerja di Sulbar
  13. Perbaikan infrastruktur untuk akses ekonomi masyarakat
  14. Akses informasi tentang sumber permodalan bagi UMK perempuan
  15. Pelibatan kelompok tani perempuan dalam pembagian pupuk
  16. Pemberian bantuan untuk pengolahan rumput laut, abon ikan, dan
  17. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Peningkatan Ekonomi keluarga
  18. Perluasan informasi tentang regulasi PKDRT
  19. Memudahkan akses pelaporan dan pelayanan korban tindak kekeras

Untuk Info Lebih lanjut silahkan menghubungi : Rosniaty Azis ( 081241366679 ), Masyita Syam ( 085255611065 )

0 Comments

Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender di Polewali Mandar

, ,

Yasmib Sulawesi bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten Mamuju dengan dukungan program dari The Asia Foundation (TAF) dan Foreign Affairs, Trade and Development Canda ( DFATD ), melaksanakan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender ( PPRG ) selama 2 ( dua ) hari, dari tanggal 2 sampai 3 September 2013 di Hotel Berkah Mamuju.Peserta Pelatihan sebanyak 51 orang, terdiri dari 29 perempuan dan 22 laki-laki Peserta kegiatan terdiri dari bagian perencanaan di SKPD se Kabupaten Mamuju.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Badan Bappeda Kabupaten Mamuju, dalam sambutannya, Bapak Rahmat Tahir. ST. M.Si Menyampaikan, selama 2 (dua ) hari ini, peserta diharpakan lebih memahami lagi tentang PPRG dan dapat segera mengaplikasikan di semua Instantasi yang ada di Kabupaten mamuju.

“Pelatihan ini sangat membantu bagi Tim Perencanaan yang ada di SKPD, karena dalam waktu yang dekat ini, TIM perencanaan akan membuat RKA di Instansi masing-masing, kami pun mengharapkan,agar Yasmib Sulselbar terus mendampingi dalam penyusunan RKA yang responsif gender ,” ucapnya.

Kepala Bappeda Kabupaten Mamuju berharap, melalui pelatihan ini mampu menambah pengetahuan dan wawasan peserta pelatihan dalam merumuskan Gender Analisis Pathway (GAB), Gender Bdget Statement (GBS, hingga sampai pada penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) tetap konsisten. Beliau juga mengharapkan agar peserta proaktif dalam pelatihan ini, pelatihan seperti ini sangat bermanfaat untuk peningkatan SDM tim perencana, ucapan terima kasih kepada Yasmib yang selama ini mendampingi. Firhan Rimbawan, selaku koordinator kabupaten Mamuju, mengharapkan agar tools ini segera dapat dipergunakan di semua SKPD se-Kabupaten Mamuju, sehingga dengan penerapan GAP dan GBS ini.

0 Comments

Monitoring dan Evaluasi (Monev) B3WP “Building Better Budget for Woman’s and The Poor” di Kab. Mamuju

, , ,

Selama tiga hari sejak tanggal 13 sampai 15 Maret 2013, diadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait program tata kelola anggaran yang berpihak kepada perempuan dan kelompok miskin di Kabupaten Mamuju, kerja sama Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulselbar dengan The Asia Foudation (TAF) yang didukung oleh Canadian International Development Agency (CIDA).

Monitoring dan Evaluasi ini sebagai wahana untuk mendengar dan menyaksikan sekaligus sharing antara stakeholder se-kabupaten Mamuju dengan perwakilan TAF & Seknas Fitra terkait program B3WP yang telah berjalan selama ± 2 tahun di Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju pada khususnya. 

Adapun pokok bahasan utama dalam monev kali ini diantaranya adalah ukuran keberhasilan yang dirasakan oleh masyarakat dan pihak pemerintah sebagai mitra YASMIB dalam program B3WP tersebut, disamping itu pembahasan kemudian mengerucut kepada sejauhmana peran dan partisipasi stakeholder se-Kabupaten Mamuju serta harapan-harapan untuk maksimalisasi program B3WP dimasa mendatang.

Tim Monev dari Seknas Fitra yang hadir diantaranya adalah Hesty Dwiwanti P, Abd.Waild dan Yenny Sucipto, sedangkan perwakilan The Asia Foundation (TAF) adalah Indry Madewa. Mereka didampingi secara langsung oleh Direktur Eksekutif YASMIB (Abd.Azis Paturungi), Direktur Program (Rosniaty Azis), Koord.Wilayah Sulbar (Masitha), Penanggung Jawab Program B3WP Kab.Polman (Abd.Rahmat), Koord.Riset, Advokasi & Kebijakan Publik (Bambang SP), beberapa staf, Volunteer dan Jaringan Perempuan Sulbar.

Kegiatan Monev diawali di Kabupaten Polman sejak tanggal 13 Maret 2013 dengan menghadirkan serta mendengarkan laporan hasil kegiatan dari program B3WP beberapa pihak yang menjadi mitra kerja YASMIB, diantaranya adalah: DPRD Polman, Bappeda plus Focal-Point Pokja PUG Kab.Polman, Jaringan Perempuan Polman, dan CSO se-Polman.

Dari monev tersebut, disimpulkan bahwa program B3WP yang telah berlangsung selama dua tahun sangat bermanfaat bagi tata kelola anggaran di beberapa SKPD yang telah didampingi oleh YASMIB. Namun, yang menjadi catatan penting adalah proses pendampingan dan fasilitasi kegiatan yang dilakukan oleh YASMIB harus juga direplikasikan ke beberapa leading sectoral lainnya se kabupaten Polman, sehingga tercipta sinergitas pengelolaan anggaran yang berperspektif gender dan pro rakyat miskin secara komprehensif. Dalam sambutan penutup Tim Monev dari Seknas Fitra (Abd.Waild) dikatakan bahwa capaian standar kegiatan B3WP di Kabupaten Polman telah memuaskan, sehingga komitmen untuk menerapkan perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender sudah harus menjadi suatu gerakan bersama dalam pembangunan daerah Polman saat ini. Mengapa demikian, sebab telah disadari bersama bahwa pengintegrasian gender merupakan strategi untuk mengurangi kesenjangan partisipasi dan kontrol dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan hasil pembangunan yang adil antara perempuan dan laki-laki.

Selanjutnya Direktur Program YASMIB Sulselbar (Rosniaty Azis) juga menambahkan bahwa, pengarusutamaan gender (PUG) sebagai isu sektoral di Polman merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender itu sendiri. Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) telah menjadi formulasi ampuh untuk mengimplementasikan PUG secara lebih efektif dan efisien serta berkeadilan bagi masyarakat Polman sejak hadirnya Program B3WP tersebut.

Selanjutnya, tim Monev melakukan kegiatan yang sama di Kabupaten Mamuju sejak tanggal 14 – 15 Maret 2013. Adapun pihak-pihak yang dilibatkan diantaranya adalah DPRD Mamuju, Bappeda plus Focal Point pokja PUG Mamuju, Dinas Kesehatan, DPRD Kab.Mamuju, CSO se-Kab.Mamuju, dan Aktivis Jaringan Perempuan Mamuju.

Pada monev di DPRD Mamuju tersebut, diikuti oleh belasan anggota dewan dari berbagai fraksi dan komisi yang langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Kab.Mamuju H. Sugianto. Dalam sambutannya, beliau mengatakan bahwa antara DPRD – PEMDA dan YASMIB sejak tanggal 25 Juli 2011 telah membuat nota kesepahaman bersama (MoU) tentang perwujudan perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada pengentasan kemiskinan dan kesetaraan gender sebagai bagian dari upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mamuju. Sehingga, dari MoU inilah menjadi payung resmi bagi YASMIB menjadi lembaga yang dapat memberikan asistensi dan advokasi khususnya yang terkait dengan proses perencanaan APBD yang pro-poor dan responsif gender sesuai dengan target B3WP tersebut. 

 
Di akhir sambutan ketua DPRD, beliau meminta kesediaan YASMIB selaku mitra Pemerintah khususnya bagi DPRD Mamuju untuk tidak segan-segan memberikan masukan konstruktif, baik secara langsung maupun lewat surat aspirasi. Dan alangkah baiknya manakala pada setiap rapat dan kegiatan YASMIB yang melahirkan rekomendasi strategis untuk program B3WP dan masyarakat secepatnya ditembuskan ke tiap komisi terkait khususnya untuk pimpinan dewan.

Dihadapan puluhan aktivis Jaringan Perempuan Mamuju, Indry Madewa dari perwakilan The Asia Foundation (TAF) mengemukakan bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman jaringan perempuan Mamuju dengan senantiasa mengawal proses perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten yang akan berlangsung beberapa hari mendatang, adalah manifestasi dari sikap kepedulian untuk mengawal anggaran pembangunan daerah agar mainstreamnya senantiasa tertuju kepada kepentingan rakyat miskin dan kesetaraan gender. Hal tersebut penting, mengingat urgensi pengintegrasikan aspek gender contohnya ke dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi diharapkan dapat memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam semua bidang pembangunan di Kabupaten Mamuju. Olehnya itu, semangat perjuangan teman-teman Mamuju harus tetap terjaga dan jangan pernah berhenti untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat yang menjadi skala prioritas di wilayahnya masing-masing. Segala bentuk kekurangan dan hal-hal yang belum tersentuh dalam program B3WP yang dijalankan oleh YASMIB, kedepan harus menjadi catatan tersendiri bagi YASMIB untuk diimplementasikan semaksimal mungkin, dan juga mendesign strategi advokasi baru yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan obyek dampingan serta perubahan sosial di Kabupaten Mamuju.

Di sela-sela akhir acara, Direktur Eksekutif YASMIB Sulselbar (Azis Paturungi) mengatakan bahwa kehadiran Program B3WP di Sulbar selama ± 2 tahun terakhir ini telah banyak memberi angin perubahan dan membuka cakrawala berpikir segenap stakeholder Provinsi Sulawesi Barat, meskipun masih terdapat kekurangan pada beberapa hal yang mendasar, namun Insya Allah dapat ditaktisi oleh tim program YASMIB secepatnya.

0 Comments

TEMU PEREMPUAN SE-SULAWESI BARAT

,

Mamuju — Yasmib Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulselbar atas dukungan The Asia Foundation dan Canadian International Development Agency (CIDA), bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Mengelar Temu Perempuan se-Sulawesi Barat yang diadakan di D’Maleo Hotel. Rabu, 19 Desember 2012.

Pertemuan ini di hadiri berbagi jariangan masyarakat khususnya jaringan perempuan. Temu perempuan ini mambahas berbagai persoalan, khususnya yang terkait dengan isu di sector Pendidikan,Kesehatan,ekonomi ,infrastruktur dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Acara ini di buka oleh. Asisten II Pemrov Sulbar Ardjuzaan Tamadjoe MM. di hadiri antara lain Ketua DPRD Sulawesi Barat Hamsah Hapati Hasan, dan Novi Anggreani serta Mustafa dari pihak The Asia Foundation, dan Misbahul Hasan dari Seknas Fitra Jakarta.

Pada pertemuan ini mengemuka antara lain bahwa Sulbar sebagai Provinsi yang terbilang masih muda di Indonesia telah mencatat beberapa prestasi pembangunan.

Namun tidak di pungkiri masih terdapat barbagi macam permasalahan pembangunan khususnya yang beririsan langsung dengan persoalan perempuan. Di antaranya masih rendahnya perihal capain MDG’s yang belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Diantaranya masih rendanya pelayanan dan perlindungan Ibu dan anak serta penyadangan masalah kesejahteraan social lainnya.

Hal lain masih rendahnya akses dan pelayanan pendidikan anak usia dini, masih di perlukan penuntasan angka buta huruf.

Begitu pin di bidang infrastruktur di bidang ini belum terbangun secara menyeluruh jaringan transportasi. antara wilayah sebaga penunjang kemajuan perekonomian daerah. Di sisi lain masih terbatasnya energy listrik dalam menunjang seluruh aktivitas baik untuk rumah tangga dan industri serta per kantoran. Masalah lain yang masih ramai di rasakan warga adalah akses pada air bersih dan sanitasi yang layak masih belum optimal.

Temu perempuan yang digelar ini merupakan wadah silahturahmi dan berbagi informasi serta pengalaman lintas wilayah di antara kelompok-kelompok perempuan dari lima kabupaten di sulbar. Kegiatan ini di maksudkan antara lain untuk meningkatkan sinergitas jaringan perempuan untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada kepentingan perempuan dan masyarakat miskin.

Forum Pertemuan ini didesain dalam bentuk diskusi kelompok. Peserta yang terlibat dala pertemuan ini sebanyak 300 orang.

Diantaranya perwakilan dari jaringan perempuan Polewali Mandar (JP-Polewali Mandar), Jaringan perempuan Mamuju ( JP-Mamuju), Ormas perempuan,akademisi , organisasi profesi,Mahasiswa, dan Pers. Hadir pula perwakilan kelompok perempuan Majene ,perwakilan kelompok perempuan Mamasa, Perwakilan perempuan Mamuju Utar, Tokoh Agama, PNS dan Anggota DPRD dari kalangan perempuan.

0 Comments