Archive for category: Advokasi Kebijakan Publik

Terkini.id, Makassar – Momentum memperingati Right to Know Day (RTKD) atau Hari Hak untuk Tahu Internasional yang diperingati setiap 28 September, YASMIB Sulawesi bersama Komisi Informasi Publik Provinsi Sulsel melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Toraja Room Kantor Gubernur Provinsi Sulsel. Senin, 27 September 2021.

Kegiatan tersebut disaksikan langsung oleh Asisten III Bidang Administrasi Tautoto Tana Ranggina yang mewakili Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Diskominfo Sulsel Amson Padolo, Ketua Komisi Informasi (KI) Sulsel Pahir Halim dan Anggota KI diantaranya Fauziah Erwin dan Beni Mansjur.

Penandatanganan MoU terkait bagaimana peran Organisasi Non Pemerintah (NGO) dalam pengembangan strategi implementasi dan pengawasan Keterbukaan Informasi khususnya di Sulawesi Selatan.

Asisten III Bidang Administrasi Tautoto Tana Ranggina mengatakan, penandatanganan MoU dengan YASMIB Sulawesi ini terkait dengan pembinaan, pengawasan dan bagaimana proses keterbukaan informasi publik dan bagaimana melaporkan, hal ini juga termasuk transparansi keuangan desa.

“Ini perlu terus-menerus mendapatkan bimbingan dan kerjasamanya di Sulawesi Selatan, termasuk pilot proyeknya di Bantaeng dan Pangkep. Kami atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sangat mendukung hal ini,” jelasnya.

Pangkep — Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pitusunggu, Kabupaten Pangkep, menggelar kegiatan pembekalan dan sosialisasi Tim Pelaksana Pemilihan Kepala Desa pada Senin, 23 Agustus 2021. Kegiatan dibuka oleh Ketua BPD H. Naharuddin. Peserta dalam kegiatan ini di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), BPD, Pemerintah Desa, dan perwakilan masayarakat serta calon kepala desa.

Pembekalan dan sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada Tim Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (PPKD). Materi yang disampaikan kepada tim adalah (1) Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; (2) Tahapan Pilkades yang terdiri dari 4 tahapan yakni Persiapan, Tahapan Pencalonan, Tahapan Pemungutan Suara, dan Tahapan Penetapan Pemenang. 

Diketahui, jadwal Pilkades di Pitusunggu diundur tiga kali karena pandemi Covid-19. Batas pendaftaran calon kepala desa juga diperpanjang sampai 21 September 2021. Menurut perwakilan DPMD, Mursalim, pilkades diharapkan bisa digelar pada bulan November.

“Tidak diundur lagi sehingga pesta demokrasi desa bisa diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

PANGKEPINFO — Kompak kerjasama Yasmib dan Seknas FITRA Gelar kegiatan Pokus Group Discussion (PGD) Program Implementasi Akuntabilitas Sosial untuk mewujudkan Pemerintah Desa yang trasparan dan partisipatif, di tingkat Kabupaten, Ruang Pola Kantor Bupati Pangkep, Rabu (7/7/2021).

Haris Has Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pangkep menerangkan, terkait pelaksanaan kegiatan ini PTPD adalah pendamping utama dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintah desa BPD seragam dan sejalan terkait dengan apa yang harus dilaksanakan di desa. Ujar Haris Has Saat membuka Pokus Group Discussion (PGD).

Lanjut Haris, ia selalu mengingatkan bahwa dimana pada pelaksanaan musrembang desa berbeda dengan musrembang kelurahan, dimana hasil musrembang desa ada dua diantaranya pelayanan dasar yang dikenal APBdes dan yang menjadi kewenagan dan bukan kewenagan itu kita dampingi ditingkat kabupaten. Ujarnya.

Ia juga berharap kepada BPD dan Kepala Desa agar melakukan koordinasi yang baik dengan LPM dimana LPM juga punya tugas perencanaan, menampung aspirasi dan BPD tetap mitra kepala desa,

Lebih jauh ia mengatakan, bahwa kegitan ini bukan cuma sekedar seremoni, namun beberapa kegiatan TRASPARASI seperi di balocco misten, itu banyak pihak memberi apresiasi dan berharap kegitan-kegiatan sperti itu terus berlanjut, kami berharap kehadiran PTPD bisa membantu BPD. Katanya.

“Perhatian teman-teman Yasmid dan Kompak terhadap pemerintah daerah itu sangat besar khusunya di desa, tak lupa Haris mengatakan bahwa pada kegiatan hari bukan hanya sekedar datang atau seremoni tapi betul-betul menerima ilmu dan bisa diterapkan di desa masing-masing.” Jelas Haris

Pada kegiatan tersebut, Kabid PMD Kabupaten Pangkep Zulfadli, dalam penyampaianya bahwa membangun sebuah skema, bagaiman mengimplementasikan yang terkait dengan Akuntabilitas yang ada di pemerintahan desa.

Lanjut Zulfadli, ia mengatkan ini sangat erat kaitanya dengan BPD, Kepala Desa dalam hal melakukan kewajiban memberikan ruang ke fublik terkait informasi-informasi desa.

Hari ini kita akan meramuh sebuah konsep untuk mendorong berlanjutnya sebuah Akuntabilitas (keterbukaan informasi fublik) tentang layanan standar inpormasi fublik yang ada di desa

Dikatan juga, bahwa terkait peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik, ini terkadang dimanfaatkan oleh oknum yang memamfaatkan dasar hukum ini, juga memberikan statmen bahwa desa tidak terbuka, trasparan, akutabel tidak bisa mempertanggung jawabkan serta tidak ketrasparan.

Disampaikan juga, bahwa kepala desa tidak bisa serta merta Ketika mau melaksanakan pemberian informasi tentu ada yang harus dipenuhi, seperti informasi secara berkala dan wajib diumumkan, tentu ada juga informasi tidak tiap hari diumumkan dan harus ada persetujuan bersama baru di umumkan, seperi papan trasparansi sudah memenuhi dalan hal memberikan informasi secara berkala.

“Yang perlu dilakukan adalah metris program yamg masuk kedesa dimana selama ini yang selalu di informasikan adalah program yang bersumber dari Dana Desa (DD), inilah salah saru kewajiban kepala deaa berkaitan dengan mengimpertarisir juga program-program selain APBdes.” Jelas Zulfadli.

Mamuju (10/06/2021) “Jangan pernah bermimpi dapat mewujudkan desa yang inovatif, unggul dan melaksanakan pembangunan  berkelanjutan tanpa didukung penyediaan data yang akurat, karena pembangunan yang dilakukan tanpa basis data sama halnya dengan pembangunan yang sia-sia. Ibarat peribahasa: “Tuba habis, ikan tak dapat,” demikian ujar Bupati Mamuju, Hj. Sitti Sutinah Suhardi, SH., M. Si., dalam acara peresmian peluncuran Buku Data 11 Desa Di Kabupaten Mamuju.

Acara ini bertempat di Kafe Nal, Kamis 10 Juni 2021. Penerbitan buku tersebut merupakan hasil dari program kerjasama antara Kemenko Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia, serta Seknas Fitra, Universitas Katolik Parahyangan, dan YASMIB Sulawesi. Buku tersebut memuat profil data 11 desa di Kabupaten Mamuju, yakni: Desa Taan, Desa Ahu, Desa Tarailu, Desa Tapandullu, Desa Karampuang, Desa Leling Barang, Desa Belang-Belang, Desa Salumakki, Desa Bala-Balakang, Desa Bala-Balakang Timur, serta Desa Hinua.

Data-data di dalamnya dihimpun dan diolah oleh tim penyusun sebanyak tujuh orang dari berbagai latar belakang, antara lain peneliti dari Universitas Katolik Parahyangan. Buku ini merangkum antara lain data kependudukan (demografi), potensi, serta sumber daya yang dimiliki desa.

Selain oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, penulisan buku ini juga didukung penuh oleh Kemenko PMK, YASMIB Sulawesi, serta Friederich Ebert Stiftung (FES). Mian Manurung, perwakilan dari FES memaparkan urgensi data dalam sambutannya. “Fakta di lapangan menunjukkan banyak desa yang masih memiliki data yang tidak diverifikasi dan divalidasi. Selain itu, data yang tersedia pun terkadang tidak update dalam jangka waktu yang panjang. Akibatnya, muncul kendala dalam berbagai hal, seperti penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, kekeliruan dalam pembuatan kebijakan, serta kesulitan bagi desa dalam menentukan prioritas kebutuhan  warganya.”

Hal tersebut diamini Bupati Mamuju, Hj. Sitti Sutinah Suhardi, SH., M. Si., saat memberikan sambutan. “Data merupakan road map atau peta jalan untuk kita dapat melaksanakan program pembangunan desa berkelanjutan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang mereka miliki. Karena dengan data yang akurat dan terdokumentasi dengan baik, maka semua hal yang berkenaan dengan potensi dan kekayaan desa yang menjadi kekuatan masing-masing desa, dapat disinkronkan dengan dokumen perencanaan pembangunan.”

Sinkronisasi yang dimaksud Sutinah antara lain adalah aplikasi Program Kartu Mamuju Keren. “Dari sudut pandang yang lain, hadirnya desa berbasis data tentu akan memudahkan kita merealisasikan Kartu Mamuju Keren. Karena Kartu Mamuju Keren adalah all access yang akan mengintegrasi semua orientasi pembangunan berbasis data di masyarakat, sehingga akan memberikan kemudahan kepada masyarakat Mamuju dalam menerima layanan pemerintah,” paparnya.

Turut hadir secara virtual dalam acara tersebut, Dr. Ir. Herbert Siagian, M. Sc, Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. “Pembangunan  yang dilakukan di desa sudah seharusnya berbasis data yang secara berkesinambungan terus diperbaharui. Oleh karena itu, langkah pendataan baik mengenai potensi maupun permasalahan desa yang dilakukan di sebelas desa di Kabupaten Mamuju merupakan langkah strategis yang seharusnya dilakukan di desa-desa yang lainnya,” Herbert menyudahi pembicaraan. (Diskominfosandi/RF).