Makassar – Pada Sabtu,17 Januari 2013. YASMIB (Swadaya Mitra bangsa) Sulawesi atas dukungan Ford Foundation, bekerja sama dengan Seknas FITRA. Menggelar Pelatihan “Membaca dan menganalisis Anggaran bagi masyarakat sipil” khususnya Mahasiswa.

Pelatihan ini di hadiri beberapa perwakilan Universitas Negeri dan Swasta yang ada di Makassar, training ini dibuka langsung oleh Direktur Eksekutif Yasmib, Abd Azis Paturungi dan di fasilitasi oleh Rosniati selaku direktur Program Yasmib serta Bambang dan Affan Nasir bagian Program dan analisis YASMIB Sulselbar .

Pelatihan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat khususnya mahasiswa agar dapat menganalisis dan membaca dokumen perencanaan dan penganggaran yang bersumber dari uang rakyat (APBD) demi menciptakan kedaulatan atas anggaran khususnya masyarakt sipil.

Pelatihan ini di hadiri 8 perwakilan universitas yaitu Universitas Hasanuddin (UNHAS),Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Muslim Indonesia (UMI), Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMIH),Universitas Indonesia Timur (UIT), Universitas Veteran Indonesia (UVRI) dan Universitas 45 Makassar (UNIV.45).

Output dari pelatihan ini diharapkan agar masyarakat khususnya mahasiswa dapat menambah pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis dan membaca dokumen perencanaan dan penganggaran yang bersumber dari uang rakyat (APBD), dapat menjadi wadah atau wahana sharing bagi mahasiswa yang dapat turut serta secara aktif memantau anggaran di pemerintahan (Eksekutif dan Legislatif) agar berpihak kepada rakyak misikin (Pro Poor) serta memberikan dampak yang luas secara langsung kepada masyarakat.

Dari keluaran peserta pelatihan tersebut yang terdiri dari utusan dari berbagai Perguruan Tinggi ini, secara otomatis akan menjadi bagian dari Jaringan Pemantau Anggaran (JAMPER) di Kota Makassar dan rencananya akan dilebarkan untuk mengcover hingga wilayah Sulsel. JAMPER tersebut merupakan bentukan dari YASMIB bersama kelompok-kelompok masyarakat sipil yang telah dilatih sebelumnya, dan akan menjadi wadah untuk melakukan pemantauan dan advokasi bersama terhadap perencanaan dan penganggaran serta implementasi dari perencanaan dan penganggaran baik di eksekutif maupun di legislative.

Dari alumni pelatihan ini menyepakati RTL (Rencana Tindak Lanjut) secara bersama, sebagai wujud komitmen dan upaya untuk mempraktekkan muatan materi pelatihan yang ada.

Mamuju — Yasmib Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulselbar atas dukungan The Asia Foundation dan Canadian International Development Agency (CIDA), bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Mengelar Temu Perempuan se-Sulawesi Barat yang diadakan di D’Maleo Hotel. Rabu, 19 Desember 2012.

Pertemuan ini di hadiri berbagi jariangan masyarakat khususnya jaringan perempuan. Temu perempuan ini mambahas berbagai persoalan, khususnya yang terkait dengan isu di sector Pendidikan,Kesehatan,ekonomi ,infrastruktur dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Acara ini di buka oleh. Asisten II Pemrov Sulbar Ardjuzaan Tamadjoe MM. di hadiri antara lain Ketua DPRD Sulawesi Barat Hamsah Hapati Hasan, dan Novi Anggreani serta Mustafa dari pihak The Asia Foundation, dan Misbahul Hasan dari Seknas Fitra Jakarta.

Pada pertemuan ini mengemuka antara lain bahwa Sulbar sebagai Provinsi yang terbilang masih muda di Indonesia telah mencatat beberapa prestasi pembangunan.

Namun tidak di pungkiri masih terdapat barbagi macam permasalahan pembangunan khususnya yang beririsan langsung dengan persoalan perempuan. Di antaranya masih rendahnya perihal capain MDG’s yang belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Diantaranya masih rendanya pelayanan dan perlindungan Ibu dan anak serta penyadangan masalah kesejahteraan social lainnya.

Hal lain masih rendahnya akses dan pelayanan pendidikan anak usia dini, masih di perlukan penuntasan angka buta huruf.

Begitu pin di bidang infrastruktur di bidang ini belum terbangun secara menyeluruh jaringan transportasi. antara wilayah sebaga penunjang kemajuan perekonomian daerah. Di sisi lain masih terbatasnya energy listrik dalam menunjang seluruh aktivitas baik untuk rumah tangga dan industri serta per kantoran. Masalah lain yang masih ramai di rasakan warga adalah akses pada air bersih dan sanitasi yang layak masih belum optimal.

Temu perempuan yang digelar ini merupakan wadah silahturahmi dan berbagi informasi serta pengalaman lintas wilayah di antara kelompok-kelompok perempuan dari lima kabupaten di sulbar. Kegiatan ini di maksudkan antara lain untuk meningkatkan sinergitas jaringan perempuan untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada kepentingan perempuan dan masyarakat miskin.

Forum Pertemuan ini didesain dalam bentuk diskusi kelompok. Peserta yang terlibat dala pertemuan ini sebanyak 300 orang.

Diantaranya perwakilan dari jaringan perempuan Polewali Mandar (JP-Polewali Mandar), Jaringan perempuan Mamuju ( JP-Mamuju), Ormas perempuan,akademisi , organisasi profesi,Mahasiswa, dan Pers. Hadir pula perwakilan kelompok perempuan Majene ,perwakilan kelompok perempuan Mamasa, Perwakilan perempuan Mamuju Utar, Tokoh Agama, PNS dan Anggota DPRD dari kalangan perempuan.

YASMIB, Tepatnya tanggal 3 Desember, Dunia sudah meyapakati tentang hari Disabilitas sedunia,dimana konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas, yang juga telah diratifikasi pemerintah RI dengan UU No. 19/2011, mendorong pihak-pihak terkait agar penyandang disabilitas juga mendapatkan haknya untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan di masyarakat.

Para penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat dunia. Melalui konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas – convention on the rights of persons with disability CRPD, yang juga telah diratifikasi pemerintah RI dengan undang-undang nomor 19 tahun 2011, dunia bergerak ke arah dorongan agar penyandang disabilitas juga mendapatkan hak untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan di masyarakat, termasuk kegiatan pembangunan, sesuai kemampuan masing-masing, sama seperti mereka yang tidak menyandang disabilitas. 

Salah satu contoh, penyandang tunanetra, hingga kini masih belum terpenuhi hak mereka untuk mendapatkan informasi melalui buku, karena buku belum diproduksi dalam format “universal design” yang memungkinkan tunanetra dapat membaca buku secara mandiri. 

Untuk itu, sidang umum World Blind Union – WBU, bersama International Council of Education for People with Visual Impairment – ICEVI beserta seluruh pemangku peran terkait – termasuk Unesco, Unicef, WIPO, DAISY Consortium, dll, di Bangkok pertengahan November lalu mencanangkan gerakan kampanya beskala global bertajuk “right to read” atau “hak untuk membaca”.Gerakan berskala global ini akan memperjuangkan pemenuhan hak tunanetra untuk “membaca buku”, melalui penyediaan buku yang accessible bagi tunanetra baik dalam format tactile – yang diraba – maupun audio – yang didengarkan. Saat ini, peran media massa dalam mempublikasikan persoalan disabilitas – termasuk mereka yang berhasil mencapai prestasi tinggi telah lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Namun, hal ini masih perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan.

Menurut laporan WHO yang dikeluarkan pada bulan September lalu, diperkirakan saat ini 20% penduduk dunia adalah penyandang disabilitas, sebagian di antaranya adalah mereka yang menyandang disabilitas karena lanjut usia, – jumlah kelompok ini makin meningkat sejalan dengan makin panjangnya usia harapan hidup manusia. 

CRPD mendefinisikan disabilitas sebagai konsep dinamis, yaitu hasil interaksi antara mereka yang memiliki “impairment – kelemahan fungsi organ tubuh tertentu” dengan sikap masyarakat di sekitarnya/di lingkungannya.Disabilitas akan terjadi jika lingkungan bersikap “kurang atau tidak mendukung” pemenuhan hak penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus.CRPD mengajak masyarakat dunia memaknai disabilitas sebagai bagian dari perbedaan, – sama seperti perbedaan suku, ras, agama, dll. Hanya, perbedaan karena disabilitas berdampak pada timbulnya kebutuhan khusus pada orang yang menyandangnya, dan kebutuhan khusus ini harus dipenuhi oleh lingkungan, baik pemerintah maupun masyarakat.Jika kita mendengar kata “bhineka tunggal ika yang tertera pada lambang negara kita “burung garuda”, kita juga harus memaknai disabilitas bagian dari kebinekaan masyarakat kita.

Pada kesempatan ini,Yasmib Sulawesi dalam hal ini sebagai mitra payung di Sulawesi selatan yang khusus mendampingi Disabilitas di kabupaten Gowa dan bone yang dimana bermitra dengan Kpi Sulawesi selatan dan LPP Boneyang ingin menyemarakkan hari Disabilitas sedunia yang jatuh pada 3 Desember nanti. Partisipasi masyarakat dalam skala lebih luas masih terus diharapkan agar stigma dimasyarakat tentang teman disabilitas sedikit demi sedikit itu hilang, demi terwujudnya masyarakat inklusif, bebas hambatan dan yang berdasar atas hak sebagai warga Negara di Indonesia.

Yasmib (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi Wilayah Kab. Polewali Mandar menyelenggarakan Launching Hasil Audit Audit Sosial Pemanfaatan Dana Biaya Operasoinal Sekolah (BOS) Tahun 2011-2012 pada hari Senin, Tanggal 15 April 2013 di Hotel Ratih Polewali yang di rangkaikan secara live di radio Suara Tipalayo FM yang bisa interaktif dengan mengirimkan sms oleh pendengar di rumah.

Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Program Yasmib Sulselbar Rosniaty dan Hikmah ST, M, Si (Kabid. Sosbud Bappeda Kab. POlewali Mandar), Muh. Nawir S, Sos (Kasubag. Anggaran Bag. Setda Kab. Polewali Mandar, Muh. Nasri dan Karmila yang mewakili Dinas Pendidikan dan Tim Pengelola BOS Kabupaten Polewali Mandar.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh kurang lebih 75 orang peserta yang merupakan perwakilan beberapa unsur masyarakat yaitu Tim Assesor audit social/relawan lokal desa, Kepala Sekolah SD dan MI, Kepala Sekolah SMP dan MTS, Guru, Perwakilan Kemenag, komite sekolah, Kepala Desa, Mahasiswa, Media (Radio ST. FM), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidik dan perwakilan orang tua siswa.

Audit sosial yang dilaksanakan bertujuan untuk melihat dan memantau serta mengetahui pengukuran dampak dan tingkat kepuasan terhadap program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah khususnya sejauh mana implementasi pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS dilapangan apakah sudah sesuia dengan mekanisme dan juknis pelaksanaan yang sudah ditetapkan atau jauh dari harapan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut bukan untuk mencari-cari kesalahan pemerintah, akan tetapi lebih kepada memberikan masukan positif yang membangun untuk perbaikan yang lebih baik kedepannya, Sesuai dengan hasil presentase oleh Rosniaty, permasalahan yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat khususnya oleh orang tua siswa adalah akses informasi dana BOS, dimana sebagian besar sudah pernah mendengar dengan istilah tersebut akan tetapi pemahaman masyarakat terkait dana BOS dan peruntukan serta besaran dana BOS masih sangat kurang, hal tersebut terjadi karena masih kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan baik oleh pihak sekolah dan komite sekolah. Adapun hasil Audit Sosial ini terlampir.

Hal tersebut senada juga dengan penyampaian oleh peserta perwakilan orang tua siswa bahwa masyarakat masih sangat kurang pemahaman terhadap dana BOS, masyarakat menganggap bahwa semua bantuan bagi siswa adalah bersumber dari dana BOS. Sehingga sangat perlu memang sosialisasi yang maksimal dilakukan agar tidak terjadi lagi perbedaan persepsi tentang dana BOS. Jangan sampai yang disalahkan adalah orang tua diundang dan tidak hadir bukan karena tidak ada perhatian terhadap pendidikan anak, akan tetapi pihak sekolah juga harus mengetahui mengapa orang tua tersebut tidak hadir, apakah bersamaan dengan aktifitas keseharian masyarakat atau tidak, ungkap Bu Atun dari Wonomulyo.

Muh. Nawir S, Sos sebagai penanggap menyampaikan bahwa pada tahun 2010, pencairan dana BOS masih melalui kas daerah/APBD Kabupaten, kemudian tahun 2009 melalui dana dekon, pada tahun 2011 sudah melalui penganggaran APBD Provinsi. Persoalannya kemudian adalah ketika pengelolaan dana BOS memlalui ABPD Provinsi intervensi pemda sangat kecil dalam melakukan monitoring.

Lain lagi dengan Muh. Nasri menjelaskan secara teknis tentang pengelolaan dana BOS bahwa yang menjadi persoalan adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan juknis dana BOs, secara teknis sesuia juknis penetapan dana BOS SD Rp 580.000 /siswa/tahun SMP Rp 710.000 /siswa/tahun yang ditetapkan berdasarkan data siswa setiap sekolah pada awal tahun ajaran. Proses pencairan iddahului dengan membuat rencana penguunaan dana, kemudian sosialisasi, kemudian pencairan dan monitoring terhadap pelaksanaan dan penggunaan dana BOS. Dana BOS adalan untuk biaya operasional sekolah non personalia, untuk menuntaskan Wajar 9 tahun, pendidikan yang dilaksanakan bukan pendidikan gratis tapi penyelenggaran pendidikn bebas pungutan, itu artinya bahwa sekolah sudah tidak bisa melakukan pungutan terhadap siswa. Tim pengelola BOS kabupaten mempunyai fungsi memperlancar laporan, proses, pencairan dan pembinaan. Terkait pungutan hanya bisa dilakukan oleh komite yang tidak dibiayai oelh dana BOS, dan tim kabupaten setiap tahun melakukan sosialisasi tetntang item kegiatan yang bisa didanai dan tidak bisa didanai oleh dana BOS.

Salah satu perwakilan kepala sekolah Batu Pappandangan menanggapi hasil audit social yang dilakukan oleh Yasmib mengatakan bahwa temuan yang di temukan dilapangan tidak menyeluruh terjadi disemua sekolah. Terkait dengan pengelolaan dana BOS juga disampaikan oleh Hj. Nurjannah perwakilan SD 060 mengatakan bawa disekolanya sudah telanjang terkait dana BOS.

Meskipun demikian Audit social yang dilakukan oleh Yasmib mendapat apresiasi dari kepala MTS Binuang agar pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS bisa maksimal. Kepala sekolah MTS Tinambung juga menyampaikan bahwa banyaknya masyarakat tidak mengetahui tentang dana BOS disebabkan karena kurangnya motivasi orang tua untuk mengetahui terkait hal tersebut karena ketika diundang tidak hadir.

Persoalan lain yang mencuat dalam diskusi tersebut adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait peruntukan dan besaran dana BOS yang diterima oleh siswa serta sosialisasi harus selalu dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui dan mengakses informasi tetntang dana BOS. Nurlina perwakilan assessor mengatakan fakta dilapangan masih banyak sekolah yang membebani siswa dengan pembelian buku paket dan buku pokus dan tanggapan pihak sekolah dan orang tua siswa sangat respon positif dengan audit social yang dilakukan Yasmib.

Menurut Haris dari Kabid. Mapenda Kemenag mengatakan bahwa BOS bisa disingkat Bensin, Oli dan Solar, dana BOS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi dan menuntaskan angka putus sekolah. Untuk Madrasah 124 sekolah dan MTS 44 sekolah dengan jumlah siswa 1431 siswa, dana BOS Mengacu pada juknis dan mengacu kepada 3 D yaitu tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna

Edy Junaedi perwakilan media mengatakan poin pertanyaan audit social terkait dengan efektifitas dana BOS terkait dengan poin besaran penyalahgunaan dana BOS yang dikelola sekolah.

Informasi tentang dana BOS harus disampaikan oleh sekolah karena hal tersebut merupakan hak public sesuai dengan UU KIP.

Hikmah (Kabid. Sosbud Bappeda) sebagai penanggap mengatakan sosialisasi harus lebih intens dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat tidak salah persepsi lain terkait dana BOS. Dana BOS diperuntuka bagi sekolah agar pihak sekolah memanfaatkan BOS untuk mengidentikasi siswa yang rentan putus sekolah dan mengembalikan anak putus sekolah untuk kembali sekolah. Pihak sekolah jangan selalu menyalahkan orangtua siswa terkait dengan pemahaman dana BOS tetpi tidak instropeksi bahwa apakah pihak sekolah juga sudah mempunyia pemahaman yang tuntas terkait hal tersebut dan pihak sekolah juga harus mempunyai data tentang data anak sekolah yang rentan putus ekolah dan data anak yang putus sekolah dilingkungan sekolah.

Salah satu perwakilan orang tua siswa Yayat Sudrat yang mengatakan bahwa anaknya sudah tercantum dalam data penerima dana BSM akan tetapi tidak menerima bantuan tersebut, konfirmasi sudah dilakukan ke Dikpora agar didengarkan dan mendapatkan perhatian dan pada saat itu juga persoalan tersebut akan di konfirmasi lebih lanjut penyelesainnya denga dinas terkait.

Disela-sela acara tersebut, Interaktif SMS dari pendengar radio dibacakan diantaranya adalah “dari Usman di Tutar mengatakan apakah dana BOS bisa langsung diberikan kepada siswa dan berapa besaran dana BOS /siswa/tahun”, “dana BOS bisa dikatakan gagal, hal tersebut terbukti dengan banyak kasus putus sekolah dengan alas an tidak mampu”, “kalau memang sepeti itu aturan dana BOS, kami tunggu peninjauan sepenuhnya didesa ratte, Kec, Tutar, dari mahasiswa”, “kenapa sekolah masih menerima penjual buku dari luar, kasian anak/siswa yang ingin membeli buku tetapi tidak mampu”, “mengapa pembangunan harus minta kepada orang tua siswa padahal sudah ada dana BOS dan siswa tidak diberikan kartu ujian ketika tidak dibayar”.

Gubernur Sulawesi Barat H Anwar Adnan Saleh menyatakan tekadnya berjuang keras untuk menekan budaya korupsi yang dilakoni beberapa oknum pejabatnya.”Kasus yang menimpa diantara oknum pejabat yang terduga melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi harus menjadi pelajaran berharga bagi pejabat lainnya. Mari kita berjuang untuk memerangi pelanggaran tindakpidana korupsi ini,” katanya saat melantik pejabat eseolon III di kantor gubernur lantai IV, Jum’at (11/01).

Menurut gubernur, praktek korupsi merupakan musuh besar yang harus dicegah karena dampaknya bisa merugikan keuangan negara untuk pembangunan di daerah. “Pejabat struktural eselon III yang saya lantik telah memegang amanah yang besar. 

Hal yang paling utama saya ingatkan hindari praktek korupsi,”kata gubernur.

Ia menyampaikan, pejabat yang diberikan amanah harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tetap berpijak pada aturan yang ada. “Pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Apalagi, tingkat pengawasan penggunaan anggaran akan semakin diperketat untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang serta perbuatan korupsi,”jelasnya.

Gubernur dua periode ini menyampaikan, jika ada oknum pejabat yang berani melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi maka yang bersangkutan harus siap menghadapi persoalan hukum.

“Pemerintah di Sulbar tidak akan main-main kepada koruptor. Kalau ada pejabat terbukti melakukan tindak pidana korupsi maka harus siap menghabiskan masa waktunya dibalik sel tahanan negara,”ungkapnya.

Pemerintah di Sulbar telah membuktikan keseriusannya memberantas korupsi dengan memecat Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulbar HH yang telah menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan kapal fiber senilai Rp5,2 miliar di Pengadilan Negeri Mamuju. “Jadi saya tegaskan, pejabat pemerintah di sulbar akan langsung dipecat dan tidak akan dibiarkan menduduki jabatannya ketika dia korupsi.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8-9 September 2011 yang bertempat di Hotel Lilianto.   Kegiatan ini dihadiri oleh semua SKPD di bawah bidang Sosial Budaya yaitu:

  • Dinas Pendidikan
  • Dinas Kesehatan
  • Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar
  • Badan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
  • Dinas Sosial, 
  • Pemberdayaan masyarakat, dan Tenaga Kerja
  • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  • BPS Kab.Polewali Mandar

Jumlah peserta yang hadir sebanyak 24 orang yang terdiri dari 12 (50%) perempuan dan 12 (50%) laki-laki. Materi yang dibahas adalah “Konsistensi KUA-PPA dan Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2010”. 

Setiap SKPD di atas memaparkan rencana kerjanya, kemudian dikritisi secara bersama mengenai kesesuainnya dengan pagu  anggaran dan prioritas program yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar. Beberapa item yang menjadi rekomendasi perbaikan yaitu:

  1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Perubahan kegiatan “Studi Banding” dengan alokasi kurang lebih Rp. 90 juta menjadi “Pembuatan Profil Gender dan Profil Anak”
  2. Target Kinerja yang perlu di perbaiki dengan menggunakan analisis yang berbasis data.

Baseline survey di wilayah Kab.Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar dan Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan sejak akhir bulan Juli 2011.

Adapun tahapan dan  Persentase pencapaian dari proses tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah sebagai berikut:

Tingkap pencapaian yang belum mencapai 100% pada tahapan Uji Akses dan AAD, disebabkan oleh masih adanya dkumen yang memang belum ditetap/disahkan oleh DPRD yaitu APBD Realisasi 2010 dan APBD Perubahan. Dokumen tersebut saat ini sementara dalam proses pembahasan, kecuali di Provinsi Sulawesi Barat, APBD-R sudah ditetapkan.

Selanjutnya untuk Analisis Kinerja, berdasarkan petunjuk pengisiannnya, sumber data yang diinput harus konsisten. Namun berdasarkan kondisi di lapangan, untuk data tahun 2010, rata-rata di ketiga wilayah ini menggunakan berbagai sumber diantaranya Data Analisis Situasi Ibu dan Anak, Data Sektoral, dan beberapa sumber data lainnya.  Padahal untuk data tahun 2008 dan 2009, menggunakan data BPS provinsi dan kabupaten.


Untuk memperkuat validasi data yang diinput, rencananya akan dilaksanakan FGD (Focus Group Discussion) pada minggu ketiga dan keempat Oktober 2011.

Tabel 1.Tahapan dan Tingkat Pencapaian Proses Baseline Survei di Kab. Mamuju, Kab.Polewali Mandar, dan Provinsi Sulawei Barat.

Sumber : Hasil Evaluasi dan Monitoring Internal YASMIB Sulselbar.

Temu Perempuan Tingkat Kabupaten di Kabupaten Polewali Mandar Sampai akhir Juni 2011, Temu Perempuan yang telah dilaksanakan baru di Wilayah Kabupaten Polewali Mandar.  Sedangkan di Kabupaten Mamuju diundur ke tanggal 5 Juli 2011 atas permintaan Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, yang semula telah dijadwalkan pada tanggal 25 Juni 2011, karena bertepatan dengan pelantikan Bupati Majene.  Padahal undangan dan fasilitas pertemuan sudah difinalkan oleh Tim YASMIB Sulawesi.


Temu Perempuan di Polewali Mandar dilaksanakan pada tanggal 28  Juni 2011 yang dihadiri sebanyak 204 peserta yang terdiri dari 9 laki-laki dan 195 perempuan, dan  dibuka secara resmi oleh Bupati Polewali Mandar.  Selain dihadiri oleh masyarakat basis, kegiatan juga dihadiri oleh instansi terkait diantaranya Bappeda, Dinas pendidikan, Dinas kesehatan, Rumah Sakit Umum, Dinas PU, Badan pemberdayaan Perempuan dan KB dan bebera instansi lainnya, serta dari Organisasi Massa Perempuan dan Mahasiswa.

Narasumber yang hadir pada kegiatan ini yaitu:

  1. Ir. Hj. Nuraliah (Angg. DPRD Polman “Perempuan di DPRD Kab. Polewali Mandar, Peluang dan Tantangannya dalam Mewujudkan Kebijakan Anggaran Yang BerpihakPadaPerempuan  dan Masyarakat Miskin”
  2. Jumiaty, AM (Angg. DPRD Prov Sulbar) “Perempuan di DPRD Prov Sulawesi Barat, Peluang dan Tantangannya dalam Mewujudkan Kebijakan Anggaran Yang Berpihak Pada Perempuan dan Masyarakat Miskin”
  3. Ir. Siadina, M.Si ( Sekretaris PKK Kab.  Polman) “Peran Organisasi Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender”
  4. DR. Basnang Said,M.Ag (Akadimisi/Dekan FAI Unasman) “Perspektif Gender Dalam Tinjauan Agama Islam, Untuk Gerakan Keadilan, Bagi Perempuan dan Masyarakat Miskin”

Pada kegiatan ini, juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota  kesepahaman Bersama (NKB) dengan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang disaksikan oleh Ketua DPRD Polewali Mandar (diwakili oleh Wakil ketuaa DPRD Polewali Mandar). 

Adapun NKB ini terlampir. Selain itu,  Jaringan Perempuan Polewali Mandar yang berasal dari  masyarakat basis dampingan YASMIB Sulselbar, membacakan Deklarasi Gerakan Perempuan Peduli Kesehatan, Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan.  Ini sebagai pernyataan komitmen kelompok perempuan basis dalam mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terkait dengan persoalan tersebut.