Mamuju — Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi bersama YAPPKI menggelar pertemuan kader perempuan di Mamuju, membahas rumusan rekomendasi terkait pencegahan kekerasan berbasis gender.

Pertemuan tersebut diselenggarakan di Wisma Malaqbi selama dua hari, mulai Minggu 19 Desember hingga Senin 20 Desember.

Direktur Eksekutif Yasmib Sulawesi, Rosniaty Azis mengatakan, dari pertemuan dua hari tersebut, pihaknya telah melahirkan sepuluh rekomendasi yang bakal diberikan ke Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, untuk diharapkan dapat ditindaklanjuti.

“Berbicara terkait remaja perempuan ada banyak tugas yang mesti diselesaikan bersama. Semua pihak mesti bergandengan tangan. Sehingga berbagai persoalan terkait isu gender tidak lagi terjadi,” kata Rosniaty.

Menurutnya, rekomendasi tersebut berasal dari rumusan masalah yang didapat dari dua desa di Mamuju, yakni Desa Ahu di Tapalang Barat dan Desa Taan di Tapalang. Atas berbagai permasalahan tersebut, maka lahirlah rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan di Mamuju.

Kepala DP3AP2KB Sulbar, Djamila mengaku, kegiatan ini sangat penting dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dalam memerangi kekerasan berbasis gender dan pencegahan perkawinan anak.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan temu akder perempuan, apalagi kegiatan ini melibatkan desa. Memang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, juga menjadi tanggung jawab bersama,” sebutnya.
Menutunya, telah terjadi penurunan angka kekerasan terhadap perempuan, namun hal itu meski tetap harus diwaspadai.

Kamis, 2 Desember 2021, BPD Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas. Kegiatan dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Permendagri 110 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati No 38 TA 2018 tentang BPD.

Narasumber kegiatan ini adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Bantaeng Dr Rivai Nur, SH. M.Si dan Camat Pa’jukukang. Kegiatan Kegiatan didukung oleh DPMD KOMPAK, Seknas FITRA, dan YASMIB Sulawesi.

Kepada peserta, Rivai mengatakan, kantornya menugaskan auditor di desa dan kelurahan, untuk membantu dalam perencanaan pembangunan desa sehingga apabila permasalahan bisa diselesaikan dengan cepat. Karena itu komunikasi dengan auditor harus aktif dan efektif.

Peserta kegiatan ini adalah 9 anggota BPD Desa Nipa-nipa dan 7 Kepala Dusun.

Hari Selasa, 9 November 2021, Yasmib Sulawesi, Seknas FITRA, dan KOMPAK bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng menggelar diskusi Desain Kegiatan Inovasi BPD PerKaSa. Kegiatan yang bertempat di ruang rapat wakil bupati Bantaeng ini dibuka oleh Ramlah SE Msi., Kabid PPPA, mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPP PA).

Dalam sambutannya, Ramlah mengatakan adanya kegiatan ini sangat membantu pemerintah Kabupaten Bantaeng, khususnya DPMDPP PA, dalam mendorong beberapa inovasi tentang isu-isu perempuan dan anak. Narasumber kegiatan ini adalah Rahman Ramlan dari Bonthain Institute. Peserta kegiatan Kabid Ekonomi, Kasi Kelembagaan Pemdes, BPD PerKaSa, FKBPD, Aktor Perempuan, para Kepala Desa, KPI Cab. Bantaeng, jaringan disabilitas, dan aktor Cempion Desa.*/**

Hari Sabtu, 30 Oktober 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMDPPPA) bekerjasama dengan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi merumuskan kegiatan inovasi Perempuan Kawal Desa (PerKaSa) di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kegiatan bertempat di sekretariat Bonthain Institute (BI), Jln. Andi Manappiang, Kel. Lembang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng.

Narasumber, Rahman Ramlan, dari tim Inovasi Kab. Bantaeng, mengatakan inovasi Perempuan Kawal Desa (PerKaSa) adalah komitmen Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perempuan untuk mengawal isu-isu perempuan serta mengidentifikasi potensi dan masalah yang ada dalam ruang lingkup perempuan. “Sehingga memudahkan untuk mengadvokasi perencanaan dan penganggaran di desa dengan perspektif perempuan,” ujarnya.

Pertemuan tersebut dihadiri antara lain oleh DPMDPP, PA Yasmib Sulawesi, dan pengurus PerKaSa.*/**

Selasa, 26 Oktober 2021, dilakukan Musyawarah Penetapan Maklumat Pelayanan Desa Baruga di aula Desa Baruga,  Kecamatan Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Peserta yang hadir dalam acara ini adalah BPD Baruga, TP PKK Baruga, perwakilan Kepala Dusun, Karang Taruna, tokoh perempuan, pendidik, difabel, anak dan kader kesehatan, serta imam desa.

Menurut Kepala Desa Baruga H. Asri, Maklumat Pelayanan membantu pemerintah desamemastikan masyarakat bisa mengakses layanan yang dibutuhkan.

“Maklumat pelayanan akan kami jalankan di desa kami demi mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya, “Baji Pa’mai”,” ujarnya.

Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ruslan mengatakan lembaganya akan melaksanakan tanggung jawab dalam mengawal kebutuhan yang diharapkan oleh warga desa.

Musdes Maklumat Pelayanan diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi, Seknas FITRA, dan KOMPAK.

Makassar, Terkini.id – YASMIB Sulawesi melakukan audience dengan Komisi Informasi (KI) Provisinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di ruang Komisi Informasi Lt. 3 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Kamis, 21 Oktober 2021.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh ketua Komisi Informasi Sulawesi Selatan Pahir Halim, komisioner Komisi Informasi Benny Mansyur, Fauziah Erwin dan Andi Taddampali.

Kegiatan diawali dengan pengantar oleh Rosniaty Azis sekaligus menjelaskan program yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan kedepan. Program ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan informasi publik di sektor sumber daya alam  dan lingkungan hidup serta memperkuat pemahaman organisasi masyarakat sipil terkait keterbukaan informasi publik.

Ketua KI Sulsel mengatakan, dengan melibatkan semua stakeholder yang mempunyai komitmen kuat akan menjawab problem selama ini terjadi.

“Salah satu penyebab utama dari permasalah selama ini yakni tertutupnya informasi publik di beberapa OPD,” ungkapnya.

Sementara Komisioner KI Sulsel Benny Mansyur MP menambahkan, bahwa hampir semua OPD sudah memiliki SOP terkait pengelolaan informasi publik akan tetapi belum secara maksimal berjalan dengan baik.

“Dengan adanya program ini diharapkan bisa memaksimalkan pengelolaan informasi publik khususnya di OPD Sulawesi Selatan,” tutur Benny.

Yasmib (Yayasan Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak) dalam pekan aspirasi menyelenggarakan musyawarah desa penyelesaian pengaduan dan umpan balik di Kantor Desa Kanaungan,Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, 5 Oktober 2021.

Kegiatan musyawarah desa ini dilaksanakan sebagai bagian dari Program Implementasi Akuntabilitas Sosial untuk Mewujudkan Desa yang Transparan dan Partisipatif di Desa Kabba tanggal 1 Oktober 2021, di Desa Tabo-Tabo tanggal 4 Oktober 2021, dan di Desa Kanaungan tanggal 5 Oktober 2021.

Musyawarah desa ini sebagai langkah lanjutan membahas dan menetapkan aspirasi dan usulan masyarakat yang disampaikan melalui Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pekan aspirasi. Aspirasi dan usulan masyarakat akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa, dan Rencana Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun anggaran 2022 mendatang.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tabo-Tabo, Arman Tolaki, mengatakan pekan aspirasi sangat bermanfaat bagi BPD, seluruh masyarakat desa dan berharap kegiatan ini terus berlanjut ke depannya.

Terkini.id, Pangkep — YASMIB Sulawesi melalui Program Implementasi  Akuntabiitas Sosial untuk Mewujudkan Pemerintah Desa yang Transparan dan Partisipatif kerjasama Seknas FITRA dan KOMPAK melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) Penyelesaian Pengaduan dan Umpan Balik di tiga desa kabupaten Pangkep.

Musdes ini dilaksanakan sejak tanggal 1, 4 dan 5 Oktober 2021 di tiga desa, Desa Kabba, Tabo-tabo dan Kanaungan, Kabupaten Pangkep. Rabu, 6 Oktober 2021.

Hal tersebut dilaksanakan sebagai langkah untuk membahas dan melakukan penetapan atas aspirasi dan usulan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pekan aspirasi yang nantinya akan didorong dimasukkan dalam RPKDesa, APBDesa dan RKPD Kabupaten Pangkep tahun anggaran 2022 mendatang.

Anggota BPD desa Tabo-tabo Armin Tolaki mengatakan, apa yang BPD sudah lakukan di pekan aspirasi ini adalah sebagai bentuk menggali aspirasi masyarakat untuk menjadikan desa lebih baik kedepannya.

“Masyarakat telah memberikan aspirasi untuk pembangunan desa kedepannya untuk menuju desa lebih baik,” terangnya.

Ia juga berharap, program pekan aspirasi ini terus berlanjut kedepannya karena sangat bermanfaat bagi BPD dan seluruh masyarakat desa.

Pangkep — YASMIB Sulawesi melalui Program Implementasi Akuntabiitas Sosial untuk Mewujudkan Pemerintah Desa yang Transparan dan Partisipatif kerjasama Seknas FITRA dan KOMPAK melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) Penyelesaian Pengaduan dan Umpan Balik di tiga desa kabupaten Pangkep.

Musdes ini dilaksanakan sejak tanggal 1, 4 dan 5 Oktober 2021 di tiga desa, Desa Kabba, Tabo-tabo dan Kanaungan, Kabupaten Pangkep. Rabu, 6 Oktober 2021. Hal tersebut dilaksanakan sebagai langkah untuk membahas dan melakukan penetapan atas aspirasi dan usulan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pekan aspirasi yang nantinya akan didorong dimasukkan dalam RPKDesa, APBDesa dan RKPD Kabupaten Pangkep tahun anggaran 2022 mendatang.

Anggota BPD desa Tabo-tabo Armin Tolaki mengatakan, apa yang BPD sudah lakukan di pekan aspirasi ini adalah sebagai bentuk menggali aspirasi masyarakat untuk menjadikan desa lebih baik kedepannya.

“Masyarakat telah memberikan aspirasi untuk pembangunan desa kedepannya untuk menuju desa lebih baik,” terangnya.

Ia juga berharap, program pekan aspirasi ini terus berlanjut kedepannya karena sangat bermanfaat bagi BPD dan seluruh masyarakat desa.

YASMIB Sulawesi dan YAPPIKA-ActionAid melaksanakan pelatihan bagi comunity organizer (CO) dan Jaringan Perempuan/Relawan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kegiatan yang dilaksanakan pada Minggu, 3 Oktober 2021, di Wisma Ilham, Mamuju, ini merupakan implementasi dari program “Kemanusian dan Ketangguhan (Humanitarian and Reailience--HAR) Sulawesi Barat”. Tujuannya untuk melahirkan tenaga fasilitator di Kabupaten Mamuju serta memperluas gerakan perlindungan perempuan dan anak khususnya di Kabupaten Mamuju.

Peserta yang hadir berjumlah 8 orang, terdiri dari 2 laki-laki dan 6 perempuan, yang merupakan perwakilan dari CO, Jaringan Perempuan dan Relawan YASMIB Sulawesi di Kabupaten Mamuju. Kegiatan secara tatap muka (offline) berfokus pada praktek fasilitasi kegiatan sebagai fasilitator.

Pada pertemuan sebelumnya secara virtual selama 4 hari, peserta berfokus pada subtansi materi (modul pelatihan). Salah satu peserta kegiatan, Hasrini, mengatakan kegiatan ini berdampak positif bagi dia secara pribadi karena dengan mengikuti kegiatan ini dilatih untuk menata kata (bahasa) dan etika berbicara serta mengatasi rasa gugup ketika harus berbicara di depan banyak orang. “Benar-benar ilmu yang sangat bermanfaat,” ujarnya. Dia berharap ke depannya pelatihan bisa melibatkan banyak peserta untuk memperluas tenaga fasilitator dan gerakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Mamuju.*/**