Training Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemilu 2014

,

Selasa 11 Maret 2014 Yasmib Sulawesi kerja sama dengan Indonesia Parliamentary Center dan didukung oleh The Asia Foundation menggelar Pelatihan Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemilu 2014 di Sulawesi Selatan yang bertempat di Hotel Continent Makassar.

Pelatihan ini di hadiri 14 peserta dari berbagi beberapa unsur ada dari mahasiswa, masyarakat sipil, media dan lembaga bantuan hukum,  Yang berada dalam Sulawesi Selatan.

Pelatihan ini bertujuan Membangun kesadaran aktivis lembaga masyarakat sipil dan masyarakat sipil mengenai pentingnya keterbukaan dalam pemilu, Memberikan pemahaman kepada aktivis lembaga masyarakat sipil dan masyarakat mengenai mekanisme akses informasi pada lembaga penyelenggara pemilu, Memberikan pemahaman kepada aktivis lembaga masyarakat sipil dan sipil mengenai bagaimana advokasi kepentingan masyarakat pada pemilu berbasis UU KIP dan Membangun rencana aksi mendorong keterbukaan pemilu 2014.

Menurut Direktur Yasmib Sulawesi, Azis Paturungi dari pelatihan ini kita harapkan para pesaerta dapat mengatahui yang mana saja informasi public dan mana informasi yang tidak dapat di komsumsi oleh public khususnya bagi penyelenggara pemilu 2014, dan saya harapkan pasca pelatihan ini para peserta yang terdiri dari beberapa unsur masyarakat mau mengakses data dan informasi apa saja tentang penyelenggara pemilu di Sulawesi seletan.

Pelatihan yang di laksanakan 3 hari ini menghasilkan banyak temuan yang di temukan peserta mulai dari kurang mulai dari proses updating website Komisi Pemilihan Umum, seperti agenda-agenda kegiatan KPU, nomor kontak kantor KPU, alamat kantor yang salah dan masih banyak lagi temuan yang peserta dapatkan selama pelatihan ini.

Menurut Arbain selaku peneliti di Indonesia Parliamentary Center (IPC) Dari hasil temuan tersebut kami  akan lengsung menyurat ke Komisi Pemilihan Umum Sulsel untuk melakukan perbaikan terhadap temuan-temuan yang peserta dapatkan selama pelatihan dan saya juga sangat berharap kepada seluruh peserta pelatihan ini ingin memanfaatkan UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik khususnya bagi penyelanggara pemilu untuk mengetahui apa saja tentang pemilu 2014 ini.

0 Comments

Temu Perempuan Se-Sulawesi Barat 2014

,

YASMIB (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi atas dukungan dari The Asia Foundation dan DFATD Canada bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat menggelar temu perempuan se- Sulawesi Barat , Rabu ( 5/3/2014 ) yang bertempat di hotel d’ Maleo kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Kegiatan ini akan dihadiri 300 perempuan yang berasal dari jaringan  perempuan yang berasal dari enam kabupaten di Sulbar dan  di buka oleh gubernur Sulbar. Hadir juga perwakilan dari TAF, Seknas Fitra.

Menurut kepala biro pemberdayaan perempuan provinsi Sulawesi Barat mengawakili gubernur Sulbar dalam sambutannya mengatakan, kegiatan temu perempuan ini merupakan kegiatan yang sangat bagus dan sudah banyak sekali dampak positif yang diberikan oleh YASMIB Sulawesi kepada pemerintah Sulbar. “tingkat kritis perempuan Sulbar sudah sangat bagus dalam mengawal setiap perencanaan dan pengangaran yang ada di provinsi Sulbar”, katanya.

Sementara itu, dalam sambutannya Hana A. Satriyo, direktur Partisipasi Perempuan dan Gender TAF  mengatakan,  selamat untuk jaringan perempuan Sulbar karena sudah nampak apa yang telah dilakukan di Sulbar dalam hal partisipasi dan pengawasan setiap pengangaran yang di Sulbar.  Menurutnya, orang itu berdaya bukan dari program-program yang didaparkan dari program-program melainkan berdaya dengan melahirkan sebuah solusi-solusi untuk meyelesaikan setiap masalah yang ada disekitar kita. “ temu perempuan ini merupakan siuatu cara yang dilakukan untuk mengejar kesenjangan untuk pembangunan yang berkeadilan bukan untuk sebuah pembangunan saja. Pembangunan berkeadilan ini harus ada karena saat ini masyarakat khususnya perempuan miskin sudah terlupakan oleh pembangunan”, tuturnya.

Temu perempuan ini merupakan kegiatan yang satu-satunya dilakukan di pulau Sulawesi dan hanya  di provinsi Sulawesi Barat.

Kegiatan ini juga memilki beberapa tujuan yaitu, Pertama Sebagai wadah sharing informasi serta pengalaman lintas wilayah antara kelompok perempuan di 6 (enam) Kabupaten, khususnya terkait dengan issue/permasalahan perempuan dan yang ada disekitarnya atau didaerah masing-masing, Kedua  meningkatkan sinergisitas jaringan perempuan untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada kebutuhan perempuan dan masyarakat miskin, Ketiga adanya rekomendasi untuk menjadi bahan masukan dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi, untuk tahun anggaran 2015.

Sebagai provinsi termuda kedua, Provinsi Sulawesi Barat telah mencatat beberapa prestasi pembangunan.  Misalnya pada tahun 2013, berhasil mendapatkan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) untuk level Madya, terkait dengan upaya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA).

Namun tidak dipungkiri masih terdapat berbagai macam permasalahan pembangunan khususnya yang beririsan langsung dengan persoalan perempuan yaitu:

  1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia ditunjukkan oleh peringkat IPM yang baru mencapai 70,11 yang masih di bawah dari IPM nasional yang mencapai 72,77.
  2. Indeks Pembangunan Gender tahun 2011 yang masih di bawah IPG nasional yaitu 65,86 (Kementerian PP dan PA tahun 2012).
  3. Kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis untuk usia 15-24 tahun yang masih rendah, dimana posisi Sulawesi Barat menempati peringkat terendah keempat setelah Papua, Papua Barat, dan NTT terkait Angka melek huruf (Bappenas 2011)
  4. Persentase penduduk melek huruf pada tahun 2012 yang baru mencapai 88,79 dimana laki-laki sebesar 90,98 dan perempuan 86,66. Sedangkan secara nasional sudah mencapai 93,25 (BPS, Susenas 2012)
  5. Masih rendahnya pelayanan dan perlindungan ibu dan anak serta penyandangan masalah kesejahteraan sosial lainnya
  6. Belum terbangunnya secara menyeluruh jaringan transportasi antar wilayah sebagai penunjang kemajuan perekonomian daerah
  7. Belum terwujudnya pembangunan di wilayah perbatasan antar kabupaten di dalam provinsi dan antar provinsi, terpencil dan kepulauan secara baik dan berkeadilan
  8. Akses pada air bersih dan sanitasi lingkungan yang layak masih belum optimal.
  9. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang mencapai 39 kasus dan anak sebanyak 74 kasus di tahun 2013 (yang terlaporkan ke intansi terkait).

Dalam kegiatan ini juga membahas masalah-masalah penting bagi perempuan  dan masyarakat Sulawesi Barat yaitu, Pertama,  masalah kesehatan seperti, Angka Kematian Ibu ( AKI ), dan AKB, Jamkesmas, Program keluarga Harapan. Kedua,  masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak,

Ketiga,  masalah pendidikan seperti, Angka putus sekolah, buta huruf, dana BOS, dan pendidikan dan kesempatan kerja, Keempat, masalah peningkatan pendapatan ( ekonomi ) seperti, pertanian, perikanan, dan UMKM.

Pertemuan perempuan Sulbar menghasilkan beberapa rekomendasi penting bagi pemerintah dan penyelenggara Negara di Sulawesi Barat. Beberapa rekomendasi diantaranya adalah :

  1. Penambahan dan pemerataan tenaga medis di enam kabupaten di Sulawesi Barat
  2. Pembentukan regulasi yang mengatur mitra persalinan dukun dan bidan
  3. Pembentukan regulasi penempatan tenaga kesehatan spesialis
  4. Memperbaiki infrastruktur jalan untuk akses kesehatan
  5. Penambahan dokter spesialis
  6. Memberikan bantuan susu, air, dan pembangunan wc
  7. Penambahan dokter kandungan
  8. Perbaikan infrastruktur untuk akses pendidikan
  9. Pengadaan sekolah luar biasa ( disabiltas/difable ) di setiap desa yang membutuhkan
  10. Bantuan pendidikan siswa yang berkebutuhan khusus
  11. Menambah PAUD
  12. Pengadaan sekolah kejuruan yang berbasis kebutuhan lapangan kerja di Sulbar
  13. Perbaikan infrastruktur untuk akses ekonomi masyarakat
  14. Akses informasi tentang sumber permodalan bagi UMK perempuan
  15. Pelibatan kelompok tani perempuan dalam pembagian pupuk
  16. Pemberian bantuan untuk pengolahan rumput laut, abon ikan, dan
  17. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Peningkatan Ekonomi keluarga
  18. Perluasan informasi tentang regulasi PKDRT
  19. Memudahkan akses pelaporan dan pelayanan korban tindak kekeras

Untuk Info Lebih lanjut silahkan menghubungi : Rosniaty Azis ( 081241366679 ), Masyita Syam ( 085255611065 )

0 Comments

Launching Pemantauan Pemilu 2014 Bebas Politik Uang

, ,

Makassar – Swadaya Mitra Bangsa Bekerja (YASMIB) Sulawesi  bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan didukung sepenuhnya oleh The Asia Foundation (TAF), melakukan Launching Pemantauan Pemilu  Tolak Politik Uang  di Warko 76 Toddopuli , Makassar 20/02/2014.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini yaitu, Ketua Bawaslu provinsi Sulsel, Laode Arumahi, SH.MH, Prof Aswanto, SH. MH, dan Abdullah Dahlan dari ICW. Peserta dari CSO, NGO, jaringan Masyarakat Sipil yang ada di kota Makassar.

Menurut laode Arumahi, politik uang ini merupakan masalah kalsik yang memang harus diberantas. Dalam perjalanan jpemilu paska reformasi di Indonesia, banyak calon legislative yang menjadikan politik uang ini sebagai pintu masuk untuk mereka duduk sebagai wakil raakyat. “kalau kitasalah pilih nanti bisa saja kita akan mendapatkan wakil rakyat yang sama saja dengan sebelumnya”. Arumahi menambahkan, dengan hadirnya tim pemantau yang dibuat oleh YASMIB Sulawesi, ini bisa menjadi sebuah sinergitas dari  bawaslu sebagai bagian dari bentuk dan peran masyarakat yang masih peduli untuk melakukan sebuah perubahan di Indonesia. 

Sementara itu, Prof. Dr. Aswanto mengatakan, politik uang sangat dilarang dalam setiap pemilu. Partai dan caleg yang memberikan bantuan untuk sebuah nama dan kedudukan jangan dipilih lagi.  Kita sudah bosan dengan wakil rakyat yang nantinya akan menjadi wakil kitatidak bisa mengamodir apa yang seharusnya menjadi tugas mereka. Abdullah Dahlan dari ICW,  menuturkan jbahwa politik uang sekarang sudah mengalami varian yang sangat maju.  Dalam tinjauan kami di ICW politik uang itu dibagi menjhadi dua yaitu, Pra Bayar dan Paska Bayar.  Paska  Bayar adalah politik uang dengan mengobral janji kepada pemilihnya, sedangkan  pra bayar seperti, pemberian sembako dengan mencantumklan stiker salah satu kandidat, sarung dan yang lainnya yang memberi bantuan secara langsung denagn maksud untuk mendaptkan suara.

Kegiatan dihadiri oleh 60 orang yang terdiri dari perempuan 24 orang dan 36 orang laki-laki, yang berasal dari jaringan perempuan Makassar, CSO, NGO, Akademisi, yang ada di kota Makassar. Kegiatan ini ditutup dengan deklasi pemilu bersih, berkualitas dan berintegritas 2014 “Tolak Politik Uang “ yang dibacakan serentak oleh semua peserta yang hadir.

0 Comments

Training Pemantauan Pimilu 2014 Bebas Politik Uang

, ,

YASMIB Sulawesi – Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch ( ICW ) Jakarta dan didukung sepenuhnya oleh The Asia Foundation (TAF),  menggelar pelatihan pemantauan pemilu legislatif, dan DPD untuk wilayah pemilihan Sulawesi Selatan di Warkop 76 Toddopuli (19/2), Makassar.

Menurut direktur eksekutif YASMIB Sulawesi, Abd. Azis A. Paturungi, pelatihan ini merupakan bentuk partisipasi kita sebagai masyarakat yang peduli dengan kondisi kekinian khususnya yang terkait dengan pemilu.

Kondisi Negara yang tidak stabil membuat para calon dan kandidiat wakil rakyat kita tidak bisa berkompetisi secara sehat “kami nanti akan memantau di tujuh wilayah di Sulsel yaitu, Makassar, Kab. Gowa , Kab. Bulukumba, Kab.  Pangkep, Kab, Sidrap, Kab. Pinrang, dan Kabupaten Luwu”. Dalam kegiatan ini turut pula hadir sebagai pemateri yaitu, direktur LBH Makassar, Abd Azis, SH, ketua Bawaslu provinsi Sulsel, Laode Arumahi, SH. MH, dan Koordinator divisi korupsi dan politik ICW, Abdullah Dahlan.

Menurut Abdullah Dahlan, pemilu sekarang ini sudah banyak memiliki varian jadi, politik uang itu tidak hanya bahwa kita diberikan uang, sembako, bahkan proyek daerah yang diklaim sebagai bantuan dari caleg itu juga bagian dari pelanggaran politik uang dan penyalahgunaan fasilitas Negara.

“teman-teman pemantau harus jeli dalam melihat setiap pelanggran namun, tetap juga harus berhai-hati dilapangan. Kita harus memenaki strategi yang betul bisa membuat kita lebih nyaman dalam memantau”, tuturnya ketika memberikan materi.

Lebih lanjut Abdullah menambahkan, Penting bagi kita sebagai pemantau, sebagai wujud sinergitas peran dan peran kita untuk mewujudkan integritas dari Pemilu itu sendiri.

Sehingga, pemilu yang kita harapkan bisa terwujud bukan hanya sekedar ajang ceremony lima tahunan saja. Ditempat yang bersamaan,   Abd.Azis mengatakan politik uang sekarang ini sudah menjadi sebuah cara klasik namun, terus dilakukan untuk memperoleh suara. Dalam tinjauan pidana, politik uang ini adalah satu bentuk dari tindakan pidana karena, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mengharapkan sebuah imbalan atau suara untuk duduk di perwakilan rakyat. Abd. Azis menuturkan, tingginya politik uang juga tidak terlepas dari lingkaran setan dari pemilu itu sendiri.

“kita sama-sama tahu, setiap parpol peserta pemilu 2014 ini tidak lepas dari campur tangan pemodal atau kalangan elit  yang menguasai parpol kita”. Ia juga menambahkan, hadirnya perusahaan ataupun pemilik modal dalam parpol, membuka celah lahirnya sebuah politik uang. Sehingga, kita memang harus cerdas, dan bahkan kita harus bisa menjadi bagian untuk menciptakan sebuah pemilu yang berkualitas dan berintegritas. ‘jika dilapangan anda sebagai pemantau mendapati caleg yang membagikan uang ataupun sembako catat lalu laporkan kepada kami, karena itu bagian dari suap dan merupakan pelanggran pidan murni”, tutupnya.

Dalam kegiatan ini, peserta yang hadir berasal dari   tujuh wilayah pemantauan  yang terdiri dari empat pemantau perempuan dan 16 laki-laki yang merupakan pemantau utama di masing-masing daerah pemantauan terdiri dari CSO, Jaringan Perempuan, dan jaringan YASMIB Sulawesi Lainnya yang ada di daerah.

Sebagai tindak lajut dalam pelatihan ini, pint penting menjadi tugas pemantau di lapangan adalah :

  1. Pelanggaran politik uang
  2. Penyalahgunaan fasilitas Negara
  3. Mengawal pelaporan dokumen dana kampanye parpol.
0 Comments

Study Dampak Program B3WP di Kabupaten Polewali Mandar

, ,

YASMIB Sulawesi – Sebagai salah satu bagian dari monitoring dan evaluasi ( Monev ) yang dilakukan oleh tim Seknas FITRA melakukan study dampak selama 2 hari ( 10– 11 /2/14 ) di Kabupeten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Hari pertama : Polman Kabupaten Data

Dalam study dampak yang dilakukan di kabupaten Polman ini dihadiri oleh, Yusuf Mujiono dan Madhekan dari FITRA,  Masyita Syam Koordinator YASMIB Sulawesi untuk provinsi Sulbar, Muh. Rahmat Koordinator YASMIB untuk wilayah Kabupten Polman, Muh. Syaihan Staf YASMIB Sulawesi Polman, dan Muh. Arif Koordinator Publikasi YASMIB Sulawesi. 

Wawnacara pada hari pertama dilakukan dibeberapa SKPD yang sudah dijadwalkan untuk bertemu dengan tim study dampak dari FITRA. Adapun  SKPD yang dikunjungi oleh tim Study damapak pada hari pertama yaitu, Bappeda Polman, BLH Kabupaten Polman, Dinas BKKB – PP Kab. Polman, Dinas Capil Kab. Polman, dan wawancara ditutup dengan mewawancarai media dan tim YASMIB Polman di Café Bakery Polewanli Mandar.

Menurut Imawan kepala litbang bappeda Polman, untuk masalah pendataan ini kabupaten Polman, kita sudah dikenal sebagai kabupaten data, di Polman sendiri semua program yang dilakukan, mulai dari pengentasan masyarakat miskin hingga pendampngan usulan musrenbang semuanya sudah berbasis data jadi  dalam melakukan pelaksanaan program tim sudah tidak perlu melakukan pengecekan lagi dilapanagn karena warga sudah memperlihatkan sendiri data yang mendukung usulan mereka.

Dalam penelitiannya, tim Study damapak  pada hari mengatakan, kinerja Pendampingan YASMIB di Kabupaten Polman sangat Bagus . beberapa hal menarik dan cerita dari SKPD terkait kebersamaannya sangat luar biasa sudah bersama YASMIB dalam mendampingi program B3WP di Polman sangat luar biasa.

“Selama menjadi bagian dari tim B3WP waktu masih di Bappeda Polman”, tutur kepala Laboratorium BLH kabupaten Polman, Nur Hikmah.

Selain itu, tim juga banyak mendapatkan crita pendampingan yang dilakukan oleh beberapa SKPD dalam advokasi masyarakat dan manfaat yang luar biasa dari penerpan GAP dan GBS dalam penyusunan program. 

Hari kedua

Pada hari kedua ataupun hari terakhir penelitian yang dilakukan ,oleh tim dari FITRA dalam penerapan program B3WP di Kabupaten Polman, wawancara dimulai dengan ketua kepala bidang penganggaran Sekda Kab.Polman. dalam wawancara tersebut, Yusuf dari FITRA menawarkan sebuah perda untuk membantu percepatan pembangunan di desa. 

Menurut Yusuf, kalau pemerintah ingin lebih bagus dalam penerapan bantuan untuk desa, lebih baik didorong pembuatan perda percepatan pembangunan desa. 

Setelah melakukan wawancara dengan bagian keuan gan Polman, tim kemudian melanjutkan wawancara dengan DPRD ( Farid dari banggar) Dinkes ( Syuaib ) dan Dinas Kelautan Perikana ( Budiman ). Dari wawancara ketiga narsum tersebut di Warkop sija’ kabupaten polman, Madhekan dan Yusuf mengatakan, YASMIB dalam skala jaringan di Polewali Mandar sangat bagus, tinggal bagaimana menjaga keutuhan jaringan ini. 

Wawncara hari kedua di tutup dengan wawncara dengan jaringan perempuan kabupaten Polman.  Dalam wawancara ini itm study dampak mendapatkan banyak cerita pendampingan yang dilakukan oleh para jaringan perempuan Polman.  Bahklan beberapa ibu-ibu yang menjadi peserta diskam pun hadir dalam wawncara ini ditambah lagi kehadiran lurah setempat. Hal menjadi  hal yangh sangat berbeda bagi tim dari FITRA.

“Saya kira peran dari YASMIB sudah tidak diragukan lagi, tingkat kritis masyarakat pun sudah terbangun dengan sendirinya, bahkan ada desa yang yang belum didampingi tapi selalu meminta kepada YASMIB untuk dilatih khusunya pengenalan gender, PPRG bahakan B3WP”, ujar Yusuf disela-sela jamuan makan siang di rumah salah satu jaringan perempuan Polman. 

0 Comments

DISKUSI PUBLIK RAPBD TAHUN ANGGARAN 2014 (Live Radio Suara Tipaloyo)

, ,

Senin 23 Desember 2013, Yamib (Swadaya Mitra Bangsa) Sulselbar bekerjasama dengan Jaringan Jurnalis MDG’s  (JJM) menyelenggarakan diskusi public RAPBD Tahun 2014 yang di Live dengan interaktif radio Suara Tipalyo dengan tema “Anggaran Kesehatan untuk Keselamatan Ibu dan Anak di Kab. Polewali Mandar”. Kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian dari program “Tata Kelola  Anggaran yang Berpihak kepada Perempuan dan Kelompok Miskin di Kabupaten. 

Polewali Mandar, Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat”. Kegiatan tersebut didukung oleh The Asia Foundation dan Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada (DFATD).

Tujuan dari Diskusi Publik RAPBD Kabupaten Polewali Mandar TA 2014 yang dilaksanakan tersebut yaitu Adanya upaya masyarakat untuk mendorong perubahan kebijakan anggaran yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar warga terutama bagi ibu dan anak, Mendorong komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan anggaran kesehatan terkait untuk keselamatan ibu dan anak dan Terpublikasinya hak-hak masyarakat miskin, perempuan, ibu, anak  dan kaum marginal lainnya  dalam skema perencanaan dan penganggaran daerah.

Narasumber pada kegiatan tersebut yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar yang diwakili oleh Muh. Arsyad (Kasubg Perencanaan Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar) dengan tema “Mendorong Kebijakan Anggaran untuk Mewujudkan Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Masalah Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Di Kab. Polewali Mandar”. Beberapa penyampaiannya yaitu terkait dengan Kebijakan Anggaran Untuk Keselamatan ibu dan anak adalah Mencoba menyeimbangkan anggaran pada bagian yang besar Anggaran dan pada bagian yang kecil Anggarannya, Komitmen adalah menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi, Mengatasi Masalah Anggaran output dan Hasil (outcome) yang tidak bermakna dan melakukan koordinasi dengan tepat terkait Dana lintas sektoral Kesehatan ibu dan anak (BKBPA, Ketahanan pangan, Bappeda dan Dinkes).

Sedangkan dari Legislatif diwakili oleh anggota komisi IV DPRD Kabupaten Polewali Mandar M. Fariduddin dengan tema “Mendorong Kebijakan Anggaran untuk Mewujudkan Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mendukung Peningkatan dan Maksimalisasi Alokasi Anggaran Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Di Kab. Polewali Mandar“. Dalam kegiatan tersebut disampaiakn bahwa akan mengawal anggaran kesehatan ibu dan anak agar tepat sasaran karena hal tersebut terkait dengan tupoksi Komisi IV DPRD yang membidangi masalah kesehatan. Bahkan ditambahkan bahwa DPRD siap memangkas anggaran perjalanan dinas untuk peningkatan anggaran kesehatan ibu dan anak.

Peserta serius mengikuti diskusi public RAPBD yang dilaksanakan di Warkop Dg

0 Comments

Perempuan Desa Pantau Pelaksanaan Pembangunan

,

YASMIB Sulawesi – YASMIB (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi bekerja sama dengan Canadian International Developmant Agency (CIDA) dan The Asia Foundation (TAF), menggelar pelatihan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Bagi Relawan Desa, yang dilaksanakan di hotel d’ Maleo Jl. Yos Sudarso, no. 51, Mamuju, Sulawesi Barat.

Pelatihan ini dihadiri sebanyak 28 peserta ( perempuan sebanyak 25 orang, dan peserta laki – laki sebanyak 5 orang ), dari tiga wilayah yang menjadi dampingan YASMIB, yaitu, Kota Makassar, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamuju. 

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari program Building Better Budget for Women and the Poor ( B3WP). Kegiatan ini dibuka oleh Masyita Syam, Koordinator YASMIB provinsi Sulawesi Barat. Menurutnya kegiatan ini sangat salah satu wujud partisipasi dalam mencerdaskan dan mengajak seluruh relawan khususnya perempuan untuk lebih peka terhadap setiap masalah ataupun kondisi yang ada di desa masinhg-masing relawan.

“kami dari YASMIB Sulawesi mengajak relawan untuk melakukan pengawasan dan pemantaun melalui Diskusi Kampung kemudian di lanjutkan dengan melakukan pelatihan.” Tuturnya.

Masyita juga menambahkan, sebelum pelatihan ini dilakukan YASMIB Sulselbar melakukan diskusi kampung di masing-masing sepuluh desa di kab. Polman dan Kab. Mamuju.

“Pelatihan ini juga merupakan lanjutan dari pelatihan sebelumnya, dan nantinya diharapkan parapeserta atau relawan yang teloah mengikuti pelatihan ini dapat menjadi fasilitator diskusi kampung yang dilakukan di desanya, serta dapat menjadi motor penggerak bagi seluruh warga di desa untuk mengawal setiap program yang masuk ke desanya khususnya untuk program tahun 2011- 2013”, tutupnya.

Sementara itu, Bulawan daeng Manggape, salah satu peserta pelatihan dari desa Pokkang Kabupaten Mamuju mengatakan, pelatihan ini sangat bermanfaat bagi saya karena dengan menjadi relawan YASMIB SulselBar say bisa terlibat langsung dalm pengawasan setiap anggaran yang dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah yang turun ke desa saya.

“Saya dapat terlibatlangsung dalam pengawalan serta penyusunan perencangan penganggaran yang ada di desa saya”, katanya.

Senada dengan Bulawan, Sitti Mariam, peserta dari desa Segerang, Kabupaten Polman mengatakan, pelatihan ini dapat meningkatkan wawasan dan pengalaman saya serta dapat berperan aktif dalam perancangan dan pengawasan pengangaran yang ada di daerah di daerah saya.

“Pelatihan ini memberikan kami pengetahuan baru, serta meningkatkan kemampuan kami dalam mengawal setiap perancangan penganggran dan optimalisasi dari penganggaran tersebut”, katanya.

Mariam juga menuturkan, dengan hadirnya YASMIB Sulawesi, dalam mendampingi kami kami, penganggaran yang tadinya tertutup kini bisa menjadi lebih terbuka dan memberikan kami kami banyak peran dalam lingkungan ataupun daerah dimana kami berada. Tuturnya.

Sebagai harapan, keduanya ( Bulawan dan Sitti Mariam ) mengharapkan YASMIB Sulselbar dapat terus mendampingi kami baik dalam perancangan hingga memberikan kami pengetahuan yang lebih banyak lagi terkait peranan perempuan dalam pemantauan pelaksanaan pembangunan.

0 Comments

Pelatihan Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Bagi CSO di Provinsi Sulawesi Barat

,

Mamuju – YASMIB (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi bekerja sama dengan The Asian Foundation ( TAF ) dan didukung sepenuhnya oleh Department of Foregn Affairs, Trade and Development ( DFATD ) Canada. Melakukan pelatihan pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa ( PBJ ) untuk CSO di provinsi Sulbar, di hotel d’MALEO ( 8 -9 /12/13 ) Jl. Yos Sudarso, No. 51, Mamuju, Sulawesi Barat.

Menurut Hasanuddin, kepala bagian Litbang sekda provinsi Sulawesi Barat mengatakan, pelatihan PBJ bagi para CSO yang di Sulbar sangat penting dan menjadi salah satu yang saat ini sedang dirampungkan oleh pemerintah provinsi Sulbar da;lam pemantauan penagadaan barang dan jasa.

“dengan hadirnya pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini, pemerintah daerah jadi lebih cepat dalam mengawasi system tender dan lelang pengadaan barang dan jasa. Dengan dilaksanakannya p-elatihan seperti ini, kami berharap banyak baik dari YASMIB Sulselbar dapat memberikan masukan untuk pemerintah provinsi sulbar”, tuturnya.

Selain itu, Hasanuddin juga menambahkan dengan hadirnya pengadaan barang dan jasa secara eleltronik ini mempermudah pemantauan pemerintah dalam mengawasi setiap perusahaan ataupun persaingan yang tidak sehat terjadi untuk setiap proses pelelangan maupun poses pendaftaran perusahaan untuk menjadi peserta tender. “ kerja kita dipanitia lebih mudah dan lebih cepat untuk mengetahui setiap proses tender, lelang dan jenis pengadaan barang dan jasa yang akan dilelang”, tutupnya.

Sementara itu, Waid dari Seknas Fitrah mengungkapkan, pelatihan ini dilakukan mengingat tingginya angka korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya, dari hasil survey yang dilakukan oleh Seknas Fitrah yang bekerja sama dengan IPW uang dilakukan dibeberapa daerah termasuk di Jakarta, denagn jumlah respondenyang mencapai 45 % di Jakarta, ditemukan hasil, 80% perusahaan melakukan suap hanya untuk memenagkan tender selebihnya hanya untuk mendapatkan proyek tambahan.

Peserta dalam kegiatan ini terdiri dari, CSO yang berasaldari Sulbar, jaringan perempuan, dan media cetak, televisi dan radio yang ada di Sulbar.

Muh. Arif Koord. Divisi Investigasi, Advokasi dan Publikasi YASMIB SULSELBAR

0 Comments

Kunjungan Konsulat Jenderal Amerika Serikat

,

YASMIB Sulawesi – Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi menggelar pertemuan dengan Konsulat Jendral Amerika Serikat di Hotel Continent (13/11/13), Panakkukang, Makassar.

Pertemuan tersebut membahas tentang perencanaan program kerja sama dengan gender budget. Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam ini, tim YASMIB dan Konjen Amerika Serikat, Mrs.Heather Coble, berbicara tentang program yang akan dilakukan diwilayah Sulawesi Barat dengan merangkul YASMIB sebagai partner kerjasamanya

Menurut Mrs.Heather Coble, YASMIB sangat luar biasa. Hal ini terlihat dari program advokasi anggran yang dilakukan di dua provinsi yaitu sulsel dan sulbar telah menjadikan beberapa daerah yang pilot project YASMIB sudah memberikan kemajuan baik dalam hal pelayanan maupun dalam hal keterbukaan informasi untuk masyarakat.

“Saya tertarik dengan YASMIB, selain stafnya yang dominan laki-laki sementara advokasinya adalah perempuan. Selain itu, saya juga merasa senang bisa ketemu dengan tim YASMIB, hal dikarenakan di YASMIB sudah ada pemetaan job yang membuat cara kerja ataupun program lebih berjalan sisitematis”, ujarnya. Sementara itu, direktur program YASMIB Sulawesi, Rosniaty Azis mengatakan, YASMIB merasa bangga karena dapat bertemu langsung dengan Konjen AS. Selain ini merupakan pertemuan untuk membicarakan program YASMIB selanjutnya.

0 Comments

PPDI Bone Tingkatkan Kapasitas Organisasi Penyandang Disabilitas

, ,

BONE – Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone menggelar pelatihan peningkatan dan penguatan organisasi PPDI, yang diikuti puluhan penyandang disabilitas di Kabupaten Bone. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari tersebut, mulai Minggu (17/9) hingga Senin (18/9) dihelat di Cafe Kusuka, Kota Watampone, Kabupaten Bone.

Ketua PPDI Kabupaten Bone, Andi Takdir, mengatakan kegiatan terlaksana atas kerjasama program Peduli, Yasmib Sulawesi, pusat rehabilitasi Yakkum dan LPP Bone.

Dalam pelatihan ini, peserta diberi arahan tentang keorganisasian, termasuk pula penguatan organisasi untuk merealisasikan program-program PPDI Bone. “Semoga dengan kegiatan ini, teman-teman penyandang disabilitas di Kabupaten Bone bisa bermanfaat bagi masyarakat luas dan bisa memperlihatkan kelebihan-kelebihan mereka,” tandasnya.

Sementara, Direktur Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone, Andi Ratna yang bertindak sebagai fasilitator kegiatan tersebut mengatakan, PPDI Bone memiliki peran yang signifikan terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan keterlibatan dalam pembangunan.

Terlebih kata dia, baru-baru ini telah disahkan Perda Bone tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

“Tetunya PPDI secara kelembagaan berperan langsung untuk mengawal realisasi dan penerapan perda tersebut,” pungkasnya.

0 Comments