Pos

Tujuh Penyandang Disabilitas di Desa Pakatto Rekam KTP Elektronik

, ,

Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi melakukan pendampingan terhadap tujuh penyandang disabilitas di Dusun Parang Carammeng, Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.

Tujuh penyandang disabilitas melaksanakan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) di rumah Kepada Desa Parang Carammeng, Arifin Daeng Sau, Kamis 21 Desember 2017.

Sipil (Dukcapil) Kabupaten Gowa, membawa alat-alat perekaman KTP ke rumah Kepala Desa.

Sekretaris Dukcapil Gowa, Edy Sucipto mengatakan, perekaman KTP untuk para penyandang disabilitas adalah bagian pelayanan serta mempermudah masyarakat Gowa untuk melakukan perekaman KTP.

Apalagi penyandang disabilitas tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah, jika tidak memiliki KTP.

“Makanya kita menerapkan sistem jemput bola untuk mempermudah para penyandang disabilitas untuk melakukan perekaman,” kata Edy.

“Berdasarkan pantauan kami di lapangan, masyarakat itu baru mau mengurus KTP ketika terdesak. Misalnya mau pinjam uang di bank atau urus BPJS dan lainnya, itu tidak bisa mengurus apa-apa kalau tidak ada KTP. Maka dari itu masyarakat harus menyadari pentingnya KTP,” ungkapnya.

Dia menambahkan, jika KTP para penyandang disabilitas, pihaknya akan mengantarkan KTP-nya.

“Kalau bagus jaringan, satu hari sudah selesai. Kalau sudah jadi, bisa diambil oleh perwakilannya atau kita antarkan langsung ke pemiliknya,” tambahnya.

Koordinator Divisi Analisis Perencanaan Yasmib Sulawesi Affan Natsir berharap, perekaman untuk penyandang disabilitas di dusun Parang Carammeng, diharapkan Dukcapil di daerah lain dapat juga menerapkan sistem jemput bola.

“Kasihan para penyandang disabilitas kalau mau mengurus KTP, pastinya membutuhkan banyak tenaga,” katanya.

Sumber : Makassar Terkini

0 Comments

Teknikal Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran

Teknikal Asistensi (TA) untuk penyusunan dokumen perencanaan penganggaran di Kabupaten Bone merupakan salah satu rencana tindak lanjut dari kegiatan Yasmib sebelumnya di Hotel Novena, 20-21 Oktober 2017. Pada kegiatan pelatihan perencanaan penganggaran yang responsive gender dan inklusif.

Salah satu tujuan kegiatan ini adalah melihat sejauh mana perkembangan penyusunan dokumen perencanaan penganggaran di setiap OPD. Adapun hasil yang ingin di capai dalam kegiatan ini adalah termuat nya issu gender dan inklusif dalam system perencanaan daerah kabupaten bone.

Kegiatan teknikal asistensi ini terlaksana di sekretariat tim Pembina Kabupaten Bone Sehat pada tanggal 27 Desember 2017, yang di fasilitasi oleh TIM YASMIB Sulawesi.

Target dalam kegiatan ini adalah semua OPD perencana. Namun yang hadir hanya 15 OPD. Dalam prosesnya asistensi ini dipandu lansung oleh Rosniaty Azis, Direktur YASMIB Sulawesi.

Rosniaty menyampaikan bahwa dalam kegiatan yang dilaksanakan ini, bukan untuk memeriksa hasil penyusunan dokumen perencana penganggaran. Namun ingin melihat sejauh mana progress penyusunan OPD.  Kemudian satu per satu perwakilan OPD diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil penyusunan GAP dan BPS-nya.

0 Comments

Training Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemilu 2014

,

Selasa 11 Maret 2014 Yasmib Sulawesi kerja sama dengan Indonesia Parliamentary Center dan didukung oleh The Asia Foundation menggelar Pelatihan Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemilu 2014 di Sulawesi Selatan yang bertempat di Hotel Continent Makassar.

Pelatihan ini di hadiri 14 peserta dari berbagi beberapa unsur ada dari mahasiswa, masyarakat sipil, media dan lembaga bantuan hukum,  Yang berada dalam Sulawesi Selatan.

Pelatihan ini bertujuan Membangun kesadaran aktivis lembaga masyarakat sipil dan masyarakat sipil mengenai pentingnya keterbukaan dalam pemilu, Memberikan pemahaman kepada aktivis lembaga masyarakat sipil dan masyarakat mengenai mekanisme akses informasi pada lembaga penyelenggara pemilu, Memberikan pemahaman kepada aktivis lembaga masyarakat sipil dan sipil mengenai bagaimana advokasi kepentingan masyarakat pada pemilu berbasis UU KIP dan Membangun rencana aksi mendorong keterbukaan pemilu 2014.

Menurut Direktur Yasmib Sulawesi, Azis Paturungi dari pelatihan ini kita harapkan para pesaerta dapat mengatahui yang mana saja informasi public dan mana informasi yang tidak dapat di komsumsi oleh public khususnya bagi penyelenggara pemilu 2014, dan saya harapkan pasca pelatihan ini para peserta yang terdiri dari beberapa unsur masyarakat mau mengakses data dan informasi apa saja tentang penyelenggara pemilu di Sulawesi seletan.

Pelatihan yang di laksanakan 3 hari ini menghasilkan banyak temuan yang di temukan peserta mulai dari kurang mulai dari proses updating website Komisi Pemilihan Umum, seperti agenda-agenda kegiatan KPU, nomor kontak kantor KPU, alamat kantor yang salah dan masih banyak lagi temuan yang peserta dapatkan selama pelatihan ini.

Menurut Arbain selaku peneliti di Indonesia Parliamentary Center (IPC) Dari hasil temuan tersebut kami  akan lengsung menyurat ke Komisi Pemilihan Umum Sulsel untuk melakukan perbaikan terhadap temuan-temuan yang peserta dapatkan selama pelatihan dan saya juga sangat berharap kepada seluruh peserta pelatihan ini ingin memanfaatkan UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik khususnya bagi penyelanggara pemilu untuk mengetahui apa saja tentang pemilu 2014 ini.

0 Comments

Temu Perempuan Se-Sulawesi Barat 2014

,

YASMIB (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi atas dukungan dari The Asia Foundation dan DFATD Canada bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat menggelar temu perempuan se- Sulawesi Barat , Rabu ( 5/3/2014 ) yang bertempat di hotel d’ Maleo kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Kegiatan ini akan dihadiri 300 perempuan yang berasal dari jaringan  perempuan yang berasal dari enam kabupaten di Sulbar dan  di buka oleh gubernur Sulbar. Hadir juga perwakilan dari TAF, Seknas Fitra.

Menurut kepala biro pemberdayaan perempuan provinsi Sulawesi Barat mengawakili gubernur Sulbar dalam sambutannya mengatakan, kegiatan temu perempuan ini merupakan kegiatan yang sangat bagus dan sudah banyak sekali dampak positif yang diberikan oleh YASMIB Sulawesi kepada pemerintah Sulbar. “tingkat kritis perempuan Sulbar sudah sangat bagus dalam mengawal setiap perencanaan dan pengangaran yang ada di provinsi Sulbar”, katanya.

Sementara itu, dalam sambutannya Hana A. Satriyo, direktur Partisipasi Perempuan dan Gender TAF  mengatakan,  selamat untuk jaringan perempuan Sulbar karena sudah nampak apa yang telah dilakukan di Sulbar dalam hal partisipasi dan pengawasan setiap pengangaran yang di Sulbar.  Menurutnya, orang itu berdaya bukan dari program-program yang didaparkan dari program-program melainkan berdaya dengan melahirkan sebuah solusi-solusi untuk meyelesaikan setiap masalah yang ada disekitar kita. “ temu perempuan ini merupakan siuatu cara yang dilakukan untuk mengejar kesenjangan untuk pembangunan yang berkeadilan bukan untuk sebuah pembangunan saja. Pembangunan berkeadilan ini harus ada karena saat ini masyarakat khususnya perempuan miskin sudah terlupakan oleh pembangunan”, tuturnya.

Temu perempuan ini merupakan kegiatan yang satu-satunya dilakukan di pulau Sulawesi dan hanya  di provinsi Sulawesi Barat.

Kegiatan ini juga memilki beberapa tujuan yaitu, Pertama Sebagai wadah sharing informasi serta pengalaman lintas wilayah antara kelompok perempuan di 6 (enam) Kabupaten, khususnya terkait dengan issue/permasalahan perempuan dan yang ada disekitarnya atau didaerah masing-masing, Kedua  meningkatkan sinergisitas jaringan perempuan untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada kebutuhan perempuan dan masyarakat miskin, Ketiga adanya rekomendasi untuk menjadi bahan masukan dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi, untuk tahun anggaran 2015.

Sebagai provinsi termuda kedua, Provinsi Sulawesi Barat telah mencatat beberapa prestasi pembangunan.  Misalnya pada tahun 2013, berhasil mendapatkan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) untuk level Madya, terkait dengan upaya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA).

Namun tidak dipungkiri masih terdapat berbagai macam permasalahan pembangunan khususnya yang beririsan langsung dengan persoalan perempuan yaitu:

  1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia ditunjukkan oleh peringkat IPM yang baru mencapai 70,11 yang masih di bawah dari IPM nasional yang mencapai 72,77.
  2. Indeks Pembangunan Gender tahun 2011 yang masih di bawah IPG nasional yaitu 65,86 (Kementerian PP dan PA tahun 2012).
  3. Kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis untuk usia 15-24 tahun yang masih rendah, dimana posisi Sulawesi Barat menempati peringkat terendah keempat setelah Papua, Papua Barat, dan NTT terkait Angka melek huruf (Bappenas 2011)
  4. Persentase penduduk melek huruf pada tahun 2012 yang baru mencapai 88,79 dimana laki-laki sebesar 90,98 dan perempuan 86,66. Sedangkan secara nasional sudah mencapai 93,25 (BPS, Susenas 2012)
  5. Masih rendahnya pelayanan dan perlindungan ibu dan anak serta penyandangan masalah kesejahteraan sosial lainnya
  6. Belum terbangunnya secara menyeluruh jaringan transportasi antar wilayah sebagai penunjang kemajuan perekonomian daerah
  7. Belum terwujudnya pembangunan di wilayah perbatasan antar kabupaten di dalam provinsi dan antar provinsi, terpencil dan kepulauan secara baik dan berkeadilan
  8. Akses pada air bersih dan sanitasi lingkungan yang layak masih belum optimal.
  9. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang mencapai 39 kasus dan anak sebanyak 74 kasus di tahun 2013 (yang terlaporkan ke intansi terkait).

Dalam kegiatan ini juga membahas masalah-masalah penting bagi perempuan  dan masyarakat Sulawesi Barat yaitu, Pertama,  masalah kesehatan seperti, Angka Kematian Ibu ( AKI ), dan AKB, Jamkesmas, Program keluarga Harapan. Kedua,  masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak,

Ketiga,  masalah pendidikan seperti, Angka putus sekolah, buta huruf, dana BOS, dan pendidikan dan kesempatan kerja, Keempat, masalah peningkatan pendapatan ( ekonomi ) seperti, pertanian, perikanan, dan UMKM.

Pertemuan perempuan Sulbar menghasilkan beberapa rekomendasi penting bagi pemerintah dan penyelenggara Negara di Sulawesi Barat. Beberapa rekomendasi diantaranya adalah :

  1. Penambahan dan pemerataan tenaga medis di enam kabupaten di Sulawesi Barat
  2. Pembentukan regulasi yang mengatur mitra persalinan dukun dan bidan
  3. Pembentukan regulasi penempatan tenaga kesehatan spesialis
  4. Memperbaiki infrastruktur jalan untuk akses kesehatan
  5. Penambahan dokter spesialis
  6. Memberikan bantuan susu, air, dan pembangunan wc
  7. Penambahan dokter kandungan
  8. Perbaikan infrastruktur untuk akses pendidikan
  9. Pengadaan sekolah luar biasa ( disabiltas/difable ) di setiap desa yang membutuhkan
  10. Bantuan pendidikan siswa yang berkebutuhan khusus
  11. Menambah PAUD
  12. Pengadaan sekolah kejuruan yang berbasis kebutuhan lapangan kerja di Sulbar
  13. Perbaikan infrastruktur untuk akses ekonomi masyarakat
  14. Akses informasi tentang sumber permodalan bagi UMK perempuan
  15. Pelibatan kelompok tani perempuan dalam pembagian pupuk
  16. Pemberian bantuan untuk pengolahan rumput laut, abon ikan, dan
  17. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Peningkatan Ekonomi keluarga
  18. Perluasan informasi tentang regulasi PKDRT
  19. Memudahkan akses pelaporan dan pelayanan korban tindak kekeras

Untuk Info Lebih lanjut silahkan menghubungi : Rosniaty Azis ( 081241366679 ), Masyita Syam ( 085255611065 )

0 Comments

Training Pemantauan Pimilu 2014 Bebas Politik Uang

, ,

YASMIB Sulawesi – Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch ( ICW ) Jakarta dan didukung sepenuhnya oleh The Asia Foundation (TAF),  menggelar pelatihan pemantauan pemilu legislatif, dan DPD untuk wilayah pemilihan Sulawesi Selatan di Warkop 76 Toddopuli (19/2), Makassar.

Menurut direktur eksekutif YASMIB Sulawesi, Abd. Azis A. Paturungi, pelatihan ini merupakan bentuk partisipasi kita sebagai masyarakat yang peduli dengan kondisi kekinian khususnya yang terkait dengan pemilu.

Kondisi Negara yang tidak stabil membuat para calon dan kandidiat wakil rakyat kita tidak bisa berkompetisi secara sehat “kami nanti akan memantau di tujuh wilayah di Sulsel yaitu, Makassar, Kab. Gowa , Kab. Bulukumba, Kab.  Pangkep, Kab, Sidrap, Kab. Pinrang, dan Kabupaten Luwu”. Dalam kegiatan ini turut pula hadir sebagai pemateri yaitu, direktur LBH Makassar, Abd Azis, SH, ketua Bawaslu provinsi Sulsel, Laode Arumahi, SH. MH, dan Koordinator divisi korupsi dan politik ICW, Abdullah Dahlan.

Menurut Abdullah Dahlan, pemilu sekarang ini sudah banyak memiliki varian jadi, politik uang itu tidak hanya bahwa kita diberikan uang, sembako, bahkan proyek daerah yang diklaim sebagai bantuan dari caleg itu juga bagian dari pelanggaran politik uang dan penyalahgunaan fasilitas Negara.

“teman-teman pemantau harus jeli dalam melihat setiap pelanggran namun, tetap juga harus berhai-hati dilapangan. Kita harus memenaki strategi yang betul bisa membuat kita lebih nyaman dalam memantau”, tuturnya ketika memberikan materi.

Lebih lanjut Abdullah menambahkan, Penting bagi kita sebagai pemantau, sebagai wujud sinergitas peran dan peran kita untuk mewujudkan integritas dari Pemilu itu sendiri.

Sehingga, pemilu yang kita harapkan bisa terwujud bukan hanya sekedar ajang ceremony lima tahunan saja. Ditempat yang bersamaan,   Abd.Azis mengatakan politik uang sekarang ini sudah menjadi sebuah cara klasik namun, terus dilakukan untuk memperoleh suara. Dalam tinjauan pidana, politik uang ini adalah satu bentuk dari tindakan pidana karena, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mengharapkan sebuah imbalan atau suara untuk duduk di perwakilan rakyat. Abd. Azis menuturkan, tingginya politik uang juga tidak terlepas dari lingkaran setan dari pemilu itu sendiri.

“kita sama-sama tahu, setiap parpol peserta pemilu 2014 ini tidak lepas dari campur tangan pemodal atau kalangan elit  yang menguasai parpol kita”. Ia juga menambahkan, hadirnya perusahaan ataupun pemilik modal dalam parpol, membuka celah lahirnya sebuah politik uang. Sehingga, kita memang harus cerdas, dan bahkan kita harus bisa menjadi bagian untuk menciptakan sebuah pemilu yang berkualitas dan berintegritas. ‘jika dilapangan anda sebagai pemantau mendapati caleg yang membagikan uang ataupun sembako catat lalu laporkan kepada kami, karena itu bagian dari suap dan merupakan pelanggran pidan murni”, tutupnya.

Dalam kegiatan ini, peserta yang hadir berasal dari   tujuh wilayah pemantauan  yang terdiri dari empat pemantau perempuan dan 16 laki-laki yang merupakan pemantau utama di masing-masing daerah pemantauan terdiri dari CSO, Jaringan Perempuan, dan jaringan YASMIB Sulawesi Lainnya yang ada di daerah.

Sebagai tindak lajut dalam pelatihan ini, pint penting menjadi tugas pemantau di lapangan adalah :

  1. Pelanggaran politik uang
  2. Penyalahgunaan fasilitas Negara
  3. Mengawal pelaporan dokumen dana kampanye parpol.
0 Comments

Temu Konstituen DPRD Kab. Polewali Mandar di 4 Daerah Pemilihan (DAPIL)

,

Yasmib (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF) dan atas dukungan CIDA (Canadian International Development Agency) menyelaenggarakan temu konstituen dengan DPRD Kab. Polewali Mandar di 4 Daerah Pemilihan (DAPIL). Kegiatan tersebut dilaksanakan agar semakin terbangunnya komunikasi antara anggota DPRD dengan konstituennya/masyrakat yang diwakilinya. Agar masyrakat dapat menyam[aikan aspirasi, unek-unek dan permasalahan yang dirasakan dan dialami selama ini, sedangkan anggota DPRD dapat menyerap aspirasi tersebut kemudian memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Temu konstiotuen tersebut diselenggarakan di 4 tempat yang berbeda berdasarkan wilayah daerah pemilihan, Dapil I dilaksanakan pada hari Senin, Tanggal 6 April 2013 di aula Kantor Camat Polewali, Dapil III dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 10 April 2013 di aula KUA Kec. Campalagian, Dapil II dilaksanakan pada hari Kamis, Tanggal 11 April 2013 di aula kantor UPTD DIKNAS, sedangkan Dapil IV dilaksanakan pada hari Sabtu, Tangga 13 April 2013 kantor Kecamatan Balanipa.

Pada temu konstituen tersebut dihadiri oleh beberapa anggota DPRD Kab. Polewali Mandar. Dapil I dihadiri oleh 3 anggota DPRD yaitu Muhiddin Mochtar, M. Fariduddin dan Jamar Jain Badu, Dapil III 4 anggota DPRD yaitu Abdul Rahim, Rahmadi Anwar, Hj. Nuraliyah dan H. Muh Amin, Dapil II dihadiri oleh A. Mappangara dan Ir, H. Latif Abbas, sedangkan Dapil IV dihadiri oleh 3 anggota DPRD,2 anggota DPRD kab. Polewali Mandar yaitu Busman. M. Yunus dan Syamsul Samad dan 1 anggota DPRD Provinsi yaitu Ajbar.

Peserta yang hadir mengikuti temu konstituen tersebut merupakan perwakilan dari masing-masing 4 dapil. Dapil I dihadiri 66 orang peserta, Laki-laki 29 orang dan perempuan 37 orang, Dapil III dihadiri oleh 70 peserta, laki-laki 43 orang dan perempuan 27 orang, Dapil II dihadiri oleh 67 orang peserta, laki-laki 38 orang dan perempuan 29 peserta,dan Dapil IV dihadiri oleh 74 orang, laki-laki 40 orang dan perempuan 34 orang. Peserta 4 dapil yang hadir tersebut merupakan perwakilan dari beberapa unsure yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, URT, mahasiswa dan pelajar, kepala desa dan lurah, PKK, tokoh pemuda, PNPM, LSM/media radio dan cetak, guru, anggota BPD, setrawan, kepala UPTD PKM, tokoh perempua, basis/relawan desa, jaringan perempuan Kab. Polewali Mandar dan Camat.

Yang menjadi perbincangan pada pelaksanaan temu konstituen tersebut adalah, pada Dapil I Jamar Jasin Badu, S.Sos selaku wakil DPRD Kab. Polewali Mandar menjelaskan terkait dana aspirasi yang menurutnya tidak boleh diterapkan karena tidak ada dasar hokum atau paying hukumnya, yang harus dilakukan bagaimana mengawal kebutuhan masyarakat melalui sitem perencanaan yaitu musrenbang. Yang kedua adalah baimana sulitnya partai mencari Caleg perempuan yang memenuhi standar kualifikasi dari aspek kualitas dan SDM.

Berbeda dengan M. Fariduddin Wahid selaku Ketua Komisi I menjelaskan terkait proporsi APBD Kab. Polewalai Mandar Tahun 2013 yang berkisar 802 M, Belanja pegawa hamper 70 % yang khusus untuk menggaaji pegawai yang berjumalh 7300 orang, belanja barang dan jasa sekitar 123 M dan belanja yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yaitu belanja modal yang juga sekitar 134 M yang dibagi ke 167 dea/kelurahan, dari proporsi APBD 2013 menurutnya sudah mengakomodir  dan sudah ada keberpihakan terhadap kebutuhan perempuan dan kemiskinan. Amanah yang dituangkan dalam UUD 45 yaitu cerdaskan rakyat, sehatkan rakyat dan sejahterakan rakyat, hal lain yang disampaikan bahwa kelemahan selama ini masih kurangnya koordinasi yang baik antar DPRD kab, Provinsi dan Pusat yang berdampak terhadap tumpang tidihmya program/kegiatan.

Tanggapan dari peserta beraneka ragam seperti Kepala Desa Mammi mengatakan temu konstituen harus dilaksanaka disetiap kecamatan secara merata, persentase anggaran yang berpihak kepada perempuan dan masyarakat miskin, Camat Anreapi mengatakan desa Pappandangan adalah salah satu desa layak anak, akan tetpi masih banyak anaka yang belum memiliki akte kenal lahir, sementara anaka yang berusia 1 tahun keatas harus melalui pengadilan hal tersebut akan memeberatkan masyarakat, sedangkan peserta lain menanyakan tentang persoalan anak putus sekolah, hak-hak politik perempuan, penerimaan cpns harus rasional, kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan musrenbang.

Permasalahan yang mengemuka pada Dapil III antara lain keluhan masyarakat tentang Raskin yang sangat jauh dari layak konsumsi. Menanggapi itu, anggota DPRD, Rahmadi mengatakan bahwa DRPD sudah melakukan RDP dengan pihak Bulog.  penjelasan pihak Bulog bahwa mereka sudah melakukan pemeliharaan beras sesuai standar internasional. Hal ini menjadi pertanyaan mengapa kualitas Raskin yang diterima oleh masyarakat sangat buruk ( berbau dan berwarna kekuningan), jika memang sudah dilakukan pemeliharaan sesuai aturan.

Tentang proses prioritas usulan musrenbang, kembali menjadi sorotan. Tidak maksimalnya sosialisasi awal ke masyarakat terkait renstra SKPD. Inovasi Forum SKPD dengan sistem Desk juga ternyata bagi sebagian masyarakat belum menjadi terobosan yang mempengaruhi akan terakomodirnya usulan mereka.

Pada Dapil II yang menjadi pembicaraan adalah pembangunan yang tidak merata menyentuh masyarakat khususnya terkait jalan, kebersihan, jamkesmas yang belum merata pembagiannya, usulan musrenbang yang tidak terealisasi, pungutan yang masih ada disekolah terkait denmgan pembelian buku,  Fungsi pengawasan DPRD sangat kurang, Penguatan pendidikan politik masyarakat yang harus dimaksimalkan, penempatan tenaga kesehatan dan pendidik.

Sedangkan pada Dapil IV, persoalan yang mengemuka adalah peningkatan alokasi anggaranbagi perempuan Perempuan dan kelompok miskin, program aspirasi DPRD,  Pola pembangunan berbasis partisipatif, realisasi pembangunan harus memperhatiakn Muatan RPJMDes di amsing-masing desa karena banyak realisasi pembangunan tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, program pembinaan perempuan, program bedah rumah, pemberian bantuan kepada nelayan,  Jalan dan pembuangan sampah, bahkan ada yang menanyakan gaji sebagai anggota DPRD.

Terkait dengan permasalahan yang menguat dalam temu konstituen, anggota DPRD akan melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait untuk mengklarifikasi semua aspirasi measyarakat tersebut agar di cari soslusi dan dapat diselesaikan.

0 Comments

TEMU PEREMPUAN SE-SULAWESI BARAT

,

Mamuju — Yasmib Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulselbar atas dukungan The Asia Foundation dan Canadian International Development Agency (CIDA), bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Mengelar Temu Perempuan se-Sulawesi Barat yang diadakan di D’Maleo Hotel. Rabu, 19 Desember 2012.

Pertemuan ini di hadiri berbagi jariangan masyarakat khususnya jaringan perempuan. Temu perempuan ini mambahas berbagai persoalan, khususnya yang terkait dengan isu di sector Pendidikan,Kesehatan,ekonomi ,infrastruktur dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Acara ini di buka oleh. Asisten II Pemrov Sulbar Ardjuzaan Tamadjoe MM. di hadiri antara lain Ketua DPRD Sulawesi Barat Hamsah Hapati Hasan, dan Novi Anggreani serta Mustafa dari pihak The Asia Foundation, dan Misbahul Hasan dari Seknas Fitra Jakarta.

Pada pertemuan ini mengemuka antara lain bahwa Sulbar sebagai Provinsi yang terbilang masih muda di Indonesia telah mencatat beberapa prestasi pembangunan.

Namun tidak di pungkiri masih terdapat barbagi macam permasalahan pembangunan khususnya yang beririsan langsung dengan persoalan perempuan. Di antaranya masih rendahnya perihal capain MDG’s yang belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Diantaranya masih rendanya pelayanan dan perlindungan Ibu dan anak serta penyadangan masalah kesejahteraan social lainnya.

Hal lain masih rendahnya akses dan pelayanan pendidikan anak usia dini, masih di perlukan penuntasan angka buta huruf.

Begitu pin di bidang infrastruktur di bidang ini belum terbangun secara menyeluruh jaringan transportasi. antara wilayah sebaga penunjang kemajuan perekonomian daerah. Di sisi lain masih terbatasnya energy listrik dalam menunjang seluruh aktivitas baik untuk rumah tangga dan industri serta per kantoran. Masalah lain yang masih ramai di rasakan warga adalah akses pada air bersih dan sanitasi yang layak masih belum optimal.

Temu perempuan yang digelar ini merupakan wadah silahturahmi dan berbagi informasi serta pengalaman lintas wilayah di antara kelompok-kelompok perempuan dari lima kabupaten di sulbar. Kegiatan ini di maksudkan antara lain untuk meningkatkan sinergitas jaringan perempuan untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada kepentingan perempuan dan masyarakat miskin.

Forum Pertemuan ini didesain dalam bentuk diskusi kelompok. Peserta yang terlibat dala pertemuan ini sebanyak 300 orang.

Diantaranya perwakilan dari jaringan perempuan Polewali Mandar (JP-Polewali Mandar), Jaringan perempuan Mamuju ( JP-Mamuju), Ormas perempuan,akademisi , organisasi profesi,Mahasiswa, dan Pers. Hadir pula perwakilan kelompok perempuan Majene ,perwakilan kelompok perempuan Mamasa, Perwakilan perempuan Mamuju Utar, Tokoh Agama, PNS dan Anggota DPRD dari kalangan perempuan.

0 Comments