Baseline survey di wilayah Kab.Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar dan Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan sejak akhir bulan Juli 2011.

Adapun tahapan dan  Persentase pencapaian dari proses tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah sebagai berikut:

Tingkap pencapaian yang belum mencapai 100% pada tahapan Uji Akses dan AAD, disebabkan oleh masih adanya dkumen yang memang belum ditetap/disahkan oleh DPRD yaitu APBD Realisasi 2010 dan APBD Perubahan. Dokumen tersebut saat ini sementara dalam proses pembahasan, kecuali di Provinsi Sulawesi Barat, APBD-R sudah ditetapkan.

Selanjutnya untuk Analisis Kinerja, berdasarkan petunjuk pengisiannnya, sumber data yang diinput harus konsisten. Namun berdasarkan kondisi di lapangan, untuk data tahun 2010, rata-rata di ketiga wilayah ini menggunakan berbagai sumber diantaranya Data Analisis Situasi Ibu dan Anak, Data Sektoral, dan beberapa sumber data lainnya.  Padahal untuk data tahun 2008 dan 2009, menggunakan data BPS provinsi dan kabupaten.


Untuk memperkuat validasi data yang diinput, rencananya akan dilaksanakan FGD (Focus Group Discussion) pada minggu ketiga dan keempat Oktober 2011.

Tabel 1.Tahapan dan Tingkat Pencapaian Proses Baseline Survei di Kab. Mamuju, Kab.Polewali Mandar, dan Provinsi Sulawei Barat.

Sumber : Hasil Evaluasi dan Monitoring Internal YASMIB Sulselbar.

Temu Perempuan Tingkat Kabupaten di Kabupaten Polewali Mandar Sampai akhir Juni 2011, Temu Perempuan yang telah dilaksanakan baru di Wilayah Kabupaten Polewali Mandar.  Sedangkan di Kabupaten Mamuju diundur ke tanggal 5 Juli 2011 atas permintaan Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, yang semula telah dijadwalkan pada tanggal 25 Juni 2011, karena bertepatan dengan pelantikan Bupati Majene.  Padahal undangan dan fasilitas pertemuan sudah difinalkan oleh Tim YASMIB Sulawesi.


Temu Perempuan di Polewali Mandar dilaksanakan pada tanggal 28  Juni 2011 yang dihadiri sebanyak 204 peserta yang terdiri dari 9 laki-laki dan 195 perempuan, dan  dibuka secara resmi oleh Bupati Polewali Mandar.  Selain dihadiri oleh masyarakat basis, kegiatan juga dihadiri oleh instansi terkait diantaranya Bappeda, Dinas pendidikan, Dinas kesehatan, Rumah Sakit Umum, Dinas PU, Badan pemberdayaan Perempuan dan KB dan bebera instansi lainnya, serta dari Organisasi Massa Perempuan dan Mahasiswa.

Narasumber yang hadir pada kegiatan ini yaitu:

  1. Ir. Hj. Nuraliah (Angg. DPRD Polman “Perempuan di DPRD Kab. Polewali Mandar, Peluang dan Tantangannya dalam Mewujudkan Kebijakan Anggaran Yang BerpihakPadaPerempuan  dan Masyarakat Miskin”
  2. Jumiaty, AM (Angg. DPRD Prov Sulbar) “Perempuan di DPRD Prov Sulawesi Barat, Peluang dan Tantangannya dalam Mewujudkan Kebijakan Anggaran Yang Berpihak Pada Perempuan dan Masyarakat Miskin”
  3. Ir. Siadina, M.Si ( Sekretaris PKK Kab.  Polman) “Peran Organisasi Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender”
  4. DR. Basnang Said,M.Ag (Akadimisi/Dekan FAI Unasman) “Perspektif Gender Dalam Tinjauan Agama Islam, Untuk Gerakan Keadilan, Bagi Perempuan dan Masyarakat Miskin”

Pada kegiatan ini, juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota  kesepahaman Bersama (NKB) dengan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang disaksikan oleh Ketua DPRD Polewali Mandar (diwakili oleh Wakil ketuaa DPRD Polewali Mandar). 

Adapun NKB ini terlampir. Selain itu,  Jaringan Perempuan Polewali Mandar yang berasal dari  masyarakat basis dampingan YASMIB Sulselbar, membacakan Deklarasi Gerakan Perempuan Peduli Kesehatan, Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan.  Ini sebagai pernyataan komitmen kelompok perempuan basis dalam mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terkait dengan persoalan tersebut.