Prodi Admnistrasi Negara Unibos Taken MoU Antara Yasmib Sulsel

,

Makassar — Program Studi Administrasi Negara (Prodi Adm Negara) Universitas Bosowa (Unibos) menggelar Pelatihan Pusat Belajar Anggaran (Pusjaga) tingkat dasar, dan pelatihan Pusjaga tingkat menengah yang dilaksanakan di Ruang Aksa Mahmud Gedung B lt 9 Unibos.

Pelatihan pusjaga kali ini dirangkaikan juga Penandatanganan Kerjasama dengan Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi yang merupakan tindak lanjut MoU dengan Unibos pada Tahun 2019 lalu.

Pada kegiatan pusjaga ini turut dirangkaian penandatangan Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani langsung oleh direktur Yasmib ibu Rosniaty Azis dan Ketua Program Studi ibu Nining Haslinda, S.Sos., M.Si., turut didampingi Wakil Rektor 1 Dr. Ir. Baharuddin, M.Si.,Ph.D, wakil dekan 1 Drs. Natsir Tompo, M.Si, dan disaksikan tim yasmib, Mahasiswa Unibos, serta sivitas prodi Ilmu Administrasi Negara Unibos.

Ketua Prodi Adm Negera Unibos dalam sambutannya menjelaskan “kegiatan Pusjaga ini merupakan bentuk dari hasil MoU bersama Yasmib maka dari itu kami melakukan Penandatanganan kerjasama dan juga merupakan bentuk Implementasi Program MBKM dari pemerintah. Tujuan dari pusjaga ini agar para peserta mendapatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai pengenalan analisis anggaran tingkat menengah, kami berharap semoga mahasiswa bisa mendapatkan ilmunya dan dapat menerapkannya di kemuadian hari juga bisa berkontribusi positif bagi negara tentunya unibos. Pelatihan Pusjaga ini mempelajari anggaran dan memiliki 3 tingkatan, yakni tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat expert” jelas Nining Haslinda, S.Sos., M.Si.

0 Comments

Launching Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Bupati Mamuju Harap Desa Taan jadi Contoh

,

Terkini.id, Mamuju — Permasalahan terhadap perempuan dan anak yang cenderung meningkat di seluruh wilayah Indonesia merupakan masalah yang mengkhawatirkan sehingga perlu adanya akselerasi kegiatan yang melibatkan lapisan masyarakat baik di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi di Sulawesi Barat (Sulbar).

Melalui program Emergency Response and recovery programner-Earthquake in West Sulawesi, YASMIB (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi bekerjasama dengan YAPPIKA-ActionAid dan Start Fund-Start Network melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Launching Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Taan, Kabupaten Mamuju, pada Minggu, 7 Maret 2021.Kegiatan ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kab.Mamuju dan TP PKK Provinsi Sulawesi Barat.

Sosialisasi dan launching tersebut di hadiri langsung oleh ketua Tim penggerak PKK Provinsi Sulbar, Bupati Mamuju, Pimpinan OPD diantaranya DP3A Sukbar, DP3A DPMD Mamuju, Camat Tapalang, Pemerintah Desa  dan Tokoh Masyarakat dan kelompok Perempuan.

Direktur YASMIB Sulawesi Rosniaty Azis mengatakan,  melalui kegiatan tersebut diharapkan kader perempuan baik dari PKK maupun lainnya dapat tampil sebagai penggerak utama dalam mengatasi permasalahan  yang dihadapi perempuan dan anak maupun rentan lainnya seperti Difabel, Lansia, maupun kelompok lain yang membutuhkan perlindungan khusus. Kepemimpinan perempuan termasuk dalam situasi bencana sangat dibutuhkan, baik di level desa, kecamatan, kabupaten maupun di level provinsi. Selasa, 9 Maret 2021.

“Diharapkan output dari kegiatan ini dapat menjadi solusi meningkatkan peran aktif berbagai pihak baik dari masyarakat maupun pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak,” ucapnya.

Selain itu, Bupati Mamuju Siti Sutinah Suhardi, menilai kesungguhan aparat desa dan kebersamaan masyarakat telah mampu membangun sinergi dengan lembaga non pemerintah dan mampu menghadirkan data yang dibutuhkan dalam upaya menghadirkan layanan tersebut.

“Dengan adanya layanan perlindungan perempuan dan anak akan dapat menekan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Mamuju dan saya berharap kegiatan ini tidak hanya di desa Taan tapi bisa di seluruh desa di Kabupaten Mamuju dan desa taan bisa menjadi percontohan untuk desa lainnya,” lanjutnya.

Sedangkan, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulbar, Andi Ruskati Ali Baal Masdar, sangat optimis layanan perlindungan perempuan dan anak akan bejalan baik di Mamuju, terlebih saat ini Bupati Mamuju adalah seorang perempuan, Jadi kita harus bangga punya bupati perempuan pertama di Mamuju dan pasti persoalan perempuan dan anak juga pasti lebih diperhatikan.

“Semoga Desa Taan ini jadi contoh untuk desa lain, serta warga tahu bagaimana alur pelayanan  jika adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak,” pungkas legislator DPR RI dan juga istri Gubernur Sulbar saat ini.

Dalam kegaiatan ini juga dipaparkan alur layanan perlindungan perempuan dan anak dari desa sampai provinsi yang disampaikan oleh Ibu Yurlin Tamba selaku Tim Satgas PPA Sulawesi Barat. Sedangkan dari Kelompok Perempuan Desa Taan, membacakan Deklarasi Gerakan 1 Kader 5 Keluarga untuk Perlindungan Perempuan dan anak.

Sebagai acara puncak, Ketua TP  PKK Provinsi Sulbar bersama Bupati Mamuju melakukan “pemukulan kentongan” sebagai tanda resmi alur layanan perlindungan perempuan dan anak dari desa sampai provinsi di Sulawesi Barat.

0 Comments

Masih Fokus Kebutuhan Primer, Koalisi Stop Perkawinan Anak Kirim Bantuan Tahap Tiga

,

RADIOGAMASI.COM, MAKASSAR – Koalisi Stop Perkawinan Anak kembali menyalurkan bantuan tahap ketiga untuk korban bencana gempa Sulbar. Kali ini bersama Yayasan Satu Nama, Yasmib Sulawesi dan sejumlah donatur lainnya, kamis (28/1) 2021).

Lusia Palulungan dari Koalisi menyebutkan, bantuan Tahap ketiga ini, rencananya akan disalurkan ke sejumlah Pengungsi yang berada di Gunung Karantuang, Desa Taan Desa Ahu di Kecamatan Tapalang yang dikoordinir oleh lembaga Payo payo.

Selanjutnya, bantuan juga akan didistribusikan ke Desa Bala’balakang Timur di Kecamatan Bala’bakang, Tapandullu, Sumare’ di Kecamatan Simboro’, Desa Karampuang dan Beberapa Titik Pengungsian di Kecamatan Mamuju, Desa Pammulu’kang, Desa Belang2 serta beberapa desa Sekitarnya di Kecamatan Kallukku’.

Sejauh ini bantuan masih difokuskan pada kebutuhan primer, Sesuai dengan informasi dan koordinasi antar lembaga-lembaga yang sebelumnya sudah ada di wilayah bencana. (*)

0 Comments

KI Sulsel Gandeng Yasmib Sulawesi Gelar Diskusi Keterbukaan Informasi Sektor LH dan SDA

TERASKATA.COM, MAKASSAR – Komisi Informasi (KI) Sulsel bekerjasama dengan Yasmib Sulawesi, menggelar Diskusi Awal Tahun Keterbukaan Informasi Publik ‘Sektor Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di Sulsel’, di Hotel Remcy Makassar, Kamis (27/1/2022).

Hadir sebagai narasumber, Ketua KI Sulsel Pahir Halim, Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulsel Andi Hasbi Nur, dan Koordinator Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho.

Diskusi yang diselenggarakan secara hybrid ini, dipandu oleh Fauziah Erwin, Komisioner KI Sulsel.
Hadir pula Rosniaty Azis, Direktur Eksekutif YASMIB Sulawesi, yang turut memberikan pengantar sebelum memulai diskusi.

Ketua KI Sulsel, Pahir Halim, dalam paparannya menjelaskan tentang peranan penting dalam mewujudkan penyelengaraan negara yang terbuka, adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang.

“Jika badan publik tidak memberikan informasi kepada pemohon, maka bisa dikategorikan pelanggaran hak azasi manusia,” kata Pahir Halim.

Menurut Pahir, kalau keterbukaan informasi ini sudah menjadi budaya bagi setiap pejabat publik, maka akan memperkecil ruang penyalahgunaan kewenangan, terutama terkait dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Keterbukaan informasi akan berujung pada terwujudnya good goverment.

“Keterbukaan informasi ini sudah seharusnya dijadikan sebuah kebutuhan dalam pemerintahan, dan tidak dapat dihindari,” ujarnya.

Sementara, Koordinator Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho, mengungkapkan, Badan Publik di Sulsel memiliki banyak aplikasi. Sayangnya, data yang dimuat di dalamnya tidak bersifat real time atau update.

“Kondisi ini harus menjadi perhatian kita bersama,” kata Aryanto.

Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulsel Andi Hasbi Nur, dalam kesempatan ini membeberkan beberapa strategi yang ia lakukan, untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui informasi publik di OPD yang dipimpinnya.

Termasuk, bagaimana melayani para pemohon informasi.

Sekadar diketahui, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulsel merupakan salah satu badan publik yang berprestasi saat monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan pada tahun 2020 lalu. Memperoleh predikat Cukup Informatif.

“Mendapatkan predikat Cukup Informatif itu tidak mudah. Perlu komitmen semua orang di jajaran dinas itu, kemudian bisa mengimplementasikan keterbukaan informasi publik,” kata Fauziah Erwin, host diskusi sekaligus Komisioner KI Sulsel, yang disambut applaus peserta diskusi. (*/int)

0 Comments

DESA KABBA, PANAIKANG, PITUSUN PUBLIKASIKAN ANGGARAN COVID-19

, ,

YASMIB Sulawesi mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panaikang, Kabba, dan Desa Pitusunggu, Kabupaten Pangkep, pada 25 Januari 2021, di kantor masing-masing desa.

Pertemuan terkait publikasi Refocusing Anggaran COVID-19, yang merupakan kegiatan pemantauan program penanggulangan dan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, pada 2020.

Zulkarnaen, anggota BPD Desa Kabba, menyatakan BPD-nya akan terus mendorong publikasi anggaran sehingga masyarakat dan BPD bisa mengawasi anggaran yang ada di desa.

“Kedepannya publikasi akan diupayakan mulai dari perencanaan, pengelolaan, sampai pertanggungjawaban,” ujarnya.

“Minimal masyarakat bisa mengetahui anggaran desa dialokasikan untuk apa saja,” Zulkarnaen menambahkan.

Saenal, Sekretaris Desa Kabba, mengatakan publikasi anggaran merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Desa sesuai dengan amanah UU Desa.

“Kami juga akan publikasikan Realisasi APBDes 2020 serta RKPDes 2021 yang sementara dalam proses penyelesaian,” kata dia.*/**

0 Comments

Posko YASMIB Sulawesi Kirim Bantuan Tahap III ke Sulbar

Terkini.id, Makassar — Posko Bersama YASMIB Sulawesi, Koalisi Stop Pernikahan Anak dan Koalisi Perempuan Indonesia menyalurkan bantuan tahap III ke Sulawesi Barat, menyisir daerah terisolir dampak gempa 6,2 SR di Mamuju dan Majene, Senin 25 Januari 2021.

“Jadi ini adalah bantuan tahap ketiga, dimana pengiriman bantuan ini tidak hanya bantuan yang diadakan donasi yang masuk lewat koalisi stop perkawinan anak, tapi juga lewat beberapa grup yang bergabung dengan koalisi. Salah satunya Makassar Betta yang kemudian menitipkan bantuannya,” kata Koordinator Koalisi Stop Perkawinan Anak Verry Mambaya.

Sebelumnya, koalisi terfokus pada Kabupaten Mamuju untuk tahap I dan II namun di tahap ke-III ini mulai membagi beberapa lokasi untuk pengiriman bantuan di daerah terisolir.

Hal itu lantaran menurut informasi Kabupaten Mamuju sudah banyak bantuan maka koalisi mencari data lain di daerah yang jauh dari kota Mamuju yang kemungkinan akses bantuan kecil.

“Jadi salah satu kerjasama dengan kami yaitu dengan lembaga Payo-Payo dimana tujuan pengiriman bantuan tahap ke-III ini ada 3 tempat yaitu desa ta’an kec.tappalang, ini posko payo-payo yang stay disana, kedua gunung karatuang, dusun tamao dan Desa tampalang juga disana sudah ada ditempat orang yang mengorganisir bantuan itu disana,” ungkap Verry.

Namun, pengiriman bantuan ini tetap didistribusikan ke posko induk yang ada di kota Mamuju yang berposko di kantor cabang YASMIB Sulawesi di Sulbar untuk di salurkan ditempat lain yang terdampak gempa.

“Nanti di posko itu juga nanti akan menyasar tempat lain yang bukan dari 2 wilayah yang sudah saya sebutkan tadi,” tambahnya.

Selain daripada kebutuhan primer, kata Very, koalisi stop perkawinan anak juga akan menjajaki apa dukungan yang akan diberikan pasca bencana seperti bantuan kesehatan.

“Ini baru kami menjajaki seperti apa dukungan yang akan diberikan pasca bencana.Tentu saja mungkin kami akan lebih fokus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang sudah ada memang di sana,” tutupnya.

Adapun lembaga yang ikut andil dalam pendistribusian bantuan Sulbar di antaranya, Yasmib Sulawesi, Dewi keadilan Sulsel, LPA MKS, LBH makassar, Aisyiyah, Fatayat NU, BAKTI, beberapa media gamasi FM, Ras FM Radar selatan dan beberapa organisasi lainnya.

0 Comments

Sekda Pangkep Dukung Simpul MABACA dalam Berkontribusi Penyusunan RPJMD

Pangkep — Fasilitator Koordinator Usaid Madani, YASMIB Sulawesi dan Komite Komunitas Demokrasi Pangkep bersama Simpul Belajar MABACA, mengunjungi kantor Sekda Kabupaten Pangkep untuk berkoordinasi terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkep, Rabu (13/01/2021) kemarin.

Rosniaty Direktur Eksekutif YASMIB Sulawesi memperkenalkan tim dan menjelaskan terkait keberadaan CSO lokal dan keberadaan Simpul Belajar yang siap berkontribusi dalam penyusunan dokumen RPJMD Pangkep, juga menyampaikan bahwa telah melakukan koordinasi dengan Kesbangpol.

Fasilitator Koordinator Usaid Madani wilayah Kabupaten Pangkep, Nawir Sikki menjelaskan, terkait program yang dilaksanakan Usaid Madani, mendorong Simpul Belajar agar dapat memberi masukan sebagai CSO lokal untuk penyusunan RPJMD Pangkep dan juga menyampaikan ke Sekda bahwa telah berkoordinasi dengan Bappeda.

Sekda Pangkep, Irdas SH MSi menyambut baik dan mendukung program yang dipaparkan oleh Fasilitator Koordinator Usaid Madani, YASMIB Sulawesi dan KKDP di ruang tamunya. Sekda mengarahkan tim berkoordinasi ke Bappeda untuk menyusun pertemuan lanjutan dengan melibatkan stakeholder terkait.

“Silakan koordinasikan dengan Bappeda untuk selanjutnya dijadwalkan pertemuan lanjutan dengan melibatkan Bappeda, Capil, Kesbang, Dinkes, dan DP3A serta yang dianggap perlu,” kata Irdas. (Mcpangkajene)

0 Comments

YASMIB Sulawesi Sosialisasi Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Penelitian

,

Terkini.id, Makassar –YASMIB Sulawesi bekerjasama dengan KSI dan Seknas FITRA melaksanakan workshop sosialisasi pengadaan penelitian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 62 dan pelaksanaannya dalam Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

Tujuan kegiatan ini untuk mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 62 tentang penelitan dan Permenristekdikti No 20 Tahun 2018 tentang penelitian dan mengidentifikasi peluang dan tantangan pelaksanaannya di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun tujuan dari kegiatan ini ialah mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 62 tentang penelitan dan Permenristekdikti No 20 Tahun 2018 tentang Penelitian dan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan pelaksanaannya di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Unsur Peserta dalam kegiatan ini ialah Pemprov Sulsel, Akademik (Universitas), CSO/Lembaga Penelitian dan perwakilan dunia usaha.

Misbah Hasan-Sekjen FITRA, mengatakan, pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah melalui Swakelola Tipe III, kerjasama Bapelitbangda Sulsel untuk mensosialisasikan swakelola tipe III terkait pasal 62 dalam perpres 16/2018 mengenai penelitian, untuk memahami dan bagaimana mengimplementasikan pasal 62 tersebut.

Latar belakangnya sudah cukup lama, bahwa NGO mitra KSI mencoba melakukan penelitian terkait hambatan misalnya akses data.

Banyak penelitian yang tidak dipakai dalam rujukan dalam membuat kebijakan. Pada kegiatan ini akan membahas problem-problem atau hambatan serta administrasi dalam proses kerjasama ormas dengan Pemprov dalam Swakelolah Tipe III.

Budi Bahroelim-Nowledge Sector Initiative (KSI), mengatakan Program KIS adalah Program kemitraan pemerintah Indonesia dan Australia untuk mendorong penggunaan data dan analisis yang lebih baik dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Salah satu fokus kerja KSI adalah mendukung terciptanya ekosistem riset yang lebih baik, di mana pendanaan penelitian termasuk aspek penting yang perlu dikawal secara berkelanjutan.

Harapannya dengan adanya kolaborasi ini bisa mengembangkan potensi ekonomi daerah.

Kepala Bapelitbangda-Junaedi mengatakan, menyampaikan apresiasi, seperti inilah wujud sinergitas, bagaimana mendorong hal-hal sector strategis.

Gubernur mendorong apapun yang dilakukan itu berbasis riset. Saat ini pemprov lagi melakukan riset pengembangan SUTERA SDI Sulawesi selatan.

Terkait pasal 62 dalam perpres 16/2018, dalam penyusunan APBD memang ada hal menarik disini terkait modeling penganggaran aturannya dikeluarkan oleh kemendagri, ada hal subtansional, kita di daerah ada petunjuk teknis. Dalam kemendagri di fokuskan hanya untuk kegiatan konstruksi untuk kegiatan multiers. Harapannya diskusi ini menjadi wadah solusi karena kebutuhan riset ini untuk kebutuhan kita semua untuk kesejahteraan kita semua. Ini menjadi peluang kita semua bagimana momentum ini menjadi bagian strategis dalam menyusun APBD tahun 2021, termasuk perubahan 2020.

Swakelola Tipe III ini bisa sejalan dengan standar akuntansi pemerintah sebagai wujud akuntabilitas dan target dari diskusi ini supaya bisa implementasikan ke depan. Harapan output dalam kegiatan ini ialah terbangun pemahaman mengenai pelaksanaan Perpres No 16 Tahun 2018 Pasal 62 tentang Penelitian dan aturan turunannya di lingkup pemerintah daerah dan peluang dan tantangan dalam penggunaan Perpres No 16 Tahun 2018 Pasal 62 tentang Penelitian dan aturan turunannya di lingkup pemerintah daerah.

0 Comments

Rencana Aksi Forum Penggerak Inklusif (FORGESI) Kabupaten Bone

, ,

Kegiatan diskusi penyusunan regulasi lokal desa tentang difabel yang membahas terkait rencana aksi forum penggerak inklusif kabupaten bone merupakan kegiatan tindak lanjut dari sebelumnya, karena pada pertemuan sebelumnya telah di bentuk FORGESI ini maka pertemuan kali ini memetakkan setiap peran anggota dalam gerakan mendorong pembangunan yang inklusif dikabupaten bone.

Tujuan dari kegiatan ini yaitu menyusun rencana aksi Forum Penggerak Inklusif (FORGESI) Kabupaten Bone, adapun hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini yaitu adanya rencana aksi yang sebagai dasar dalam pergerakan memperjuangkan pembangunan yang inklusif di Kabupaten Bone.

Kegiatan ini melibatkan beberapa unsur yang tergabung dalam forum penggerak inklusif (FORGESI) Pemerintah desa Mallari dan Carigading, Disabilitas desa Mallari dan Carigading, Relawan desa Mallari dan Carigading,  HWDI Bone, PPDI Bone, PERMATA Bone, POSPERA Bone, NPC Bone, LPP Bone, Pendamping Desa, PKH, Akademisi, Asosiasi BPD, dan YASMIB Sulawesi.

Karena dalam diskusi ini ada beberapa unsur yang baru bergabung maka di mulai dengan perkenalan sesama anggota forum, dilanjutkan dengan penyusunan dan pemetaan rencana aksi yang akan dilakukan oleh FORGESI kedepan. Salah satu peserta (Akbar/Akademisi) mengatakan selama ini dalam kegiatannya pada saat pengawalan PERDA Disabilitas kabupaten bone dia aktif berpartisipasi dalam penyusunan PERDA Disabilitas, banyak  mendampingi kawan-kawan PPDI Bone  dalam setiap kegiatannya, alumni dilibatkan dalam setiap kegiatan PPDI,  ada juga lembaga khusus terkait pengabdian masyarakat dan diharapkan PPDI bone bisa berkontribusi dalam lembaga tersebut.

Seoarang akademisi juga berperan diluar kampus, diantaranya membuat kegiatan-kegiatan keagamaan, dengan pejelasan Akbar sebagai akademisi terdapat juga peluang mendorong pembangunan inklusif disabilitas. Peserta lainnya (Andi Wahyuli/Kepala Desa Mallari) mengatakn terkait disabilitas di desa kami telah tersedia data by name by adress dan program kami didesa juga sudah menyentuh secara langsung penerima manfaat (disabilitas).

Koordinator FORGESI (Suardi Mandang) mengatakan unsure masyarakat yang tergabung dalamm gerakan ini perlunya kita mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan penganggran salah satunya adalah pelibatan dalam musrembang, karena ada juga kepala desa, pendamping desa, maka perlu nya kita memastikan pada saat ada kegiatan tersebut maka tugas kita adala memastikan disabilitas dan kelompok rentan lainnya itu dilabatkan dan diusahakan memberikan suaranya dalam proses perencanaan, tentunya pendamping desa, kepala desa dan BPD bisa mengakomodir hal ini. Terkait juga dengan PERDA Disabilitas, selama dalam medorong perda ada beberapa teman-teman yang terlibat seperti akademisi yang hadir dan beberapa juga NGO itu tentu telah memahami konteks ini maka yang perlu dilakukan agar lahir PERBUB disabilitas ini adalah kerjama berjejaring.

0 Comments

Koordinasi TIM MADANI Pangkep dengan BAPPEDA Kabupaten Pangkep

,

YASMIB Sulawesi (Masita Syam) bersama Senior FC. Madani, Nawir Sikki dan Mitra Lokal Pangkep, KKDP (Firdaus), melakukan kunjungan ke Pemerintah Daerah  Kabupaten Pangkep. Dalam hal ini tim Madani diterima oleh Ka. Bappeda Dr. Abd. Gaffar, ST., M.Si. yang didampingi oleh  beberapa Kepala Bidang. Kunjungan ini dalam rangka menyampaikan  gambaran implementasi Program Madani di Pangkep. (27 Juli 2020).

Kepala Bappeda merespon dengan sangat positif saat mendapat informasi bahwa salah satu sasaran program adalah untuk penguatan CSO local. Tim menyampaikan  bahwa metode skema Program dengan proses langsung dijalankan oleh lembaga di daerah dengan skema Partnering ,dalam hal ini oleh YASMIB Sulawesi bersama KKDP (Komite Komunitas Demokrasi Pangkep).

Dalam prosesnya akan diinisiasi Simpul Belajar yang merupakan entitas  komunitas. Esensi  Forum Warga untuk menggairahkan organisasi masyarakat sipil di Pangkep  untuk bisa berdialog, berdiskusi soal isu tematik.  Isu tematik awal yang akan dibahas adalah soal  Kesehatan Ibu dan Anak, yang nantinya akan bisa berkembang ke soal kemiskinan. Dalam penjelasannya, Nawir mengatakan bahwa bagaimana Simpul Belajar bisa berkolaborasi, terjembatani untuk bisa berkolaborasi lebih kuat ke pemda dan mitra potensial lainnya. Salah satu mandatory USAID Madani, bagaimana mendorong lahirnya Kelompok collaborative governance dengan 3 fokus utama: 1. Sinergitas antar CSOyang terlibat dalam program  pembangunan di pangkep, seklaigus ada penguatan untuk mereka. 2. Soal issu tematik di Pangkep, dalam hal ini akan fokus untuk  isu Kesehatan Ibu dan Anak dulu . 3. Bagaimana sinergitas potensial sumber daya yang ada. . baik sumber daya dari luar maupun dari daerah.  Bagaimana menggerakkan sumber daya yang ada untuk berkolaborasi.

Kepala Bappeda menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Pangkep menyambut dengan sangat baik karena menurutnya, pemerintah memang senantiasa mendorong untuk selalu berkolaborasi , sehingga bisa duduk bersama, berbagi peran dan saling bersinergi.

Dalam waktu dekat ini Pemerintah Daerah melalui Bappeda akan mulai Menyusun Draft RPJMD Teknokratik untuk rencana pembangunan periode mendatang, mengingat tahun ini, Pangkep salah satu kebupaten yang akan melaksanakan pemilukada.  Dalam proses tersebut Kepala Bappeda sangat berharap bisa mendapatkan kontribusi pemikiran dari CSO terkait penyusunan RPJMD Teknokratik. Menurutnya, CSO akan diberi ruang untuk bisa memberi masukan agar dapat memperkaya penyusunan draft RPJMD Teknokratik tersebut.

“Penataan kelembagaan CSO itu sangat penting. Penguatan CSO akan sangat membantu menguatkan agar CSO dapat mengakses peluang – peluang yang ada”, terang Kepala Bappeda.

0 Comments