Forum Imformasi & Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK ORNOP) Sulsel bersama Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan (YPMP) Sulsel, Lembaga Riset dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat (LRPKM) Sulsel, dan Yayasan Swadaya Mitra Bangsa  (Yasmib) Sulawesi mengagas satu program pelatihan yang berjudul “Program Women’s Participation for Election in South Sulawesi”.

Program pelatihan tersebut telah mulai pada hari selasa, 11 Okrober 2022 yang dilakukan secara daring. Jumlah perempuan yang lulus seleksi sejak dibukanya Agustus lalu sebanyak 102 dari 205 pendaftar yang tersebar di 24 Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Selatan. Semangat para peserta mengikuti pembukaan pelatihan WPE begitu besar karena dalam proses pelatihan ini bukan hanya pengetahuan dan keterampilan terkait kepemiluan yang diberikan kepada peserta pelatihan, tetapi juga informasi dasar seputar proses seleksi penerimaan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Dalam pembukaan pelatihan “Program Women’s Participation for Election in South Sulawesi” turut hadir Ibu Hurriyah (Direktur Puskapol UI), Bapak Faisal Amir (Ketua KPU Provinsi Sulsel) dan Bapak Drs. H. Laode Arumahi, M.H (Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel). Mereka memberikan sambutan  motivasi kepada para peserta pelatihan.

Program Women’s Participation for Election in South Sulawesi, diinisiasi bersama secara swadaya oleh 4 lembaga yakni FIK ORNOP Sulsel, YPMP Sulsel, LRPKM Sulsel dan YASMIB Sulawesi yang sejak dulu konsen dalam membangun partisipasi politik perempuan di Sulsel. Gerakan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam hal kepemiluan melalui pendidikan dan pelatihan telah sejak lama dilakukan oleh YPMP yang dulunya masih benama Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP) Sulsel. Kemudian dibentuklah Simpul Aspirasi Politik Perempuan Sulawesi Selatan (SAPPSS) yang menyatukan perempuan partai politik, perempuan jurnalis, aktivis perempuan di berbagai tingkatan. Di level calon legislative/ calon kepala daerah, yang tergabung dalam partai politik atau perseorangan mendapatkan kapasitas Kepemiluan, Politik tubuh perempuan, gender budget dan legal drafting. Sementara itu di level Pemilih, perempuan di grassroots mendapatkan materi voter ecucation, civic education, Politik tubuh perempuan, sebagai dasar menentukan sikap politik yang berpihak pada perempuan. Dan menjadi potensi voters bagi para kandidat perempuan. Dimotori oleh Almarhumah Zohra Andi Baso, kegiatan ini dilakukan di seluruh wilayah di Sulawesi Selatan sejak Pemilu 1999.

Semangat tersebut terus dipupuk, salah satunya dengan menghadirkan Program pelatihan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan jumlah keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Jumlah keterlibatan perempuan di KPU dan Bawaslu baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun di tingkat Provinsi, tidak pernah memenuhi kuota 30% sebagaimana yang diamanahkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Inilah yang menjadi pemikiran utama para penyelenggara untuk menginisiasi Program Women’s Participation for Election in South Sulawesi. Dengan tujuan meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan terkait Pemilu dan Pemilihan. Disamping itu, peningkatan kepercayaan diri dalam mengikuti proses seleksi penyelenggara pemilu dan mengembangkan kemampuan kepemimpinan perempuan di ranah politik. Harapannya dapat membawa perubahan positif, yaitu keterpenuhan kuota 30% perempuan penyelenggara baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun di tingkat Provinsi.

Saat ini Sri Institute bekerjasama dengan FES dan Kemenko PMK melakukan kajian atau riset tentang pemberdayaan ekonomi perempuan di masa pandemi dan pasca pademi COVID-19 di 4 daerah, salah satu di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Di Kabupaten Mamuju sendiri melibatkan YASMIB Sulawesi sebagai peneliti lokal. Riset ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi dalam pemberdayaan ekonomi perempuan kedepan.

Selama kurang lebih sepekan mengumpulkan informasi dengan menggunakan metode wawancara dengan dinas-dinas terkait baik di Kabupaten maupun Provinsi, pelaku usaha UMKM, serta DPO. Selain wawancara, untuk memperkaya literasi/informasi dilakukan FGD dengan Kader Komunitas Remaja Perempuan dan Perempuan Desa Taan dan Ahu.

FGD Desa Taan dilaksanakan pada Sabtu, 10 September 2022 sedangkan di Desa Ahu pada Minggu, 11 September 2022. Selama proses FGD, kader cukup cair dalam mengelurkan pendapatnya sehingga Tim Riset sangat terbantu dalam mengumpulkan informasi atau gambaran model pemberdayaan ekonomi perempuan serta tantangan² yg di hadapi.

Tim Riset Sri Institute, banyak hal menarik yang disampaikan kader dengan berbagai tantangannya. Memanfaatkan potensi lokal menjadi usaha kelompok.

Desa Taan usaha kelompok perempuannya yakni Abon. Hal ini sesuai dengan potensi desa pesisir yaitu ikan.

Berbeda hal dengan di Desa Ahu, Perempuan desa Ahu mengolah kelapa menjadi minyak goreng. Hal ini bisa menjawab permasaalahan minyak goreng yang langkah serta mampu memanfaatkan potensi yang ada di desa.

Sedangkan remaja perempuan Taan dan Ahu memiliki jenis usaha yang sama yakni kripik ubi/singkong dan kripik pisang.

Hal menarik lainnya pada proses FGD, perbedaan aktifitas remaja perempuan dan remaja laki-laki. Jika dilihat dari aktifitas yang dilakukan, perbedaannya cukup signifikan. Berbeda hal dengan Perempuan dan Laki-Laki, yang aktifitasnya cukup berimbang.

Komunitas di dua desa tersebut merupakan kelompok yang dibentuk YASMIB bersama YAPPIKA pada tahun 2021. Selama kurang lebih satu tahun melakukan penguatan kapasitas baik dari sisi perlindungan perempuan dan anak serta ekonomi perempuan desa.

Untuk mendorong lahirnya Peraturan Bupati Pangkep terkait Kesehatan Ibu dan Bayi baru lahir (KIBBL), maka telah dilaksanakan kegiatan untuk menfasilitasi pembahasan subtansi dan kerangka draft Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup), Jumat (9/9/2022).

YASMIB Sulawesi sebagai Distric Support Program (DSP) MADANI kabupaten Pangkep dalam hal ini Andi Muh. Hidayat selaku penanggungjawab implementasi program, mengawali kegiatan dengan sedikit menggambarkan tujuan serta alas an kenapa perbup ini pelu didorong, selanjutnya memperlihatkan draft Ranperbup KIBBL sebagai pemantik diskusi untuk melihat arah Perbup yang akan didorong. Peserta yang hadir merupakan unsur dari Kelompok kerja (Pokja) Colaborative Governance yang khusus menangani isu Kesehatan Ibu dan Bayi baru Lahir.

Mashuri dari Bagian Hukum mejelaskan “Tekhnis mengenai penulisan dfrat Ranperbup serta cara pengajuan agar Ranperbup masuk sebagai prioritas, dinas terkait harus memasukan judul dan susunan tim penyusun ke Bagian Hukum, agar dapat diterbitkan SK Bupatinya sebagai salah satu kelengkapan Perbup yang ditetapkan nantinya”.

Nahjar, selaku kabid PPM Bapelitbangda mengatakan “muatan Perbup ini akan menjadi bentuk intervensi bertahap disetiap instasi perangkat daerah dalam hal pengambilan peran”. Penanganan tentang KIBBL ini bisa dilihat dari pra nikah dan pasca menikah, Tambahnya.

Di akhir kegiatan disepakati bahwa terkait judul Ranperbup adalah Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir dan akan segera didaftarkan di Bagian Hukum dengan memasukan nama Tim penyusun yang terlibat dalam penyusunan.

Makassar — YASMIB (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi menggelar pelatihan membaca dan analisis anggaran tingkat dasar di Hotel Remcy Panakkukang. Peserta yang ikut berpartisipasi berasal dari beberapa unsur. Antara lain mahasiswa, masyarakat umum dan organisasi masyarakat sipil (OMS), Pelatihan ini dilaksanakan YASMIB Sulawesi sebagai rangkaian kegiatan PUSJAGA (Pusat Belajar Anggaran). Wadah yang dibentuk YASMIB untuk pengembangan literasi anggaran. Terlaksana sejak tanggal 6 sampai 7 September 2022.

“Saat ini kontrol masyarakat atas anggaran masih lemah. Sehingga diperlukan penguatan untuk menilai penggunaan anggaran pembangunan oleh pemerintah,” kata Direktur Eksekutif YASMIB Sulawesi Rosniaty Azis.

Kegiatan yang dilaksanakan secara terbatas, harapan dari kegiatan ini yakni bagaimana peserta mampu mengetahui siklus perencanaan dan penganggaran daerah serta mampu membaca dan menganalisis anggaran daerah.

Andri Siswanto selaku fasilitator menjelaskan 5 sumber anggaran yaitu pajak, retribusi, laba BUMD, hutang dan hibah. Dari 5 sumber anggaran tersebut harusnya diketahui oleh masyarakat. Mengingat anggaran pembangunan adalah anggaran rakyat yang kewenangan pengelolaannya diserahkan ke pemerintah.

“Yang harusnya diketahui dari anggaran itu adalah uang negara bersumber dari rakyat dan pemerintah yang menjadi pengelola uang rakyat,” ungkapnya.

Hari pertama pelatihan dimulai dengan beberapa materi antara lain filosofi anggaran, siklus dan pengenalan dokumen perencanaan penganggaran. Selain itu juga diperkenalkan tentang anggaran daerah, sekilas juga mengenalkan tentang proses perencanaan penganggaran di desa dan hari kedua peserta disuguhkan materi membaca dan menganalisis anggaran.

Diakhir sesi pelatihan, peserta diarahkan cara mengakses dan tracking APBD secara nasional melalui website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sesuai dengan daerah yang akan di tracking.

Selain itu, peserta juga diperkenalkan Opentender.net ini merupakan platform yang dikembangkan Indonesia Corruption Watch dengan tujuan menyajikan data pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta potensi resiko kecurangannya.

Dari pengetahuan yang didapatkan dari pelatihan ini, diharapkan peserta mempu mengawasi penggunaan anggaran di daerah masing-masing.

Sebagai salah satu rangkaian dari implementasi program, YASMIB (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi sebagai District Support Program (DSP) atas dukungan dari USAID MADANI dan FHi360, melakukan Review Policy Brief (PB) sebagai Strategi Advokasi di Daerah sekaligus memberi masukan terhadap Ranperbup Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (KIBBL) Kabupaten Pangkep.

Kegiatan ini dihadiri oleh Lembaga Demokrasi Celebes (Lekrac) sebagai Lead Partner (LP) dan MABACA sebagai Learning Forum (LF) yang dilaksanakan di Cafe Titik Jumpak Pangkep. Jumat, 19 Agustus 2022.

Adapun tujuan dari kegiatan tersebut yaitu melakukan review dan memberi masukan terhadap policy brief yang telah dibuat dan Ranperbup KIBBL Kabupaten Pangkep.

Fasilitator, A.Muh.Hidayat selaku DSP MADANI Pangkep memberikan masukan terkait perlunya ditampilkan data stunting secara keseluruhan di Kabupaten Pangkep minimal 3 (tiga) tahun terakhir.

“Data 3 tahun terakhir diperlukan karena kita mau melihat trend data stunting yang ada di daerah dan dari data trand kita bisa simpulkan dan beri masukan apa yang perlu diperbaiki,” tambahnya.

Selain itu, dalam proses review PB dan Ranperbup KIBBL Pangkep, Sahriah selaku anggota MABACA memberikan tanggapan terkait kegiatan yang dilaksanakan dimana kegiatan tersebut sangat membantu organisasi dalam penyusuanan policy brief dan memahami isu KIBBL.

“Dengan adanya kegiatan ini, banyak hal yang perlu di diskusikan bersama terkait perbaikan dalam penyusunan policy brief dan sangat membantu organisasi terutama MABACA yang baru mengenal Policy Brief itu sendiri, terutama bagaimana penyusunan policy brief yang baik dan mudah dimengerti apalagi untuk isu KIBBL”, ucapnya

Kemudian, dilanjutkan dengan sesi kedua untuk mereview Ranperbup Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (KIBBL) Kabupaten Pangkep.

Kegiatan dilaksanakan oleh YASMIB (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi sebagai District Support Program (DSP) dalam program USAID Madani, dihadiri oleh LEKRAC sebagai Lead Partner. Pada tanggal 18 Agustus 2022 di cafe Titik Jumpa.

Kegiatan ini fasilitatori oleh Andi Muh. Hidayat selaku DSP MADANI Pangkep. Diawali dengan menjelaskan tujuan yaitu melakukan pengukuran penerapan SOP baik secara pemahaman dan implementasi bagi LEKRAC. dalam pengantarnya mengatakan, “kegiatan ini berfokus untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan implementasi SOP internal organisasi Lekrac”. Selanjutnya fasilitator menjelaskan petunjuk pengisian form yang digunakan sebagai alat ukur pemahaman serta penerapan SOP organisasi. Setelah itu dilanjutkan dengan pengisian form oleh peserta.

Adapun tanggapan peserta terkait kegiatan yang dilakukan, Marlina selaku anggota dari Lekrac mengatakan, kegiatan kemarin mendukung dalam memahami lebih jauh SOP, dengan penerapan mekanisme ini kita dapat mengukur tingkat pemahaman setiap anggota.

Disusul dari pernyataan Syamsuddin selaku Badan Pengawas dari LEKRAC

“Kegiatan Monitoring Implementasi dan Pemahaman SOP bagi Lembaga kami merupakan suatu bentuk evaluasi sekaligus merefresh, penerapan SOP dilembaga dan sangat membantu kami memahami lebih jauh untuk peningkatan kapasitas SDM dan kelayakan standart lembaga.” ungkapnya.

YASMIB (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi menggelar pelatihan membaca dan menganalisis anggaran di Red Corner cafe, dilaksanakan pada tanggal 6-7 agustus 2022. Peserta yang ikut berpartisipasi berasal dari beberapa unsur media yang ada di kota Makassar.

Kegiatan PUSJAGA (Pusat Belajar Anggaran) merupakan wadah yang dibentuk oleh YASMIB Sulawesi untuk pengembangan literasi anggaran. Pelatihan yang dilaksanakan selama dua hari ini merupakan pendidikan anggaran tingkat dasar, materi pelatihan hanya menyajikan materi-materi dasar anggaran seperti bagaimana hakikat anggaran daerah, pengenalan regulasi perencanaan dan penganggaran daerah, pengenalan dokumen perencanaan maupun penganggaran daerah, gambaran siklus/alur perencanaan dan penganggaran daerah, membaca dan analisis anggaran, serta pengenalan paltform opentender.net.

Rosniaty Azis selaku Direktur Eksekutif YASMIB mengungkapkan, “Saat ini kontrol masyarakat atas anggaran masih lemah. Sehingga diperlukan penguatan untuk menilai penggunaan anggaran pembangunan oleh pemerintah”, Katanya.

Andri Siswanto selaku pemateri dalam kegiatan ini menambahkan, “Setelah mengikuti kegiatan PUSJAGA, peserta mampu memahami konsep dasar perencanaan dan pengangaran daerah. Dengan begitu jurnalis bisa memberikan informasi yang sehat serta dapat memberikan edukasi tentang politik anggaran dari sisi pendapatan belanja dan belanja daerah”, Ungkapnya.

Diakhir kegiatan, salah satu peserta mengungkapkan, “Perlunya transparansi pemerintah terkait anggaran, agar aspirasi dari masyarakat bisa terealisasikan secara langsung dalam bentuk pembangunan”, Jelasnya.

 

Makassar — YASMIB Sulawesi melakukan pertemuan dengan Ketua Komisioner Komisi Informasi Sulawesi Selatan di sekretariat Komisi Informasi Sulawesi Selatan. Kamis, 28 Juli 2022. Pertemuan ini membahas terkait pemantauan transparansi partai politik (parpol) yang dilakukan YASMIB Sulawesi bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) di Sulawesi Selatan.

Komisi Informasi mendukung pemantauan ini, karena parpol juga termasuk badan public yang harus patuh terhadap regulasi, sehingga perlu membuka informasi public yang diamanatkan undang-undang kepada masyarakat. Selain itu, pemantauan ini juga bisa menjadi salah satu bentuk edukasi kepada parpol untuk mengetahui pentinganya keterbukaan informasi parpol.

“Pemantauan ini bisa menjadi salah satu bentuk edukasi terhadap parpol”, ujar Pahir Halim.

Dijelaskan dalam UU KIP bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Indeks Kinerja Organisasi (IKO) dan Indeks Kinerja Forum (IKF) dibahas di Pangkep dengan dihadiri oleh Simpul Belajar MABACA, Lead Partner (LP) Lekrac, Distrik Support Program (DSP) Madani Pangkep YASMIB Sulawesi, serta Field Coordinator (FC) Madani Pangkep Junardi Jufri di Café Titik Jumpa, Kabupaten Pangkep. Selasa, 26 Juli 2022.

Tujuannya untuk membahas IKO tahap ke 2 LEKRAC dan IKF Simpul Belajar Mabaca. Selain itu diskusi dilaksanakan dengan santai tanpa mengurangi subtansi.

Andi Muh. Hidayat (DSP) menyampaikan terkait pentingnya memastikan posisi level dalam penafsiran IKO. Selain itu, dokumen pendukung sebagai alat verifikasi posisi level harus disiapkan dan didokumentasikan dengan baik.

“Sehingga tidak terjadi kebingungan dalam proses memverifikasi dan memastikan posisi level IKO berdasarkan alat verifikasinya,” tambahnya.

Selanjutnya LP akan memfinalkan laporan IKO berdasarkan masukan dari semua pihak.

Diskusi kedua LP memaparkan hasil pengukuran IKF tahap ketiga, dimulai dengan Firdaus (Lekrac) memaparkan hasil IKF tahap ketiga, 8 (Delapan) dari 14 orang anggota telah mengisi formulir berbasis online yang telah disediakan oleh LP.

Harapannya 14 orang mengisi formulir tersebut yang merupakan representasi dari 7 lembaga dalam keangggotaan simpul belajar. Tindak lanjutnya akan ada pertemuan untuk memfinalisasi hasil IKF bersamaan dengan laporannya di minggu ke dua Agustus.

Selain itu, Simpul Belajar juga mendiskusikan pengembangan keanggotaan yang sementara ini hanya melibatkan 7 (Tujuh) Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Kabupaten Pangkep.

Dari diskusi yang berkembang Simpul Belajar akan melibatkan personal birokrat, tokoh masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi serta media.

diharapkan kedepannya simpul belajar bisa menjadi forum multistakeholder yang menghadirkan berbagai solusi dalam pembangunan di Kabupaten Pangkep.

Pangkep — YASMIB (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi atas dukungan dari USAID MADANI melaksanakan program MADANI – Civil Society Support Initiative di Kabupaten Pangkep. Sebagai rangkaian implementasi program ini, YASMIB Sulawesi selaku District Support Program (DSP) menggelar Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Daerah sebagai penguatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Kabupaten Pangkep.

Tujuan kegiatan yakni memberikan pengetahuan, pemahaman serta keterampilan kepada Lead Partner (LP) dan Forum Mabaca terkait proses perencanaan dan penganggaran daerah (tingkat dasar).

Kegiatan ini diselenggarakan selama dua hari, pada tanggal 22-23 Juli 2022 yang bertempat di Café Titik Jumpa Kabupaten Pangkep.

Sebanyak 11 orang mengikuti pelatihan pendidikan anggaran tingkat dasar. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan peserta mampu mengetahui dan memahami proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Junardi selaku FC MADANI Pangkep, menyampaikan, pelatihan ini meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilannya OMS untuk melakukan advokasi anggaran dengan terlebih dahulu memahami bagaimana proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan.

“Dengan demikian diharapkan LP & Forum MABACA punya pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk bisa mempengaruhi kebijakan dari sisi advokasi anggaran dengan memahami tahapan-tahapannya,” tambahnya.

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan Andi. Muh. Hidayat selaku penanggungjawab DSP MADANI Pangkep mengatakan, maka perlu mendorong OMS mengetahui proses perencanaan dan penganggaran di daerah.

“Untuk mendorong kontrol OMS atas perencanaan dan penganggaran di daerah, organisasi masyarakat sipil perlu memiliki pengetahuan serta pemahaman tentang proses perencanaan dan penganggaran di daerah,” jelasnya.

Selain itu salah satu peserta, Andi Bangsawan dari Lembaga Semut Indonesia mengungkapkan rasa terima kasih dengan adanya pelatihan pendidikan anggaran.

“Kami berterima kasih dan pengapresiasi kegiatan ini dan diharap kegiatan ini terus menerus dilakukan ke OMS untuk menambah pengetahuan serta pemahaman terkait proses perencanaan dan penganggaran di daerah,” ungkapnya.

Pelatihan yang dilaksanakan selama dua hari ini merupakan pendidikan anggaran tingkat dasar, materi pelatihan hanya menyajikan materi-materi dasar anggaran seperti bagaimana hakikat anggaran daerah, pengenalan regulasi perencanaan dan penganggaran daerah, pengenalan document perencanaan maupun penganggaran daerah, gambaran siklus/alur perencanaan dan penganggaran daerah, serta membaca dan analisis anggaran.

Tingkatan pendidikan anggaran atau yang dikenal dengan Pusat Belajar Anggaran (PUSJAGA) YASMIB Sulawesi memiliki 3 tingkatan yakni dasar, menengah dan expert.

Poverty Alleviation Only Designed by Good Governance