YASMIB Sulawesi bersama UNICEF Audience Awal Program BERANI II di Kabupaten Bone

YASMIB Sulawesi bersama UNICEF melakukan audience awal progam Better Sexual and Reproductive Health and Right for All in Indonesia II (BERANI II) dengan pemerintah Kabupaten Bone di ruangan Bappeda. Kamis, 18 April 2024.

Melalui program BERANI II akan meningkatkan Hak dan Kesehatan Seksual dan Reproduksi bagi Perempuan dan anak muda di Kabupaten Bone.

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Bappeda Bone Dr. H. Ade Fariq Ashar, S.STP, M.Si. Dalam pembukannya Beliau menyambut baik program BERANI II yang akan berjalan di Kabupaten Bone, mengingat pada BERANI I sebelumnya sangat membantu Pemerintah Kabupaten dalam menurunkan angka perkawinan anak.

Ia menyampaikan, Pemerintah Kabupaten terbantu dalam membuat inovasi daerah dan alhamdulillah Inovasi SIP-PEKA (Strategi Pencegahan Perkawinan Anak) menjadi 45 Top inovasi se-Indonesia. Semoga BERANI II melahirkan inovasi-inovasi baru bagi Kabupaten Bone.

Setelah itu, dilanjut dengan pemaparan dari UNICEF yang diwakili oleh Bu Amelia Tristiana yang memaparkan implementasi program OCSEA dan Pesantren Ramah Anak di Kabupaten Bone.

Rosniaty Azis selaku Direktur Eksekutif YASMIB Sulawesi juga memaparkan rencana kerja BERANI II tahun 2024-2025. Secara umum BERANI II diharapkan mampu meningkatkan HAK dan Kesehatan Seksual dan Reproduksi bagi Perempuan dan anak muda di Kabupaten Bone.

BERANI II akan berfokus pada memperkuat pemerintah dan koordinasi lintas sektor, memperkuat kapasitas anak, memperkuat kapasitas orang tua atau pengasuh, dan meningkatkan layanan perlindungan anak.

Pada kegiatan ini, beberapa stakeholder hadir seperti Bappeda, DPMD, DP3A, Kemenag dll. Peserta begitu aktif dalam memberikan informasi untuk memperkuat implementasi program yang akan dilakukan di Kab. Bone.

Akhir sesi kegiatan, Kepala Bappeda menyampaikan beberapa poin penting seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu melakukan tracking dalam dokumen APB Desa di semua desa untuk melihat desa apa saja yang memiliki anggaran perlindungan anak. Selain itu, Kemenag juga perlu melakukan tracking pesantren dengan membuat kategori sesuai hasil diskusi kita.

Pewarta: Andri Siswanto

Editor: Ikra

Foto: Restu Nova Ersi