Diskusi kampung disabilitas Yasmib Sulawesi membahas pembentukan pos layanan atau pelayanan yang responsif gender dan inklusif di Desa Mallari dan Desa Carigading. Mengangkat tema : “Pelayanan Publik Yang Responsive Gender Dan Inklusif”.
Diskusi ingin melahirkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa untuk mendekatkan, mempermudah, transparansi, dan efektifitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan desa dan menjadi kontrol masyarakat kepada pemerintah
Sederhananya, SPM Desa adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan desa yang berhak diperoleh setiap masyarakat desa secara minimal. Pelayanan dimaksud tentu saja yang responsif gender dan inklusif sehingga tidak ada lagi kelompok yang tertinggal, termasuk kelompok disabilitas.
Salah hal yang terkadang belum ditemukan di tingkat desa yakni ketersediaan fasilitas atau wadah khusus bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi maupun menyampaikan keluhannya yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh warga masyarakat. Termasuk perempuan, anak, dan disabilitas serta kelompok rentan lainnya.
Diskusi kampung mendorong peningkatan pelayanan desa berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa dan mendorong ketersediaan pos layanan desa yang inklusif yang terintegrasi dengan layanan publik di kabupaten.
Dengan kegiatan ini diharapkan bisa melahirkan komitmen pemerintah desa untuk pemberian pelayanan desa berbasis Standar Pelayanan Minimal SPM dan adanya draft pembentukan pos layanan desa yang inklusif
Kegiatan yang terlaksana di Aula Kantor Desa Mallari melibatkan kelompok disabilitas Desa Mallari, Pemerintah Desa Mallari, BPD Mallari, pendamping lokal Desa Mallari, P3MD Kabupaten Bone, LPP Kabupaten Bone, PPDI Kabupaten Bone, Mahasiswa STAIN Watampone dan YASMIB Sulawesi. Diskusi ini di terlaksana pada tanggal 25 desember 2017.
Masita Syam Direktur Program YASMIB Sulawesi menyampaikan beberapa poin terkait program dan kegiatan yang terlaksana. Poin penting yang disampaikan adalah pertemuan atau diskusi kampung ini mendorong adanya tempat atau wadah untuk menyampaikan informasi atau mendapatkan pengetahuan tentang informasi layanan yang ada di desa.
Salah satunya informasi dasar, seperti bagaimana mendapatkan informasi tentang kesehatan, pendidikan, ekonomi informasi tentang layanan adminduk dan lain sebagainya.
Semua masyarakat harus berpartisipasi dalam pembangunan desa. Ketika ada Standar Pelayanan Minimal (SPM), tentu akan membuat Desa Mallari lebih mendapatkan akses dalam memberikan informasi.
Contoh pelayanan yang inovasi adalah ketika ada masyarakat atau warga yang ingin mengurus KTP/BPJS, gampang masyarakat mengaksesnya. Karena sudah tersedia di desa.
“Nanti kita akan banyak diskusi terkait sistem pelayanan desa,” kata Masita.
Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi melakukan pendampingan terhadap tujuh penyandang disabilitas di Dusun Parang Carammeng, Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.
Tujuh penyandang disabilitas melaksanakan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) di rumah Kepada Desa Parang Carammeng, Arifin Daeng Sau, Kamis 21 Desember 2017.
Sipil (Dukcapil) Kabupaten Gowa, membawa alat-alat perekaman KTP ke rumah Kepala Desa.
Sekretaris Dukcapil Gowa, Edy Sucipto mengatakan, perekaman KTP untuk para penyandang disabilitas adalah bagian pelayanan serta mempermudah masyarakat Gowa untuk melakukan perekaman KTP.
Apalagi penyandang disabilitas tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah, jika tidak memiliki KTP.
“Makanya kita menerapkan sistem jemput bola untuk mempermudah para penyandang disabilitas untuk melakukan perekaman,” kata Edy.
“Berdasarkan pantauan kami di lapangan, masyarakat itu baru mau mengurus KTP ketika terdesak. Misalnya mau pinjam uang di bank atau urus BPJS dan lainnya, itu tidak bisa mengurus apa-apa kalau tidak ada KTP. Maka dari itu masyarakat harus menyadari pentingnya KTP,” ungkapnya.
Dia menambahkan, jika KTP para penyandang disabilitas, pihaknya akan mengantarkan KTP-nya.
“Kalau bagus jaringan, satu hari sudah selesai. Kalau sudah jadi, bisa diambil oleh perwakilannya atau kita antarkan langsung ke pemiliknya,” tambahnya.
Koordinator Divisi Analisis Perencanaan Yasmib Sulawesi Affan Natsir berharap, perekaman untuk penyandang disabilitas di dusun Parang Carammeng, diharapkan Dukcapil di daerah lain dapat juga menerapkan sistem jemput bola.
“Kasihan para penyandang disabilitas kalau mau mengurus KTP, pastinya membutuhkan banyak tenaga,” katanya.
https://yasmibsulawesi.org/wp-content/uploads/2017/12/Tujuh-Penyandang-Disabilitas-di-Desa-Pakatto-Rekam-KTP-Elektronik.gif400750adminyasmibhttp://yasmibsulawesi.org/wp-content/uploads/2022/07/Logo-YASMIB-300x160.pngadminyasmib2017-12-21 18:48:062022-07-26 21:17:37Tujuh Penyandang Disabilitas di Desa Pakatto Rekam KTP Elektronik
Masih jelas dalam ingatan Martini. Harus keluar dari rumah pukul 02.00 Wita. Turun dari puncak gunung. Menuju pasar yang buka sekali sepekan. Di bawah gunung.
Tidak ada kuda atau kendaraan mesin untuk ditumpangi. Semua dilalui dengan jalan kaki. Menembus belantara hutan dan dinginnya malam.
“Kita harus cepat sampai supaya bisa dapat bahan masak. Sekali beli langsung banyak. Supaya bisa dimakan dalam waktu lama,” kata Martini kepada Blogger dari Kota Makassar.
Martini buru-buru membeli beras, ikan, sayur, dan bermacam rempah di pasar. Karena tantangan berikutnya, harus membawa semua barang tersebut naik gunung. Kali ini, perjuangan Martini tiga kali lebih berat dibandingkan turun gunung.
“Semua barang dipikul atau menjunjung,” katanya.
Cerita Martini masih bisa saya rasakan. Ketika bersama 20 Blogger dari Makassar memasuki perkampungan dalam kawasan hutan lindung, Selasa 19 Desember 2017.
Kendaraan yang ditumpangi berulang kali jalan mundur. Tidak mampu melewati jalan berbatu dengan kemiringan sekitar 45 derajat.
Takut jatuh ke dalam jurang, semua penumpang turun. Mobil kini lebih leluasa mendaki. Sementara rombongan harus berjalan menembus gelap. Bersama kami, Ada Nisa, anak kecil yang masih setia dalam gendongan ibunya. Semangat Nisa… sumber air so dekat..!
Rombongan berangkat dari Kota Makassar, Senin 18 Desember 2017, pukul 17.00. kami tiba pukul 01.00 Wita.
Seperti cerita Martini — kami merasakan dinginnya malam pegunungan. Beberapa kali kami harus berhenti. Memulihkan nafas dan tenaga. Sampai akhirnya tiba di puncak.
“Dulu kami seperti binatang buas. Jalan dengan rumput sampai pinggang,” kata Marsan, Ketua Kelompok Tani Tabbuakkang, Desa Kahayya.
Jalan setapak yang dibuat warga, perlahan sudah diperlebar. Diberi aspal dan beton oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba. Meski belum semua jalan mulus.
Terbukanya akses jalan makin membuka mata pemerintah dan masyarakat di luar Desa Kahayya. Banyak sekali potensi sumber daya alam dan sumber ekonomi yang dimiliki desa di puncak gunung ini. Kahayya masuk dalam wilayah Kecamatan Kindang, Bulukumba. Untuk sampai ke sini banyak jalur yang bisa dilalui. Bisa lewat Kabupaten Bantaeng dan Bulukumba.
Bangun pagi di Desa Kahayya. Kami beruntung disuguhkan kopi Kahayya oleh Martini. Istri Kepala Desa yang sejak malam sibuk mengurusi kami sebagai tamu. Semoga kebaikan Ibu Martini dibalas rezki berlimpah, Aamiin.
Kopinya mantap dan pas. Terima kasih sekali lagi Bu..
Minum kopi sembari menyaksikan indahnya barisan pegunungan dikelilingi hijau hutan, kebun kopi, dan kabut tipis. Menghirup udara segar. Rasanya membersihkan semua pikiran buruk selama tinggal di tengah polusi kota.
Sebagai penderita maag, sempat muncul kekhawatiran penyakit ini muncul. Alhamdulillah, selama di Puncak Kahayya, sakit kepala dan mual setiap usai minum kopi tidak terasa. Mungkin karena racikan kopinya dengan keikhlasan dan doa. Agar semua yang berkunjung ke Kahayya datang dan pulang dengan selamat.
Menurut Marsan, Kopi Kahayya pertama kali ditemukan pada tahun 1.714. Penemunya disebut bernama Tongan Daeng Manassa. Ketika itu, Kepala Kampung pertama di Desa Kahayya. Oleh masyarakat, kopi ini dijuluki kopi bugis.
Kenapa pohon kopi bisa tumbuh di Kahayya ? Apakah ini tanaman asli atau endemik ? Menurut Marsan, kemungkinan biji kopi yang tumbuh pertama kali dibawa pedagang dari Arab.
Mereka masuk ke Indonesia dan sampai ke Kahayya saat Kerajaan Gowa dibawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin berkuasa. Berdagang sembari menyebarkan Islam.
Dugaan ini sesuai dengan kemiripan bahasa. Bangsa Arab menyebut kopi dengan Kahwa. Masyarakat di Bulukumba menyebut Kaha. Ini pula yang menjadi asal nama Desa Kahayya. Artinya kurang lebih kampung kopi atau tempatnya kopi.
Rahasia nikmatnya kopi Kahayya karena jauh dari pupuk kimia dan pestisida. Masyarakat menanam biji kopi di lereng-lereng gunung. Tanahnya subur karena berasal dari letusan gunung Bawakaraeng. Ribuan tahun yang lampau.
“Hanya tumbuh di Kahayya,” kata Marsan.
Kopi Kahayya sudah dikemas menarik. Diproduksi secara higienis oleh kelompok usaha masyarakat. Menjadi oleh-oleh wisatawan. Bahkan sudah ada yang sampai ke luar negeri.
Tidak hanya biji kopi yang dimanfaatkan warga. Daun kopi pun sudah diseduh menjadi teh daun kopi. Rasanya juga khas. Teh tapi ada aroma kopinya. Enak diminum saat cuaca dingin.
Kopi Kahayya dalam kemasan
Cerita Kopi Kahayya terus menyebar. Bahkan setiap tahun masyarakat gencar mempromosikan kopi ini dengan festival. Namanya : Senandung Kopi Kahayya.
Festival ini mengajak masyarakat, khususnya pecinta kopi datang langsung menikmati kopi di puncak Kahayya. Sembari disuguhkan pertunjukan seni, pembacaan puisi, dan keindahan alam pegunungan Kahayya.
Masyarakat mendapatkan banyak manfaat dari perputaran ekonomi ini. Infrastruktur jalan, sarana pendidikan, dan rumah ibadah telah dibangun. Anak-anak Desa Kahayya juga sudah banyak yang menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. “Semua karena kopi,” kata Martini.
Pemberdayaan Masyarakat
Untuk membuat Kahayya keluar dari isolasi dan ekslusi tidak mudah. Selain perjuangan oleh masyarakat, pendampingan juga telah lama dilakukan oleh Sulawesi Community Foundation (SCF) lewat Program Peduli.
Masuk akhir 2014 di Kahayya, SCF menemukan banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat. Misalnya tidak adanya akses jalan, tidak ada pengakuan ruang kelola bagi masyarakat dalam kawasan hutan, dan adanya strata sosial bangsawan dan kelas pekerja.
“Kami masuk mendampingi karena hal ini,” kata Muliadi Makmur, Program Officer SCF.
Menurut Muliadi, tahun 2014 Kahayya masih terekslusi oleh pemerintah. Infrastruktur dan hak-hak dasar masyarakat tidak terpenuhi.
Sulit bagi masyarakat mengakses ruang-ruang ekonomi. “Alasannya, lokasi Kahayya sangat jauh. Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai,” katanya.
Kerja keras gerakan advokasi dan promosi potensi sumber daya alam Desa Kahayya mulai terlihat tahun 2015. Pemerintah mulai mengalokasikan anggaran pembangunan jalan. Masyarakat pun bergeliat mengembangkan potensi alamnya.
Inovasi yang dilakukan adalah memanfaatkan keindahan alam pegunungan Kahayya sebagai tujuan wisata. Mengolah hasil alam menjadi produk makanan ringan, dan memasarkannya lewat usaha kelompok masyarakat.
Pemerintah bersama SCF sepakat mengembangkan Desa Kahayya sebagai ekowisata. Sebagai buktinya, masyarakat diberikan ijin kelola hutan Hak Kemasyarakatan (HKM) selama 35 tahun.
“Masyarakat tidak lagi khawatir dikejar-kejar polisi hutan,” kata Muliadi.
Program Manager The Asia Foundation (TAF) Nurul Firmansyah mengatakan, inovasi di Desa Kahayya membuat masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Masyarakat sebagai aktor. Ke depan pemerintah harus memfasilitasi masyarakat. Mendorong komoditi lokal yang khas. Seperti produk organik. “Menjadi alat interaksi sosial ekonomi masyarakat dengan dunia luar,” kata Nurul.
Desa Wisata
Berkunjung ke Desa Kahayya tidak semata untuk merasakan kopi. Wisatawan juga dinantikan oleh banyak pemandangan menarik. Diantaranya danau, mata air asin, goa putih, dan air terjun bidadari.
Pemandangan alam di Desa Kahayya, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba
“Tidak cukup waktu satu hari untuk menikmati semuanya,” kata Marsan.
https://yasmibsulawesi.org/wp-content/uploads/2022/07/Picture5.jpg192342adminyasmibhttp://yasmibsulawesi.org/wp-content/uploads/2022/07/Logo-YASMIB-300x160.pngadminyasmib2017-12-19 17:31:002022-07-24 17:43:23Kopi dan Cerita Indah dari Kahayya
Teknikal Asistensi (TA) untuk penyusunan dokumen perencanaan penganggaran di Kabupaten Bone merupakan salah satu rencana tindak lanjut dari kegiatan Yasmib sebelumnya di Hotel Novena, 20-21 Oktober 2017. Pada kegiatan pelatihan perencanaan penganggaran yang responsive gender dan inklusif.
Salah satu tujuan kegiatan ini adalah melihat sejauh mana perkembangan penyusunan dokumen perencanaan penganggaran di setiap OPD. Adapun hasil yang ingin di capai dalam kegiatan ini adalah termuat nya issu gender dan inklusif dalam system perencanaan daerah kabupaten bone.
Kegiatan teknikal asistensi ini terlaksana di sekretariat tim Pembina Kabupaten Bone Sehat pada tanggal 27 Desember 2017, yang di fasilitasi oleh TIM YASMIB Sulawesi.
Target dalam kegiatan ini adalah semua OPD perencana. Namun yang hadir hanya 15 OPD. Dalam prosesnya asistensi ini dipandu lansung oleh Rosniaty Azis, Direktur YASMIB Sulawesi.
Rosniaty menyampaikan bahwa dalam kegiatan yang dilaksanakan ini, bukan untuk memeriksa hasil penyusunan dokumen perencana penganggaran. Namun ingin melihat sejauh mana progress penyusunan OPD. Kemudian satu per satu perwakilan OPD diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil penyusunan GAP dan BPS-nya.
YASMIB – Febriani, SKM, M.Kes Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Sulawesi Selatan membawa materi pengarusutamaan gender dan perencanaan penganggaran responsif gender, di Hotel Yasmin Makassar, 27 September 2017.
Febriani menekankan pentingnya pemahaman peserta tentang gender. “Bahwa gender bukan hanya perempuan. Tetapi juga laki-laki terkait peran dan tanggung jawab sosial,” kata Febriani.
Pemahaman yang benar tentang gender akan menjadi modal awal dalam memahami Pengarusutamaan gender (PUG).
PUG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.
Pelaksanaan PUG diitndaklanjuti dalam penyusunan kebijakan melalui perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi responsif gender.
Disampaikan pula bahwa dalam penyusunan perencanaan dengan menggunakan tools analisis gender memperhatikan 4 (empat) hal yang menjadi pisau analisisnya. Yakni akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.
“Agar hasil penyusunan perencanaan yang responsif gender tersebut dipastikan dianggarkan dengan memasukkan dalam form GBS (Gender Budegt Statement),” kata Febriani.
Salah satu indikator suatu daerah dalam upaya mengimpelementasikan pemberdayaan dan perlindungan anak adalah komitmen yanfg kuat. “Juga yang terpenting adalah dokumen RKA yang memuat lampiran GBS,” kata Febriani.
Direktur Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi Rosniaty Azis mengatakan, peserta harus mengetahui tools analisis gender (Gender Analyisis Gender/GAP) dan lembar Gender Budget Statement sebagai lembar komitmen anggaran yang responsif gender.
Salah satu yang ditekankan Rosniaty saat menjadi fasilitator pelatihan adalah ketersediaan data pilah gender. Sebab itulah salah satu indikator penting penting dalam penyusunan perencanaan yang menggunakan tools analysis gender.
Dalam tools 9 langkah tersebut, terkait ketersediaan data pilah terdapat pada langkah kedua pada kolom Data Pembuka Wawasan.
Anjuran Penggunaan form analysis ini terdapat dalam Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah. Merupakan starategi nasional percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
Juklak tersebut ditandatangani oleh 4 (empat) kementerian, yaitu Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012.
“Minimnya data pilah masih menjadi masalah klasik yang belum teratasi di berbagai daerah,” kata Rosniaty.
BONE – Jejaring Sosial Disabilitas tingkat desa di Kabupaten Bone menggelar diskusi dengan tema : “Penjangkauan Layanan Adminduk yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas” di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Bone, Senin 26 September 2017.
Penelusuran di lapangan, masih banyak ditemukan data disabilitas yang tidak sesuai. Mulai dari desa, kecamatan, dan data kabupaten. Organisasi perangkat daerah (OPD) juga tidak memiliki data disabilitas.
“ Sehingga mempengaruhi proses perencanaan pembangunan di tingkat desa maupun di tingkat Kabupaten Bone,” kata Direktur Program YASMIB Sulawesi Masita Syam.
Diskusi melibatkan beberapa unsur antara lain dari Bappeda Kabupaten Bone, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Pemerintah Desa Mallari, Pemerintah Desa Carigading, Ketua Forum Disabilitas Mallari, Ketua Forum Disabilitas Carigading, Orang Tua Disabilitas Mallari dan Carigading, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone, Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LLP) Kabupaten Bone, Media, dan YASMIB Sulawesi.
Masita Syam mengatakan tujuan kegiatan ini adalah mengetahui ketersediaan dan indikator database desa yang ada di Kabupaten Bone dan merumuskan upaya sinkronisasi data penduduk desa inklusif dengan database desa dan kabupaten.
Dalam diskusi ini juga beberapa hal yang ingin dicapai yaitu pertama, adanya informasi indikator database desa yang ada di Kabupaten Bone. Kedua, rumusan upaya sinkronisasi data penduduk desa inklusif dengan database desa kabupaten di Bone.
Kegiatan yang dipandu oleh fasilitator Andi Ratnawati dari LPP Kabupaten Bone ini ingin melihat apakah masih ada di dua desa dampingan (Mallari dan Carigading) masyarakat yang tidak memiliki kelengkapan dokumen adminduk dan bisa bebas adminduk tahun ini. “Sesuai dengan harapan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bone,” kata Masita.
Diharapkan ada komitmen untuk penjangkauan layanan adminduk yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Dan yang perlu juga diketahui bersama bahwa yang dimaksud inklusif bukan hanya dilihat dari disabilitasnya. “Namun juga yang termasuk kelompok rentan lainnya,” kata Masita.
Andi Amda, Sekretaris Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bone mengatakan, tugas Dukcapil adalah memberi layanan yang sama ke setiap penduduk untuk penerbitan kartu kependudukannya. Termasuk warga penyandang disabilitas. “Harus kita beri ruang dalam mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia,” kata Andi.
Salah satu program Dukcapil Bone untuk memudahkan penyandang disabilitas adalah pelayanan bergerak (Mobile). Datang langsung melakukan perekaman di setiap kecamatan.
Terkait dengan persoalan layanan warga disabilitas, ada juga pelayanan khusus. Contohnya bagi yang tidak memiliki tangan (Disabilitas Daksa) tetap bisa melakukan perekaman. Cukup hanya melambaikan tangannya, dan juga bagi yang tidak bisa melihat (Disabilitas Netra) itu tetap bisa dilakukan perekaman retina mata selama matanya masih bisa terbuka.
“Kami juga meminta data disabilitas di dua desa dampingan YASMIB Sulawesi agar Administrasi kependudukan bisa segera kita tuntaskan, agar ada sinergitas antara pemerintah desa, YASMIB, dan Dukcapil,” kata Andi.
Dia menghimbau kepada warga yang belum memiliki dokumen adminduk, segera melapor. Langsung menghadap ke Kepala Dinas atau Kepala bidang terkait untuk pelayanan prima. “Karena kita harap jangan karena Dukcapil sehingga mempersulit program peduli disabilitas ini,” kata Andi.
Andi takdir salah satu peserta dan juga Ketua PPDI Bone mengatakan, persoalan administrasi kependudukan sangat penting bagi penyandang disabilitas. Salah satu contoh kasus, ada bantuan kursi roda dari salah satu lembaga di Provinsi Sulsel berjumlah 10 unit kursi roda. Setelah diusulkan hanya sembilan yang berhak menerima. “Karena satu orang tidak lengkap administrasinya,” kata Takdir.
“Maka dari itu saya katakan adminduk ini sangat penting dan harus segera kita tuntaskan terkait dengan penjangkauan layanan adminduk bagi penyandang disabilitas,” tambah Takdir.
YASMIB – Dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) DR Nursini SE, MA mengatakan, pemerintah harus melaksanakan pembangunan yang inklusif. Cara pandang perencanaan pembangunan harus modern. Dibutuhkan perumusan isu strategis daerah yang berspektif gender dan inklusif. “Berarti tidak ada lagi satu pun masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan. kata Nursini saat membawakan materi berjudul, “Merumuskan Isu Strategis Daerah yang berperspektif Gender dan Inklusif”. Selasa, 26 September 2017.
Jika pemerintah salah dalam menyusun perencanaan akan berakibat fatal. Nursina mengibaratkan, jika seorang dokter salah mendiagnosa penyakit pasien, hanya akan berakibat terhadap satu orang.
“Namun ketika seorang perencana keliru dalam merencanakan kegiatan, akan berdampak buruk terhadap banyak orang,” kata Nursini.
Kepala Bappeda Gowa Taufiq Mursad mengatakan, Pendekatan pemenuhan disabilitas dimulai dari perencanaan. Sebagai tonggak perencanaan, wajib memperkaya diri dengan pemahaman disabilitas.
Proses perencanaan bukan hanya sekedar menyusun progam atau kegiatan. Jika hanya membuat rencana kegiatan, semua orang bisa melakukan. Namun yang diharapkan adanya pengembangan sebuah proses berpikir.
“Ketika ada permintaan atau perintah pimpinan untuk membuat rencana kegiatan, maka kriteria tentang disabilitas harus menjadi satu parameter,” kata Taufiq.
Dia mengatakan pemetaan disabilitas akan menjadi pekerjaan rumah Kabupaten Gowa. Menyelesaikan persoalan disabilitas tidak hanya memberi pencerahan. “Tetapi harus membuat pemetaan. Pemetaan data disabilitas per kecamatan menurut ragam disabilitas,” kata taufiq.
Menurut Taufiq, berbeda ragam akan berbeda pula intervensinya. “Setiap menyusun perencanaan harus sejak awal melibatkan disabilitas,” ungkapnya.
http://yasmibsulawesi.org/wp-content/uploads/2022/07/Logo-YASMIB-300x160.png00adminyasmibhttp://yasmibsulawesi.org/wp-content/uploads/2022/07/Logo-YASMIB-300x160.pngadminyasmib2017-09-26 17:02:002022-07-24 17:07:49Kebijakan Pembangunan Harus Modern dan Inklusif
MAKASSAR– YASMIB (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi menggelar pelatihan membuat tulisan, dengan cara mengulik data opentender.net sebagai pemateri, YASMIB menghadirkan Peneliti LIPI Purnama Alamsyah dan Anwari Natari, Program Manager Yayasan SatuDunia dan pengajar bahasa jurnalistik di KOMPAS-Gramedia Group.
Pelatihan digelar di Hotel Arthama, Jalan Haji Bau Makassar, Rabu sampai Kamis (13-14 September 2017).
Salah satu tugas jurnalis adalah mengulik data menjadi berita. Data yang masih mentah diolah menjadi informasi yang matang dan siap dikonsumsi oleh pembaca. “Informasi matang ini akan dicerna oleh pembaca, termasuk para pembuat kebijakan, untuk mengambil keputusan penting,” kata Affan Nasir, Analisi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah YASMIB Sulawesi kepada wartawan, Kamis 14 September 2017.
Menurut Affan, untuk topik transparansi dan korupsi, salah satu sumber data yang dapat digali oleh jurnalis dan aktivis adalah website www.opentender.net. Website www.opentender.net berisi data seputar tender yang digelar oleh Pemerintah.
Perincian datanya antara lain adalah nama proyek, nama perusahaan pemenang proyek, daerah implementasi proyek, dan nilai proyek.
Banyak hal menarik dan penting yang dapat digali dari paparan data di website ini. Sejumlah orang bahkan telah menggunakan data pada website ini sebagai bahan tesis dan disertasi.
Diharapkan, kalangan jurnalis akan menjadi pengguna utama website ini untuk membuat tulisan-tulisan terkait topik transparansi dan atau korupsi.
Indonesia Corruption Watch sebagai pengelola website ini memang memasang ekspektasi agar jurnalis dan OMS (Organisasi masyarakat sipil) menjadi pengguna paling aktif yang mengolah data ini menjadi informasi yang siap dipublikasikan di medianya masing-masing.
Tentu jurnalis memiliki berbagai cara untuk mengolah data menjadi sebuah tulisan jurnalistik, termasuk data pada website www.opentender.net. “Terkait dengan itulah kami, bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch, Humanitarian Openstreetmap Team, SatuDunia,” kata Affan.
Pelatihan ini menunjukkan contoh-contoh elaborasi data Opentender dan alat-alat sederhana untuk dikembangkan menjadi tulisan. “Salah satu yang bisa digunakan adalah microsoft excel,” kata Peneliti LIPI Purnama Alamsyah.
Dengan melatih jurnalis dan aktivis menjadikan data sebagai bahan tulisan, maka YASMIB dan ICW secara tidak langsung sedang mengkampanyekan berita hoax. Hal ini diprediksi akan menjadi tren. “Karena setiap tulisan atau komentar harus disertai data,” kata Purnama.
Anwari Natari, Program Manager Yayasan SatuDunia mengatakan, data yang ditampilkan dalam opentender tidak mudah dipahami oleh masyarakat awam. “Untuk menulisnya dengan ringan dan mudah dipahami, perlus strategi dan pemilihan bahasa yang tepat,” kata Anwari.
Salah satu peserta pelatihan, Arif mengatakan, pelatihan ini sangat bermanfaat. Karena masyarakat bisa memantau setiap pengadaan barang dan jasa dengan data yang tersedia di opentender.
PANGKEP– Direktur YASMIB Sulawesi menjadi fasilitator pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif bagi perencana organisasi perangkat daerah Kabupaten Pangkep, di Ruang Rapat Wakil Bupati Pangkep, Rabu 6 September 2017.
Pelatihan yang mengangkat tema meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan ekonomi melalui kemitraan pemerintah dan masyarakat yang lebih baik ini bekerjasama dengan The Asia Foundation, KOMPAK, DFAT, dan Pemkab Pangkep.
“Tujuan pelatihan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif serta tersusunnya rencana kerja anggaran (RKA) organisasi perangkat daerah yang menggunakan analisis gender dan inklusif,” kata Rosniaty.
Masing-masing OPD menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) sesuai dengan perencanaan 2018 yang sudah diasistensi oleh BAPEDA. Dimana indikatornya dapat sesuai dengan 9 langkah GAP :
• Analisis kebijakan
• Data dan informasi pembuka wawasan
• Temukan kesenjangan (isu gender)
• Sebab kesenjangan internal
• Sebab kesenjangan eksternal
• Reformulasi tujuan
• Menyusun rencana aksi
• Data dasar (base line)
• Indikator gender
Menurut Rosniaty implementasi GAP sebagaimana matriks bisa diletakkan sebagai pola pikir dalam penyusunan suatu dokumen kebijakan, atau sebagai dokumen pendamping suatu rencana kebijakan atau program atau kegiatan tertentu yang dipilih sesuai dengan prioritas.
GAP di tingkat program dapat dilakukan apabila kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan kegiatan dengan ciri dan atau lokasi yang sama.
“Apabila kegiatan-kegiatan dalam sebuah program sangat beragam, atau sangat banyak, berbeda ciri dan atau lokasi maka analisis gender menggunakan GAP berbasis kegiatan,” kata Rosniaty.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dimana dilakukan penyusunan GAP dan Penyusunan Gender Budget Statement (GBS) oleh Masing-masing OPD. Kemudian oleh OPD, hasil penyusunan ini nantinya dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif. Terutama bagaimana isu gender masuk dalam 9 langkah GAP yang menyatakan tentang adanya keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan dan penganggaran suatu aktivitas.
Adapun Rencana Tindak lanjut dalam pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif ini yakni tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD yang menggunakan analisis gender dan inklusif.
Jumlah peserta yang hadir sebanyak 35 orang yang terdiri dari 18 peserta perempuan dan 17 peserta laki-laki. Peserta berasal dari Bappeda, Keuangan, DPMD, Kesehatan, PU, Dukcapil, Infokom, BagianKesra, Sekretariat Daerah, DP3A, Koalisi Perempuan Indonesia Cab.Pangkep, Disdik, Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah serta Kecamatan Liukang Tupabiring Utara.
YASMIB.org, PANGKEP– Wakil Bupati Pangkep Sahban Sammana memberikan sambutan sekaligus membuka pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif bagi perencana organisasi perangkat daerah Kabupaten Pangkep, Selasa 5 September 2017 di Ruang Rapat Wakil Bupati Pangkep.
Semua kegiatan di OPD pasti menyentuh masalah perempuan. Terkait Perencanaan dan penganggaran sangatlah berhubungan. Ibarat dua sisi mata uang. “Karena tanpa adanya dokumen perencanaan maka penganggaran tidak dapat dilakukan, begitupula sebaliknya,” kata Sahban.
Kegiatan ini difasilitasi oleh DR. Abd. Gaffar, ST., M.Si Selaku Kepala Bapeda dan Febriyani dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulsel selaku Narasumber.
Jumlah peserta yang hadir sebanyak 27 orang. Terdiri dari 13 peserta perempuan dan 14 peserta laki-laki.
Peserta berasal dari Bappeda, Keuangan, DPMD, Kesehatan, PU, Dukcapil, Infokom, BagianKesra, Sekretariat Daerah, DP3A, Koalisi Perempuan Indonesia Cab.Pangkep, serta Kecamatan Liukang Tupabiring Utara.
Tujuan Pelatihan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif serta Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD yang menggunakan analisis gender dan inklusif.
Sesi pembukaan diawali dengan pemaparan terkait program dan Tujuan Pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif oleh Rosniaty Azis dari Yasmib (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi.
Febriyani dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulsel mengatakan perkembangan pengarusutamaan gender (PUG) terutama terkait penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) memiliki banyak indikator yang harus dipenuhi.
“Untuk mewujudkannya perlu dilakukan metode dan analisis,” kata Febriyani.
Indikator yang perlu dianalisis adalah data hasil quesioner APE 2016 K/L, Prov dan kab/kota. Variabel analisis menggunaka prasyarat awal PUG yakni komitmen, kebijakan dan program, kelembagaan PUG, Sumberdaya (SDM, Dana, dan Fasilitas), Tool/kelengkapan panduan dan modul, Data terpilah. dan Jejaring
Selanjutnya program khusus atau best practices yakni PKPH, perlindungan perempuan, perlindungan anak dan lainnya.
“Perlunya pemahaman konsep gender, PUG, PPRG, dan Anggaran Responsive Gender (ARG),” kata Febriyani.
Rosniaty Azis, Direktur Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi mengatakan ada beberap catatan dalam diskusi yakni keaktifan DP3A didukung Bapeda dan Inspektorat penting untuk mewujudkan PUG. Masih minimnya Pengetahuan OPD terkait konsep gender, PUG, PPRG dan ARG.
Perencanaan yang sering terbentur dengan penganggaran. Perlunya pelaksanaan PUG direfleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan penganggaran yang responsif gender (PPRG).
“Terjadinya Kesenjangan pembangunan antara Perempuan dan laki-laki,” kata Rosniaty.
Untuk memaksimalkan pemahaman peserta, setiap OPD dihimbau membawa dokumen Renja OPD dan draf RKA dalam pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif pada pertemuan selanjutnya.
